Bogor | Jurnal Bogor
Pemerintah Kota Bogor melalui Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, mulai merealisasikan proyek infrastruktur strategis pada tahun anggaran 2026. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan revitalisasi kantor kelurahan jadi prioritas. Pembangunan itu guna mendongkrak mobilitas serta menjamin keselamatan warga di wilayah terluas se-Kecamatan Bogor Tengah tersebut.
Seperti diungkapkan Lurah Paledang, Ali Firdaus Abdul Kadir, dalam pertemuan bersama warga dan awak media di Posyandu Lebak Sari, RT 004 RW 003, Kelurahan Paledang, Kamis (25/6/2026). Ia memaparkan bahwa pembangunan ini merupakan buah dari perjuangan panjang warga yang didukung oleh berbagai elemen, termasuk media massa.
Proyek prioritas pertama adalah pembangunan JPO di wilayah Lebak Sari yang telah resmi mengantongi kontrak kerja sejak 25 Mei 2026. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar ini ditargetkan rampung dalam 180 hari kalender.
“Alhamdulillah, perjuangan warga Lebak Sari selama ini membuahkan hasil. Proses pengerjaan sudah berjalan (on the way), diawali dengan pembongkaran dan pemasangan besi untuk pondasi penahan tanah menggunakan karung-karung di titik rawan longsor,” ujar Ali Firdaus.
Jembatan penyeberangan ini dirancang dengan spesifikasi panjang Jembatan 45,6 meter, lebar jembatan 1,8 meter. Namun demikian, kendala dalam pembagunan tentu ada, mengingat kontur tanah wilayah Paledang yang berbukit dan padat, Ali mengakui adanya tantangan logistik yang cukup tinggi di lapangan.
“Medan di Paledang ini cukup sulit, material tidak bisa langsung masuk ke lokasi pengerjaan karena kondisi lingkungan yang padat. Namun, kami memaksimalkan pemberdayaan tenaga kerja lokal, di mana saat ini ada sekitar 14 warga setempat yang ikut dilibatkan dalam proyek,” tambahnya.
Ali juga menjelaskan, guna memfasilitasi pembangunan ini, sebagian lahan di bawah dan di belakang bangunan Posyandu Lebak Sari telah dibeli oleh pemerintah agar penataan infrastruktur tersebut menjadi lebih rapi dan aman bagi pengguna jalan.
Selain JPO Lebak Sari, proyek prioritas adalah pembangunan jembatan penghubung yang menghubungkan wilayah Paledang dengan Pasir Jaya senilai 2,7 Miliar, serta pembangunan kantor kelurahan senilai Rp 1,7 miliar ini telah berjalan selama lima minggu dan menunjukkan progres yang positif.
Sama seperti JPO Lebak Sari, jembatan penghubung ini ditargetkan selesai dalam 180 hari kalender, atau sekitar akhir November 2026. “Progresnya saat ini bahkan berjalan lebih cepat. Kami berharap pada akhir November nanti jembatan ini sudah bisa dimanfaatkan penuh dengan keberkahan oleh warga Paledang maupun warga Pasir Jaya pada khususnya,” jelas Ali.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bogor juga melakukan penataan di titik strategis perkotaan dengan membongkar JPO Paledang lama (dekat Stasiun Bogor) yang sudah lama ditutup karena dinilai membahayakan. Pembongkaran elemen struktural ini menggunakan alokasi anggaran APBD 2026 sebesar Rp 2,6 miliar dan dijadwalkan dimulai dalam waktu sepekan ke depan.
Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan fasilitas pelican crossing (lampu penyeberangan pejalan kaki) demi menjamin keselamatan masyarakat yang menyeberang. “Kami mengimbau kepada seluruh warga, khususnya di wilayah RW 01 dan sekitarnya, agar lebih berhati-hati saat melintas selama proses pembongkaran JPO lama ini berlangsung,” imbau Lurah.
Kelurahan Paledang memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Dengan luas wilayah mencapai 176 hektare, kelurahan ini menjadi yang terluas di Kecamatan Bogor Tengah dengan populasi sekitar 11.000 hingga 12.500 jiwa yang tersebar di 13 RW dan 58 RT.
Sekitar 30 hingga 40 persen wilayahnya merupakan pusat ekonomi, perbankan, wisata belanja, hingga kawasan Istana Bogor dan Balai Kirti. Namun, area pemukiman warga seperti di Jalan Paledang, Bojong Neros, Lebak Sari, dan Pohon Manggis memiliki kontur perbukitan dan sempadan sungai yang rawan longsor.
Selain masalah jembatan, Ali Firdaus tidak menampik adanya keluhan klasik warga mengenai akses jalan lingkungan yang sempit. Kondisi ini sering kali menyulitkan ruang gerak masyarakat, terutama saat terjadi keadaan darurat.
“Akses jalan lingkungan yang sempit memang menjadi PR besar bagi kami. Ketika ada warga yang sakit atau meninggal dunia, proses evakuasi atau mobilisasi ambulan menjadi sangat sulit. Ini aspirasi yang sudah tertahan bahkan lebih dari 20 tahun,” ungkap Ali.
Sebagai langkah konkret pasca-penuntasan dua proyek jembatan di tahun 2026 ini, pihak kelurahan telah menyusun proyeksi lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya.
“Insya Allah, di tahun 2027 fokus kami akan diarahkan pada perbaikan akses jalan gedoran berikut dengan pembenahan sistem drainase lingkungan. Kami ingin memastikan kenyamanan dan keselamatan warga benar-benar terfasilitasi,” pungkasnya.
Ali menegaskan, sinergi antara pihak eksekutif, legislatif, kelurahan, lembaga masyarakat seperti LPM, hingga peran media sangat krusial untuk mengawal pembangunan dan meredam polemik di wilayah demi kemajuan bersama di Kelurahan Paledang.
** Fredy Kristianto
