27.2 C
Bogor
Friday, June 27, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1100

Kantor Pos dan TKSK Bojonggede Bersama Babinkamtibmas Jemput Bola Salurkan BST

Bojonggede | Jurnal Inspirasi

Sistem jemput bola atau door to door ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Petugas Kantor Pos didampingi Babinkamtibmas Desa Bojonggede, menyambangi rumah  warga yang belum mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST).

Ketua TKSK Kecamatan Bojonggede, Asep Suhana mengatakan, sistem ini dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab TKSK dan Kantor Pos agar BST tersebut langsung diterima KPM. Salah satunya, Sugiem seorang nenek paruh baya yang kondisinya cukup memprihatinkan. Dia tidak bisa mengambil ke kantor pos akhirnya diantarkan langsung dengan didampingi petugas Kepolisian Sektor Bojonggede yakni Aipda Sodikin yang juga Babinkamtibmas Desa Bojonggede.

Pria yang karib disapa Cepoy itu menjelaskan bahwa penyaluran BST tahap 12 dan 13 kali ini terkendala dengan alamat penerima BST yang kurang lengkap. “Jadi hari ini penyaluran di tahap 3. Kita punya penyaluran melalui BST dari tanggal 10 April lalu kita sudah salurkan. Dari Desa kemudian melalui kantor pos,” ujarnya, Selasa (20/4/2021).

Lebih lanjut Cepoy mengatakan, untuk sisanya yang tidak mengambil itu ditelusuri alamatnya. “Jadi kita koordinasi dengan kecamatan, karena data yang kita terima pada tahap kali ini cukup sulit karena tidak tercantum RT dan RW. Akhirnya, kita keliling mencari alamat dan mendatangi yang berhak menerima,” sambungnya.

Cepoy memaparkan bahwa penerima BST itu harus menunjukkan kartu keluarga (KK) dan e-KTP. “BST ini sebesar Rp 600 ribu. Per bulan itu Rp 300 ribu. Ini akumulasi bulan Maret dan April 2021,” bebernya.

Dia juga menjelaskan, untuk penerima BST di Kecamatan Bojonggede jumlahnya mencapai ribuan orang. “Tahap 12 dan 13 itu Kecamatan Bojonggede ada 6.668 penerima BST,” ungkapnya.

** Cepi Kurniawan

Gantikan Safrudin, Bedjo Santoso Pimpin PAN Kota Bogor?

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tampuk kepemimpinan DPD PAN Kota Bogor dikabarkan mengalami perubahan signifikan. Kabarnya, Bedjo Santoso akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Safrudin Bima sebagai Ketua DPD PAN.

Diketahui Bedjo Santoso merupakan mantan Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) saat Zulkifli Hasan masih menjadi Menteri Kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, kabar lainnya menyebutkan bila posisi sekretaris dan bendahara pun akan diisi oleh wajah baru. Yakni, Rifky Alaydrus sebagai sekretaris dan Hj. Kalsum sebagai bendahara. Sedangkan Safrudin Bima duduk sebagai Majelis Pertimbangan Partai.

Sementara Fajari Aria Sugiarto yang merupakan anggota Fraksi Amanat Nurani (F-AN) DPRD dan juga anggota formatur didapuk sebagai ketua harian.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Ketua Formatur DPD PAN Kota Bogor, Bedjo Santoso mengaku belum bisa berbicara banyak. “Saya belum bisa memberi keterangan apapun. Sebab, saat ini semua sedang berproses. Saya tidak punya kapasitas memberikan statemen,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (21/4) malam.

Sementara itu, salah satu anggota Formatur lainnya, Rifky Alaydrus mengatakan, berdasarkan hasil musda DPD PAN beberapa waktu lalu, terdapat lima orang formatur. Kelimanya adalah Bedjo Santoso, Fajari Arya Sugiarto, Hj Kalsum, Safrudin Bima dan ia sendiri.

“Musda sudah dilaksanakan tiga bulan lalu. Tapi SK baru mau keluar sekarang, akhirnya dibentuk formatur tetap. Tapi sejauh ini sudah ada keputusan dari DPP untuk menunjuk Bedjo Santoso sebagai ketua formatur.

“Kami sudah membentuk kepengurusan internal DPD PAN, jadi ke depan hanya tinggal menunggu putusan DPP. Kalau menurut DPP hasil komposisi kepengurusan baik minggu depan sudah keluar SK. Sebab sudah tiga bulan terjadi kekosongan kepemimpinan,” katanya.

Saat disinggung terkait kabar bahwa Bedjo bakal memimpin PAN Kota Bogor dengan didampinginya sebagai sekretaris. Rifky enggan menjawabnya. “Belum tahu, kita tunggu saja SK dari DPP,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, formatur berupaya memasang komposyisi 50 persen senior dan 50 persen milenial.

Dalam kesempatan yang sama, Fajari menjelaskan, pihakny diperintah oleh DPP untuk menyusun kepengurusan harian sampai ke tingkat kecamatan dan ranting.

“Untuk siapa ketua nya, ketua harian dan sekretarisnya siapa saya belum bisa ngomong. Karena SK belum keluar masih dalam proses, kalau saya ngomong nanti SK beda gimana,” ucapnya.

Fajari juga tak menampik bila ada perubahan pada struktur pimpinan. “Tidak dipungkiri sesuai arahan ketum akan berubah, tapi sebagian besar wajah lama menduduki tempat baru. Intinya PAN Kota Bogor agar tetap fatsun kepada arahan ketum,” tegas adik kandung Wali Kota Bima Arya tersebut.

Fajari berharap, SK dari DPP terkait kepengurusan segera diterbitkan lantaran PAN ingin segera berlari untuk menyonsong Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang. “Jadi agar langkah-langkah segera bisa ditentukan,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Pengawas UPT Wilayah II Temukan STIPI Maghfiroh Belum Berizin

Caringin | Jurnal Inspirasi

Pengawas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Bangunan II Ciawi, wilayah Caringin, Arief Budiman, kembali menemukan bangunan belum mengantongi perizinan dari pemerintah. Kali ini, bangunan yang melanggar peraturan daerah tentang perizinan itu, dilakukan pemilik Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam (STIPI) Maghfirah, di Kampung Citaman, RT01/01, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Arief Budiman mengungkapkan, setelah mendapatkan informasi terkait keberadaan STIPI Maghfiroh di Desa Tangkil, pihaknya langsung mendatangi lokasi sekolah tersebut.  “Saat tiba disana, ternyata sudah banyak berdiri bangunan. Dan saya tanya ke pengelola soal izin, ternyata  belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” katanya kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (21/4).

Berdasarkan keterangan pengelola STIPI, kata Arief, pihaknya belum mengurus perizinan, karena masih memproses kepemilikan lahan.  “Tapi untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah saya laksanakan. Kalau surat teguran belum, saya masih memberikan waktu sama pemilik,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, surat teguran pertama akan diberikan, ketika persoalan kepemilikan lahan sudah selesai di proses dan keluar sertifikat hak milik (SHM), tetapi pemilik STIPI tidak juga mengajukan permohonan perizinan.  “Makanya saya masih menunggu. Dan selama ini saya sering menanyakan sudah sampaimana proses sertifikat lahan nya,” aku Arief.

Dari pantauan di lokasi STIPI, sudah banyak bangunan berdiri di lahan yang diduga masuk kedalam bidang tanah garapan. Menyikapi adanya bangunan bodong tanpa mengantongi perizinan, disikapi serius aktivis wilayah selatan Kabupaten Bogor, Ujang Ka’mun. Ia menyayangkan adanya lembaga pendidikan yang tidak taat aturan.

 “Harusnya aturan dulu dilaksanakan, baru membangun. Ini kan lembaga pendidikan, seharusnya memberikan contoh baik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam hal ini dinas terkait, sambung Uka panggilan akrab Ujang Ka’mun, menindak tegas terhadap pelaku usaha bentuk apapun yang tidak mentaati aturan.

Dengan begitu, menurut Uka, penindakan peraturan terhadap pelaku usaha atau pemilik bangunan yang melanggar, tidak terkesan tembang pilih.

 “Izin ini kan prodak pemerintah dan dituangkan didalam peraturan daerah (Perda), baik Perda tentang perizinan maupun Perda penertiban umum sebagai penegakan aturan. Jadi kalau memang pemilik bangunan melanggar, sudah jelas tindakan tegas harus dilaksanakan pemerintah,” imbuhnya.

Uka mendesak agar pengawas UPT Penataan Bangunan II Ciawi, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar. Apabila ditemukan ada bangunan tidak berizin, berikan surat teguran satu sampai tiga agar penegakan aturan bisa langsung di jalankan dinas terkait di Pemkab Bogor.

“Saya ingin pengusaha yang berinvestasi di wilayah selatan, taat aturan. Bagaimana pun, perizinan itu bagian dari sektor pendapatan. Jadi kalau pemilik STIPI membandel, Satpol PP harus turun dan membongkar bangunan yang sudah berdiri,” tukasnya.

** Deni/Dede Suhendar

Nenek di Leuwisadeng Setahun Lumpuh

Leuwisadeng l Jurnal Inspirasi

Siti, nenek berusia 70 tahun di Kampung Baru RT 04 RW 04, Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, sudah satu tahun terbaring lemah lantaran lumpuh. Hindun (40) anak kandung Siti menuturkan, bahwa ibunya menderita lumpuh sudah satu tahun lamanya. Namun selama ini  tinggal satu rumah dengan Aan anak ke-5 dari 11 bersaudara.

“Awal mula sebelum terjadi kelumpuhan, Ibu menderita darah tinggi hingga terjadi stroke dan berdampak sudah setahun ini mengalami kelumpuhan,” kata Hindun kepada Jurnal Bogor, Rabu (21/4)

Setelah sang suami Siti, Asminan  meninggal dunia  sekitar 10 tahun silam, kata  Hindun, Siti tinggal satu rumah dengan Aan,” kata Aan.

Kepala Desa Leuwisadeng Rohim Hidayatulah dikonfiramsi melalui via teleponnya mengaku baru mengetahui kondisi warganya mengalami lumpuh. Diakuinya, baru satu tahun lebih dirinya menjabat kades. “Memang kami baru mengetahui kalau ada warga yang menderita penyakit lumpuh. Dengan informasi ini, kami akan bantu dengan langsung berupaya  untuk pembuatan kartu BPJS, setelah itu bu Siti akan dibawa ke RSUD,” ungkapnya.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat (PM) dari Kecamatan Leuwisadeng M.Yusup berjanji akan menangani nenek tua yang telah menderita lumpuh selama satu tahun itu. “Kami sudah instruksikan ke pihak Dusun dan Pemerintah Desa setempat untuk segera diurus perlengkapan administrasi untuk pembuatan kartu BPJS tersebut. Sebelum penanganan secara medis, pertama kita  urus BPJS dulu,” kata kasi PM  M. Yusup.

“Termasuk rumah yang ditempati bu Siti keadaannya tidak layak. Kami minta rumah yang ditempati bu Siti untuk diprioritaskan dimasukan program Rutilahu 2021,” pintanya.

“Kami melihatnya sangat prihatin, karena keluarganya ada,  tetapi anak anak bu Siti sepertinya tidak peduli,” beber Yusup.

Yusup menyebutkan, bahwa pihaknya dari Kecamatan akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Leuwisadeng agar nenek Siti bisa segera ditangani secara medis.

** Arip Ekon

Picu Kemacetan, Perbaikan Jalan Raya Cigudeg Dikeluhkan

Cigudeg l Jurnal Inspirasi

Pembangunan Jalan Raya Cigudeg- Jasinga, tepatnya di Kilometer 38, Kecamatan Cigudeg berdampak terhadap penumpukan kendaraan di sepanjang satu kilometer. Sistem buka tutup yang diterapkan selama adanya pengecoran jalan menyebabkan kemacetan dari arah Cigudeg menuju Jasinga maupun sebaliknya. Hal tersebut disebabkan, pengendara yang melintasi harus bergantian .

Sopir Truk Nazamudi menuturkan sebelah Jalan tidak bisa digunakan karena tengah ada pengecoran Jalan. Otomatis, kendaraan yang melintas dari dua arah terpaksa harus bergantian. “Karena sistem buka tutup Jalan,  dampak terjadi penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan panjang, “ujar Nazamudi, kemarin.

Ia menambah adanya peningkatan jalan dan sistem buka tutup Jalan menyebabkan kemacetan panjang sekitar satu kilometer meter. “Pengendara yang melintas harus bergantian, itu pemicu kemacetan, ” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Cigudeg Pardi membenarkan adanya pengerjaan perbaikan di ruas jalan raya Cigudeg. Namun, dirinya belum mengetahui sampai kapan pengerjaan pengecoran jalan  selesai dikerjakan. Lantaran, dirinya belum melihat papan informasi kegiatan proyek pengecoran jalan tersebut.

“Kemacetan dikarenakan ada perbaikan Jalan. Warga sekitar juga ikut membantu mengatur lalulintas. Karena, kalau tidak ada yang mengatur ya, semrawut,” kata Pardi saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya.

Terpisah, Kanit Lantas Polsek Cigudeg Iptu Teteng Wijaya mengatakan, pihaknya melakukan rekayasa arus lalulintas untuk mengurai kemacetan. “Ya ada pengecoran jalan, rekayasa lalulintas dilakukan buka tutup,” singkatnya.

** Arip Ekon

Tanyakan Uang Kerohiman, Puluhan Warga Geruduk Kantor Desa Nambo

Klapanunggal | Jurnal Inspirasi

Puluhan warga mendatangi kantor Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor beredar di video, Rabu (21/04/2021). Mereka menanyakan kejelasan uang kerohiman yang didapat dari PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI).

Kepala Desa (Kades) Nambo, Nanang menjelaskan, kedatangan puluhan warga secara serentak ke Kantor Desa untuk menanyakan uang kerohiman pasca kejadian bocornya bau limbah perusahaan B3. “Benar warga datang ke kantor untuk menanyakan terkait kompensasi dari PPLI sebesar 310 juta,” jelas Nanang saat ditemui di kantornya.

Menurutnya, pihak perusahaan menyerahkan uang kerohiman tersebut kepada lingkungan untuk dikelola seperti apa baiknya. “Pihak perusahaan menyerahkan pada lingkungan, kemudian melalui musyawarah lingkungan bersama perangkat desa, akhirnya didapat kesepakatan untuk pembelian sarana umum, seperti kendaraan, fogging, tabung oksigen, alat kesehatan lah, karena ada manfaatnya untuk masyarakat,” jelas Nanang.

Dengan uang sebesar 310 juta, lanjut Nanang, Pemerintah Desa merasa kebingungan untuk pembagian uang kerohiman tersebut. Dengan jumlah penduduk Desa Nambo yang sampai puluhan ribu. “Kami khawatir jika dibagikan takut-takut salah membagikan nanti salah lagi,” tandasnya.

“Saya bertanggung jawab selaku Kades menghadapi masyarakat untuk memberikan penjelasan secara detail, intinya hal itu hanya miskomunikasi, dan pembelian alat itu untuk umum bukan untuk kelompok, jadi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, silakan saja kita serahkan ke warga,” ujarnya.

Menurut Nanang, sebelum disepakatinya pembelian alat kesehatan, ada pula beberapa kelompok yang mengajukan alat lain seperti mesin jahit, tapi pihak desa mempertimbangkan dan manfaatnya.

“Alat kesehatan yang dimaksud berupa mobil untuk dijadikan mobil siaga, fogging juga oksigen, semua alat itu sudah dibelanjakan oleh Desa Nambo. Sudah dibeli, secepatnya nanti akan dilakukan penyerahan sekaligus publikasinya,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Polsek Ciampea Antisipasi ‘Perang Sarung’

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Kepolisian Sektor Ciampea, Resort Bogor menyatakan memantau aksi tawuran remaja atau saat Ramadhan yang dikenal ‘perang sarung’. Pihaknya pun terus melaksanakan pencegahan dengan melaksanakan patroli saat malam hari maupun siang hari. “Untuk menjaga kambtimbas wilayah anggota terus melakukan patroli,” ujar Kapolsek Ciampea, Komisaris Polisi (Kompol) Beben, Selasa (20/4).

Aparat Polsek juga kata dia terus melaksanakan operasi keselamatan di sejumlah titik Jalan Raya Ciampea. Operasi itu dilakukan guna menyadarkan pengguna jalan untuk tertib berlalulintas dan juga upaya pencegahan Covid 19 karena saat ini masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, padahal masih pandemic.

Kapolsek Ciampea, Komisaris Polisi (Kompol) Beben mengatakan bahwa operasi tersebut dilaksanakan sesuai instruksi pimpinan guna menyadarkan masyarakat untuk tertib berlalulintas. Selain itu juga, kata Kapolsek, agar masyarakat atau pengguna jalan  tetap sadar memakai masker, mengingat meksipun sudah melandai sebaran Covid 19, namun pandemi yang masih terus ada tentunya harus terus dilaksanakan antisipasi dengan disiplin menjaga protokol kesehatan.

“Dalam operasi itu, selain melakukan pemeriksaan surat surat kendaraan bermotor, masyarakat atau pengguna jalan diingatkan untuk memantuhi rambu lalu lintas dan juga dilakukan sosialisasi agar terus menjaga Prokes untuk mencegah Covid 19, salah satunya dengan tetap memakai masker,” kata Beben.

Beben berharap dengan operasi keselamatan itu masyarakat sadar bahwa  betapa pentingnya disiplin diri tentang berlalu lintas dan juga memakai masker.

** Cepi Kurniawan

Proyek P3TGAI DI Cilimus Bantu Pasokan Air Petani di Dua Desa

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Petani di dua desa, yakni Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi dan Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, bersyukur dengan adanya pembangunan saluran air Daerah Irigasi (DI) Cilimus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek yang merupakan realisasi Padat Karya Tunai (PKT) melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan Balai Besar atau Balai Wilayah Sungai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air itu, untuk mengaliri puluhan hektar area sawah di Desa Cileungsi dan Desa Ciderum.

Asordili, warga Desa Cileungsi mengaku terbantu dengan adanya proyek pembangunan saluran irigasi yang ada di wilayahnya tersebut. “Lahan sawah saya tidak akan lagi kekurangan pasokan air. Karena saluran irigasinya sedang diperbaiki,” akunya kepada wartawan.

Menurutnya, selama ini untuk mengaliri area sawah miliknya, sering kesulitan air. Lantaran, tersumbatnya saluran irigasi di DI Cilimus sebagai hulu dari pengairan semua lahan sawah warga yang ada di Kampung Ciherang Gede, Desa Cileungsi maupun warga Desa Ciderum.

 “Jadi bukan saja saya yang merasa terbantu, petani atau warga Desa Ciderum pun merasa terbantu setelah adanya pembangunan saluran irigasi yang dikerjakan Kelompok Putera Pangrango Ciherang,” papar Asordili.

H. Ujang, petani di Desa Ciderum pun mengapresiasi adanya proyek pembangunan saluran irigasi di Desa Cileungsi tersebut.  “Irigasi yang sekarang sedang dibangun, manfaatnya bukan hanya dinikmati petani atau warga Desa Cileungsi saja. Saya pun merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Ia berharap, setelah adanya pembangunan irigasi, area sawah yang sebelumnya sulit mendapatkan pasokan air, bisa teratasi dan tidak lagi ada petani yang gagal panen.  “Mudah-mudahan panen yang akan datang, hasil padi di sawah saya lebih meningkat lagi,” imbuhnya.

Ketua Kelompok Putera Pangrango Ciherang, sebagai pelaksana kegiatan P3TGAI DI Cilimus, Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Entis Sutisna menjelaskan, proyek yang dilaksanakan pihaknya merupakan program dari Balai Besar atau Balai Wilayah Sungai  (Ditjen) Sumber Daya Air.

“Inikan program PKT, jadi untuk pekerjanya juga warga setempat dan melibatkan para petani. Target saya pengerjaan selesai secepatnya agar bisa langsung dinikmati wargaw,” ujarnya.

Tujuan dari proyek P3TGAI, lanjut Entis, agar warga terutama petani yang memiliki lahan sawah di dua desa, tidak kesulitan mendapatkan pasokan air. “Makanya saya bangun irigasi ini, karena manfaatnya sangat dirasakan para petani. Bukan hanya petani di Desa Cileungsi saja, tapi juga petani Desa Ciderum,” jelasnya.

Adapun terkait untuk pelaksanaan pengerjaan, lanjutnya, sudah ditentukan oleh Balai Besar. Sehingga, dalam melaksanakan pembangunannya merujuk kepada juklak dan juknis yang sudah ditentukan. “Harapan saya, adanya pembangunan saluran irigasi ini, bisa meningkatkan perekonomian warga atau petani. Terlebih ditengah pandemi Covid-19 saat ini, warga sangat kesulitan ekonomi,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Tahun Ini, Jalan Penghubung Rumpin ke Tangerang Diperbaiki

Rumpin l Jurnal Inspirasi

Ruas jalan Cicangkal – Cilegok, penghubung Kabupaten Bogor ke Tangerang di Kecamatan Rumpin akan segera diperbaiki oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor tahun ini. UPT Infrastruktur Jalan Umum dan Jembatan Kelas A Wilayah V memastikan, jalan tersebut akan dibetonisasi di tahun 2021.

“Dari hasil peninjauan langsung Kepala DPUPR, mudah-mudahan tahun ini Jalan Cicangkal -Cilegok akan dibangun, maka terjawab sudah permohonan masyarakat,” Kepala UPT Infrastruktur Jalan Umum dan Jembatan Kelas A Wilayah V, Eko Sulistianto kepada wartawan, kemarin.

Dari hasil peninjauan ke lokasi jalan tersebut, Eko menjelaskan, akan dibetonisasi sepanjang 1 kilometer dengan lebar 5 meter. Anggarannya sendiri, sambungnya, akan menghabiskan sekitar Rp 5 miliar.

Menurutnya, kondisi jalan penghubung antara Desa Sukamulya, Kabupaten Bogor dengan Desa Dangdang, Kabupaten Tanggerang itu rusak akibat beberapa faktor. Selain karena faktor cuaca, ruas jalan tersebut juga sering dilalui kendaraan volume tinggi sehingga memperparah kondisi jalan tersebut.

Sebelumnya, warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor mendesak Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk segera membangun ruas jalan Cicangkal-Cilegok.

Pasalnya, jalan yang merupakan jalur utama penghubung antara Desa Sukamulya, Kabupaten Bogor dengan Desa Dangdang, Kabupaten Tanggerang itu kondisinya rusak parah. Desakan itu diiringi dengan melayangkan surat pernyataan warga melalui Forum Masyarakat Desa (FMD) Sukamulya.

Menurut Koordinator FMD Sukamulya, Junaedi Adhi Putra, berbagai upaya telah ditempuh warga mulai dari berkirim surat sampai audiensi dengan pihak kecamatan dan DPUPR Kabupaten Bogor.

Junaedi bersama warga lainnya merasa miris melihat kondisi jalan tersebut. Padahal jalan itu dinilai sangat penting bagi warga terutama untuk mobilitas ekonomi. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar Pemkab Bogor segera merealisasikan pembangunan jalan tersebut.

Pihaknya juga mendesak DPUPR menyelesaikan hambatan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang ada dan tidak terintervensi dengan pihak yang tidak menginginkan pembangunan jalan tersebut.

“Kami warga Desa Sukamulya siap mengawal jalannya pembangunan tersebut bahkan turun ke lokasi jika diperlukan agar pembangunan berjalan dengan baik,” tukasnya.

** Arip Ekon

Kades Petir Imbau Warga Waspada

Dramaga | Jurnal Inspirasi

Sering terjadinya bencana angin kencang disertai hujan deras di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kepala Desa (Kades) Petir, Sukardi mengimbau masyarakatnya untuk selalu waspada, apalagi sejak awal April 2021 hujan sering terjadi di wilayah Desa Petir.

Sukardi mengatakan, Desa Petir memang sering terjadi angin kencang yang disertai hujan lebat bahkan sambaran petir. Selama ia menjadi kepala desa, hampir 1 satu tahun 4 bulan hujan deras yang disertai angin kencang bahkan hujan es sudah 2 kali terjadi di desanya.

“Sudah dua kali terjadi selama saya menjadi kepala desa di sini. Pertama itu pada bulan Juli 2020 angin kencang merusak 160 rumah warga di empat RW, yaitu RW 01, RW 04, RW 05 dan RW 06 mengalami rusak sedang dan ringan,” kata Sukardi.

Sementara itu untuk kejadian yang kedua Sukardi mengatakan itu terjadi pada April 2021 yang juga merusak 28 rumah warga di 3 RW yakni RW 7, RW 8 dan RW 9. “Bahkan setiap sore di sini selalu terun hujan kadang bukan hanya hujan saya angin kencang dan petir selalu terjadi,” ujarnya.

Untuk rumah yang rusak terkena angin kencang oleh pihak desa, kata Sukardi data-data dari kejadian yang pertama sampai yang kedua sudah di serahkan ke BPBD Kabupaten Bogor. “Namun sepertinya tidak semua bantuan perbaikan rumah direalisasikan semua,”tukasnya.

Sukardi mengimbau kepada masyarakat Desa Petir untuk selalu waspada ketika dihadapkan dengan cuaca ekstrem, mengingat petir termasuk desa yang rawan bencana baik itu angin kencang, dan longsor.

“Intinya kita selalu waspada ketika turun hujan deras disertai angin kencang dan sambaran petir,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan