Bogor | Jurnal Inspirasi

Polresta Bogor Kota mengerahkan sebanyak 800 personil untuk mengawasi tempat-tempat ngabuburit yang ada di Kota Bogor. Selain itu, polisi juga akan mengawasi tempat ibadah selama Ramadhan.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan ada 800 personil yang akan dikerahkan untuk mengawasi area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Ramadhan kali ini kami mencegah euforianya. Karena tahun lalu kita masih melaksanakan PSBB dan saat ini sudah kembali kepada seperti normal. Sehingga kami mengantisipasi untuk di area publik dan juga khususnya di tempat tempat ibadah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/4).

Guna mengamankan dimensi kesehatan dan protokol kesehatan agar tetap berjalan, pihaknya mengaku akan menerjunkan 2/3 persen kekuatan Polresta Bogor Kota, untuk mengawasi sejumlah wilayah yang dinilai rawan kerumunan.

Selain mengawasi titik rawan, lanjut Susatyo, kerumunan dan tindak kejahatan, 800 personel polisi ramadhan tersebut juga bakal berpatroli di 850 masjid yang ada di Kota Bogor.

“Polisi Ramadan kita siapkan tentunya untuk berkolaborasi dengan 850 yang ada di Kota Bogor. Jadi petugas kami bisa berkolaborasi dengan para marbot para DKM untuk sama-sama bisa menerapkan protokol kesehatan di tempat tempat ibadah sesuai dengan instruksi kementerian agama,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Daya beli komoditi sembako saat Ramadhan biasanya meningkat dan mempengaruhi terhadap harga jual dipasaran. Momen tersebut bisasnya dimanfaatkan oknum untuk melakukan penimbunan. Hal itu sangat diwanti-wanti oleh jajaran kepolisian.

Untuk memastikan harga serta ketersediaan bahan sembako di pasar Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) bersama Kapolresta Bogor Kota serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) turun gunung.

Ketiga instansi yang berkaitan dengan penjualan serta pengawasan itu, meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Dirut Perumda PPJ Muzakkir mengatakan, pada umumnya jelang ramadhan kebutuhan pokok masyarakat akan meningkat, maka perlu adanya pengawasan dari pihak PPJ maupun pihak terkait lainnya. “Pasar Bogor ini salah satu sentra sembako terbesar dan terlengkap di Kota Bogor,” kata Muzakkir.

Dari hasil pengecekan kata Muzakkir, harga-harga masih stabil dan stock kebutuhan masyarakat Kota Bogor khususnya masih tercukupi. “Ya ketersediaan bahan sembako masih aman,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, faktor keamanan dipasar dari penularan covid-19 sudah cukup baik. Karena kesadaran para pedagang untuk tetap menggunakan masker juga merupakan salah satu dari 5 hal atau 5M yang di wajibkan dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Ya masyarakat sudah paham tentang 5 M. Meski dalam pasar, mereka tidak berkerumun, semua sudah pakai masker. Insya allah faktor keamanan senantiasa terjaga,” ungkapnya.

Dari hasil peninjauan kata Muzakkir, harga minyak goreng, beras kentang, dan daging masih stabil. Adapun yang mengalami sedikit kenaikan harga daging ayam per kilo kisaran Rp38 ribu sampai Rp40 ribu.

“Untuk harga jenis cabai, cabai jablai naik mendekati Rp80 ribu per kilo, sementara harga cabai keriting, cabe hijau, rawit masih relatif stabil,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Chondro menambahkan, selain meninjau stock dan harga kebutuhan pokok, pihaknya juga memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak menimbun dalam berjualan di bulan ramadhan ini.

Dia mewanti-wanti terjadinya kasus penimbunan, jika memang ada warga yang nekad melakukan penimbunan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, maka tidak segan-segan untuk di tindak dan diberi sanksi sesuai aturan.

“Kita berikan masukan dan warning ke para pedagang, agar tidak ada yang menimbun kebutuhan pokok. Dan jangan coba-coba,” kata Kapolresta.

Masih kata Kapolresta, walaupun luasan kios di Pasar Bogor ini tidak signifikan untuk menimbun, tapi pihaknya tetap mewanti wanti. Pihaknya akan terus memantau dan melakukan pengawasan yang ketat dari segara lini.

“Pokoknya jangan coba-coba nimbun, karena itu kecurangan dalam berdagang. Kami akan terus memonitoring,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah sedang membangun kawasan industri riset dan teknologi 4.0 (ristek) di Sukabumi yang diberi nama Bukit Algoritma. Kawasan ini mirip seperti silicon valley di California, Amerika Serikat. Pembangunan industri ini bakal dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di atas lahan seluas 888 dengan nilai investasi pembangunan proyek mencapai Rp18 triliun yang dikerjakan BUMN konstruksi, PT Amarta Karya (Persero) atau Amka yang resmi ditunjuk sebagai kontraktor. 

Namun pakar teknologi informatika, Onno W. Purbo menyatakan rencana pemerintah ini merupakan hal yang bagus. Namun, dia mengingatkan tempat tersebut bukan sesuatu yang sangat diperlukan. “Kalau di dunia IT dan kreatif sebetulnya tempat itu enggak critical. Yang penting ada banyak orang pintar dan kreatif, plus punya sambungan internet yang kencang,” ujar Onno, Selasa (13/4).

Onno menuturkan orang pandai dan internet yang kencang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam dunia TI. Sehingga, lokasi tidak akan berguna tanpa hal itu. Onno menyampaikan pemerintah juga harus mendukung keberadaan orang pintar dan kreatif, serta internet yang cepat melalui kebijakan. Sebab, regulasi hingga ekosistem berhubungan dengan tempat dan orang yang ada di dunia TI. Lebih lanjut, Onno enggan berkomentar perihal urgensi ‘Silicon Valley’ di Indonesia hingga peleburan Kemenristek. Dia memandang hal itu merupakan hak Presiden Joko Widodo.

Dia hanya mengingatkan pemerintah harus mampu insentif hingga ekosistem agar orang kreatif bisa kerja dengan nyaman dan baik. “Mau berbentuk BRIN, DIKNAS dan lain-lain saya sih gak terlalu peduli,” ujarnya.

Di sisi lain, Onno mengakui Indonesia kekurangan orang yang benar-benar memahami Artificial intelligence (AI), serta membuat AI dari awal. Saat ini, dia bari melihat segelintir perusahaan yang memahami AI seperti Nodeflux hingga Drone Emprit.

“Cuma kita perlu lebih banyak lagi deh kayanya. Kuncinya dosen dan kurikulum di perguruan tinggi harus banyak di upgrade sih. Karena kunci AI adalah orang yang pintar, bukan punya mesin yang canggih,” ujar Onno.

Onno menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki kualitas sumber daya manusia, regulasi, lokasi, hingga pendidikan sebelum bicara soal big data hingga keamanan siber. Lebih dari itu, dia yakin ‘Silicon Valley’ di Indonesia yang akan diwujudkan dalam bentuk Bukit Algoritma di Sukabumi akan diminati jika didukung dengan regulasi yang jelas dan keberadaan orang pandai.

“Kalau orang pinter tidak ada dan aturan atau ekosistem kurang mendukung, ya susah,” ujarnya.

Sebelumnya Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mencatat, jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini bisa menarik minat investasi dengan penerapan teknologi 4.0, maka diyakini tidak saja berdampak pada efisiensi, daya saing dan kenaikan output produksi, namun juga terhadap peringkat inovasi Indonesia di level dunia.

“Jika KEK ini beroperasi dan bisa menarik investasi dengan penerapan teknologi 4.0 maka dampaknya bukan hanya pada efisiensi, daya saing dan kenaikan output produksi tapi juga dampak terhadap peringkat inovasi Indonesia di level dunia,” ujar Bhima baru-baru ini. 

Berdasarkan data Global Innovation Index pada 2020, peringkat Indonesia ada di urutan ke-85 dari 131 negara. Komponen infrastruktur menduduki peringkat 80. Kemudian peringkat innovation linkages atau jaringan inovasi antara lembaga penelitian dan perusahaan ada di urutan ke-71. “Dengan adanya KEK industri 4.0 bisa ditingkatkan lagi,” katanya. 

Sementara itu, terkait hak paten para peneliti yang nantinya bergabung dalam tim riset Bukit Algoritma, Bhima menilai, hal itu harus dijamin oleh pemerintah. Dimana, langkah itu ditempuh dengan proses pendaftaran hak paten secara cepat. 

Jika hal itu dilakukan, maka akan menguntungkan para periset dan semakin banyak talent riset Indonesia yang berkembang. “Data juga menyebutkan bahwa jumlah peneliti dibandingkan 1 juta populasi di Indonesia baru 216 orang, termasuk rendah karena kurangnya perlindungan terhadap paten dan insentif yang dibutuhkan. Sebagai perbandingan Malaysia memiliki 2.396 orang peneliti per 1 juta penduduk,” tutur dia. 

Di lain kesempatan, Direktur Utama AMKA Nikolas Agung menyebut, pembangunan proyek pada tahap pertama akan dilakukan selama tiga tahun ke depan, dengan nilai total diperkirakan 1 miliar euro atau setara Rp18 triliun.

Pembangunan ini diyakini mampu meningkatkan kualitas ekonomi 4.0, peningkatan pendidikan dan penciptaan pusat riset dan development untuk menampung ide anak bangsa, serta meningkatkan sektor pariwisata di kawasan setempat.

Selain itu, pengembangan KEK Sukabumi juga diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur pertumbuhan tangguh berkelanjutan dan pembangunan SDM berbasis iptek. “Ini merupakan salah satu alat dukung penuh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (PEN),” katanya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tak melanjutkan program bantuan sosial tunai mendapat sorotan anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR dari PKS HIdayat Nur Wahid. Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa HNW itu mengatakan bahwa dana untuk program bansos bisa dialokasikan jika Mensos mengajukannya.

“Padahal Direktur Anggaran bidang PMK Kementerian Keuangan menyatakan siap mengkaji kecukupan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memperpanjang bansos tunai apabila diusulkan oleh Kementerian Sosial, ungkap HNW di laman Fraksi PKS, Selasa (13/4).

Menurut HNW keengganan Mensos untuk melanjutkan program bansos tunia adalah suatu bentuk sikap yang mencederai sejarah kementerian sosial. Disebutkan bahwa Mensos belum mengajukan perpanjangan program, namun sudah membuat keputusan sepihak untuk menghnetikan.

“Sangat disayangkan, Mensos tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bantuan sosial bagi Rakyat miskin,” sebut HNW.

“Bahkan mengusulkan perpanjangan programnya pun belum, tapi langsung membuat keputusan sepihak, menghentikan bantuan sosial tunai,” ujar HNW.

HNW menilai Mensos seharusnya memaksimalkan upaya untuk memperoleh anggaran program tersebut dengan mengajukan permohonan ke Kemenkeu.

“Mestinya Mensos memaksimalkan perjuangan untuk mendapatkan anggaran itu dengan mengajukan program perpanjangannya ke Kemenkeu, yang ternyata masih membuka peluang untuk penyiapan anggaran bantuan tunai tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu,” lanjut HNW.

HNW menyayangkan tindakan Mensos yang sudah membuat keputusan untuk menghentikan program meskipun belum mengajukan permohonan tambahan anggaran.

“Tapi Bu Mensos sebagaimana dilaporkan oleh pihak Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu, bukannya mengajukan usulan program tambahan anggaran, tapi malah sudah membuat keputusan menghentikan program dengan alasan ketiadaan anggaran.

“Padahal anggaran ada di Kemenkeu, dan pengajuan usulan tambahan anggaran bukan tabu, dan bukanlah hal baru dalam proses pengelolaan anggaran tahun berjalan,” ujar HNW.

Terkait kapasitas Mensos dalam membuat dan mencabut keputusan, HNW menyarankan agar Mensos berani meniru tindakan Presiden Jokowi saat mencabut Perpres tentang investasi miras.

Ia berharap Mensos segera mencabut keputusan penghentian bansos tunia dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu. “Bu Mensos perlu meneladani Presiden Jokowi yang berani mencabut Perpres bermasalah terkait investasi miras,” ujar HNW.

“Karenanya Bu Mensos agar mencabut keputusan sepihaknya menghentikan program bantuan sosial tunai, dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu agar Rakyat terdampak covid-19 bisa bertahan dan bangkit dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi di tingkat yang paling riil yaitu Rakyat miskin terdampak covid-19,” pungkas HNW.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo disaksikan oleh beberapa pejabat, termasuk Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meluncurkan aplikasi Surat Izin Mengemudi Nasional Presisi, atau biasa disingkat Sinar untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perpanjangan masa berlaku SIM.

“Kami harapkan masyarakat bisa mendapatkan layanan perpanjangan SIM, cukup melalui aplikasi yang ada di ponsel,” ujar Kapolri dikutip dari laman YouTube NTMC Polri, Selasa (13/4).

Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memperpanjang masa berlaku SIM mereka, tanpa harus datang ke Satpas. Mulai dari cek kondisi psikologi, hingga mengisi data pribadi untuk proses perpanjangan.

Saat ini aplikasi tersebut baru bisa dipakai untuk memperpanjang masa berlaku. Nantinya, kata Kapolri, akan dikembangkan sehingga bisa digunakan untuk membuat SIM baru. Karena secara online maka pembayarannya pun dilakukan secara online, menurut Kombers Pol Jati, Kepala Sub Direktorat SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri menjelaskan bahwa, metode pembayaran perpanjangan SIM bisa melalui ATM, M-Banking atau Internet Banking.

“Bisa dari bank atau channel pembayaran apa pun, sepanjang dengan menggunakan virtual account (VA),” tuturnya.

Artinya, pilihan pembayaran online lain seperti ecommerce atau bahkan menyetor ke minimarket, sampai saat ini belum bisa dilakukan. Meski demikian, Korlantas akan terus melakukan pengembangan.

“Lewat minimarket tidak bisa, harus melalui VA. Kalau minimarket ada ATM-nya bisa, tapi melalui transfer. Ke depan akan kerja sama dengan mitra pembayaran lain,” pungkas Jati.

Seperti diketahui, Surat Izin Mengemudi alias SIM adalah syarat wajib yang harus dimiliki oleh para pengendara kendaraan, selain lisensi berkendara SIM juga sebagai identitas pengendara kala berkendara.

Disamping itu, selain tilang elektronik yang saat ini sudah berlaku secara nasional, masih ada tiga dari empat program unggulan yang akan dilakukan oleh Kapolri, Jendral (Pol) Listyo Sigit Prabowo, termasuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online.

Sehingga nantinya pemilik atau pemohon SIM tidak perlu lagi datang ke Satpas untuk melakukan perpanjangan SIM, atau bikin SIM baru. Cukup dengan mengakases aplikasi melalui ponsel dari rumah, SIM yang sudah diperpanjang masa waktunya akan diantar. Begitu pula untuk program ujian tulis semua SIM baru yang prosesnya dijalankan secara daring.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melarang kegiatan Sahur On The Road (SOTR). Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor 440/1816- Huk.HAM tentang Perubahan surat edaran nomor 440/1694-Huk.HAM tentang perpanjangan keempat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Selain itu, Pemkot juga akan mengoptimalkan posko penanganan tingkat kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19 Kota Bogor.

“Surat edaran ini menguatkan SK Wali Kota tentang perpanjangan ke 22 PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas dan SE Walikota selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang diberlakukan serentak pada tanggal 5 April 2021 lalu sampai 19 April 2021 mendatang,” ujar Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta kepada wartawan, Selasa (13/4).

Diharapkan, kata dia, kebijakan itu dapat menekan angka paparan Covid-19, khususnya pelarangan kegiatan SOTR yang ditengarai dapat menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

Menurut dia, kebijakan PSBMK dan PPKM dikaitkan dengan situasi terkini, sebagai strategi mengantisipasi membludaknya paparan Covid-19. “Diperlukan kebersamaan dengan semua pihak untuk mencegah penyebaran covid,” katanya.

Kata dia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor tepat setahun dilaksanakan, sejak diberlakuan secara serentak di Bogor Depok Bekasi (Bodebek) mulai pada tanggal 15 April 2020.

“Sampai saat ini sudah ada 201 kebijakan Pemerintah Kota Bogor terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, mulai diterbitkannya Peraturan, Keputusan bahkan sampai Surat Edaran Wali Kota Bogo r, belum lagi ditambah dengan kebijakan Satgas Covid-19 melalui perangkat daerah terkait dengan berbagai Surat himbauan yang dikeluarkan, dan dalam perkembangan regulasi penanganan Covid-19 Di Kota Bogor sampai saat ini telah diterbitkan SK Walikota Bogor tentang perpanjangan PSBB yang ke 22,” bebernya.

Ia menerangkan, untuk kebijakan PPKM, Satgas Penanganan Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran perpanjangan ke 4, yang merupakan amanat dan arahan Presiden RI yang diturunkan dalam Instruksi Mendagri, pada poin pembatasan kegiatan masyarakat tingkat Kota maupun skala mikro telah diberlakukan penguatan pengawasan meliputi kapasitas dan jam operasional.

“Secara khusus untuk kegiatan operasional pada fasilitas umum dan sarana, tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ijinkan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor,” bebernya.

Sementara itu, Pemkot Bogor justru memperbolehkan kegiatan buka bersama (bukber). Kendati demikian, masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pemkot Bogor juga meminta agar saat buka buka puasa bersama nanti tidak menciptakan kerumunan. “Bukber diperkenankan selama menerapkan protokol kesehatan yg ketat dan tidak menimbulkan kerumunan,” ucap Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim.

Ia mengaku akan mengerahkan Satgas Covid-19 untuk mengawasi masyarakat agar benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan, baik sebelum puasa maupun saat puasa nanti.

“Kami akan arahkan Satgas Covid-19 untuk mengantisipasi hal ini. Karena kami tidak mau, ada potensi penyebaran covid-19 pada ramadhan tahun ini,” tutupnya.

Pemkot Bogor juga bakal mengeluarkan himbauan, agar setiap masjid mendirikan tenda di halamannya.

“Kami juga sedang rumuskan agar semua masjid memanfaatkan pelataran halaman masjid untuk beribadah, demi mengantisipasi potensi peningkatan jamaah di bulan ramadhan. Jadi tidak full di dalam masjid, bisa di luar di area terbuka ini yang akan kami kaji dalam waktu dekat,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Center For Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor agar dapat bertindak cepat serta tegas dalam proses penyidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan direksi badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) semasa kepemimpinan Radjab Tampubolon.

Sekretaris CBA Jajang Nurjaman menyebut, proses hukum yang tengah dilakukan Kejari Cibinong itu terkesan sangat lamban dan jalan ditempat, karena sampai ditahun ketiga ini aparat penegak hukum (APH) Adhiyaksa ini tak kunjung menetapkan satu tersangka pun.

“Kejaksaan sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan kasus korupsi, karena dalam menetapkan tersangka tidak perlu harus menunggu hasil audit BPK,” tegas Jajang kepada wartawan, Selasa (13/4/21).

Pria berambut gondrong itu melanjutkan, apabila dalam hal ini Kejari bekerja dengan benar dan serius, tentunya akan sangat mudah menentukan unsur-unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi bagi direksi PT PPE kala itu.

“Dari sini proses penyidikan bisa terus berjalan dan progres atau tidaknya bisa dilihat dalam penetapan tersangka,” terangnya.

Bagi Jajang, dalih menunggu hasil audit BPK patut diduga hanya menutupi kinerja Kejari Cibinong, yang lamban dan tidak ada keseriusan dalam memberantas korupsi di Bumi Tegar Beriman tersebut.

“Selain itu, dari segi waktu proses audit BPK soal kerugian negara dugaan korupsi, PT PPE seharusnya sudah rampung dalam kurun waktu setahun lebih ini. Diharapkan, setelah surat keputusan BPK terkait audit kerugian negara telah keluar, Kejari tidak lagi bingung harus ngapain dan langsung menetapkan tersangka sebagai pihak bertanggung jawab atas kerugian uang negara yang mencapai puluhan miliar tersebut,” pinta Jajang.

Sekedar diketahui, penangangan kasus Perseroan Terbatas Prayoga Pertambangan dan Energi (PT. PPE) yang diduga merugikan uang rakyat senilai kurang lebih mencapai Rp80 miliar, kini masih jalan di tempat.

Pasalnya, kasus yang ditangani oleh Kejari sejak awal tahun 2018, silam itu, hingga kini masih dalam tahap menunggu hasil audit oleh BPK RI.

** Nay Nur’ain