Ciampea | Jurnal Inspirasi

Ratusan warga Bogor menjadi Korban investasi bodong ED Cash. Salah satu korbannya investasi bodong ED Cash yaitu Diana Pucuk, warga Ciampea Kabupaten Bogor.

Diana mengaku ia mengalami kerugian hingga Rp 5 miliar. Bahkan ia sempat mendatangi rumah terduga pelaku penipuan AY di Cilame, Bekasi Jawa Barat.

Dia mengatakan awal mula tertarik dengan investasi ED Cash itu karena yang pertama kali yang menawarkan salah satu tokoh, sehingga ia percaya.

“Saya percaya karena yang menawarkan itu seorang tokoh, bahkan saya juga mengajak rekan, dan kerabat serta saudara untuk ikut investasi tersebut,”kata Diana.

Diana menambahkan ada 40 orang yang ia berhasil ajak dan juga mengalami hal yang sama seperti dirinya ikut investasi yang diduga bodong.

“Saat itu saya suruh menunggu selama setahun, namun tidak kunjung cair setelah saya tanyakan tidak ada tanggapan juga, dan akhirnya saya kemarin mendatangi rumah tersebut namun belum ada tanggapan juga,”ujarnya.

Diana mengaku sejauh ini dirinya mengaku merasa tertipu bahkan ia pun mengalami kerugian yang cukup banyak selain dirinya, dia juga harus menanggung 40 nasabah yang dia ajak.

“Saya sudah jual semua harta benda termasuk dua rumah untuk jaminan nasabah yang saya ajak,”katanya.

Ia juga berencana melaporkan Bos Investasi ED Cash yang diduga telah melakukan tindak penipuan.

“Rencana Jumat Besok saya akan melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Gunung Sindur | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 34 narapidana tindak pidana terorisme bertekad kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu ditegaskan dalam pengucapan ikrar setia NKRI di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, Kamis (15/4/2021).

Pengucapan ikrar NKRI merupakan bentuk implementasi hasil program deradikalisasi, yaitu sebagai pengikat tekad dan semangat, serta penegasan untuk bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

“Ikrar ini merupakan langkah pembinaan agar para napi dapat kembali membela NKRI,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Barat, Sudjonggo.

 Selain itu, pengucapan ikrar ini juga syarat bagi narapidana tindak pidana terorisme apabila di kemudian hari mengajukan pembebasan bersyarat, menjelang bebas dan program lainnya.

Pelaksanaan ikrar NKRI di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dilakukan bertahap dan berkesinambungan. Setelah mengucapkan ikrar, sebagai bentuk implementasinya para pelaku baik individu maupun kelompok harus bersedia meninggalkan atau melepaskan diri dari aksi dan kegiatan terorisme.

Napi yang sudah mengucapkan ikrar setia diharapkan dapat menjadi agen yang membantu pemerintah untuk memberikan pencerahan bagi orang-orang disekitarnya sehingga menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat.

“Semoga ini menjadi awal untuk membuka jalan para Napi kembali ke masyarakat. Dan diharapkan masyarakat dapat menerima kembalinya para napi terorisme ini ke tengah mereka,” tutup Kakanwil Kemenkumham yang akrab dipanggil Jonggo ini.

Pelaksanaan upacara ikrar setia NKRI diawali dengan pembacaan ikrar, penandatanganan, serta penciuman bendera merah putih. Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh perwakilan Densus 88, Badan Intelejen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kepolisian sektor setempat.

Ikrar setia ini dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Sehingga keinginan untuk kembali ke NKRI berasal dari individu WBP masing-masing. Maka dari itu, dari total 56 napi terorisme yang ada di Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur Bogor, terdapat 22 napi tindak terorisme yang belum mengucap sumpah NKRI. Sehingga terus dilakukan pembinaan yang berkelanjutan agar mereka bertekad kembali ke NKRI.

Seluruh napi yang mengucapkan ikrar berasal dari berbagai jaringan terorisme di Indonesia, seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), simpatisan ISIS, simpatisan Daulah, dan lainnya. Mereka menjalani masa pidana kurungan penjara di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dengan masa penahanan yang beragam.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memiliki tahapan uji klinis sebelum mendistribusikan air ke pelanggan. Pengujian ini dilakukan di Instalasi Pengolahan Air (IPA). IPA ini digunakan untuk menyaring air lebih bersih supaya bisa dikonsumsi seluruh pelanggannya.

Dirtek Perumda Tirta Pakuan Ardani Yusuf mengatakan, IPA terdiri dari berbagai unit, intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Flokulasi, sambungnya, merupakan salah satu cara pengolahan limbah cair untuk menghilangkan partikel-partikel yang terdapat di dalamnya.

Sedangkan koagulasi diartikan sebagai proses kimia fisik dari pen­campuran bahan koagulan ke dalam aliran limbah dan selanjutnya diaduk cepat da­lam bentuk larutan tercampur. ”Keunggulannya adalah untuk pengolahan permukaan air yang keruh,” kata dia, kemarin.

Ardani menambahkan, unit ter­sebut terbagi atas IPA Dekeng 1.000 l/det Zona 4 dan IPA Katulampa 300 l/det Zona 7. ”Termasuk IPA Cipaku 300 l/det pada Zona 3, IPA Rancamaya 35 l/det Zona 1, dan IPA Palasari 50 l/det Zona 5,” jelas dia.

Ardani menuturkan, IPA tersebut merupakan bangunan untuk mengolah permukaan air keruh agar jernih dan kemudian disalurkan (dialirkan, red) masuk melalui intake untuk ditampung terlebih dahulu sebelum diolah.

”Untuk unit koagulasi yaitu proses pertama air baku, pemberian kimia Poly Alumunium Chloride atau PAC yang dicampurkan ke air baku,” tukasnya.

Selanjutnya, masuk ke unit flokuasi, air baku akan mem­bentuk gumpalan yang mulai terpisah antara lumpur dengan air. Kemudian pada unit sen­dimental, gumpalan lumpur sudah benar-benar terpisah dengan air, dan air naik ke permukaan.

”Untuk filterasi, air yang sudah bersih disaring kem­bali menggunakan pasir ku­arsa, sehingga bisa mengha­silkan air yang maksimal,” tandasnya. ”Sedangkan pada tahap akhir yaitu proses desinfeksi yakni pembunuhan kuman dan bakteri, juga adanya proses sempling laboraturium,” tutup dia.

**asepssayyev/rls

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Nama Abdul Mu’ti mencuat di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, menilai Abdul Mu’ti merupakan sosok tepat untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. “Kalau ada reshuffle Mas Mu’ti layak untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia,” kata Sunanto, Rabu (14/4).

Sunanto lantas bicara sosok Abdul Mu’ti sebagai pendidik. Abdul Mu’ti dinilai tak akan melupakan sejarah dalam membangun pendidikan Indonesia. “Mas Mu’ti sosok pendidik dan paham akan akar pendidikan bangsa, maka tidak akan ahistoris dalam membangun pendidikan Indonesia, bahkan akan berkemajuan dalam membangun pendidikan Indonesia,” tutur Sunanto.

Isu reshuffle mengemuka seiring dengan rencana peleburan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Di sisi lain, muncul juga dorongan evaluasi menteri lain.

Salah satu menteri yang dinilai layak diganti adalah Nadiem Makarim. Sebagian pihak menilai Abdul Mu’ti menjadi sosok yang cocok mengisi pos Kemendikbud-Ristek.

Sebetulnya Presiden Jokowi pernah hampir mengangkat seorang wakil Mendikbud. Namun tawaran yang dialamatkan ke Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti tersebut ditolak. Melalui akun media sosialnya, Abdul Mu’ti mengungkap alasan menolak tawaran pada pengujung 2020 itu.

“Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah. Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik. Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” kata Mu’ti lewat akun Twitter @Abe_Mukti, Rabu (23/12) lalu.

Presiden Jokowi pun hingga kini tak melantik Wakil Mendikbud pendamping Nadiem Makarim. Nah, di saat isu reshuffle kembali mengemuka dan nama Nadiem Makarim jadi salah satu yang diisukan bakal dievaluasi, nama Abdul Mu’ti mencuat ke permukaan. Pembicaraan tentang Mu’ti masuk bursa calon menteri ramai terdengar di kalangan anggota Dewan di Senayan dan juga kalangan pimpinan parpol.

Kini isu Abdul Mu’ti bakal jadi Mendikbud menguat sama seperti dorongan evaluasi terhadap Nadiem Makarim.

Melalui suara mahasiswa, Ikatan Mahasiswa IMM melontarkan pernyataan agar Mendikbud Nadiem Makarim diganti, sembari mengapresiasi penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.

“Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, MBA, tidak cukup menampilkan performa yang berarti pada adaptasi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Tidak ada terobosan yang berarti itu. Terkesan Mas Menteri hanya berkutat pada konsep-konsep branding Merdeka Belajar, sehingga terkesan lupa akan adaptasi pendidikan di masa pandemi sehingga isu pergeserannya menjadi patut dipertimbangkan,” kata IMM, Rabu (14/4).

Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin memastikan reshuffle menteri bakal dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini. Reshuffle dilakukan setelah adanya peleburan dua kementerian menjadi satu. Hal ini disampaikan oleh Ngabalin di akun twitter pribadinya @AliNgabalinnew.

“ Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri DIKBUD/RISTEK (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. adakah menteri”lain yg akan di lantik, kapan&siapa para beliau itu? Wallahu’alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden&kita tunggu saja,” cuit Ngabalin yang dikutip VIVA, Rabu (14/4).

Sebelumnya, Ngabalin mengatakan reshuffle kabinet akan segera dilakukan lantaran Surat Presiden ke parlemen belum lama ini perihal pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam rapat paripurna itu di Gedung DPR, juga disepakati adanya nomenklatur baru mengenai Kementerian Investasi.

Ngabalin juga mengatakan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ada nama lain ikut terkena otak – atik terkait pergantian menteri. Sepanjang pengetahuan Ali, Presiden Jokowi adalah pemimpin yang tidak bisa bergantung pada orang lain saat mengambil keputusan, tidak lamban dan selalu tepat.

Sebelumnya Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan, ada 5 nama yang berpeluang untuk diganti dan dia sendiri mengklaim telah mendengarnya. Mereka 5 menteritersebut disebut bekerja tanpa arah, tidak sesuai visi misi Presiden. “Reshuflle ini juga penting agar menteri tidak bekerja sendiri sendiri,” katanya dalam keterangannya, Selasa (13/4).

Noel menyebut, kelima menteri itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanaian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Perdagangan M. Lutfi.

Khusus mengenai Pratikno, Noel mengatakan, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu kerap membuat kegaduhan lewat lembaga yang dipimpinnya. Terutama soal administrasi kenegaraan, seperti yang belakangan menjadi polemik di publik.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Meskipun statusnya sudah sebagai tersangka, Polri menyatakan dua anggota Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) empat Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek masih berstatus anggota kepolisian.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menerangkan para tersangka belum dicopot ataupun dimutasi dari jabatannya. “Status masih anggota, jadi proses anggota tersebut tentunya akan melalui proses. Sampai sejauh ini, masih anggota Polri,” kata Ramadhan, Rabu (14/4).

Ramadhan menerangkan bahwa saat ini kepolisian masih berfokus menyelesaikan perkara hukum pidana yang menjerat para polisi itu. Setelah proses itu rampung, barulah polisi akan menyelesaikan proses etik. Dia menjelaskan kepolisian belum dapat menerangkan lebih lanjut proses pemeriksaan terhadap para tersangka.

“Karena tersangka, tentunya bukan dinonaktifkan tapi sementara masih dalam proses. Dalam pemeriksaan,” ucapnya. “Belum dalam mutasi, yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan,” tambah dia lagi.

Sebagai informasi, setidaknya sudah ada tiga tersangka yang dijerat oleh kepolisian dalam perkara itu. Mereka merupakan polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya.

Hanya saja, salah satu polisi berinisial EPZ telah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal awal Januari kemarin. Sehingga, penyidikan terhadapnya dihentikan.

Sementara, polisi masih belum membeberkan nama dua nama tersangka lainnya kepada publik. “Nanti akan disampaikan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono kepada wartawan, Rabu (7/4).

Polisi belum menahan dua rekan EPZ yang terlibat dalam bentrokan itu meski mereka terancam 15 tahun penjara. Pasalnya, mereka dijerat atas dugaan pembunuhan.

** ass