Dramaga  | Jurnal Inspirasi

Jajaran Kepolisian Sektor Polsek Dramaga bakal membabat habis penyakit masyarakat alias pekat seperti miras dan judi saat Ramadhan ini 1442 H. Hal itu dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Islam yang sedang fokus melaksanakan ibadah puasa.

“Yang jelas dari kepolisian kita sedang melaksanakan operasi pekat ini sudah berjalan hampir dua Minggu sasaran yaitu penyakit masyarakat yang meresahkan karena kita di bulan puasa ini tentunya kita fokuskan ibadah. Seperti halnya perjudian, miras kita lakukan operasi,” kata Kapolsek Dramaga Iptu Dian Pornomo, kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).

Tidak hanya itu untuk di jalur atau jalan, pihak kepolisian sektor Dramaga juga telah melakukan operasi keselamatan dengan melakukan imbauan keselamatan berlalu lintas. “Himbauan berupaya tertib berlalulintas, membawa surat-surat kendaraan berlalu lintas, memakai helm dan tidak ugal -ugalan saat berkendara,” kata Dian.

Lebih lanjut Dian mengatakan, pihaknya pun di jam siang dan malam akan terus melakukan patroli sambil memberikan himbauan terkait keamanan dan juga Prokes karena pandemi saat ini masih ada

Kapolsek juga menambahkan mengingat wilayah hukum Polsek Dramaga  berbatasan dengan Kota Bogor, ia menegaskan semua wilayah di Dramaga rawan dan perlu diwaspadai.

“Untuk titik rawan semuanya kita anggap rawan jadi kita tidak underestimate dengan situasi yang ada. Alhamdulillah sejauh ini Dramaga aman namun tidak mengendorkan kami untuk tetap melakukan upaya-upaya menjaga keamanan,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan ratusan liang lahat cadangan di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) selama bulan Ramadhan.

Diketahui, terdapat sebanyak 101 makam cadangan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Kepada wartawan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman pada Dinas PUPR Kota Bogor Toto Gunarto mengatakan makam cadangan tersebut berada di empat TPU. Dengan rincian, TPU Mulyaharja 40 lubang, TPU Kayumanis 40 lubang, TPU Situ Gede 15 lubang dan TPU Gunung Gadung enam.

“Termasuk juga untuk lubang makam covid,” kata Toto, belum lama ini.

Menurut dia, pihaknya memiliki total 69 petugas makam yang bekerja di 8 TPU di Kota Bogor. Lubang makam cadangan itu dibuat untuk membantu para pekerja di bulan Ramadhan terutama saat Idul Fitri.

“Itu mereka (bekerja) dishift. Waktunya Lebaran biasanya menjelang Solat Ied di rumah dulu biasanya, siangan baru kerja ke pemakaman lagi. Ya biar ibadah mereka juga kusyuk, kalau ada meninggal sudah ada (lubang makam) biar gampang,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan persiapan lubang makam ini dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana, untuk mempermudah pekerja makam dan antisipasi jika terjadi lonjakan kematian selama bulan Ramadhan.

“Ini bukan dalam rangka mendahului takdir ya. Tetapi kita antisipasi supaya para petugas pemakaman tidak kerepotan apabila terjadi ledakan kematian,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Mucikari dan Penyedia Tempat Diciduk

Bogor | Jurnal Inspirasi

Polresta Bogor Kota mengamankan seorang mucikari berinisial DAP dan penyedia tempat prostitusi di apartemen Bogor Valley berinisial FY, Jalan KH. Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal. Diketahui, sang germo menawarkan para pekerja seks komersial (PSK) melalui jejaring media sosial.

Kepada wartawan, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor Kota, Kompol Dhoni Erwando mengatakan, dari dua tersangka yang diamankan satu orang berperan sebagai mucikari dan satu orangnya sebagai penyedia tempat.

“Modus operandi yang digunakan adalah menawarkan beberapa wanita yang dijajakan sebagai PSK. Mayoritas mereka dibawah umur, bahkan ada satu orang di bawah umur 17 tahun. Makanya kami terapkan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara,” ujarnya kepada wartawan, Senin (12/4).

Menurut dia, untuk sekali kencan mucikari memasang tarif Rp700 ribu. Dimana dari jumlah tersebut, Rp200 ribu adalah jatah mucikari, dan Rp500 ribu untuk sang PSK.

“Untuk korbannya kita amankan 3 orang wanita yang memang saat itu dipersiapkan disana kemudian juga tersangka dua orang,” katanya.

Kata dia, pengungkapan itu bermula dari banyaknya aduan penghuni apartemen yang merasa resah karena banyak perempuan yang keluar masuk apartemen.

Kata dia, untuk memikat lelaki hidung belang, mucikari menawarkan via media sosial. Setelah sepakat dengan harga, komunikasi dilanjutkan melalui whatsapp. Kemudian diarahkan ke salah satu kamar.

Polisi, sambung dia, mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1,5 juta pecahan Rp100 ribu, selembar uang pecahan Rp50 ribu, empat unit handphone dan satu plastik minuman keras.

“Dua tersangka dijerat pasal 2 juncto pasal 10 Undang-undang RI, dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp600 juta,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan DAP, kata Dhoni, perekrutan PSK dengan dijanjikan mendapatkan uang tambahan jajan.

“Ya, dijanjikan uang jajan tambahan, tanpa mengetahui akan dijadikan PSK,” ucapnya.

Lebih lanjut, sebanyak dua PSK berinisial MRM (17) dan SGA (16) yang dijual DAP diberikan ruangan tunggu khusus. Namun, ketika ada lelaki hidung belang, tempat untuk melakukan hubungan suami istri berbeda. “Yang jelas saat ini, kami masih melakukan pendalaman,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Demokrat Ruhiyat Sujana menyikapi masih banyaknya sarana prasarana pendidikan  seperti ruangan belajar maupun ruangan perpustakaan yang sudah rusak.

Ruhiyat meminta peran kepala seksi pendidikan yang berada di kecamatan untuk memaksimalkan pendataan sekolah s yang telah mengalami kerusakan.

“Terutama langkah yang harus dilakukan dengan membuat data base,” ujar Ruhiyat, Senin (12/4).

Menurutnya, terlebih pada pemetaan lapangan cek dan ricek mulai dari jumlah sekolah secara keseluruhan dan jumlah siswa, guru. “Kemudian kondisi bangunan sekolah,  bagus atau rusak,” paparnya.

Pendataan tersebut, kata Ruhiyat, tujuannya untuk pembuatan program dan disesuaikan dengan database, karena sampai hari ini instansi terkait belum memiliki data yang baik dan benar sehingga kerap terjadi eror,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, ada 3 ruang sekolah di SDN Parakanmuncang 01, Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung yang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisi serupa juga terjadi di sekolah SDN Parigi, Desa Cisarua Kecamatan Nanggung dari 15 lokal 9 ruangan keadaan rusak parah.

Bahkan bukan hanya di SDN Parigi saja  keadaan sekolah yang telah mengalami kerusakan. Namun  kerusakan juga terjadi  di gedung SDN Pasirpeuteuy. Dari  8 lokal, 6 ruangan  kelas telah rusak. Termasuk ruangan perpustakaan yang dibangun pada 2007 lalu. Hampir keseluruhan, mebeler  meja dan kursi untuk kegiatan belajar siswa sudah pada reyot.

** Arip Ekon

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Penangangan kasus Perseroan Terbatas Prayoga Pertambangan dan Energi (PT. PPE) yang diduga merugikan uang rakyat senilai kurang lebih Rp80 miliar, kini masih jalan di tempat. Pasalnya, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor sejak awal tahun 2018 silam itu, hingga kini masih dalam tahap menunggu hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Terkait kasus PT. PPE itu masih berjalan, dan kita masih menunggu hasil audit dari BPK Pusat,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Munaji saat ditemui wartawan dir uang kerjanya, Senin (12/4/20).

Ia melanjutkan, kasus dugaan itu pihaknya masih belum bisa berbuat banyak, dan prosesnya masih dalam tahap proses penyidikan. “Kasusnya kan sudah tahap penyidikan, jadi persoalan itu masih tetap berjalan kok. Tenang saja, saya juga masih menunggu hasil audit dulu dari BPK,” kilahnya.

Namun, ketika disinggung kapan waktu pasti hasil audit itu akan selesai dilakukan oleh BPK RI, Kajari menjawab. “Kita nggak tahu lah untuk kapan selesainya audit itu dilakukan, karena itu merupakan ranah BPK pusat. Kalau kita hanya menunggu saja,” paparnya.

Menurutnya, audit yang dilakukan BPK RI untuk mencari tahu terkait nilai kerugian negara yang dilakukan oleh direksi PT. PPE milik Pemkab Bogor itu sewaktu dipimpin oleh Radjab Tampubolon.

“Audit itu tujuannya untuk mencari tahu, kerugiannya berapa kemana saja larinya uang milik negara tersebut yang menyebabkan kerugian bagi negara hingga mencapai puluhan miliar tersebut,” akunya.

Selain itu, masih kata Munaji, sampai saat ini untuk kasus dugaan PT. PPE sendiri masih belum menetapkan satu orang tersangka pun dari total puluhan orang yang dipanggil menjadi saksi. “Termasuk mantan Dirutnya Pak Radjab Tampubolon itu sejauh ini masih berstatus saksi,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, terkait PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT PPE) yang ditaksir mengalami kerugian Rp80 miliar. Yang mana uang sebesar itu adalah bagian dari dana penyertaan modal dari Pemkab Bogor kepada PT PPE yang totalnya mencapai Rp200 miliar.

** Nay Nur’ain

Rumpin | Jurnal Inspirasi

Warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten  Bogor terus mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor untuk segera memperbaiki jalan Cicangkal-Legok yang berada di Desa Sukamulya.

Jalan dengan kondisi rusak parah tersebut merupakan jalur utama penghubung antara Desa Sukamulya, Kabupaten Bogor dengan Desa Dangdang yang berada di Kabupaten Tangerang. Berbagai upaya telah ditempuh oleh warga Desa Sukamulya, mulai dari mengirim surat sampai audiensi dengan pihak kecamatan maupun DPUPR.

Koordinator Forum Masyarakat Desa (FMD) Desa Sukamulya, Junaedi Adhi Putra, kabar menggembirakan sempat datang di pertengahan  tahun 2020,  jalan tersebut akan dibangun dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021, namun hingga bulan keempat tahun 2021 belum ada tanda-tanda jalan itu akan di angun.

Pemuda yang juga merupakan Sekjen Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT)  tersebut menyampaikan bahwa karena belum ada kejelasan terkait pembangunan  jalan tersebut, pada Senin (12/4),  warga Desa Sukamulya dan Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin kembali mengirimkan surat desakan kepada DPUR agar segera melakukan betonisasi di ruas jalan tersebut.

Menurut Bang Jun, panggilan akrab Junaedi bahwa jalan yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang sepanjang -+ 5 KM tersebut awalnya rusak parah seluruhnya, namun sekitar 4 tahun lalu Pemkab Tangerang telah melakukan betonisasi hingga tersisa yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor -+ 2,4 KM.

“Kami selaku warga Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang merasa miris melihat jalan tersebut, dimana di wilayah tetangga jalan sudah dibetonisasi sementara diwilayah kami seolah tidak diperhatikan, padahal jalan itu sangat penting bagi warga terutama bagi mobilitas ekonomi. Oleh karena itu, kami mendesak agar Pemkab Bogor segera merealisasikan pembangunan jalan tersebut,” tegasnya

Warga pun mendesak agar Pemkab Bogor menyelesaikan hambatan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang ada serta  tidak menggubris jika ada pihak-pihak yang tidak menginginkan pembangunan jalan tersebut.

“Kami warga Desa Sukamulya siap mengawal jalannya pembangunan tersebut bahkan turun ke lokasi jika diperlukan agar pembangunan berjalan dengan baik,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan