Ciampea | Jurnal Inspirasi

Tanpa patuhi protokol kesehatan (prokes) ratusan warga mengantre di Bank BRI Cabang Warung Borong Ciampea untuk mendapatkan bantuan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro). Bahkan warga saat puasa Ramadhan ini rela menahan dahaga  dan emosi ditengah dorong-dorongan saat antrean.

Menurut Salim, warga Cemplang, ia datang ke Bank BRI Cabang Warung Borong itu sejak pukul 03.00 wib dini hari. Bahkan ia rela sahur lebih awal yakni pukul 2.00 Wib, demi untuk mendapatkan  sebesar  Rp 1,2 juta tersebut.

“Saya datang ke sini pukul tiga dini hari usai sahur saya langsung datang ke sini, tapi sampai pukul 8.30 ini bank belum juga dibuka,” kata Salim (45) kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Ia mengaku akan terus antre meksipun berdesak desakan, karena jika ia tidak ikut mengantre dipastikan bisa besok datang lagi ke Bank BRI itu. “Tetap antre udah kepalang antre kalau pulang nanti paling besok lagi ke sini dan harus antre lagi,” katanya

Wanti yang juga mendapatkan bantuan BPUM  itu mengatakan ia datang pada pukul 06.00 wib, saat ia datang ke Bank BRI Cabang Warung Borong Ciampea warga yang antre sudah cukup banyak. “Sudah cukup banyak warga yang antre saya gak ikut antre karena takut lagi puasa dan berdesak desakan,” kata Wanti.

Sementara menurut Eman petugas parker, antrean pengambilan bantuan BPUM sejak dari Senin masih terus banyak yang antre. “Untuk petugas pun sebenernya sudah memberikan himbauan untuk menjaga jarak dan memakai masker, namun masih saja terjadi kerumunan,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Malang | Jurnal Inspirasi

Salah satu negara maju yang cukup menarik adalah Jepang. Barangkali bicara kultur sama dengan Bali kalau di Indonesia, dimana mempunyai kultur yang sudah mendunia dan menarik minat banyak orang untuk mengunjungi. Tidak sedikit orang yang ingin bekerja maupun magang ke Jepang, paling tidak dapat merasakan kehidupan di negeri Matahari.

Masalah serius yang dialami Jepang belakangan ini adalah kurangnya tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah Jepang cukup terbuka terhadap warga asing yang ingin hidup dan bekerja di Jepang.

Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang untuk menyelenggarakan program magang. 
Kerjasama tersebut tentu saja saling menguntungkan kedua belah pihak. Petani milenial yang dikirim magang akan belajar banyak di Jepang dan dapat berkontribusi untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia. Pihak Jepang juga diuntungkan dengan ketersediaan tenaga kerja. 

Program magang ke Jepang adalah untuk pembelajaran. Peserta magang ibarat siswa dan berstatus pelatihan. Mereka tidak sepenuhnya bekerja, tapi belajar sambil bekerja.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern salah satunya bisa tercapai melaui proses learning anlearning.

“Kalau ingin membuat maju mandiri dan modern ada proses belajar, learning anlearning. Learning itu melalui sekolah yang ada. Sedangkan anlearning itu melalui keteladang yang ada, kalau perlu nyontek dari luar negeri nggak apa-apa,” ujar SYL.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Prof. Dedi Nursyamsi, menyampaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan membangun pertanian milenial, sebanyak 2,5 juta melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Diantaranya 1.000 orang petani milenial akan dicanangkan melalui magang di Jepang. Harapannya setelah magang 6 sampai 12 bulan di Jepang, kemudian para petani milenial pulang, mereka jadi penguasa petani milenial.

Dalam amanat yang disampaikan pada saat kunjungan pada peserta magang Jepang di BBPP Batu, Sekretaris Badan BPPSDMP Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si, meminta peserta Magang Jepang untuk mengubah mind set. Magang di Jepang tidak semata-mata untuk mencari pengalaman tapi menyerap hal positif dari praktik pertanian di Jepang untuk kemudian diterapkan di tanah air. Tujuan ke Jepang jangan cuma mikir finansial yang menggiurkan, tapi harus ambil etos kerja serta kemampuan mengolah pertaniannya.

Kalian adalah usia produktif, dimana kalau saat ini tidak dibangun nantinya penyesalan itu tidak ada di depan tapi penyesalan itu ada di belakang hari selamat memgikuti pelatihan semoga kalian semua sukses mudah-mudahan apa yang dicitakan tercapai. Tidak ada proses yang mengingkari hasil. Kalau ingin sukses, ikuti prosesnya dengan baik, ikuti iramanya tetapi dengan kompetisinya yang positif, Demikian pungkas Sesba.

** T2S/BBPP Batu

Ciawi | Jurnal Inspirasi
Warga Kampung Ranji yang ada di empat Rukun Tetangga (RT), mulai dari RT 01, 02, 04 dan 06 di Rukun Warga (RW) 06, Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, keluhkan adanya dugaan pencemaran limbah dari PT. Sari Enesis Indah.

Suripno, warga RT 01 Kampung Ranji mengaku terganggu dengan adanya aroma bau menyengat yang berasal dari lokasi pabrik memproduksi jenis minuman berasa tersebut.

“Hampir setiap hari saya harus menghirup aroma bau,” akunya kepada wartawan.

Menurutnya, aroma bau itu tercium selama pihak perusahaan beroperasi. Bahkan, dari siang sampai malam warga yang ada di Kampung Ranji harus merasakan bau menyengat.

“Kalau yang tidak kuat menghirup aromanya, pasti sudah muntah,” papar Suripno.

Ia mengatakan, pencemaran ini sudah pernah dilaporkan ke pihak perusahaan. Namun keluhan warga seakan tidak didengar dan terkesan diabaikan pihak perusahaan.

“Karena bau nya masih tercium dan tidak ada perbaikan di lokasi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL),” tegasnya.

Selain aroma bau, lanjut Suripno, dugaan adanya kerusakan di IPAL lokasi PT. Sari Enesis Indah, dirasakan warga yang air sumur nya tercemar. Sebab, paska adanya kebocoran IPAL, sumur warga yang ada di Kampung Ranji sudah tidak bisa digunakan.

“Bagaimana mau digunakan untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) atau keperluan rumah tangga, air sumur nya saja sudah tercemar dan mengeluarkan aroma bau,” tegasnya.

Suripno menjelaskan, kejadian pencemaran limbah pabrik ini sudah terjadi beberapa bulan lalu, tetapi belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Suripno minta agar ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk turun ke lokasi perusahaan melakukan peninjauan.

“Kalau dibiarkan, kami dan warga yang menjadi korban. Makanya DLH harus turun tangan menyelesaikan adanya pencemaran limbah pabrik ini,” imbuhnya.

Sementara, Ketua LSM Penjara, Bangbang Fery membenarkan adanya pencemaran limbah berasal dari lokasi pabrik Enesis yang berlokasi di ruas Jalan Telukpinang-Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, persisnya bekas pabrik sepatu merk Filla.

“Saya sudah melakukan kroscek ke kampung warga dan melakukan uji lab. Hasilnya memang ada pencemaran limbah dari perusahaan tersebut,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Masyarakat Bogor Timur (Botim) sudah siap untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru. Hal ini disampaikan Alex Slamet Riyadi, Sekjen Presidium Bogor Timur sebelum pemberangkatan ke Kantor DPRD Provinsi Jabar untuk mengawal jalannya persetujuan bersama Bogor Timur sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), Jumat (16/04).

Alex menjelaskan, DPP Presidium Bogor Timur sudah menyiapkan pemberangkatan menuju DPRD Provinsi Jawa Barat, sesuai arahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor dan hasil rapat dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, bahwasanya perwakilan yang ikut menyaksikan persetujuan bersama ini harus menjaga program kesehatan (prokes).

“Dalam hal ini kita sudah menyampaikan kepada warga masyarakat Bogor Timur yang tidak ikut menyaksikan, untuk bisa memahami karena terbatas dengan prokes ini, jadi dipilih beberapa perwakilan-perwakilan dari unsur masyarakat,” jelasnya.

Menurut Alex, sidang paripurna persetujuan bersama Bogor Timur sebagi CDPOB dijadwalkan jam 2 siang. “Insya Allah bisa selesai dalam 2 jam setelah dimulainya sidang paripurn” ujarnya.

Dalam pemberangkatan DPP Presidium Bogor Timur menuju kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, secara terdata ada 100 orang partisipan yang akan ikut menyaksikan peristiwa ini. “Mungkin ketua ormas yang ikut hadir, bisa bertanggungjawab atas kehadiran mereka,,” ucap Alex.

Walau terlihat antusias dari banyak desa yang ada di Bogor Timur terkait pemekaran ini, namun tak semua kepala desa (kades) bisa menyaksikan langsung sidang paripurna ini. “Kades yang domainnya bukan pengurus DPP presidium Bogor timur, Sekda Kabupaten Bogor menyarankan untuk menyaksikan rapat paripurna melalui live streaming yang disediakan saja,” tutur Alex.

Lanjut Alex, DPP Bogor Timur berharap, pasca persetujuan bersama ini, tidak sampai satu Minggu, Gubernur Jawa Barat sudah melayangkan pengajuan kepada Pemerintah Pusat.

“Karena beliau (Gubernur) juga sudah menyampaikan dalam surat untuk persetujuan bersama, jika Bogor Timur layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam persyaratannya, jadi tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal ataupun kekurangan baik secara administrasi ataupun ketika dilayangkannya pengajuan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain