Bandung | Jurnal Inspirasi

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin alias RY divonis 2 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi yakni 4 tahun 2 bulan penjara.

RY juga dijatuhi didenda senilai Rp 200 juta dan harus mengembalikan uang senilai Rp 9,7 miliar yang harus disetorkan ke rekening KPK sebagai pembayaran uang pengganti. “Menyatakan terdakwa Rachmat Yasin secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat, saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Senin (22/3).

RY dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwan pertama, yakni Pasal 12 B juncto Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam sidang dakwaan sebelumnya, jaksa KPK menguraikan, RY menerima gratifikasi uang Rp 8,9 miliar dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bogor untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada tahun 2013 dan Pemilu 2014. Selain uang, RY juga disebut menerima ratusan hektare tanah dan mobil mewah.

Tanah seluas 170.442 meter persegi, terletak di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, diterima RY dari seorang pengusaha, Rudy Wahab untuk keperluan pengurusan izin pembangunan pesantren. Sementara, satu unit mobil merek Toyota Alphard Vellfire G 2400 CC tahun 2010 warna hitam dari Ruddy Ferdian.

Sementara terdakwa RY menyatakan menerima putusan hakim. Ia mengatakan, apapun putusan tersebut sudah dipertimbangkan Hakim. “Saya menyatakan menerima,” ucap Rahmat Yasin usai majelis hakim membacakan amar putusan.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Tiga oknum polisi dari anggota Polda Metro Jaya segera bakal dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan melakukan unlawful killing atau penembakan terhadap empat orang Laskar Front Pembela Islam (FPI). Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sudah memiliki bukti kuat untuk menetapkan ketiganya.

“Penyidikan sudah untuk penetapan tersangka. Andai pun belum (penetapan tersangka), pasti akan sampai ke sana,” kata Kepala Bareskrim, Komjen Agus Andrianto, Senin (22/3).

Menurut dia, masyarakat diharap bersabar karena penyidik Bareskrim tentu secara profesional dan transparan dalam menangani perkara penembakan terhadap empat Laskar FPI. Meski, penyidik sudah mengantongi alat bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. “Saya rasa sudah ya (alat bukti yang cukup), sabar ya. Mekanisme itu pada penyidik dan selalu diawali dengan gelar perkara bersama tim Kejagung,” ujarnya.

Diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan empat rekomendasi atas peristiwa tewasnya enam anggota laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Dari hasil penyelidikan yang berlangsung sejak 7 Desember 2020, Komnas HAM menyimpulkan, peristiwa tewasnya enam laskar FPI ini terbagi dalam dua konteks yang berbeda.

Dua laskar FPI tewas karena terlibat bentrokan dan saling serang dengan aparat dan tewas di tempat. Sementara, empat laksar FPI lainnya tewas karena pelanggaran HAM. Komnas HAM merekomendasikan agar peristiwa tewasnya 4 laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan.

Rekomendasi kedua, Komnas HAM meminta dilakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di dalam dua mobil. Dua mobil ini terlibat dalam aksi serempet dengan mobil yang ditumpangi laskar FPI.

Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam itu berpelat nomor 1759-PWQ dan Avanza silver B-1278-KJD. Rekomendasi berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar HAM.

Selanjutnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim membuat laporan model A atas kasus unlawful killing terhadap empat orang pengawal Habib Rizieq Shihab Artinya, laporan dibuat langsung penyidik.

Kemudian, Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan unlawful killing atau penembakan di luar hukum terhadap anggota Laskar FPI dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada Rabu, 10 Maret 2021.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Massa pendukung Habib Rizieq Shihab berunjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Senin (22/3). Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Daulat Rakyat (GMDR) itu menyatakan tak terima Habib Rizieq diperlakukan bagaikan penjahat. “Kami datang ke sini ingin menunjukkan betapa kami tidak terima dengan apa yang terjadi pada guru dan panutan kami. Karena beliau diperlakukan bagaikan penjahat,” ujar Koordinator Aksi Asep Abdul Kodir.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut diakuinya merupakan buntut dari kasus hukum yang menjerat Habib Rizieq.  Tak hanya itu, aksi unjuk rasa tersebut, merupakan wujud perlawanan atas perlakuan diskriminatif kepada para ulama di Indonesia. “Islam sebagai agama mayoritas warga Indonesia dan pioner kemerdekaan bangsa sepatutnya dijunjung tinggi. Ulama haruslah dihormati oleh negara, tidak boleh ada diskriminasi apa lagi kriminalisasi ulama,” katanya,.

Massa aksi menilai, kasus hukum yang menjerat HRS merupakan sebuah bentuk kebiadaban dan kedzaliman yang jelas terhadap ulama. Dalam unjuk rasa tersebut, setidaknya massa aksi menyuarakan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama hentikan segala bentuk adu domba antar ormas umat Islam, hormati dan muliakan alim ulama dan tokoh agama Islam, tegakan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab dan laksanakan amanah pembukaan UUD 1945. “Ulama haruslah dihormati oleh negara, tidak boleh ada diskriminasi apa lagi kriminalisasi ulama,” tandasnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Juliari Peter Batubara memberikan kesaksian adanya aliran uang saat menjabat sebagai Menteri Sosial kepada politisi PDIP. Juliari bersaksi di persidangan pihak pemberi suap yaitu Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/3).

Dalam persidangan ini, Juliari menjadi saksi meskipun statusnya juga sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Hadir secara virtual, Juliari mengaku kenal dengan seorang yang bernama Akhmat Suyuti yang merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal. “Kenal,” kata Juliari menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa lalu mempertanyakan soal adanya titipan uang dari Juliari kepada Suyuti. Juliari pun mengaku pernah menitipkan uang untuk Suyuti melalui anak buahnya bernama Kukuh Ary Wibowo yang menjabat sebagai tenaga ahli Mensos. “Saya pernah menitipkan uang ke Pak Akhmat Suyuti, betul lewat saudara Kukuh. Uang saya pribadi,” jelas Juliari.

Jaksa kemudian mendalami penjelasan Juliari terkait maksud dan tujuannya memberikan uang kepada Suyuti. “Ya itu sekadar untuk membantu operasional daripada DPC PDI Perjuangan di Kendal,” ungkapnya.

Akan tetapi kata Juliari, pemberian uang itu tidak terjadi untuk Ketua DPC PDIP di daerah lainnya selain hanya untuk Suyuti. “Kurang lebih, saya kasih (ke Suyuti) dalam bentuk dolar itu 50 ribu dolar Singapura. Mungkin sekitar Rp 500 juta,” terang Juliari.

Dia juga mengaku beberapa kali menyewa pesawat khusus menggunakan anggaran Kemensos kurun waktu 2020. Dia mengklaim kala itu ada keperluan dinas luar kota. “Pernah [sewa pesawat khusus]. Sekitar 3-4 kali. Yang saya ingat pernah ke Luwu Utara lihat banjir kalau enggak salah, ke Natuna, kemudian ke Bali pernah sekali,” ujar Juliari menjawab pertanyaan jaksa.

Jaksa lantas menyinggung daerah lainnya seperti Semarang dan Tanah Bumbu. Eks kader PDI Perjuangan (PDIP) itu pun lantas mengungkapkan bahwa ia juga pernah ke daerah tersebut dengan menyewa pesawat. “Iya pernah. Itu [Tanah Bumbu] awal-awal Desember 2020,” imbuhnya.

Dalam sidang ini, jaksa mendalami sumber dana yang digunakan Juliari untuk menyewa pesawat khusus tersebut. Juliari mengatakan anggaran untuk menyewa pesawat dikoordinasikan melalui sekretaris pribadinya bernama Shelvi dengan bagian Biro Umum Kemensos di mana ketika itu dikepalai oleh Adi Wahyono. Untuk diketahui, Juliari dan Adi sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 ini.

“Kalau pesawat sewa itu biasanya carter, anggaran biasanya yang mengurus keperluan seperti itu di Biro Umum. Karena kan Biro Umun membawahi tata usaha menteri, kemudian protokol,” ucap Juliari.

Juliari menampik sumber anggaran penyewaan pesawat khusus berasal dari kutipan fee yang dikumpulkan oleh Adi Wahyono dari para rekanan penyedia bansos penanganan Covid-19.

“Dari mana Adi Wahyono melakukan pembayarannya?” tanya jaksa. “Saya enggak tahu. Tapi saya berasumsi dari anggaran yang ada,” sambung Juliari. “Jangan berasumsi,” tandas jaksa mengingatkan. “Saya enggak mungkin [tahu] detail dari mana dapatnya,” pungkas Juliari.

Dalam sidang ini, duduk sebagai terdakwa adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Keduanya didakwa telah menyuap Juliari dengan total Rp3,2 miliar guna memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bansos di Kementerian Sosial.

** ass

London | Jurnal Inspirasi

Federasi Bulu Tangkis Dunia (The Badminton World Federation/BWF) mengeluarkan pernyataan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan segenap rakyat Indonesia terhadap keputusan walkover yang harus diterima tim Merah Putih di All England 2021. Permintaan maaf tertuang dalam keterangan resmi yang ditandatangani langsung Presiden BWF Poul Erik Hoyer Larsen per tanggal Minggu (21/3).

“Saya dengan tulus meminta maaf atas segala kesusahan dan frustrasi kepada para pemain dan tim Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar BWF, saya ingin berbagi perasaan ini dengan yang terhormat Presiden RI Bapak Joko Widodo, Menteri Olahraga, Menteri Luar Negeri, Duta Besar untuk Kerajaan Inggris, Pemerintah, Presiden dan pengurus PBSI, masyarakat Indonesia, dan khususnya komunitas dan basis suporter bulutangkis Indonesia yang lebih luas,” tulis Poul Erik dalam keterangannya.

BWF juga menyadari Indonesia merupakan salah satu raksasa dunia bulutangkis yang melahirkan bintang badminton kelas dunia. Di mana para pemain mereka adalah ikon nasional yang membawa harapan besar bagi negaranya di kancah internasional.

Poul Erik juga menceritakan hubungan yang hangat dengan tim Indonesia ketika masih memperkuat timnas Denmark. Ia juga hadir dan mengaku bangga melihat Indonesia sukses menggelar Asian Games 2018.

“Sebagai presiden BWF, saya ingin memberi tahu Anda bahwa kami telah mengambil insiden ini sebagai pelajaran serius dari situasi baru Covid-19, dan kami akan berusaha melakukan perbaikan.”

“Ke depan kami percaya hubungan jangka panjang antara Indonesia dan BWF akan tetap harmonis dan semakin kuat di masa depan,” ujar Poul Erik.

Semula tim Indonesia dinyatakan harus menjalani isolasi di Birmingham hingga 23 Maret lantaran berada satu pesawat dengan orang yang terpapar virus corona dalam penerbangan dari Istanbul ke Inggris, yang juga menyebabkan atlet-atlet Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Vaksin Nusantara yang sedang dalam proses penelitian yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dihentikan sementara. Kementerian Kesehatan membenarkan kabar tersebut. Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut penghentian sementara dilakukan lantaran tim peneliti ingin melengkapi dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa memberi izin uji klinis tahap II.

“Iya [dihentikan], menunggu dari BPOM, karena BPOM mensyaratkan adanya CPOB dulu sebelum masuk uji klinis tahap II,” kata Nadia, Senin (22/3).

Kabar penghentian sementara aktivitas penelitian vaksin nusantara itu sebelumnya tersiar dari unggahan Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Melalui unggahan di akun twitter pribadinya @drpirono1, Pandu mengunggah sebuah surat yang diteken Plt Dirut RSUP Dr Kariadi Semarang Dodik Tugasworo Pramukarso.

Surat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu berbunyi permohonan izin dari tim peneliti yang berniat menghentikan aktivitas penelitian guna melengkapi data-data yang menunjang perizinan untuk mendapat PPUK uji klinis II dari BPOM.

Surat dilayangkan usai rapat kerja tim peneliti Vaksin Nusantara dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala BPOM Penny K Lukito, dan juga LBM Eijkman pada 10 Maret lalu.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa sebagai site research mohon izin untuk menghentikan sementara penelitian ini,” demikian bunyi surat tersebut, Senin (22/3).

Sebelumnya, BPOM menyinggung proses uji klinis I Vaksin Nusantara yang dinilai tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin. Oleh karena itu, BPOM belum mengizinkan Vaksin Nusantara menjalani uji klinis II.

Kepala BPOM Penny menjelaskan terdapat perbedaan tempat lokasi penelitian dengan pihak yang sebelumnya mengajukan diri sebagai komite etik. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang, sementara komite etik berasal dari RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

Tak hanya itu, Penny juga menyoroti perbedaan data yang diberikan tim uji klinis Vaksin Nusantara dengan data yang dipaparkan pada rapat kerja 10 Maret lalu. Padahal menurutnya, BPOM telah rampung menyelesaikan review uji klinis I Vaksin Nusantara kala itu.

** ass