Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

Kemendagri, Ford Foundation, dan YIB Luncurkan Pilot Project Pengolahan Limbah Berbasis Masyarakat di Parung

News

Redaksi

-

February 6, 2026

Kemendagri, Ford Foundation, dan YIB Luncurkan Pilot Project Pengolahan Limbah Berbasis Masyarakat di Parung

Bogor | Jurnal Bogor

Sebuah kolaborasi strategis lintas sektor tersaji di Desa Jabon Mekar, Parung, pada Kamis (5/2). Acara bertajuk Kick-Off “Program Pengolahan Limbah Berbasis Masyarakat untuk Keberlanjutan” ini mempertemukan visi birokrasi negara, kekuatan filantropi global, dan eksekusi komunitas lokal dalam satu wadah nyata.

Diselenggarakan di Yayasan Indah Berbagi (YIB), inisiatif ini membuktikan bagaimana dana hibah (grant) internasional dapat dikelola secara transparan dan tepat sasaran untuk menyentuh langsung masyarakat akar rumput.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., hadir dengan pendekatan yang humanis. Mantan kepala desa yang kini menduduki kursi eselon I ini tampil selayaknya praktisi agraria ulung saat menyapa relawan YIB, anggota Karang Taruna, hingga kader Kampung Ramah Lingkungan (KRL) dari empat desa: Jabon Mekar, Pamegarsari, Iwul, dan Warujaya.

Dalam arahannya, Akmal Malik menekankan pentingnya integritas yang ia analogikan dengan dunia pertanian.

“Petani adalah profesi yang paling jujur. Kalau kita menanam jagung, kita pasti akan memanen jagung. Tidak ada kebohongan di sana,” tegasnya.

Bagi Akmal, ketahanan pangan adalah kunci stabilitas sosial.

“Bagaimana mungkin masyarakat akan berkonflik jika perutnya kenyang?” ujarnya retoris.

Sebagai aksi nyata, ia turun langsung menanam cabai dengan konsep Urban Farming serta memanen ikan Nila, sembari mendorong budidaya komoditas bernilai tinggi lainnya seperti Barramundi untuk kemandirian ekonomi desa.

Eksistensi Yayasan Indah Berbagi mendapat apresiasi mendalam dari Kemendagri. Akmal menyebut YIB sebagai anomali positif yang mampu mengelola keterbatasan sumber daya menjadi dampak yang maksimal.

“Ibaratkan sebuah oase di tengah garingnya spirit negara ini untuk menghadirkan praktik baik ketahanan pangan, saya melihat YIB membangun ekosistem yang melibatkan masyarakat secara inklusif,” puji Akmal.

Ia berharap YIB terus menjadi pusat ilmu bagi siapa pun yang ingin belajar membangun kemandirian dari tingkat lokal.

Peran Ford Foundation: Investasi Sosial Jangka Panjang

Visi besar ini diperkuat oleh dukungan Ford Foundation. Kehadiran Zaenudin, perwakilan Ford Foundation, menegaskan komitmen lembaga yang telah bermitra dengan Indonesia sejak 1953 tersebut. Program di Parung ini merupakan implementasi nyata dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kemendagri dan Ford Foundation.

Sebagai penyokong dana, Ford Foundation memfokuskan investasi sosialnya pada tiga target utama. Yakni, kaderisasi desa melahirkan kader inti yang tangguh untuk mengawal praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Kemudian, revolusi kesadaran untuk mengedukasi masyarakat secara masif mengenai pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga).

Pembangunan inklusif untuk memastikan manfaat keberlanjutan dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah.

Panen raya visualisasi kolaborasi Pentahelix yang menjadi simbol keberhasilan kolaborasi. Para peserta memanen sayur pakcoy, buah markisa, hingga ikan Nila di area yayasan.

Momen ini menjadi visualisasi sempurna dari konsep Pentahelix. Pemerintah menyediakan regulasi, lembaga internasional menyokong sumber daya, dan masyarakat mengeksekusinya. Masalah sampah yang semula menjadi beban, kini perlahan bertransformasi menjadi lumbung pangan yang menghidupkan ekonomi desa.

** Fredy Kristianto

Proyek Trase Baru Batutulis Dilelang Pekan Depan

News

Redaksi

-

February 6, 2026

0

Proyek Trase Baru Batutulis Dilelang Pekan Depan

Bogor | Jurnal Bogor

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih mengatakan bahwa lelang tender proyek trase baru sebagai pengganti Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Barat akan dilaksanakan pada Senin (9/2) mendatang.

Kabar tersebut didapatkannya, pasca pihaknya berkordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Insya Allah Senin (9/2) lelang akan dimulai di Jabar. Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi atau perbaikan perencanaan, setelah itu dilakukan asistensi untuk perencanaan,” ujar perempuan yang akrab disapa Esti itu, Kamis (5/2).

Dengan demikian, pembangunan trase baru tersebut ditargetkan akan dimulai setelah Idul Fitri pada pertengahan Maret mendatang.

“Untuk pagu anggarannya sebesar Rp22,4 miliar yang berasal dari APBD Pemprov Jabar. Jadi Kota Bogor tinggal terima jadi saja,” ungkapnya.

Esti berharap, pembangunan trase baru akan selesai pada Oktober mendatang, mengingat infrastruktur tersebut akan menjadi pendukung perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar pada November mendatang.

Sebelumnya, Dinas PUPR telah membebaskan lahan untuk trase baru tersebut dengan anggaran Rp19 miliar. Nantinya jalur pengganti Jalan Saleh Danasamita itu akan memiliki panjang 4.711 meter persegi

Diketahui, pembangunan trase baru dilakukan lantaran jalan eksisting yang ada telah tiga kali mengalami longsor pada tahun lalu. Sementara jalur khusus roda dua mengalami keretakan lantaran adanya pergeseran tanah saat cuaca ekstrem melanda Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

** Fredy Kristianto

Jadi Wilayah Berkembang, Tajurhalang Prioritaskan Peogram ini Dalam Musrenbang RKPD 2027

Potret Desa

Redaksi

-

February 6, 2026

0

Jadi Wilayah Berkembang, Tajurhalang Prioritaskan Peogram ini Dalam Musrenbang RKPD 2027

Tajurhalang | Jurnal Bogor
Menjadi wilayah yang terakses Jalan Raya Bojong Gede-Kemang (Bomang), Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Tajurhalang, Kabupaten Bogor, membahas intens sejumlah program kerja strategis dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perencanaan Tahun Anggaran 2027.

Melibatkan unsur Forkopimda, DPRD hingga masyarakat, Pemcam Tajurhalang juga mendatangkan langsung perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor, di Aula Kecamatan Tajurhalang, Kamis (5/2).

Camat Tajurhalang, Ivan Pramudia menegaskan, bahwa ada sejumlah program strategis yang diusulkan pihaknya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor seiring adanya konektivitas jalan yang mempercepat waktu ke Ibu Kota Kabupaten Bogor (Cibinong-red).

“Adanya akses Jalan Bomang yang semakin disempurnakan oleh pemerintah daerah menjadikan wilayah Tajurhalang incaran untuk hunian warga, makanya yang kami usulkan memang ini mendesak, menjadi kebutuhan bagi masyarakat,” tegas Ivan.

Ia mengatakan, pihaknya mengusulkan pembangunan dan perbaikan beserta pemenuhan fasilitasnya pada 59 sekolah yang tersebar di wilayah Tajurhalang dengan total anggaran Rp33,61 miliar.

“Seiring pertumbuhan penduduk akan menuntut terhadap pemenuhan kebutuhan akan sektor pendidikan. Makanya kebutuhan untuk 59 sekolah yang ada di Tajurhalang itu mesti terpenuhi,” kata Ivan.

Ia menambahkan, bahkan sektor pekerjaan umum jadi prioritas kedua untuk kepentingan masyarakat di wilayahnya, setelah pendidikan.

“Kemudian pada bidang pekerjaan umum, Pemcam kami mengusulkan 15 program kerja yang meliputi pembangunan drainase, TPT dan jalan dengan nilai Rp23,88 milliar,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga prioritasnya keselamatan dan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam berkendara di beberapa titik akses jalan.

“Lalu pada bidang perhubungan, kami mengusulkan satu pekerjaan strategis yakni Penyediaan Penerangan Jalan (PJU) di Jalan Sukmajaya-Cimanggis Desa Sukmajaya dengan 90 unit yang nilainya sekitar Rp325 juta,” ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Ivan, pengembangan Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Tajurhalang penting dalam peningkatan kemandirian perekonomian.

“Dalam pengembangan pada Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Desa Sukmajaya dengan nilai Rp25 juta. Untuk pengembangan UKM yang kami usulkan itu meliputi Pelatihan Diversifikasi Usaha UMKM, Pelatihan Kewirausahaan UMKM, Sertifikasi PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan Sertifikat Halal UMKM,” tandasnya. n Noverando H

Baperjakat Klaim Kekosongan Jabatan tak Pengaruhi Kualitas Layanan

News

Redaksi

-

February 5, 2026

0

Baperjakat Klaim Kekosongan Jabatan tak Pengaruhi Kualitas Layanan

Bogor | Jurnal Bogor

Kekosongan sebanyak 53 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dikhawatirkan menghambat pelayanan masyarakat dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program penting.

Selain itu, kekosongan jabatan struktural yang terlalu lama akan menimbulkan persepsi negatif mengenai lemahnya pola manajerial hingga isu miring lainnya.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Denny Mulyadi mengatakan bahwa pengisian jabatan struktural masih berproses di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Masih berproses di BKN, setelah pertimbangan teknis (pertek) terbit, akan dicarikan jadwal untuk pelantikan,” ujar Denny kepada wartawan, Kamis (5/2).

Denny memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat takkan terhambat lantaran posisi yang kosong telah diisi oleh Plt.

“Plt tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat,” ucap mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor,” ucapnya.

Selain itu, Denny juga membantah bila Pemkot Bogor terlalu lama membiarkan kekosongan jabatan struktural. Lantaran pihaknya sebelumnya juga sudah beberapa kali melaksanakan pelantikan pejabat struktural.

“Sudah beberapa kali kami melaksanakan pelantikan, memang belum secara keseluruhan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Denny juga menampik kabar bahwa BKPSDM terkesan lelet dalam manajerial SDM ASN.

“BKPSDM sudah bekerja dengan baik, sekarang hanya tinggal menunggu saja dari BKN,” kata Denny lagi.

Ia berharap, BKN segera menerbitkan pertek agar pelantikan pejabat struktural dapat dilakukan dalam waktu dekat ini.

** Fredy Kristianto

Gencarkan Edukasi Perkoperasian

News

Redaksi

-

February 5, 2026

0

Bogor | Jurnal Bogor

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Mochamad Zenal Abidin, menegaskan pentingnya penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pelatihan Perkoperasian yang digelar di Balai Rakyat DPRD Kota Bogor, Kamis (5/2).

Kegiatan yang diinisiasi melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) Wakil Ketua II DPRD Kota Bogorbekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, Lapenkopnas dan Dekopinda Kota Bogor.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan mendalam mengenai tata kelola koperasi yang profesional dan legal.

Dalam sambutannya, Zenal Abidin mengingatkan kembali dasar filosofis koperasi yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

”Koperasi bukan sekadar badan usaha. Koperasi adalah wadah gotong royong ekonomi rakyat, tempat masyarakat kecil memiliki posisi yang setara, berdaulat, dan berdaya,” ujar Zenal di hadapan para peserta pelatihan.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan perhatian besar melalui program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Program ini menargetkan penguatan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak dan rentenir.

Tak hanya memberikan motivasi, Zenal juga memaparkan secara praktis tahapan pembentukan koperasi agar memiliki payung hukum yang kuat.

Ia menekankan bahwa koperasi harus tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 dan UU No. 6 Tahun 2023. Tahapan tersebut meliputi kesepakatan minimal sembilan orang pendiri. Pelaksanaan rapat pembentukan (penentuan nama, jenis usaha, dan pengurus).

Pembuatan akta pendirian melalui notaris dan pengesahan Kemenkumham dan oengurusan NPWP dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.

”Itulah tahapan dasar pembentukan koperasi yang sah, sederhana, namun tidak boleh dilompati,” tegasnya.

Zenal mewanti-wanti para calon pengurus agar mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu poin yang ia tekankan adalah larangan bagi perangkat desa atau pejabat kelurahan untuk menjadi pengurus koperasi guna menghindari konflik kepentingan.

”Pengurus koperasi wajib memisahkan secara tegas keuangan koperasi dengan keuangan pribadi. Seluruh transaksi harus dicatat, dilaporkan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT),” tambah Politisi Gerindra tersebut.

Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang pro terhadap ekonomi kerakyatan.

Zenal berharap koperasi-koperasi di Kota Bogor mampu menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah, mulai dari sektor retail hingga penguatan UMKM lokal.

Ia mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma lama tentang koperasi.

”Koperasi bukan tempat mencari bantuan, tetapi tempat membangun kemandirian bersama. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Data Pengangguran Kota Bogor tak Akurat

News

Redaksi

-

February 5, 2026

0

Bogor | Jurnal Bogor

Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya akurasi data ketenagakerjaan sebagai landasan utama pengentasan pengangguran di Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur menyoroti bahwa selama ini data pengangguran yang dimiliki Disnaker Kota Bogor hanya bersandar pada pemohon Kartu Kuning (AK-1).

”Kami menekankan bahwa masalah utamanya bukan tidak ada data, melainkan akurasinya yang belum mencapai 100%. Data yang ada saat ini hanya berdasarkan masyarakat yang mengajukan kartu kuning. Karena itu, Komisi IV akan fokus memperkuat sistem pendataan agar kita memiliki data acuan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Fajar, Kamis (5/2).

Berdasarkan data BPS yang dipaparkan dalam rapatTahun 2025 tingkat pengangguran Terbuka (TPT) tercatat di angka 7,95%. Target 2026 TPT diproyeksikan berada di angka 7,99%.

Fajar menegaskan akan segera mengkaji ulang validitas angka tersebut. Apalagi Disnaker menyebut angka pengangguran terus berkurang setiap tahun.

“Ya tapi keluhan masyarakat terkait sulitnya mencari kerja masih tinggi. Kami perlu memastikan apakah data tersebut valid dan sinkron di lapangan,” tambahnya.

Guna mengatasi masalah serapan tenaga kerja, Komisi IV mendorong adanya kolaborasi antara Disnaker dengan OPD lain, seperti Dinas Koperasi dan UMKM.

Strategi ini diharapkan menciptakan ekosistem yang sinkron antara ketersediaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Beberapa poin strategis yang menjadi perhatian DPRD, kata Fajar, sistem informasi yang memperkuat promosi dan penyebaran informasi lowongan kerja di ruang publik.

Kemudian evaluasi job fair yang menyoroti pelaksanaan job fair yang tahun ini hanya dianggarkan satu kali dan dinilai belum maksimal dalam memfasilitasi data perusahaan.

“DPRD berencana menggelar pertemuan khusus lintas sektor untuk mencari solusi konkret terhadap masalah serapan tenaga kerja,” jelasnya.

Selain masalah data, Komisi IV juga mendesak percepatan penyelesaian fasilitas dan program di Balai Latihan Kerja (BLK).

Fajar meminta agar kurikulum pelatihan di BLK segera diperbarui agar relevan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini.

”Kami mendorong program pelatihan yang sesuai dengan kondisi sekarang, seperti pelatihan untuk menjadi affiliator, host streaming, hingga content creator. Fasilitasnya harus segera diselesaikan agar pemuda di Kota Bogor memiliki keahlian,” tutupnya.n Fredy Kristianto

Kecamatan Bojonggede Kolaborasi Bareng DPTR dan PMC Tanam Pohon di Jalur Bomang

News

Redaksi

-

February 5, 2026

0

Kecamatan Bojonggede Kolaborasi Bareng DPTR dan PMC Tanam Pohon di Jalur Bomang

Bogor | Jurnal Bogor

Aksi penanaman pohon serentak di 40 kecamatan se Kabupaten Bogor menggema. Kecamatan Bojonggede fokus hijaukan jalur Bojonggede Kemang (Bomang), Kamis (5/2).

Diikuti seluruh lapisan muspika se Kecamatan Bojonggede, seluruh kepala desa se Kecamatan Bojonggede, kegiatan tersebut berhasil menanam 1.636 bibit pohon jenis kayu dan buah-buahan.

Camat Bojonggede, Tenny Ramdhani mengungkapkan, aksi penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari aksi penanaman pohon serentak di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Sesuai arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto, kata Tenny, pihaknya bersama sejumlah pihak melaksanakan upaya penghijauan di jalur Bojonggede Kemang (Bomang).

Dalam hal ini, kata Tenny, untuk pengampu atau penyokong bibit Kecamatan Bojonggede mendapat support langsung dari Kadis DPTR Eko Mujiarto

“Ini aksi penanaman pohon kedua yang kami laksanakan. Aksi penghijauan ini akan terus berlanjut hingga wilayah perbatasan Bojonggede dan Kecamatan Tajur Halang,” kata Tenny.

Tenny berharap, dengan upaya kolaboratif bersama seluruh kalangan, dapat mewujudkan penghijauan jalur Bomang.

“Hari ini ada 1.636 pohon yang tertanam. Tahap kedua nanti ada 800 pohon lagi yang akan kami tanam di sepanjang 1,5 kilometer,” ungkapnya.

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Pers Motor Club (PMC) juga ikut terlibat langsung dalam aksi tersebut.

Presiden PMC, Billy Adhiyaksa menambahkan, aksi penanaman pohon tersebut merupakan salah satu bagian dari program PMC di 2026.

“Hari ini kami memulai dan secara konsisten kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam upaya penyelamatan bumi. Target PMC di 2026 25 ribu pohon bisa kami tanam di berbagai wilayah,” kata Billy.

Khusus untuk jalur Bomang, jelas Billy, PMC berkerjasama dengan EIGER Adventure Land (EAL) akan menyumbangkan 1.000 batang berbagai jenis pohon.

“Semoga upaya kolaboratif ini dapat menjadi ajakan positif kepada seluruh kalangan,” pungkasnya.

Diketahui, yang terlibat dalam penanaman pohon ini di antaranya, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) camat, kapolsek dan danramil.

Serta ikut andil juga ketua MUI kecamatan, Kepala KUA, Ketua TP PKK kecamatan yang juga melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dengan mengikutsertakan ketua MUI, ketua PKK desanya, Babinsa, Babinkantibmas dan juga Linmas se Kecamatan Bojonggede.

Tak hanya itu, ikut dalam penanaman, termasuk para penggiat lingkungan hidup mulai satgas lingkungan hidup kecamatan dan komunitas peduli lingkungan.

** Fredy Kristianto

Kabupaten Bogor Miliki Masalah Jalan Rusak

Potret Desa

Redaksi

-

February 5, 2026

0

Kabupaten Bogor Miliki Masalah Jalan Rusak

Cibungbulang l Jurnal Bogor
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Wasto, mengakui banyaknya jalan rusak di Kabupaten Bogor termasuk persoalan besar yang harus dituntaskan.

Dia menjelaskan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cibungbulang, telah dibahas salah satu kondisi infrastruktur yang telah mengalami kerusakan berat. Menurutnya, masalah menahun ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang menuntut penyelesaian segera.

Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghambat utama dalam proses eksekusi di lapangan.

”Memang banyak PR yang harus dikerjakan, sementara anggaran kita terbatas. Menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan ini bukanlah perkara mudah. Namun, kami melihat Bupati Bogor memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur jalan,” ujar Wasto, kemarin.

Wasto menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi atas langkah strategis yang disusun oleh pimpinan daerah.

Ia menyebut Pemkab Bogor kini telah memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas untuk memastikan kualitas jalan kabupaten menjadi lebih mantap dan tahan lama.

”Kami di DPRD tentu mendukung penuh langkah tersebut. Beliau (Bupati) sudah memiliki rancangan kerja agar jalan-jalan di Bogor lebih berkualitas,” lanjutnya.

Meski demikian, realisasi perbaikan jalan tersebut masih harus melewati tahap administratif dan penyesuaian keuangan daerah.

Saat ini, rencana pembangunan tersebut masih dalam tahap penyelarasan dengan pagu anggaran yang tersedia.

”Rencana ini baru saja dibahas dalam Musrenbang. Selanjutnya, kita akan melihat kesesuaiannya dengan pagu anggaran yang ada,” tukasnya.

** Arip Ekon

Warga Kampung Situ Bakal Direlokasi

Potret Desa

Redaksi

-

February 5, 2026

0

Megamendung | Jurnal Bogor
Sedikitnya 100 kepala keluarga yang berada di Kampung Situ, Desa Sukaresmi, Megamendung, Kabupaten Bogor akan direlokasi rumahnya. Menurut Kepala Desa Sukaresmi Iim Ibrahim, relokasi perlu dilakukan karena keberadaan rumah milik penduduk yang ada di kampung tersebut sebagian tidak layak secara aturan kesehatan.

Iim Ibrahim menjelaskan, pemukiman itu cukup padat penduduknya dan lokasinya pub berada di tengah-tengah perkampungan lainnya. Gang-gang yang masuk ke tengah-tengah pemukiman sangat sempit dan gelap. Bahkan sinar matahari tidak tembus karena padatnya rumah di kampung tersebut.

“Relokasi harus dilakukan, kita prihatin terhadap kondisi kesehatan warga di sana. Dengan rumah yang tidak tersinari oleh matahari, sangat berbahaya bagi kesehatan. Jika ini tidak relokasi, penyakit paru-paru akan terus mengancam penduduk disana, ” ujar Kades Iim Ibrahim.

Menurutnya, rencana relokasi tersebut sudah dibahas di tingkat kecamatan dan respons dari Camat Megamendung Ridwan S.Sos mendukung langkah yang akan dilakukan oleh Kepala Desa Sukaresmi.

“Kita mengetahui kondisi warga disana, rumah yang padat sampai matahari tidak bisa tembus sangat berbahaya untuk kesehatan warga disana. Satu satunya jalan untuk menyelamatkan warga dari serangan penyakit paru-paru, mereka harus direlokasi ke tempat yang benar. Tinggal sekarang ini, supaya relokasi itu terwujud, pemerintahan desa harus siap menyediakan lahannya, ” tutur camat.

Selain rawannya terserang oleh penyakit paru-paru, warga disana juga selalu mengalami kendala dalam pengangkutan material. Yaitu mereka yang rumahnya berada di tengah tengah pemukiman.

“Posisi rumah saya itu berada di tengah, jauh dari jalan mobil, untuk mengangkut material bangunan merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah, ” pungkas Adi, warga Kampung Situ.

** Dadang Supriatna

Penanganan Jalan Pascalongsor Perlu Swadaya Pemilik Vila

Potret Desa

Redaksi

-

February 5, 2026

0

Penanganan Jalan Pascalongsor Perlu Swadaya Pemilik Vila

Megamendung | Jurnal Bogor
Pemerintah Desa Kuta, Megamendung, Kabupaten Bogor akan mengundang para pemilik vila dalam rencana perbaikan jalan desa yang mengalami kerusakan akibat diterjang bencana tanah longsor beberapa waktu lalu.

“Status jalan tersebut adalah jalan milik desa. Dan jika tidak cepat ditangani dengan perbaikan, badan jalan itu akan terus mengalami kerusakan. Kita lihat longsorannya terus melebar. Ini cukup berbahaya bisa memutuskan jalan tersebut. Untuk itu, kita akan mengundang para pemilik vila yang berada di sepanjang jalan tersebut, ” ujar Kades Kuta, Kusnadi, Kamis (5/2/2026).

Kondisi jalan yang menuju Kantor Desa Kuta tersebut hingga kini kondisinya memang masih rusak. Bahkan, secara perlahan longsor menggerus setengah badan jalan itu dan terus melebar. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi pengemudi bus-bus pariwisata.

“Penyebab longsor tebingan jalan yang mau masuk ke arah desa terdapat berbagai faktor. Mulai dari curah hujan yang tinggi, juga seringnya bis bis pengangkut tamu ke vila-vila yang dikomersialkan. Wajar, telinganya jalan itu tidak kuat hingga terjadi longsor, ” ujar Kades Kuta, Kusnadi.

Diketahui, ruas jalan tersebut keberadaannya sebagian besar penggunanya adalah para pemilik vila. Rutinitas paling tinggi adalah para pemilik vila yang dikomersialkan, termasuk tamu-tamu yang ke vila banyak yang menggunakan armada bus tiga perempat. Dengan demikian beban badan jalan di titik terjadinya longsor tidak mampu menahan beban yang berat.

Dengan demikian, perihal rencana perbaikan langkah untuk penanganannya, pemerintah desa akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pemilik vila yang menggunakan akses jalan tersebut.

** Dadang Supriatna

Buy now