jurnalinspirasi.co.id – PT Pertamina Patra Niaga telah memblokir sebanyak 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi melakukan penyelewengan (fraud) untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, mengatakan perusahaan terus mendorong penjualan produk-produk nonsubsidi serta menerapkan digitalisasi untuk melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi.

“Program-program strategis yang terus kita dorong selama tahun 2025 antara lain program subsidi tepat baik untuk sektor BBM maupun sektor LPG,” katanya, dikutip Senin (17/11/2025).

Mars Ega melanjutkan, berkat pengawasan program Subsidi Tepat, Pertamina telah mengidentifikasi nopol kendaraan yang melakukan fraud dan telah diblokir untuk memitigasi penyaluran BBM subsidi ke depannya.

Selain itu, lanjut dia, perusahaan juga telah melakukan 544 SPBU yang dilakukan pembinaan sepanjang tahun 2025 ini.

“Selain itu dari sisi pengawasan sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU,” ungkap Mars Ega.

Adapun Pertamina Patra Niaga mencatat volume penjualan terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Oktober 2025, volume penjualan mencapai 87 juta kiloliter (KL), 41 persen dari penjualan tersebut dikontribusi oleh produk-produk non-subsidi.

Berkat penyaluran BBM bersubsidi menggunakan QR Code, Pertamina mencatatkan penurunan penjualan BBM bersubsidi, baik itu BBM Solar maupun Pertalite.

“Kuota Solar sampai dengan Oktober 2025 diperkirakan bisa terkendali di bawah 1,5 persen dari kuota yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga, sementara untuk sektor Pertalite diperkirakan di bawah 10 persen dari kuota 2025,” jelas Mars Ega.

jurnalinspirasi.co.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengaku sudah melakukan konsolidasi terhadap 1.300 jenama (brand) lokal untuk melakukan subtitusi atau mengganti pakaian impor bekas (thrifting) ilegal di pasaran.

“Kita sudah mengkonsolidasi kurang lebih 1.300 merek atau brand lokal per hari ini dan yang nanti dalam waktu dekat akan kita segera bicarakan dengan seluruh pedagang-pedagang baju-baju bekas kita untuk mendorong substitusinya,” kata dia usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Maman mengatakan secara regulasi, impor pakaian bekas memang dilarang. Presiden, kata dia, telah menginstruksikan agar pemerintah menindak penjualan barang ilegal tersebut.

Hanya saja menurut Maman pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan usaha para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup pada barang thrifting.

“Arahan dari Pak Presiden juga untuk juga memikirkan pada saat barang ini ditutup impornya, bagaimana caranya pengusaha ataupun pedagang ini juga bisa tetap berlanjut aktivitas usahanya,” tuturnya.

Maman menjelaskan dari 1.300 merek pakaian tersebut mencakup berbagai kategori fesyen seperti baju, celana, sepatu, hingga sandal. Menurut Maman, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri lokal sekaligus menjaga stabilitas usaha UMKM di tengah kebijakan pengetatan impor barang ilegal.

Dia menambahkan, Kementerian Perdagangan akan berkolaborasi dengan Kemenkop UKM untuk mempercepat akselerasi substitusi produk.

Sebelumnya Kementerian UMKM akan mengalihkan pelaku usaha yang menjual barang bekas impor atau thrifting menjadi menjajakan barang UMKM. Langkah ini dilakukan dalam rangka pengetatan terhadap praktik penjualan barang impor ilegal.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan kebijakan ini disertai skema transisi agar para pelaku usaha tetap memiliki sumber penghasilan.

“Deputi kami sudah mengadakan pendekatan. Kemudian kami berusaha agar mereka mulai di masa transisi mulai mengalihkan dan itu kami mitrakan dengan beberapa UMKM yang sudah established,” kata Helvi di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (5/11).