32.1 C
Bogor
Sunday, April 26, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1025

SAUNG ENGKONG ANO Tempat Wisata Kuliner

0

Gelar Festival “FOOD FEST” Satu Bulan

JURNAL INSPIRASI – Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berlaku di Bogor, tempat nongkrong yang berada di ruang terbuka kian diincar sebagai opsi untuk melewatkan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga, tentunya dengan sambil tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ada sebuah alternatif tempat nongkrong dengan suasana unik, cobalah meluncur ke daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, tepatnya di kawasan Cikaret. Di sini, ada satu tempat yang asyik untuk berwisata kuliner sekaligus berekreasi.

SAUNG ENGKONG ANO namanya. Area yang dikembangkan oleh Ibu Susi selaku pemilik ini sudah ada sejak 2 Tahun lalu namun dikenal oleh Masyarakat sebagai WEDDING HALL yang menyediakan area lahan indoor hingga outdoor dengan kapasitas ribuan. Kini SAUNG ENGKONG ANO akan dikembangkan lagi sebagai tempat WISATA KULINER kedepannya.

BACA JUGA: Diduga Lahannya Tersodet, Ahum Minta Ukur Ulang

Untuk itu,Ibu Susi selaku Pemilik SAUNG ENGKONG ANO menggandeng OTHMAN MEDIA KREASINDO sebagai partner saat langkah awal memperkenalkan lokasi sebagai Tempat Wisata Kuliner dengan Konsep Festival yang dinamakan “FOOD FEST”, acara ini digelar sebagai ajang promosi awal kepada seluruh Masyarakat yang akan diselenggarakan selama 1 bulan mulai 20 November hingga 19 Desember.

Acara gratis setiap harinya, yang akan diisi LIVE MUSIC. Namun di akhir acara akan digelar konser atau pagelaran musik yang diisi oleh musisi ternama yaitu BUDI DOREMI, JALUZ & MOTIF BAND serta band-band lainnya dengan sistem penjualan tiket mulai dari Rp 35.000,- sekaligus akan digelar VAKSINASI MASAL yang berkolaborasi bersama POLRES BOGOR

SAUNG ENGKONG ANO yang akan menggelar FOOD FEST tak hanya menawarkan beragam tenant yang menjajakan berbagai menu, namun juga memiliki banyak spot foto unik kolam renang hingga permainan golf mini. Tempat makannya pun menarik, yakni berada ditengah area spot foto dan mini golf dengan deretan tempat duduk yang nyaman untuk bersantap dan hiasan lampu yang semakin cantik di malam hari.

BACA JUGA: Keberadaan Jembatan Darurat Kampung Cigowong Dikeluhkan Warga

Setidaknya ada 17 tenant makanan dan minuman di sini seperti makanan tradisional hingga mancanegara, jajanan kekinian dan masih banyak lagi. Tak cukup memang datang kemari hanya sekali, karena banyak menu menarik yang menanti untuk dicoba. Harganya pun terjangkau, yakni mulai Rp15.000 hingga Rp50.000-an saja. Sembari menunggu makanan disajikan, kamu dapat mengelilingi kawasan ini untuk mengabadikan momen bersama orang terkasih dengan berfoto, berenang, hingga main golf mini.

SAUNG ENGKONG ANO terletak di Jalan Kampung Cikaret No.44-46, Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914.

Mulai 20 November hingga 19 Desember 2021, kawasan ini buka setiap hari mulai pukul 14:00 hingga 22:00 untuk weekday dan mulai pukul 09:00 hingga 22:00 untuk weekend. Selama berada di lokasi, kamu wajib mengenakan masker, menjaga kebersihan tangan, serta menjaga jarak fisik dengan pengunjung lain. Untuk informasi promosi dan kegiatan yang tengah diadakan di FOOD FEST – SAUNG ENGKONG ANO, kamu dapat mengunjungi akun Instagram @saung_engkong_ano.

**ass/rl

Diduga Lahannya Tersodet, Ahum Minta Ukur Ulang

0


JURNAL INSPIRASI – Ahum Suparman, orang yang dikuasakan pemilik lahan Sentosa Widjaja, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor untuk segera melakukan pengukuran ulang atas lahan milik atas nama Sentosa Widjaja yang berada di kawasan Jalan Alternatif Sentul Kandang Roda, Kabupaten Bogor.

Pengukuran yang dimintanya itu, untuk mengetahui luas dan batas lahan yang bersebrangan dengan lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang kini sedang dalam pengerjaan peningkatan jalan dan pembuatan jalur pedestrian di kawasan tersebut.

Ahum menuturkan, lahan yang diduga tersodet untuk pengerjaan peningkatan jalan tersebut diketahuinya setelah pihak Pimpinan Proyek (Pimpro) menemui Ahum di lokasi proyek. Yang sebelumnya sempat ada ketegangan antara operator alat berat dan ahum, yang akhirnya pimpro menjelaskan terkait masalah ini.

BACA JUGA: Keberadaan Jembatan Darurat Kampung Cigowong Dikeluhkan Warga

“Jadi kata Pimpronya, ada lahan saya yang terkena sodetan akibat adanya proyek peningkatan jalan ini setelah dilakukannya pembebasan lahan pada 1997 lalu. Kata dia pembebasan lahan ini dilakukan seluas 25 meter dari ujung utara dan 25 meter dari ujung selatan,” ucap Ahum seraya menirukan ucapan pimpinan proyek, belum lama ini.

Dengan adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah, Ahum menegaskan, pihaknya tidak menuntut pada 1995, 1996, 1997 sebagaimana yang sudah dilakukan pihak pemda atas pembebasan itu, melainkan sertifikat yang diterbitkan pihak BPN pada 2004.

“Kalau ini memang lahan pemda, kenapa tidak dari dulu. Ini kan pengesahan sertifikat yang dimiliki Sentosa Widjaja produk BPN sejak 2004. Nah jadi, luas lahan milik Sentosa Widjaja secara keseluruhan itu 7.910 meter, enam buku satu sertifikat. Dan yang tersodet sama pembangunan jalan pemda 285 meter. Namun demikian, apa yang tengah dilakukan oleh Pemkab Bogor demi mempercantik kawasannya saya sangat mendukung sekali,” ungkap Ahum.

BACA JUGA: Sidak Proyek Irigasi, Achmad Fathoni: Kontraktor Gak Bisa Bener Ganti Aja !

Atas kejadian itu, Ahum mengaku, sudah menemui beberapa pejabat terkait yang ada di wilayah Kabupaten Bogor untuk melakukan pembuktian kepemilikan lahan tersebut.

“Saya sudah ke kantor dinas PUPR dan Perumkim dengan membawa surat atau sertifikat. Bahkan, untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas lahan milik Sentosa Widjaja sudah saya tembuskan juga ke Bu Ade (Bupati Bogor),” tuturnya.

Sementara itu, terpisah, ditemui di ruang kerjanya Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto menerangkan, terkait Jalan Sentul Kandang Roda pada intinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor pada tahun 1997 sudah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut sebagai jalan alternatif.

BACA JUGA: Kejar Target, Muspika Nanggung Kebut Vaksinasi

“Jadi lahan yang diperuntukan untuk jalan alternatif ini dibebaskan dari ujung lampu merah Kandang Roda sampai ujung exit tol Jagorawi itu sudah dibebaskan 50 meter. Terkecuali lahan yang ujung lampu merah Kandang Roda dan ujung exit tol Jagorawi itu memang agak melebar melebihi dari 50 meter dengan luasan yang berbeda,” ucap Eko.

Dari pembebasan lahan yang sudah dilakukan Pemkab Bogor, sambung Eko, para pemilik lahan di Sentul Kandang Roda yang sudah terbebaskan lahannya sudah mendapatkan ganti untung dari pemerintah.

“Sementara untuk kepemilikan sertifikat dari seluruh pemilik lahan yang ada disepanjang jalan itu harusnya disesuaikan dengan peta bidang tanah yang sudah dibebaskan oleh pemda. Namum, peta bidang tanah yang telah dibebaskan sejak 1997 sampai 2020 belum dimasukan, belum mengeplot peta pembebasan lahan ke pihak BPN, sehingga peta bidang lahan dilapangan itu belum terbentuk dan belum ada garis yang membatasi pembebasan lahan tersebut. Jadi karena dasar inilah masyarakat sebagai pemilik lahan setelah pembebasan itu ada yang memajukan lahannya. Sementara kondisi di lapangan belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemda sehingga di lapangan masih kosong atau belum ada pembangunan. Jadi pada saat pemrosesan sertifikat yang dilakukan BPN, itu kan berdasarkan penunjuk batas, nah disitulah yang sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh BPN. Padahal di lokasi yang ditunjuk itu sebagian sudah dibebaskan oleh pemda,” ungkapnya.

BACA JUGA: APBD Kabupaten Bogor Defisit

Saat ini, Eko mengatakan, pemda bersama BPN sudah melakukan pengukuran dan sudah mengoverlay hasil ukur dengan kondisi di lapangan.

“Jadi kalau ada lahan yang terlalu maju maka harus disesuaikan sertifikatnya. Pemerintah yang sudah membebaskan lahannya kepada pemilik lahan yang dulu, jadi secara otomatis pemerintah tidak mungkin kembali membebaskan lahan di lokasi yang sama tanpa ada proses hukum. Jika ada masyarakat yang sekarang merasa keberatan dengan pembebasan laham yang sudah dilakukan pemda pada 1997 dan merasa tidak menjual lahannya ke pemda silahkan melakukan proses hukum di pengadilan. Setelah itu baru pemerintah menyesuaikan dengan keputusan pengadilan,” tukasnya.
 
handymehonk | **

Keberadaan Jembatan Darurat Kampung Cigowong Dikeluhkan Warga

0

JURNAL INSPIRASI – Ratusan warga Kampung Cigowong, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor terpaksa harus merangkak saat melewati jembatan darurat Cigowong yang terbuat dari bambu hasil swadaya masyarakat.

Jembatan yang berada di Kampung Cigowong RT 01 RW 07 yang melintasi Sungai Cidurian itu sepanjang 16 meter dan lebar 1,20 Cm, terbuat dari material kayu dan bambu. Kondisi ini membuat orang yang melewatinya harus berhati-hati dimana keberadaan jembatan bambu itu reyot saat dilintasi dan dibawah jembatan terdapat air sungai yang cukup deras.

Sebelumnya, Jembatan Cigowong itu sudah 3 kali  hancur dihantam banjir bandang Sungai Cidurian.

BACA JUGA: Bank Kota Bogor Tingkatkan Kompetensi Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas

“Pertama pada Januari tahun 2020 lalu dan dibangun kembali oleh swadaya masyarakat dan pemerintah Desa Sukamaju waktu itu. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2021 jembatan tersebut kembali dihantam air Sungai Cidurian sebanyak dua kali,” kata Ketua RW setempat Ade Sopian kepada Jurnal Bogor, Kamis (18/11/21).

Menurutnya, keberadaan jembatan darurat saat ini kondisinya sangat miris, padahal ratusan masyarakat sangat membutuhkan jembatan yang satu-satunya itu. Akibatnya silaturahmi keluarga antara keluarga ketidak adaan jembatan ini menjadi putus.

Di wilayah tersebut terdapat sebanyak 560 jiwa,  jembatan penghubung Desa Sukamaju ke Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg itu aktivitas sehari-hari warga menjadi terganggu.

BACA JUGA: Kejar Target, Muspika Nanggung Kebut Vaksinasi

“Kita punya orang tua di seberang sana ada anak sekolah ada ibu-ibu pengajian nggak ada jembatan ini  ya putus semuanya. Jadi kaya saudara putus silaturahmi karena nggak ada jembatan,” imbuhnya.

Ia berharap kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk segera membangun jembatan permanen

“Sekali lagi kepada pemerintah pusat tolong didengar lah aspirasi warga kampung Cigowong untuk mempunyai jembatan yang layak,” pungkasnya.

**andres

Bank Kota Bogor Tingkatkan Kompetensi Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas

0

JURNAL INSPIRASI – Dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) yang baik serta menanamkan budaya integritas, Perumda BPR Bank Kota Bogor melakukan peningkatan kompetensi  Sertifikasi  Ahli Pembangun Integritas pada personelnya.

Sektor perbankan memang sangat rawan bersentuhan dengan aktivitas Fraud (kecurangan) terutama tindak pidana korupsi karena memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

BACA JUGA: Geliat Membangun di Bojongkerta

Fraud terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi. Perumda BPR Bank Kota Bogor  saat ini terus melakukan budaya Good Coprrate Governance (GCG) sebagai upaya nyata untuk mengantisipasi korupsi. Praktik GCG salah satunya diterapkan dengan cara membuat penyesuaian struktur organisasi berdasarkan kompleksitas usaha BPR, menetapkan ketentuan-ketentuan atau kebijakan internal, serta mempersiapkan sumber daya manusia kompeten.

Dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten, Perumda BPR Bank Kota Bogor telah memiliki SDM yang terkompetensi dalam penegakan anti Fraud dan membangun Integritas di lingkungan Perumda BPR Bank Kota Bogor.

BACA JUGA: Sidak Proyek Irigasi, Achmad Fathoni: Kontraktor Gak Bisa Bener Ganti Aja !

Pada hari Selasa, 16 November 2021 Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yaitu Bambang Sulistyo, SP, CCFA, CI  telah mengikuti Uji Kompetensi sebagai  Ahli Pembangun Integritas yang diselenggraakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi tersebut Bambang dinyatakan lulus dan kompeten sebagai Ahli Pembangun Integritas sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membangun sistem dan budaya Integritas serta antikorupsi di lingkungan Perumda BPR Bank Kota Bogor.

Ahli Pembangun Integritas adalah personil bersertifikasi yang kompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memiliki kompetensi ini, para Ahli Pembangun integritas ini akan menjadi focal point dan perpanjangan tangan KPK dalam upaya perbaikan sistem dan implementasi sistem pencegahan korupsi di sektor dunia usaha.

BACA JUGA: Ancam Demo Bupati dan Ketua Dewan

Dengan telah adanya personel yang tersertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dari KPK di Perumda BPR Bank Kota Bogor, diharapkan akan mewujudkan Bank Kota Bogor sebagai Lembaga Keuangan yang kredibel dalam menerapkan tata kelola yang baik serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Kota Bogor.

Bersama Kita Tegakkan Tegakkan Integritas dan Bangun budaya Antikorupsi !

**prast/rls

Geliat Membangun di Bojongkerta

0

JURNAL INSPIRASI – Menjelang akhir Oktober lalu, di tengah guyuran hujan Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau dua proyek pembangunan infrastruktur. Peninjauan dilakukan di Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, sebagai kelurahan yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Bogor. Dua titik yang ditinjau adalah pekerjaan pembangunan jembatan Cimakaci dan penataan wilayah warga terdampak proyek rel kereta api ganda Bogor – Sukabumi di Kecamatan Bogor Selatan.

Rehabilitasi jembatan aliran sungai Cimakaci menurut Bima berjalan lancar. “Sudah hampir rampung tinggal pembatas jembatannya. Rehabilitasi jembatan ini sebagai jawaban atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di kawasan ini,” katanya. Sedangkan penataan wilayah untuk warga terdampak proyek double track dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, masih berlangsung dan seluruhnya ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Di lokasi ini terdapat 70 KK yang terkena relokasi karena pelaksanaan proyek dua jalur kereta api Bogor-Sukabumi. “Ini adalah relokasi dari sebagian warga yang terdampak dari proyek double track. Setelah mendapatkan uang kerohiman, warga mencari lahan, mendapatkan lokasi disini. Pemerintah Kota Bogor membantu untuk penyediaan fasilitas sarana umumnya, ada jalan, ada saluran air, PJU, sumur bornya, supaya warga nyaman di sini,” ungkap Bima.

Berikutnya di Kampung Situ Bereum, masih di Bojongkerta, warga mendapat bantuan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR-RI. Kepada warga yang hadir di acara penyerahan bantuan tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengingatkan, keberlangsungan program pembangunan instalasi limbah ini, diharapkan dapat membuat warga semakin paham tentang air sebagai sumber kehidupan.

Jadi, “Bagaimana caranya supaya masyarakat tidak lagi membuang limbah rumah tangga, apalagi limbah yang berbahaya langsung ke sungai. Karena biar bagaimanapun juga, sungai adalah menjadi sumber kehidupan,” katanya.  Dedie juga mengingatkan, hampir 80 sampai 90 persen pemanfaatan air sungai  adalah untuk pengadaan air bersih di Kota Bogor yang dikelola Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Untuk itu dengan pembangunan IPAL ini, sungai di wilayah selatan khususnya, dapat terhindar dari pencemaran dan bisa terkelola dengan baik.

Sementara itu anggota Komisi IV DPR – RI, Endang Setyawati Thohari menjelaskan, bantuan ini merupakan hasil kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Program ini sangat penting bagi masyarakat di daerah perkotaan dengan pemukiman yang sangat padat atau di tepi sungai agar limbah rumah tangga kita tidak dibuang sembarangan,” jelasnya. Menurutnya, pengelolaan air limbah ini merupakan langkah pemikiran maju yang diambil oleh warga itu sendiri.

Itulah beberapa kegiatan pembangunan yang kini sedang menggeliat di wilayah kelurahan yang merupakan salah satu wilayah dengan indeks pembangunan manusia terbilang cukup rendah dibanding wilayah lain di Kota Bogor. Namun sesungguhnya geliat membangun berlangsung tidak hanya dengan bantuan Pemerintah Kota Bogor dan pihak lain.

Warga setempat pun berupaya membenahi wilayahnya melalui berbagai kegiatan secara mandiri. Seperti yang terjadi di Kampung Bojong Kidul RT 01/02, Kelurahan Bojongkerta. Disitu warga secara swadaya membiayai pembuatan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum. Wilayah ini merupakan satu dari sekian banyak wilayah di Kota Bogor yang menjadi wilayah mandiri.

Realitas inilah yang diapresiasi Dedie pada saat melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah tersebut akhir Oktober lalu. Untuk itu, Dedie mengapresiasi inisiatif yang telah dilakukan warga setempat. Karena menurutnya, ternyata masih ada wilayah yang berani dan kompak memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. “Kedatangan saya adalah untuk memberikan apresiasi tersebut. Kemudian memotivasi warga untuk bisa terus memantapkan status mereka sebagai kampung mandiri,” jelasnya. Ia menilai warga setempat tidak terlalu banyak meminta kepada pemerintah dan sikap ini adalah hal yang baik. Apalagi di tengah kondisi seperti saat ini, ketika pemerintah masih berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi negara, termasuk juga yang dilakukan pemerintah-pemerintah daerah.

Selain mengapresiasi keswadayaan masyarakat, pada kunjungannya itu Dedie juga memberikan bantuan perbaikan mushola dan alat bantu jalan untuk seorang warga. “Sekaligus memotivasi warga untuk meningkatkan ekonomi dengan menggali potensi yang ada,” lanjutnya. Saat itu ia mendorong untuk terus mengembangkan kegiatan bertani tanaman hias yang mulai dikelola  warga.

Memang tidak hanya pembangunan fisik yang tengah bergeliat di Bojongkerta. Pemberdayaan ekonomi pun saat ini tengah diupayakan dengan berbagai program. Diantaranya yang dilakukan melalui program terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

Menurut Lurah Bojongkerta, Harry Cahyadi, melalui program P2WKSS pihaknya memprioritaskan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta mengembangkan potensi wisata. “Kami juga melatih ibu -ibu dengan kerajinan tali simpul atau macrone, budidaya maggot, ikan lele dan juga ayam Arab,” ungkapnya. Dengan berbagai langkah yang dilakukan, termasuk dengan dukungan keswadayaan warga, geliat pembangunan yang sedang berlangsung di Bojongkerta, tentu diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kualitas hidup warganya.

**fk/adv

Kejar Target, Muspika Nanggung Kebut Vaksinasi

0

JURNAL INSPIRASI – Muspika Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, dengan berkolaborasi, baik dengan stakeholder maupun mitra kerja  guna  bergotong  royong melakukan pelaksanaan vaksinasi di setiap wilayah desa.

Ae Saefuloh

“Mengingat masih adanya warga yang belum divaksin, maka pelaksanaan vaksin  tersebut hingga hari ini masih  dilakukan,” ujar Camat Nanggung Ae Saefuloh kepada wartawan, kemarin.

Camat mengatakan, pihaknya bersama Kapolsek, Danramil serta para petugas kesehatan (nakes) dari Puskesmas Nangggung dan Puskesmas Curugbitung terus berkomitmen  membantu  percepatan program vaksinasi.

BACA JUGA: Sidak Proyek Irigasi, Achmad Fathoni: Kontraktor Gak Bisa Bener Ganti Aja !

Melalui program vaksinasi massal, pihaknya sudah menyasar di berbagai wilayah desa hingga program vaksinasi  telah mendekati target.

“Agar  herd immunity (kekebalan kelompok) segera tercapai, maka diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat bisa berjalan baik,” jelasnya.

“Mudah-mudahan dengan banyaknya yang sudah divaksin, maka masalah ekonomi akan cepat pulih,” harapnya. 

Hal serupa dikatakan Kepala Puskesmas Nanggung  dr. Baringin TA Manik saat dihubungi Jurnal Bogor, masih berlangsungnya  pelaksanan vaksinasi di setiap wilayah Desa  menambah perjalanan panjang  hingga  data jumlah warga yang tengah divaksin mengalami peningkatan secara signifikan.

BACA JUGA: Ancam Demo Bupati dan Ketua Dewan

Menurutnya, berkat kerjasama antara Muspika dan sejumlah pemerintahan desa maka masyarakat dari 11 desa sudah banyak mengikuti vaksinasi.

Secara keseluruhan, kata dr. Baringin, pelayanan kesehatan terbagi dua, yakni Puskesmas Nanggung dengan Puskesmas Curugbitung yang saat ini pihaknya masih mensinkronkan data vaksinasi tersebut.

Menurutnya, ada saja warga Kecamatan Nanggung yang telah divaksin semisal di Jakarta atau di tempat ia bekerja. “Meski pelaksanaan vaksinasi sudah mendekati target hampir 70 persen, tetapi data tersebut masih kami singkronkan,” kata Baringin.

**aripekon

Sidak Proyek Irigasi, Achmad Fathoni: Kontraktor Gak Bisa Bener Ganti Aja !

0

JURNAL INSPIRASI – Tanggapi keluhan warga terkait proyek rehabilitasi fungsi jaringan Irigasi Cigoha, yang terletak di kampung Pasir Kalong RT 14, RW 04, Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek.

Pria yang akrab disapa Fathoni itu mengatakan, saat sidak ke lokasi proyek irigasi yang dikerjakan oleh CV Haskar Persada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dengan nilai Rp 720.500.000 itu, dia menemukan beberapa mekanisme pengerjaan yang tidak sesuai. Selain itu, untuk kualitas ketahanan irigasi tersebut sangat diragukan. Bahkan, dalam kurun waktu 1 tahun setelah selesai proyeknya dapat dipastikan akan roboh.

“Padahal pasangan batu kali itu tidak diperuntukkan menahan dorongan dari samping, dia hanya menahan beban dari atas seperti tanggul kanan kirinya. Apalagi yang sedang dibuat saat ini saya sanksi bisa bertahan 1 tahun. Bahkan, sebelum 1 tahun pasti sudah roboh lagi, meskinya ada beton bertulangnya dalam jarak beberapa meter gitu,” tegasnya saat ditemui di lokasi pengerjaan proyek irigasi, Kamis (18/11/21).

BACA JUGA: Ancam Demo Bupati dan Ketua Dewan

Politisi PKS itu menambahkan, pada prinsipnya suatu program itu inginnya sesuai kebutuhan.  Keluhan masyarakat dia tindaklanjuti dengan melihat masalah spek. Memang pekerjaan seperi ini rawan karena pengawasan yang sulit. Terlebih saat di lokasi proyek, pengawas, konsultan maupun kontraktor tidak ada di lokasi untuk mengawasi pengerjaan.

“Rawannya itu karena masyarakat untuk diminta mengawasi, mereka tidak tahu gambar atau spek yang diberi oleh dinas itu seperti apa, pengerjaanya seperti apa. Makanya setelah ada keluhan, saya datang kesini memberi tahu secara resmi, tapi mana buktinya pengawas maupun konsultan tidak ada di lokasi,” geramnya.

Dia melanjutkan, hasil dari sidak yang dilakukannya itu akan dibawa untuk dijadikan bahan evaluasi dalam rapat dewan. Apalagi, dalam pengerjaan proyek tersebut tidak diawasi oleh kontraktor dan konsultan pengawas. Sehingga untuk bahan material yang digunakan serta pengerjaannya diragukan kualitasnya. Jika ditemukan ada penyalahgunaan dan pelanggaran, ia meminta agar kontraktornya diganti.

BACA JUGA: Tinggal Sembilan Hari, Proyek RKB SDN Jambu Luwuk Belum Selesai

“Masalah konsekuensinya saya harus cek dulu apakah benar material yang di lapangan beli dari luar, nanti kita tanya konsultan yang lebih tahu, saya turun langsung kesini untuk saya bawa ke rapat. Buktinya saya datang langsung kesini aja gak ada yang ngawasin disini ada juga mandor bahkan bawahan mandor. Kalo kontraktor gak bisa bener ya ganti aja kontraktornya saya datang kesini resmi untuk dibahas di rapat newan nanti,” ancamnya.

Saat ditemui di lokasi yang sama, Kades Antajaya menuturkan, sebelumnya dia memberikan apresiasi kepada Achmad Fathoni yang mau turun sebagai  bentuk kepedulian terhadap keluhan masyarakat. Untuk pengerjaan proyek, dia memastikan tidak akan menghalangi atau mengganggu pengerjaan. Namun, jangan sampai pihak kontraktor mengurangi spek yang berdampak pada kualitas irigasi dan tidak bertahan lama.

BACA JUGA: Belasan Terserang DBD, 2 Orang Meninggal Dunia

“Kami sebagai pihak desa sangat  mendukung program pemerintah, apalagi demi kepentingan warga. Saya juga tidak akan menghalang – halangi pihak terkait untuk membuktikan bila ditemukan ada suatu kesalahan dalam pengerjaan proyek. Namun kami berharap mempunyai bangunan yang bagus dan bertahan lama, jangan sampai dengan adanya kemungkinan memakai bahan dari alam itu mengurangi kualitasnya,” pungkasnya.

**naynur’ain

Ancam Demo Bupati dan Ketua Dewan

0

Jika Keluhan Pedagang Pasar Desa Caringin Tidak Ditanggapi

JURNAL INSPIRASI – Belum adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terhadap keberadaan Toko Mario yang masih buka, membuat para pedagang pasar tradisional di Desa Caringin, Kecamatan Caringin, kesal. Para pedagang yang notabene warga pribumi di Kecamatan Caringin itu, mengancam akan melakukan demo ke Bumi Tegar Beriman Cibinong.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Desa Caringin, RK Muhamad Taofiq menyatakan, selama ini para pedagang sudah sangat sabar dan menunggu hasil keputusan banding pihak Toko Mario ke TUN Bandung, setelah sebelumnya gugatan mereka kalah. “Kami ikuti aturan dan hasil kesepakatan saat dilakukan musyawarah pada tanggal 19 Mei 2021, di kantor kecamatan,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor.

BACA JUGA: Belasan Terserang DBD, 2 Orang Meninggal Dunia

Namun, kata RK Muhamad Taofiq atau biasa dipanggil Jalal, pemilik Toko Mario tidak mengikuti kesepakatan hasil musyawarah yang dihadiri semua dinas terkait tersebut. Dijelaskan Jalal, seharusnya Toko Mario yang sudah dilakukan penyegelan dengan dipasang pita kuning oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tidak boleh beroperasi dulu sebelum permasalahan nya dengan pedagang selesai.

“Satpol PP kenapa segelnya malah dibuka. Masalahnya saja belum selesai dan masih tahap banding oleh pihak Toko Mario,” ujarnya.

Jalal menegaskan, apabila dari Pemkab Bogor tidak ada tindakan dan hanya diam saja dengan keluhan para pedagang, aksi unjung rasa dengan membawa massa sebanyak-banyaknya ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, akan dilakukan. “Demo menjadi opsi terakhir kami dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah,” jelasnya.

BACA JUGA: APBD Kabupaten Bogor Defisit

Tidak hanya ke Pemda Kabupaten, Jalal menyampaikan, para pedagang akan berunjuk rasa didepan gedung DPRD Kabupaten Bogor. “Kami akan tanyakan ke Ketua DPRD Kabupaten Bogor, kenapa surat keluhan dan permintaan bantuan yang kami berikan hingga saat ini tidak ada tanggapan,” paparnya.

Pedagang Pasar Desa Caringin, sudah lelah dan cape menyampaikan keluhan dan aspirasinya, namun tidak didengar Pemkab Bogor dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Bogor. “Yang kami inginkan hanya meminta keadilan. Kalau memang Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor kasihan sama kami, coba buktikan bantu kami para pedagang kecil ini,” imbuhnya.

BACA JUGA: Tinggal Sembilan Hari, Proyek RKB SDN Jambu Luwuk Belum Selesai

Lukman, warga Desa Cimande Kecamatan Caringin yang paling merasakan dampaknya setelah berdiri Toko Mario. Bahkan, sepinya pembeli membuat Lukman gulung tikar dan terpaksa menutup kios yang ditempati nya selama belasan tahun tersebut. “Mau gimana lagi, hampir empat bulan dagangan saya tidak ada yang beli. Karena tidak bisa bayar sewa kios dan iuran, akhirnya kami tutup,” keluhnya.

Lukman berharap, Pemkab Bogor tidak menutup mata dan membiarkan para pedagang kecil lainnya yang ada di Pasar Desa Caringin ini, bernasib sama seperti dirinya. “Kalau Toko Mario dibiarkan tetap buka dan tidak ditutup, kasihan pedagang yang sekarang masih bertahan di pasar tradisional ini,” imbuhnya.

**dedesuhendar/denipratama

Tinggal Sembilan Hari, Proyek RKB SDN Jambu Luwuk Belum Selesai

0

JURNAL INSPIRASI – Proyek pembangunan ruang kelas baru lantai 2, di SDN Jambu Luwuk 2, Desa Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, belum selesai dikerjakan pihak penyedia jasa CV. Nilas Jaya. Sedangkan, berdasarkan kontrak yang terpampang di papan proyek, pembangunan yang menelan dana sebesar Rp.696 juta lebih itu mulai dikerjakan pada tanggal 31 Agustus dan berakhir tanggal 28 November 2021.

Salah seorang pekerja dari CV. Nilas Jaya membenarkan jika proyek yang sedang dikerjakan nya, belum selesai dan tinggal finishing atap plafon. “Belum selesai pak. Tinggal plafon atap saja,” ungkapnya singkat sambil berlalu naik ke lantai atas sekolah, Rabu (17/11).

BACA JUGA: Samisade Bojong Murni, Bangun Akses Jalan Utama Petani Sayuran

Sementara, penjaga SDN Jambu Luwuk 2 yang lagi-lagi namanya enggan disebutkan mengatakan, pekerjaannya hanya pembangunan ruang kelas baru dilantai atas. “Kalau yang bawah hanya dilakukan pengecetan saja. Itu juga kata kepala sekolah,” ujarnya sambil menyapu lantai sekolah.

Terkait proyek, sambungnya, masih tahap penyelesaian dan tinggal memasang plafon atap yang sampai sekarang barangnya belum juga datang. “Para pekerja masih tetap ada dan bekerja. Sekarang memang sedang pada istirahat dan menunggu barang material yang belum datang,” paparnya.

BACA JUGA: Belasan Terserang DBD, 2 Orang Meninggal Dunia

Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Mulyana membenarkan sikap pelaksana proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) lantai dua, di SDN Jambu Luwuk 2 dinilai tidak beretika. Sebab, CV. Nilas Jaya pemenang proyek tidak pernah datang ke desa untuk sosialisasi atau pemberitahuan akan adanya pembangunan. “Etikanya sih sebelum dilaksanakan pembangunan, pemenang proyek RKB di SDN Jambu Luwuk 2 datang dulu ke desa,” ujarnya.

Menurutnya, laporan ke desa penting dilakukan pihak pemborong. Hal itu agar pemerintah desa maupun masyarakat bisa saling membantu, terutama dalam hal keamanan. “Jadi kita di desa bisa menjaga keamanan saat mulai dibangun sampai selesai,” tegas Mulyana.

BACA JUGA: APBD Kabupaten Bogor Defisit

Selain itu, lanjutnya, sekolah yang mendapat bantuan pembangunan, berada di wilayah Desa Jambu Luwuk dan merupakan aset pemerintah. Sehingga harus tercatat didalam program kerja desa. “Kami di desa jadi tahu kalau tahun ini sekolah tersebut dapat bantuan. Di desa kami akan catat sebagai salah satu program kerja yang sudah terealisasi,” tukas Kades.

**dedesuhendar

Samisade Bojong Murni, Bangun Akses Jalan Utama Petani Sayuran

0

JURNAL INSPIRASI – Keinginan para petani sayuran di Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor agar akses jalan menuju ke lokasi lahan pertaniannya dibangun, akhirnya terealisasi. Melalui anggaran bantuan dari program Bupati Bogor, Ade Yasin, Pemerintah Desa (Pemdes) Bojong Murni hampir selesai mengerjakan pembangunan jalan satu-satunya warga saat akan ke lokasi lahan pertanian nya tersebut.

Kepala Desa (Kades) Bojong Murni, Muhamad Kusnadi mengungkapkan, jalan yang dibangun Pemdes Bojong Murni melalui anggaran bantuan dari program Bupati Bogor ini, merupakan akses utama warga yang notabene sebagai petani sayur.

BACA JUGA: Batu dan Tanah Bekas Galian Kabel PLN Numpuk di Jalan

Kondisi jalan yang dibangun, masih tanah dan bebatuan. Karena, jalan ini jalur menuju ke kawasan Perhutani dan gunung. “Sudah lama warga ingin jalan ini dibangun,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/11).

Kades Bojong Murni yang akrab dipanggil Madun itu menjelaskan, program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang diterima Pemdes Bojong Murni, sebesar Rp.626.500.000 dan akan dibangunkan jalan yang berada di Kampung Bojong RT 11 RW 03. “Sesuai dengan pengajuan, kami membangun jalan betonisasi sepanjang 700 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 centimeter,” paparnya.

BACA JUGA: Buka Tutup Galian Kadumanggu Bak Pintu, Ini Kata Kukuh Widodo

Saat ini, lanjutnya, progres pembangunan yang dikerjakan warga melalui program padat karya, sudah mencapai sekitar 90 persen. “Sekarang sedang membangun tembok halaman rumah warga yang terkena pelebaran. Kami ingin jalan ini lebar dan bisa masuk dua kendaraan kiri kanan roda empat,” jelas Madun.

Dampak positif dibangun nya jalan ini, tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa (PADes). “Rencananya, nanti akan kami konsep wilayah ini menjadi kawasan wisata alam dengan panorama pemandangan Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango,” ujar Madun.

BACA JUGA: APBD Kabupaten Bogor Defisit

Sementara, Ketua RT 11 RW 03, Yusup mengaku senang dengan adanya pembangunan jalan utama warga saat akan ke lahan pertaniannya.  “Saya dan warga disini merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada bupati maupun desa yang sudah membangun jalan ini,” imbuhnya.

Yusup menyatakan, selama ini warga selalu kesulitan membawa hasil pertaniannya untuk di jual ke pasar, manakala cuaca sedang hujan. Lantaran, kendaraan roda empat kesulitan melintas akibat jalan licin bebatuan dan tanah. “Kalau sudah bagus, mobilisasi saat membawa hasil panen juga menjadi lebih mudah dan cepat. Pastinya akan mengurangi biaya ongkos,” tukasnya.

**dedesuhendar