32.1 C
Bogor
Monday, April 13, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1100

Disbudpar Kabupaten Bogor Gelar “Bogor Culture Night 2021” Secara Virtual

0


Bogor | Jurnal Inspirasi
Dampak pandemi corona atau Covid-19 lagi-lagi membawa lara bagi masyarakat luas. Tidak terkecuali mereka yang bekerja di industri seni dan budaya di wilayah Bumi Tegar Beriman. Hal ini disebabkan karena banyaknya pembatalan pertunjukan akibat terbenturnya dengan peraturan pemerintah yang harus tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi.

Namun untuk memberikan ruang serta sarana pentas para pelaku seni yang berada di wilayah Kabupaten Bogor khususnya, Pemda Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor menggelar kegiatan pentas seni dengan mengusung tema “Bogor Culture Night 2021” secara firtual yang berlangsung di halaman kantor Disbudpar Kav. V Komplek Perkantoran Pemda.

“Alhamdulillah, dengan menggunakan kendaraan khusus panggung portable kebanggaan warga Bumi Tegar Beriman, pelaksanaan pentas seni “Bogor Culture Night 2021” berjalan lancar. Hal ini kami lakukan karena kepedulian kami terhadap para perkerja seni yang saat ini bisa dikatakan kebanyakan dari mereka kehilangan penghasilan,” ujar Kadisbudpar Kabupaten Bogor Deni Humaedi Alkasembawa kepada Jurnal Bogor, Jumat (3/9/2021).

Menurut Deni kegiatan ini sudah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Kadisbudpar Kabupaten Bogor, “Bogor Culture Night 2021” akan terus dilakukan pihaknya hingga akhir tahun di Desember 2021 mendatang. Kali ini para pegiat seni yang tampil seperti penyanyi solo kasundaan, kacapi suling dan sejumlah para penari remaja dari sejumlah sanggar yang ada di Kabupaten Bogor.

“Untuk kali ini ada beberapa pegiat seni yang tampil, ada penyanyi kasundaan, dengan diiringi kacapi suling dan sanggar tari yang berasal dari wilayah Kabupaten Bogor. Penampilan mereka cukup memukau dan membuat kagum saya tentunya. Pegiat seni dan budayawan yang mengikuti acara ini tetap kami berikan apresiasi untuk memberikan semangat agar tetap terus berkarya walau saat sulit,” pungkasnya.

** Handy Mehonk

Meski Pandemi, Pendapatan Sentul City Melonjak Naik

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

PT Sentul City Tbk (Perseroan) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 286,8 Miliar pada semester 1 tahun 2021 dibanding periode yang sama tahun lalu tercatat rugi 237,9 Miliar atau terjadi kenaikan yang spektakular sebesar 221%. Perolehan laba ini ditopang oleh lonjakan pendapatan menjadi Rp 2,4 triliun atau tumbuh sebesar 1.435,8% (YoY) dibandingkan pendapatan pada semester 1 tahun 2020 sebesar 159,3 Miliar.
 
“Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang dilanda efek negatif pandemi Covid-19 dan terpuruknya daya beli konsumen, pada semester 1 2021 Perseroan telah berhasil melaksanakan ekspansi bisnis serta langkah-langkah perbaikan kinerja seperti penghematan biaya dan penjualan aset strategis sehingga pendapatan Perseroan di semester 1 2021 sebesar Rp 2.4 Triliun, sudah melampaui total penjualan keseluruhan tahun 2020 sebesar Rp 452 miliar,” jelas Tjetje Muljanto, Presiden Direktur PT Sentul City Tbk dalam keterangan persnya.

Menurut Tjetje, pada semester 1 2021 kenaikan tersebut salah satunya berasal dari penjualan properti investasi yakni AEON Mall yang negosiasinya sudah direncanakan sejak lama. Hal ini membuktikan bahwa perseroan masih mendapat kepercayaan yang baik dari investor berskala internasional yakni investor Jepang yang sangat selective dalam mengambil keputusan bisnisnya.

Tjetje menjelaskan, pada semester 1 2021 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 6,4 triliun, turun Rp 1,7 triliun atau sebesar 21 % Yt D dari total liabilitas di akhir tahun 2020 yakni sebesar Rp 8,1 triliun. Dari jumlah tersebut liabilitas jangka pendek turun sebesar Rp 173 miliar atau 5,3% YtD dari Rp 3,270 triliun per Desember 2020 menjadi Rp 3,097 triliun di semester 1 2021.

Kata Tjetje, data ini menggambarkan bahwa perseroan tetap komit dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga sehingga berdampak pada penurunan kewajiban perseroan yang cukup signifikan. Hal ini tergambar dalam ratio Total Aktiva dibanding Total kewajiban per Semester 1 2021 sebesar 187%.

“Dengan mencatat laba yang sangat fantastis ini membuktikan bahwa walaupun dimasa pandemic covid-19 saat ini, perseroan tetap berupaya mengeksploitasi potensi dan peluang bisnis melalui berbagai strategi ekspansi baik penjualan unit apartment & housing maupun land bank yang dimiliki perseroan serta kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dengan para investor ternama baik nasional maupun internasional dalam bentuk KSO, revenue sharing, sistem sewa lahan maupun jual beli putus,” jelasnya.

PT. Sentul City, menurut Tjetje akan tetap fokus pengembangan wilayah perkotaan hijau yang inovatif dan berkesinambungan dengan memberikan kenyamanan bagi penghuni dan pengunjung untuk “live, play, work & visit.” Didukung dengan masterplan yang terpadu dan fasilitas-fasilitas yang menarik, Perseroan berkomitmen untuk menjadikan Sentul City sebagai tujuan utama hunian, pariwisata, dan investasi yang mendukung pengembangan wilayah Sentul Selatan dan sekitarnya dengan konsep “one stop living”.
 
Tjetje memaparkan, Sentul City juga akan mengembangkan kawasan baru di area sekitar 250 Hektar. Untuk itu, pihaknya membuka peluang kerja sama dalam bentuk strategic partner dengan beberapa pengembang besar lokal maupun internasional.

Adapun, master plan dan izin kawasan baru tersebut telah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Manajemen Sentul City juga akan segera memaparkan action plan untuk memulai proyek raksasa tersebut, sehingga dapat meraih peluang bisnis demi kepentingan stakeholders.

** Fredy Kristianto

Ngaku Ada Akses PSU, Fathoni Minta Pembuktian PT FS

0

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Anggota DPRD Kabupaten Bogor menantang PT Ferry Sonneville menyerahkan akses jalan menuju Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, yang akan dibangun gedung Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) dan SMPN 04.

Wakil rakyat dari Daerah Pilih (Dapil) dua, Achmad Fathoni ini menegaskan, jika memang PT FS memiliki akses jalan menuju PSU agar segera diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, agar pembangunan sarana untuk masyarakat yang saat ini dalam tahap pengerjaan tidak terganggu.

“Kalau sudah ada jalannya, silahkan PT FS segera menyerahkan sekalian ke Pemkab Bogor, agar tidak menjadi polemik dan menghambat pembangunan GOM dan SMPN yang saat ini sudah mulai dikerjakan,” tegas Fathoni.

Politisi PKS itu mengungkapkan, saat para wakil rakyat terjun ke lokasi PSU tersebut, dirinya tidak menemukan akses masuk menuju PSU selain jalan kampung dan jalan mikil masyarakat yang berada di sekitar PSU itu. Apalagi, saat ditanya kepasa dinas terkait yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menyatakan hal yang sama kepada Anggota DPRD tersebut.

“Dan secara fisik kita cek ke lokasi, di sekitaran PSU yang diserahkan juga tidak ada jalan masuk yang disiapkan PT FS. Kalau sudah diserahkan mestinya Pemda ada datanya dong. Saat kita tanya ke Intansi terkait ternyata orang Dinas kebingunan mereka gak bisa nunjukin aksesnya. Cuma gelar gambar PSU yang mau dibangun fasilitas terpadu tanpa ada kejelasan jalan masuknya. Karena institusi resmi yang mengetahui PSU diserahkan atau blm adalah DPKPP. Sampai sekarang DPKPP menyampaikan belm ada akses jalan yang diserahkan,” jelasnya.

Pria yang tinggal dari Kecamatan Gunung Putri itu mengatakan, pihak dewan hanya mengambil kesimpulan dari pernyataan Dinas terkait agar tidak terjadi kekeliruan dan menjadi simpang siur persoalan akses jalan menuju PSU itu.

“Jadi clear ya. Silahkan FS segera urus penyerahan jalannya ke Pemda sehingga proses pembangunan GOM dan SMP 04 tidak terkendala. Kami peganganannya adalah keterangan dari Dinas resmi. Bukan dari perorangan atau perusahaan,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya juga telah mendengar keluhan Kontrakor yang sedang membangung Gedung Gom terkendala akses untuk mengangkut bahan material.

“Kontraktor saya dengar juga mengeluh dan berkirim surat minta dibantu akses jalan. Jadi kesimpulannya, silahkan PT FS jawab pertanyaan akses jalan belum ada, adalah dengan menunjukan dan menyerahkan akses jalan itu ke Pemda (DPKPP). Nanti kami (DPRD, red) akan minta laporan dari DPKPP,” tandasnya.

** Noverando H

Miris, Rumah Janda Anak Tiga di Desa Sukasirna Memprihatinkan

0

Jonggol | Jurnal Inspirasi

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bogor, masih banyak yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Seperti yang dialami oleh Nuryamah (45) warga Kp Bangkongreang Rt 01/01 Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Wanita yang berstatus janda dengan tiga anak itu, menjadi tulang punggung menghidupi keluarganya menjadi pembantu dengan penghasilan hanya cukup untuk makan sehati hari saja. Setelah ditinggal meninggal suaminya, Nuryamah banting tulang menghidupkan ketiga anaknya didalam rumah yang cukup memprihatinkan.

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan memenuhi kebutuhan keluarga saya bekerja menjadi pembantu berangkat jam 07:00 pagi dan pulang jam 17:09 Sore, namun hanya cukup untuk makan. Setelah ditinggal suami meninggal, saya bekerja sendiri, dan untuk perbaiki rumah saja saya gak sanggup,” katanya kepada Jurnal Bogor, Jum’at (3/9/2).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparutur Negara (Penjara) Kabupaten Bogor, Agus Rahya meminta kepada pemerintah terkait agar keluhan masyarakat. Apalagi di Kecamatan Jonggol masih terdapat warga yang memiliki RTLH namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Saya memohon kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Anggota DPRD yang berangkat dari Dapil II Bogor Timur agar peduli dan bisa membantu Ibu Nuryamah yang hidupnya kurang beruntung dan tinggal di rumah tidak layak huni,” pintanya.

** Nay Nur’ain

PT FS Diminta Segera Serahkan Jalan untuk Akses ke PSU

0

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Terkait sanggahan PT Ferry Sonneville (FS) yang mengklaim memiliki akses jalan menuju Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, yang akan dibangun gedung Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) dan SMPN 04, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pilih (Dapil) 2, Achmad Fathoni angkat bicara.

Menurut politisi PKS tersebut, jika memang PT FS memiliki akses jalan menuju PSU agar segera diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, agar pembangunan sarana untuk masyarakat yang saat ini dalam tahap pengerjaan tidak terganggu.

“Kalau sudah ada jalannya, silahkan PT FS segera menyerahkan sekalian ke Pemkab Bogor, agar tidak menjadi polemik dan menghambat pembangunan GOM dan SMPN yang saat ini sudah mulai dikerjakan,” tegas Fathoni kepada Jurnal Bogor Jum’at (3/9/21).

Menurut Anggota Komisi III ini, saat para wakil rakyat terjun ke lokasi PSU tersebut, dirinya tidak menemukan akses masuk menuju PSU selain jalan kampung dan jalan milik masyarakat yang berada di sekitar PSU itu. Apalagi, saat ditanya kepada dinas terkait yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menyatakan hal yang sama kepada Anggota DPRD.

“Dan secara fisik kita cek ke lokasi, di sekitaran PSU yang diserahkan juga tidak ada jalan masuk yang disiapkan PT FS. Kalau sudah diserahkan mestinya Pemda ada datanya dong. Saat kita tanya ke Intansi terkait ternyata orang dinas kebingunan mereka gak bisa nunjukin aksesnya. Cuma gelar gambar PSU yang mau dibangun fasilitas terpadu tanpa ada kejelasan jalan masuknya. Karena institusi resmi yang mengetahui PSU diserahkan atau belum adalah DPKPP. Sampai sekarang DPKPP menyampaikan belum ada akses jalan yang diserahkan,” jelasnya.

Pria yang akrab dengan sapaan Fathoni itu dengan tegas menyatakan, dewan hanya mengambil kesimpulan dari pernyataan dinas terkait agar tidak terjadi kekeliruan dan menjadi simpang siur terkait persoalan akses jalan menuju PSU itu.

“Jadi clear ya. Silahkan FS segera urus penyerahan jalannya ke Pemda sehingga proses pembangunan GOM dan SMP 04 tidak terkendala. Kami peganganannya adalah keterangan dari dinas. Bukan dari perorangan atau perusahaan,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendengar keluhan kontrakor yang saat ini sedang membangun gedung GOM terkendala akses untuk mengangkut bahan material.

“Karena kontraktor, saya dengar juga mengeluh dan berkirim surat minta dibantu akses jalan. Jadi kesimpulannya, silahkan PT FS jawab pertanyaan akses jalan belum ada, adalah dengan menunjukan dan menyerahkan akses jalan itu ke Pemda (DPKPP). Nanti kami (DPRD, red) akan minta laporan dari DPKPP,” pungkasnya,

** Nay Nur’ain

Gugatan KLB Deli Serdang Kadarluarsa

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pengadilan PTUN Jakarta menyelenggarakan sidang dengan perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT masuk tahapan bukti surat, dimana kubu KLB Deli Serdang selaku penggugat dan DPP Partai Demokrat yang diketuai AHY sebagai tergugat.

Diketahui, kedua pihak telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH. MH.

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat pimpinan AHY, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa gugatan pihak KLB Ilegal Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak berdasar hukum.

“Hal ini berlandaskan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah tegas menyebut bahwa tenggat waktu untuk menggugat putusan Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan,” ujar Hamdan melalui siaran persnya, Jumat (3/9).

Menurut dia, KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 pada 27 Juli 2020.

“Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI No.15 Tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut maka berdasarkan Azas Publisitas, setiap orang, kader, anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham,” katanya.

Kemudian, sambung Hamdan, gugatan KLB Deli Serdang juga tidak mempunyai legal standing. Sebab, para penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat.

‘’Ketiga, gugatan ini juga kabur dan tidak jelas karena dalil para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai,” jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan bahwa PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat. Padahal, dalam UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan internal di mahkamah partai.

“Keputusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyatakan, untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan gerombolan KSP Moeldoko. “DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti’,” ungkapnya.

Fredy Kristianto|*

Hari Ini, Jalur Puncak Bogor Terapkan Ganjil Genap

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemberlakuan ganjil genap di kawasan Puncak dimulai Jumat (3/9) hari ini. Sistem ganjil genap berlaku setiap akhir pekan pada Jum’at, Sabtu, dan Minggu bagi kendaraan roda empat maupun roda dua yang akan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Kendaraan roda dua maupun roda empat yang tidak sesuai dengan tanggal akan diputar balikan untuk menghindari penumpukan kendaraan di kawasan Puncak, sebelumnya pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mengakibatkan kawasan Puncak diserbu oleh wisatawan dari berbagai daerah pada akhir pekan lalu.

Dengan melakukan sistem ganjil genap diharapkan lonjakan kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak tidak menumpuk, selain itu Kota Bogor juga akan memperketat mobilitas masyarakat khawatir terjadinya lonjakan arus lalu lintas di Kota Bogor dari arah Jakarta dan Puncak.

“Sudah dikoordinasikan dengan pak Kapolres dan kita akan memperketat nanti Jumat, Sabtu, Minggu, khawatir ada muntahan dari Puncak atau Jakarta kesini” ujar Bima kepada wartawan, Kamis (2/9).

Pembatasan mobilitas yang diterapkan pada akhir pekan, akun Instagram resmi @tmcpolresbogor memposting info penyekatan di kawasan Puncak.

“Lokasi Check Point Ganjil Genap di Jalur Puncak” tulis admin akun resmi Instagram @tmcpolresbogor, Jum’at (3/9).

-Pos Penutupan Arus Cibanon
-Pos Penutupan Arus Bendungan
-Pos Check Point Gate Tol Ciawi
-Pos Check Point Rainbow Hills
-Pos Check Point Simpang Gadog

Dengan pengecualian pemberlakuan ganjil genap bagi kendaraan pemadam kebakaran, ambulance, tenaga medis, kendaraan dinas TNI/Polri, angkutan umum, angkutan online, angkutan logistik, dan kondisi darurat.

** Yudha Rezky Diliantoro-mg/UP

Sentul City Kelola Lahan dengan Memberdayakan Warga

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

PT Sentul City Tbk (SC) berencana memanfaatkan lahannya sesuai masterplan. Untuk itu, PT SC tengah giat melakukan penataan dan penguasaan aset-aset yang selama ini diambil untung oleh para spekulan yang memanfaatkan petani penggarap untuk mengambil alih hak garap, dan diam diam menduduki tanpa izin dengan tanpa hak di lokasi areal milik PT SC.

“Dalam rencana memanfaatkan lahan, kami di dukung penuh oleh warga desa setempat, sebsgaimana sudah terbukti selama ini telah memajukan desa sekitar,” jelas Antoni, SH, MH kuasa hukum PT SC dalam keterangan persnya, Jum’at (3/9).

Menurut Antoni, warga mendukung pemanfaatan lahan sesuai masterplan dengan harapan menciptakan lapangan kerja bagi warga desa sekitar seperti areal yang telah terbangun di desa desa yang lebih dulu yaitu Desa Citaringgul, Desa Babakan Maadang yang begitu luas sehingga terbuka kesempatan kerja bagi warga desa setempat di hotel hotel, di kantor-kantor, di perumahan, juga di area area perbelanjaan.

Antoni membantah terjadinya issue keributan di Desa Bojong Koneng. Keributan itu cuma akting beberapa saat yang sengaja dibuat oleh massa sewaan pihak spekulan untuk di videokan dan disebarkan ke media.

“Spekulan berdasi ini yang mengambil alih garap untuk tujuan memiliki dan menguasai tanah,” tegas Antoni.

Antoni menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pemetaan terhadap aset- aset PT SC, ternyata terdapat beberapa bangunan bangunan liar berupa vlla vlla dan atau rumah rumah didirikan oleh di luar masyarakat asli Bojong Koneng dalam istilah masyarakat bojong koneng sering di sebut masyarakat berdasi.

“Setelah kami lakukan pemetaan kami melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat berdasi tersebut tentang kepemilikan lahan yang di miliki oleh kami. Bahkan telah pula kami sampaikan somasi 1, 2 dan 3 untuk memberitahukan bahwa kami segera memanfaatkan lahan, dan agar segera membereskan diri untuk meninggalkan lahan, mereka tidak menghiraukannya. Kami minta mereka menjelaskan atas dasar alas hak apa menempati lahan lahan kami? Tidak juga di respon,” papar Antoni.

Kata Antoni, PT SC yang memiliki hak sebagaimana yang di maksud dalam undang undang yaitu Ijin Lokasi pengembangan dan Sertifikat tanah sah serta masterplan tata ruang produktif berbasis komunitas, wajib mendapatkan perlindungan hukum atas upaya-upaya yang telah PT SC lakukan baik berupa sosialisasi, teguran, peringatan dan somasi somasi hingga akhirnya PT SC memanfaatkan tanah nya.

“Atas upaya upaya perlawanan kami pastikan akan melakukan langkah Langkah hukum guna melakukan perlindungan terhadap hak hak kami dan negara wajib melindungi dan memberikan perlindungan atas segala upaya yang akan kami lakukan,” tegasnya.

Terkait dukungan masyarakat setempat, PT SC mengajak masyarakat petani penggarap warga asli Desa Bojong untuk bermitra mengembangkan areal lahan yang belum PT SC kembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya warga asli Bojong Koneng.

“Program lainnya yang sudah berjalan adalah bekerja dengan kepala desa terkait dengan kegiatan kegiatan sosial dan kemasyarakatan serta CSR (Company Sosial Responsibility) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa sekitar,” ujarnya.

Seperti hari ini kami bersama masyarakat menyelanggarakan kegiatan Ladang pahala sentulCity peduli dalam pembagian bingkisan yang rutin kita selenggarakan selama hampir 1,5 tahun terutama dimasa pandemi ini.

Terhadap rencana kegiatan kegiatan dalam rangka peningkatan kesehjahteraan masyarakat telah di lakukan sosialisasi secara terus menerus dengan melibatkan masyarakat Desa asli .

** Fredy Kristianto

Mencicipi Sereal Bar Pertama di Bogor

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Bagi para pecinta sereal wajib mengunjungi Maltyans, cereal bar pertama yang berada di Kota Bogor. Bertempat di Jl. Pajajaran Indah V No.25-A2, RT.01/RW.14, Baranangsiang, Kota Bogor. Disini para pengunjung dapat menikmati berbagai varian sereal dengan konsep tempat yang tentunya instagramable.

Maltyans ini menyediakan berbagai jenis sereal baik yang lokal maupun internasional. Yang dimana dalam satu porsi kamu akan mendapat dua jenis sereal yang disajikan bersama susu sebagai pelengkap yang memiliki cita rasa khas dan nikmat.

Untuk satu mangkuknya kurang lebih berkisar Rp50.000. Yang bisa kamu campur dengan jenis sereal apapun. Namun kamu pun dapat menambah extra topping yang tersedia seperti es krim, pisang, oreo, marshmellow, dan frozen berry.

Desain interior yang disuguhkan oleh sereal bar ini bernuansa colorful dengan dominan warna merah di setiap sudut ruangannya. Terdapat dekorasi kardus sereal yang ditempel di dinding, sehingga membuat spot yang instagramable bagi anak muda.

Selain itu terdapat dua varian sereal yang non halal, namun tak perlu khawatir karena pelayannya akan memberitahu sebelum para pengunjung memilih sereal yang akan mereka cicipi.

Maltyans ini buka setiap hari mulai pukul 12.00 – 20.00 WIB. Tapi untuk situasi PPKM di wilayah Kota Bogor, saat ini Maltyans menerima pemesanan secara online melalui nomor yang tertera pada akun Instagram resminya. Yang dimana pesananmu akan diantar sampai rumah dengan gratis biaya pengirimannya.

** Edfyra Amelia-mg/UP

Penjualan Menurun, Pedagang Keliling Kena Dampak PPKM

0

Ciomas | Jurnal Inspirasi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa- Bali Level 4-2 sudah dilaksanakan sejak Sabtu (3/7) lalu. Sejak diberlakukan PPKM selama satu satu bulan lebih, banyak masyarakat ekonomi menengah merasakan dampaknya. Salah satunya dirasakan oleh Abdul (38) pedagang es doger keliling di wilayah Ciomas. Ia mengeluhkan sejak dimulai PPKM Darurat hingga saat ini penjualan semakin menurun.

“Pasti beda banget sebelum dan lagi diberlangsungkannya PPKM, sekarang kerasa banget sepinya, kan orang-orang pada takut keluar rumah, jadi ya begini aja kondisinya,” ujar Abdul, Jumat (3/9).

Aktivitas warga memang sangat dibatasi pada masa PPKM yang kini mulai longgar ini sangat berdampak bagi Abdul.

“Saya baru keluar kalau sudah mendekati siang hari, biasanya dari pukul 10.30 sampai pukul 5 sore aja, habis gak habis saya harus pulang. Dari pada nanti kena razia,” ujarnya.

Akibat penjualan yang menurun Abdul merasa bingung untuk menafkahi anak dan istrinya.

“Pernah waktu itu, waktu awal banget PPKM sama waktu baru banget baru covid. Cuma dapet penjualan 20 – 30 ribu. Orang ya, apalagi covid makin meningkat gini, pasti gak banyak yang jajan diluar, pasti pada ketakutan. Ya alhamdulillah 20 ribu juga yang penting bisa makan, cuma bingung aja buat jajan dan biaya kuota anak, kan sekarang apa-apa harus online,” ujarnya.

Meski penjualannya tidak sebanding dengan jam kerjanya, akan tetapi Abdul tetap berikhitar untuk memenuhi nafkah anak dan istrinya.

“Ya meskipun sepi, kadang masuk angin nungguin pembeli, tapi harus kan ya buat keluar cari nafkah, yang penting sih ikhtiar bagi saya mah, urusan rezeki biar Allah aja yang memberi,” ujarnya.

**Adinda Octavia Lestari Lubis-mg/UIK