Bogor | Jurnal Inspirasi
Pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir, namun sebagian masyarakat harus tetap menjalankan aktivitas di luar rumah. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.

Sebagai pemberi layanan publik, BPJS Kesehatan juga harus menerapkan protokol kesehatan selama menjalankan fungsinya. Alur pelayanan administrasi kepesertaan di kantor cabang diatur sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami sudah melakukan penyesuaian untuk sistem antrian tetapi tidak bisa dipungkiri, masyarakat tetap datang ke kantor cabang untuk mendapatkan pelayanan administrasi kepesertaan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor Fahrurozi. dalam kegiatan Ngopi Bareng JKN Bersama Media, baru-baru ini.

Fahrurozi menjelaskan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kerumunan dengan mengubah tampilan alur pelayanan di kantor cabang. Sebelum memasuki kawasan kantor cabang, petugas BPJS Kesehatan akan melakukan pengukuran suhu tubuh peserta/calon peserta JKN-KIS yang tentunya wajib menggunakan masker dan jika memenuhi kriteria, dilanjutkan mencuci tangan dengan sabun di tempat yang disediakan. BPJS Kesehatan pun mengatur posisi
berdiri peserta/calon peserta JKN-KIS yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan.

Mengubah tampilan alur pelayanan di kantor cabang ternyata tidak cukup untuk mengurangi kerumunan di kantor cabang. BPJS Kesehatan pun melakukan terobosan untuk membatasi pelayanan administrasi kepesertaan di kantor cabang tanpa melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi.

“Di masa pandemi ini kami dituntut untuk melakukan adaptasi. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, kami membuka kanal pelayanan administrasi kepesertaan melalui aplikasi WhatsApp. Masyarakat di wilayah kerja kantor cabang, dapat menghubungi nomor yang berbeda-beda di tiap kantor cabang,” tutur Fahrurozi.

Terobosan ini dinamakan Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp). Ada 9 pelayanan yang dapat dilayani melalui Pandawa. Peserta/Calon Peserta dapat mengirimkan format dengan memasukkan kode layanan yang diinginkan.

“Efek adanya Pandawa ini sangat signifikan. Jumlah pelayanan tatap muka menjadi sangat berkurang dan sejalan juga dengan jumlah kerumunan turut berkurang. Tentunya kendala dalam penerapan Pandawa ini ada karena sebaik apapun suatu sistem pasti akan ada evaluasi. Kami akan berusaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut,” tutup Fahrurozi.

Honk | **

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1442 H/2021 jatuh pada Selasa, 13 April 2021 dan pemerintah sendiri akan menetapkan Senin (12/4) hari ini. Dengan demikian, berdasar keputusan Muhammadiyah itu, Umat Islam menjalankan Salat Tarawih mulai Senin malam dan berpuasa mulai Selasa. Selain menetapkan menetapkan awal puasa, Muhammadiyah juga menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021.

Keputusan awal puasa ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/1.0/E/20210 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1442 Hijriyah

 di laman resmi Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id, keputusan itu ditetapkan melalui Penetapan awal puasa itu dilakukan Muhammadiyah melalui metode hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Sedangkan pemerintah sendiri belum menetapkan jadwal puasa Ramadhan atau awal puasa 2021. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menetapkan awal puasa melalui Sidang Isbat yang digelar pada Senin (21/4) sore. “Isbat awal Ramadan dilaksanakan 12 April, bertepatan 29 Sya’ban 1442 H,” terang Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, Kamis (8/4).

“Sidang isbat akan disiarkan oleh TVRI sebagai TV Pool, RRI, dan media sosial Kementerian Agama,” jelas Kamaruddin.

Direktur Urusan Agama Islam Agus Salim menambahkan, sidang isbat dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1442 H oleh anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag. Sesi ini akan dimulai pukul 16.45 WIB dan disiarkan langsung. Tahap kedua, sidang isbat awal Ramadan yang akan digelar setelah Salat Magrib.Tahap ini digelar secara tertutup.

“Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat oleh Menteri Agama yang akan disiarkan TVRI, RRI, dan Medsos Kemenag,” tandasnya.

Ditambahkan Agus Salim, Kementerian Agama akan menurunkan sejumlah pemantau hilal Ramadan 1442 H di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia. Mereka berasal dari petugas Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam serta instansi terkait setempat.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Presiden Joko Widodo meleburkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pemerintah juga memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Kemenristek menjadi sebuah lembaga otonom yang akan berada dibawah presiden.

Kemenristek memang memiliki sejarah yang panjang dalam birokrasi Republik Indonesia yang ada sejak Presiden Soekarno kemudian dihapus di era Jokowi sekarang ini.

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penggabungan dua kementerian itu pada rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4). Keputusan itu diambil setelah DPR menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Surat itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (8/4).

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro pun merasa sedih dengan dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud. Pasalnya dengan ada peleburan ini, maka tidak ada lagi Menteri Riset di Indonesia.

“Secara pribadi saya juga merasa tidak enak. Merasa sedih ya. Karena boleh dibilang saya jadi Menristek terakhir karena risteknya tidak lagi sebagai kementerian yang berdiri sendiri seperti dulu,” katanya dikutip dari akun youtube Ikatan Alumni Program Habibie Center (IABIE), Minggu (11/4).

“Seperti Ristekdikti pun, Risetnya pun di awal. Atau kementerian zaman Pak Habibie, Pak Kusmayanto dan seterusnya itu masih Menristek. Mungkin sebelumnya Pak Soemitro Djojohadikoesoemo juga Menteri Riset. Menteri riset pertama Soedjono Djoened Poesponegoro,” tuturnya.

Bambang mengatakan bahwa keputusan sudah diambil bahwa Kemenristek tak ada lagi. Dia mengaku belum tahu detailnya seperti apa. “Unfortunately itu keputusan yang sudah diambil. Dan ya saya belum tahu detailnya bagaimana. Yang pasti itulah yang akan berlangsung,” ungkapnya.

Dia juga tidak mengetahui bagaimana BRIN ke depannya. Dia juga belum tahu nasib lembaga penelitian non kementerian (LPNK) ke depannya. “Saya engga tahu BRINnya dengan format apa. Apa yang terjadi dengan LPNK saya juga sudah menebak. Karena kalau versi saya sejak dulu para LPNK tetap eksis sebagai institusi hanya status berubah dari yang LPNK yang sifatnya birokratis menjadi lembaga yang tidak birokratis,” katanya.

Dia juga mengungkap sejumlah fakta mengenai BRIN sejak berdiri pada 2019 lalu. Selama ini, ia menuturkan BRIN dilandasi dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang bersifat sementara, yakni Perpres 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional berlaku sampai 31 Desember 2019.

“Jadi kalau di sini ada para peserta yang dari BRIN pertama saya mohon maaf, karena selama setahun mereka tidak punya status yang jelas,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi, Minggu (11/4).

Sebetulnya, lanjut Bambang, Presiden Jokowi)telah menandatangani Perpres tentang BRIN pada Maret 2020 lalu. Sesuai ketentuan perundangan, setelah presiden menandatangani perpres, maka Kementerian Hukum dan HAM akan mengundangkan perpres tersebut, agar aturan tersebut menjadi efektif. Sayangnya, setahun berlalu Perpres tentang BRIN tersebut belum diundangkan.

“Sudah ditandatangani presiden 31 Maret 2020, tapi unfortunately, sampai setahun kemudian perpes tersebut tidak pernah diundangkan oleh Kemenkuham,” imbuhnya.

Ia menduga Perpres tentang BRIN tersebut tidak diundangkan lantaran ada sejumlah pihak yang ingin BRIN berdiri sendiri, terpisah dari Kemenristek. “Rupanya, penyebab tidak munculnya (Perpres tentang BRIN) adalah karena ada pihak yang inginkan bahwa BRIN harus terpisah dan BRIN katanya harusnya organisasi yang seharusnya melakukan penelitian secara konkrit,” tuturnya.

Namun, Bambang mengaku memiliki pendapat yang berbeda mengenai keberadaan BRIN. Menurutnya, BRIN merupakan badan yang berada di bawah kementerian. Ini serupa dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perbedaan pendapat itupun akhirnya menemui jalan buntu.

“Ya kebetulan saya tidak terlalu favour cara itu sehingga ya akhirnya deadlock selama setahun, perpres itu tidak pernah keluar. Sampai akhirnya karena sudah setahun tentunya saya harus sampaikan bahwa ini tidak mungkin lagi diteruskan karena akan sangat sulit kementerian tanpa organisasi, sehingga akhirnya keputusannya dipisah,” terangnya.

Meskipun menerima keputusan pemisahan BRIN dari Kemenristek, ia mengaku mengusulkan agar Kemenristek tetap berdiri sendiri. Selain itu, ia mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang saat ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk dimasukkan kembali sebagai bagian dari Kemenristek.

Dengan demikian, Kemenristek menjadi Kemenristekdikti seperti periode pertama kepemimpinan Jokowi pada 2014-2019. Menurutnya, Kemenristekdikti adalah kombinasi yang baik karena pendidikan tinggi sangat berkaitan dengan riset dan ilmu pengetahuan.

“Tapi rupanya usulan saya bukan usulan yang diambil, keputusan yang diambil adalah yang digabungkan ke Kemendikbud, karena Dikti ada di sana. Dikti tidak dikeluarkan tetap di disitu (Kemendikbud) dan Kemenristek yang akan gabung dengan Kemendikbud,” terangnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Gempa bumi kembali terjadi di Malang, Jawa Timur, Minggu (11/4). Dari Twitter BMKG, gempa dengan magnitudo 5,5 terjadi pukul 6:54 WIB. Gempa ini merupakan gempa susulan setelah sebelumnya, Sabtu (10/4), dengan kekuatan magnitudo 6,1 SR menghancurkan banyak rumah dan sekolah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, delapan orang meninggal dunia akibat gempa bumi tersebut. Sementara, 16 kabupaten/kota dinyatakan mengalami dampak kerusakan.

“Sampai hari ini terdata korban jiwa yang meninggal dunia ada delapan orang di Jawa Timur dampak dari gempa bumi ini,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4).

Ia menyebutkan, lima orang meninggal dunia di Kabupaten Lumajang, dan tiga orang korban jiwa di Malang. Kebanyakan dari mereka meninggal dunia akibat tertimpa material bangunan. Selain itu terdapat 39 orang yang mengalami luka-luka dan 642 unit rumah mengalami rusak berat, 845 rumah rusak sedang, 1.361 rumah rusak ringan dan 179 unit fasilitas umum rusak. BNPB menyebutkan gempa magnitudo 6,1 dengan episenter atau pusat gempa berada 90 kilometer selatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu berdampak pada kerusakan dan korban jiwa di 16 kota/kabupaten.

Daerah yang alami kerusakan dan korban jiwa itu adalah Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, Blitar Trenggalek, kota Blitar, kota Malang, kota Kediri, Probolinggo, Ponorogo, Jember, Tulungagung, kota Batu, Nganjuk, Pacitan dan Bondowoso.

Raditya menjabarkan bahwa gempa susulan telah terjadi sebanyak delapan kali, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Guncangan terbesar dirasakan ketika gempa magnitudo 5,3 terjadi di sekitar lokasi yang sama.

“Tadi sore Kepala BNPB dari Kupang langsung menuju Malang, Jawa Timur, meninjau lokasi dan telah bertemu dengan ibu Gubernur Jawa Timur, UPT dan pemerintah daerah dan langsung menuju lokasi terdampak,” ujar Raditya.

** ass

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Selain 3 ruang sekolah di SDN Parakanmuncang 01, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung yang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisi serupa juga terjadi di sekolah SDN Parigi, Desa Cisarua Kecamatan Nanggung. Dari 15 lokal, 9 ruangan keadaan rusak parah.

Hal ini dibenarkan, Plt Kepala Sekolah SDN Parigi Juju Juhaeriah, keadaan sekolahnya hampir seluruhnya bangunan materialnya telah lapuk. Juju yang juga Kepala Sekolah di SDN Pasirpeutey, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung membeberkan,  bukan hanya di SDN Parigi saja  keadaan sekolah yang telah mengalami kerusakan, namun  kerusakan juga terjadi  di gedung SDN Pasirpeuteuy.

“Dari  8 lokal, 6 ruang  kelas telah rusak termasuk ruangan perpustakaan yang dibangun pada 2007 lalu. Kini keadaannya sangat memprihatinkan,” beber Juju kepada Jurnal Bogor, Sabtu (10/4).

Hampir keseluruhan, kata dia, mebeler  meja dan kursi untuk kegiatan belajar siswa sudah pada reyot. “Paling hanya 3 rungan kelas yang mebelernya masih layak, selebihnya sudah reyot karena termakan usia,” kata dia.

Akibat bangunan sekolah sudah pada lapuk, salah satu penjaga menjadi korban disaat memperbaiki genteng bocor. ” Kami minta Pemkab Bogor untuk segera memberikan kejelasan  mengenai rencana pembangunan  SDN Parigi itu,” tuturnya.

Termasuk seluruhnya bangunan toilet siswa sudah tak layak. “8 toilet keadaannya tak memadai,” ungkapnya.

SDN Parigi yang memiliki 378 murid dan 17 tenaga pengajar,  dengan kondisi ini, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk turun ke lokasi mengecek keadaan bangunan sekolah. “Takutnya mengada ngada, kami minta  pihak Disdik untuk cek ke lapangan langsung,” papar Juju.

Gedung sekolah SDN Parigi yang berlantaikan ubin, terlebih  dinding tembok terlihat sudah retak akibat gempa bumi yang terjadi pada 2019 lalu. Setiap tahunnya gedung SDN Parigi dan pemagaran sekolah diusulkan  di Musrenbang.

“Tahun 2020 untuk perencanaan bangunan SDN Parigi sudah tercantum di list pembangunan sekitar diangka 700 jutaan. Tetapi faktanya list itu tidak ada,  tahun 2021 juga belum jelas untuk pembangunan SDN Parigi ini,” ungkapnya.

Padahal menurut Juju, Kecamatan Nanggung dalam kondisi ini darurat, musababnya masih banyaknya sarana pendidikan seperti gedung sekolah yang sudah mengalami kerusakan. Maka itu, kata Juju, agar bangunan memperhatikan pada kualitas dan bisa bertahan lama, ketika dibangun nanti perlunya pengawasan dari Dinas Pendidikan.

Sementara Kepala Desa Cisarua H Ipit Idris menyatakan,  pembangunan memang sudah tercantum di list  pembangunan 2020 lalu, untuk wilayah Desa Cisarua,  diantaranya bangunan ruang kelas baru SDN Sidamulya dan SDN Parigi.

“Yang sudah ada di list itu, termasuk perencanaan perbaikan Jalan Lingkar Curugbitung Cihiris Cisarua. Sekali lagi kami sampaikan tahun 2021 kami minta gedung sekolah dan insfrastruktur untuk segera dibangun,” pungkasnya.

** Arip Ekon