28.3 C
Bogor
Friday, November 20, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog

Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Kementan Perkuat Kompetensi Aparatur Lintas Instansi

0

Bogor | Jurnal Bogor – Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) terus berkontribusi dalam pengembangan kompetensi aparatur pemerintah melalui penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI Tahun 2026. Sebanyak 40 peserta dari 13 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menyelesaikan pelatihan dengan tingkat kelulusan 100 persen.

Pengembangan kompetensi aparatur menjadi salah satu upaya Kementerian Pertanian sebagaimana yang ditekankan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Aparatur yang profesional, adaptif, dan memiliki kapasitas kepemimpinan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, terus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelatihan kepemimpinan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kemampuan manajerial, membangun kolaborasi, serta mendorong inovasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, saat pelepasan peserta PKP Angkatan XI Tahun 2026, Rabu (18/11/2026), menyampaikan apresiasi kepada 13 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah mempercayakan pengembangan kompetensi pejabat pengawasnya kepada BBPMKP.

“Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur” ujar Sukim

Sukim menambahkan, keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari sertifikat maupun predikat kelulusan, tetapi juga dari kemampuan peserta menerapkan kompetensi yang diperoleh untuk menghasilkan perubahan nyata di lingkungan kerja masing-masing.

Selama mengikuti pelatihan, peserta dibekali kemampuan mengelola pekerjaan, menggerakkan tim, membangun komunikasi efektif, menyelesaikan permasalahan, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Para lulusan juga diharapkan mampu menjadi pemimpin yang memberikan keteladanan, memberdayakan tim, dan menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing.

Sebanyak 40 peserta tersebut berasal dari 13 instansi, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Transmigrasi, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Badan Pangan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pemerintah Kabupaten Grobogan, serta Pemerintah Kabupaten Sintang.

Dalam pelaksanaannya, peserta juga mengembangkan dan mengimplementasikan aksi perubahan sebagai bentuk penerapan kompetensi kepemimpinan untuk menjawab permasalahan di lingkungan organisasi. Melalui proses tersebut, peserta didorong untuk menghasilkan gagasan perbaikan yang relevan dengan kebutuhan unit kerja serta mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Melalui penyelenggaraan PKP Angkatan XI Tahun 2026, BBPMKP sebagai UPT pelatihan di bawah BPPSDMP Kementerian Pertanian terus memperluas kontribusinya dalam pengembangan kompetensi aparatur lintas instansi. Diharapkan, kompetensi yang telah diperoleh para lulusan dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola organisasi, mendorong inovasi, dan mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif dan berkualitas.

(Restu/BBPMKP)

Forum Konsultasi Publik, UPT Kementan Dorong Layanan Lebih Transparan dan Akuntabel

0

Bogor | Jurnal Bogor – Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Kementerian Pertanian, memperkuat kualitas pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi standar layanan dan merumuskan langkah perbaikan yang transparan, akuntabel, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan bertema “Penguatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Organisasi melalui Kolaborasi Stakeholder dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Lingkungan BBPMKP” tersebut berlangsung, Kamis (19/11/2026) di Aula Komplek Bina Karakter BBPMKP, Ciawi, Bogor.

Forum ini menjadi bagian dari upaya BBPMKP mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Perbaikan tidak hanya mencakup tata kelola internal, tetapi juga penyederhanaan proses bisnis, peningkatan akuntabilitas, dan penyelenggaraan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap unit kerja Kementerian Pertanian didorong menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, efektif, dan mudah diakses.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mendorong setiap unit kerja meningkatkan profesionalisme, kapasitas kelembagaan, dan kualitas pelayanan. Sebagai unit pelaksana teknis BPPSDMP, BBPMKP memiliki peran strategis dalam memastikan layanan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian memenuhi standar serta kebutuhan pengguna.

Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang dialog antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan perbaikan.

“Berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi BBPMKP untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil Forum Konsultasi Publik agar pelayanan BBPMKP semakin baik, mudah diakses, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Sukim.

Forum ini menghadirkan narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga. Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja, Abdul Hakim, membahas penguatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Sementara itu, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Jakarta Raya, Siska Oktaviani, memberikan perspektif mengenai penyelenggaraan layanan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

Aspek tata kelola organisasi dibahas oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian, Nurwahida, yang mengulas keselarasan kelembagaan, pengelolaan SDM, dan kualitas pelayanan dalam mendukung reformasi birokrasi.

Diskusi juga diperkaya oleh pembahas dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Agung Nugroho, Widyaiswara Ahli Madya, serta Andy Purwa Sejati, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keduanya memberikan masukan dari perspektif pengembangan kompetensi aparatur dan tata kelola kelembagaan.

Forum diikuti 116 peserta, terdiri atas 68 peserta secara luring dan 48 peserta secara daring. Peserta berasal dari unit pelaksana teknis lingkup BPPSDMP, alumni pelatihan, instansi pengguna alumni, mitra kerja, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), serta pemangku kepentingan lainnya.

Diskusi menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan BBPMKP. Pertama, menyempurnakan Standar Pelayanan Publik agar lebih transparan, mudah diakses, memiliki prosedur dan persyaratan yang jelas, serta bebas dari pungutan liar (Zero Pungli).

Kedua, meningkatkan relevansi kurikulum dan pembelajaran pelatihan manajemen dan kepemimpinan, termasuk Latsar CPNS, PKP, PKA, dan PKN Tingkat II. Penyelarasan ini diperlukan agar materi pelatihan semakin adaptif terhadap kebijakan strategis pertanian serta kebutuhan transformasi organisasi dan kelembagaan.

Ketiga, mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran serta memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat (handling complaint) agar lebih responsif, terukur, dan akuntabel.

Seluruh masukan dan rekomendasi tersebut akan dituangkan dalam Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Layanan BBPMKP. Tim BBPMKP akan mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala, melaporkan hasilnya kepada pimpinan, dan mempublikasikannya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, BBPMKP mendorong kolaborasi dengan kementerian, lembaga, mitra kerja, dan masyarakat untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Dengan demikian, FKP Tahun 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi landasan penyusunan dan pelaksanaan perbaikan layanan publik secara berkelanjutan.

(Restu/BBPMKP)

Siasati Pemangkasan Dana Pusat, Pemkot Bogor Luncurkan Dashboard “TJSLP 2.0” sebagai Marketplace Program Pembangunan

0

BOGOR, 19 November 2026 – Menyikapi tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengambil langkah strategis dengan memperkuat tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Langkah ini ditandai dengan peluncuran Dashboard SIAPMANG-TJSLP 2.0 (https://siapmang.kotabogor.go.id/tjslp) yang dirancang sebagai marketplace bagi dunia usaha untuk berkolaborasi membiayai program-program prioritas pembangunan kota.

Inisiatif ini menjadi urgensi tersendiri mengingat data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa proporsi transfer keuangan pusat ke daerah terhadap belanja negara terus menyusut hampir 50 persen dalam lima tahun terakhir, yakni dari 35,2 persen pada tahun 2019 menjadi hanya sekitar 18 persen pada tahun 2026. Kondisi tersebut berdampak langsung pada Kota Bogor.

Di tengah tingginya ketergantungan fiskal daerah, di mana hampir 86 persen pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Optimalisasi TJSLP menjadi salah satu skema pembiayaan kreatif (creative finance) paling realistis dan cepat diakselerasi oleh pemerintah dibandingkan skema lain seperti KPBU, obligasi daerah, maupun pinjaman lembaga internasional.

Kepala Bapperida Kota Bogor, Anne Dewiana Rulianti menegaskan bahwa penguatan tata kelola TJSLP dilakukan secara menyeluruh melalui enam langkah strategis, mulai dari pemetaan potensi dan karakteristik mitra, penguatan peran Tim Fasilitasi dan Forum TJSLP, hingga penyusunan proposal program prioritas yang terukur.

“Selama ini, fungsi dashboard TJSLP lebih berfokus pada pelaporan aksi sosial yang telah dilakukan perusahaan. Melalui pembaruan pada Dashboard SIAPMANG-TJSLP, kami menghadirkan fitur baru yang menjadikannya sebagai marketplace. Dunia usaha, industri, BUMN, BUMD, pengembang, hingga perguruan tinggi kini dapat langsung memilih dan ‘berbelanja’ program-program prioritas Kota Bogor untuk diimplementasikan pada tahun 2027,” ujar Kepala Bapperida Kota Bogor dalam agenda sosialisasi bersama para pemangku kepentingan di Kota Bogor.

Selain berfungsi sebagai etalase program prioritas, Dashboard SIAPMANG-TJSLP juga menjadi pintu masuk tunggal (single gateway) yang mengintegrasikan berbagai portal pelaporan isu spesifik yang sebelumnya terpisah, seperti Bogor Besti (penanganan stunting) dan Jaga Asa/Rasa Jaga (penanganan Buang Air Besar Sembarangan/BABS).

Pemkot Bogor memastikan setiap program yang ditawarkan di dalam platform tersebut telah dilengkapi dengan data komprehensif hasil kurasi bersama Perangkat Daerah (OPD) terkait, mencakup deskripsi program, rincian kebutuhan anggaran, hingga manfaat (benefit) yang akan didapatkan oleh mitra perusahaan.

“Besar harapan kami, keberadaan SIAPMANG-TJSLP dapat menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bogor dengan komitmen sosial dunia usaha. Dengan kolaborasi lintas sektor yang terarah, penyelesaian berbagai persoalan strategis di Kota Bogor dapat diwujudkan jauh lebih cepat,” pungkasnya.  

Sementara itu, Keplaa Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bogor, Ara Wiraswara, menyampaikan bahwa SIAPMANG-TJSLP (https://siapmang.kotabogor.go.id/tjslp) adalah platform digital terpadu yang dikelola oleh Bapperida bersama Tim Fasilitasi dan Forum TJSLP Kota Bogor untuk memetakan, memfasilitasi, mengintegrasikan pelaporan, serta menghubungkan program prioritas Pemerintah Kota Bogor dengan mitra dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait.

“Jika ibu-ibu di rumah sangat familiar untuk check out belanja di shoppe atau Tokopedia, maka kami sangat berharap dashboard SIAPMANG-TJSLP dapat menjadi teman baik atau rujukan utama seluruh perusahaan dan pengusaha di Kota Bogor untuk belanja program prioritas Kota Bogor yang akan dibiayai dari TJSLP masing-masing perusahaan,” ulasnya. 

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai entitas yang ada antara lain sektor Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha baik pengembang, industri besar, BUMD serta BUMN yang turut hadir pada acara tersebut, dimana setiap peserta yang hadir dibekali akun untuk akses dashboard tersebut sebagai upaya memperkenalkan dashboard lebih mendalam secara mandiri serta memeperkenalkan berbagai program prioritas yang sudah disandingakn dengan goals SDG’s dan target Pembangunan Kota. (*/RZA-ARW,Bapperida)

Enam Srikandi Bela Diri Ceritakan Perjalanan Prestasi kepada Yantie Rachim

0

Bogor | Jurnal Bogor

Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim, memberikan apresiasi kepada enam atlet perempuan cabang olahraga (cabor) bela diri yang berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen Kota Bogor dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Apresiasi tersebut disampaikannya saat berbincang santai bersama para atlet menjelang konferensi pers di Media Center Hotel Sahira, Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Rabu (18/11/2026).

Keenam atlet tersebut yakni Khasani Najmu Shifa, Mia Mauludini, dan Windi Ardana dari cabor judo yang berhasil menyumbangkan dua medali emas. Kemudian Naylana Khansa Janeeta dari cabor taekwondo dengan dua medali emas, Raissa Kirana Irianto dengan satu medali emas, serta Nurul Nadia dari cabor hapkido yang turut menyumbangkan satu medali emas.

Dalam perbincangan tersebut, keenam srikandi bela diri kebanggaan Kota Bogor berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama mengikuti ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat. Mulai dari proses persiapan, menjalani pemusatan latihan atau training center (TC), hingga perjuangan saat bertanding.

Yantie Rachim menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kerja keras, perjuangan, serta pengorbanan yang telah dilalui para atlet hingga mampu mempersembahkan medali emas untuk Kota Bogor.

“Ibu merasa bangga kepada kalian, atlet bela diri perempuan kebanggaan Kota Bogor. Keren banget perempuan memiliki kemampuan bela diri dan menjadi atlet bela diri serta berhasil mempersembahkan medali emas,” ungkap Yantie Rachim.

Dalam kesempatan yang hangat itu, Yantie Rachim juga berbagi pengalaman masa remajanya yang sempat menekuni olahraga taekwondo. Namun, keinginannya untuk melanjutkan karier sebagai atlet tidak terwujud, karena terkendala izin orang tua.

Tak hanya berbagi pengalaman, para atlet juga menceritakan awal perjalanan mereka menekuni olahraga bela diri hingga menjadi bagian dari kontingen Kota Bogor.

Mia Mauludini, misalnya, mengawali perjalanannya sebagai atlet judo setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sementara itu, Windi Ardana memilih menekuni judo agar bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri melalui jalur prestasi.

“Awal jadi atlet aku seperti Ibu Wali, tidak diizinkan, tapi akunya keukeuh ingin ikut agar bisa masuk sekolah negeri melalui jalur prestasi. Ternyata sejak awal ikut judo prestasi aku kata pelatih langsung bagus dan langsung main di POPDA,” kata Windi Ardana.

Gotong Royong Normalisasi Pascakebakaran di Lawanggintung

0

Bogor | Jurnal Bogor

Petugas gabungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama warga bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan sisa kebakaran yang terjadi di RW 04 Kompleks Kopasgat, Kelurahan Lawanggintung, Bogor Selatan, Selasa (17/11/2026).

Diketahui, terdapat 12 rumah yang dihuni 35 jiwa dari 15 kepala keluarga (KK). Pembersihan dilakukan secara gotong royong sekaligus memastikan warga yang terdampak mendapatkan bantuan melalui kehadiran pemerintah.

“Jadi memang kegiatan ini adalah treatment awal, sekaligus tadi Bu Lurah dan Pak Camat mendata dan fiksasi nama kartu keluarga dan rumah yang terkena dampak,” jelas Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Ia menambahkan, seluruh warga yang terdampak maupun tidak terdampak digerakkan untuk bahu-membahu membersihkan sisa puing yang cukup banyak berserakan di dalam rumah.

“Ini tidak mungkin beres dalam satu dua hari, petugas akan di-standby-kan beberapa hari ke depan,” singkatnya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Pemkot Bogor, warga terdampak akan diberikan tawaran untuk menyewa rumah sementara dengan durasi maksimal tiga bulan.

Warga terdampak yang mendapatkan fasilitas rumah sementara akan dibiayai melalui APBD Kota Bogor dengan nominal maksimal Rp1,4 juta. Biaya tersebut juga langsung ditransfer kepada pemilik rumah yang disewakan.

Jenal Mutaqin menegaskan, 12 rumah yang terdampak kebakaran tersebut berdiri di atas lahan milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dengan demikian, Pemkot Bogor tidak dapat melakukan intervensi dalam upaya perbaikan rumah.

“Yang pasti kita akan berkoordinasi dengan lembaga yang menjadi naungan aset di Kopasgat atau Lawang Gintung RW 04 ini,” ucapnya.

Di luar itu, Jenal Mutaqin juga memastikan bahwa warga terdampak kebakaran mendapatkan fasilitas di pengungsian. Dinas Sosial (Dinsos) juga telah mendirikan dapur umum.

“Kami juga siapkan air bersih, Alhamdulillah tidak ada kendala, balita dan bayi, lansia ini menjadi prioritas. Petugas masih siaga, minimal tiga hari untuk bantu warga membersihkan sisa puing sambil mencari keputusan terbaik langkah yang akan dilakukan,” urainya.

Kemendagri Apresiasi Kota Bogor sebagai Kota dengan Predikat Kinerja Baik Penanganan Stunting

0

Bogor | Jurnal Bogor

Penanganan stunting di Kota Bogor memperoleh apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.5/8859/SJ tanggal 10 November 2026, Kota Bogor masuk dalam daftar 255 kabupaten/kota dengan kinerja baik penanganan stunting.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor berada di peringkat dua kabupaten/kota dengan predikat kinerja baik penanganan stunting.

Penilaian ini dilakukan oleh Kemendagri dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target penurunan prevalensi stunting nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Penilaian dilakukan terhadap tiga komponen, yaitu komponen pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota, capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif, dan kinerja konvergensi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai kategori Kinerja Baik.

“Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan atas komitmen, koordinasi lintas sektor, serta kerja keras dalam melaksanakan aksi konvergensi, peningkatan capaian layanan, dan penguatan konvergensi desa dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Kabupaten/kota dimaksud diharapkan dapat mempertahankan dan terus meningkatkan capaian kinerjanya, serta berperan aktif menjadi rujukan praktik baik (best practices) bagi daerah lainnya.

Dalam penilaian itu, Kota Bogor memperoleh nilai kinerja daerah sebesar 91,64 poin dengan rincian komponen nilai sebagai berikut:

  1. Komponen konvergensi stunting sebesar 33,48 poin.
  2. Komponen capaian layanan tahun 2025 sebesar 58,16 poin.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa dari data hasil bulan penimbangan balita yang dilakukan setiap bulan sampai September 2026, Kota Bogor memiliki tren yang cukup positif.

Jika pada bulan Januari angka stunting masih berada di kisaran 5,79 persen, maka angka balita stunting pada bulan September turun di angka 2,24 dengan perbandingan jumlah populasi balita dan jumlah balita yang ditimbang mencapai 99,94 persen.

“Dalam kolaborasi dengan dunia usaha/filantropi, dalam dua tahun terakhir ini, Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Kota Bogor, terus membuka peluang kolaborasi. Alhamdulilah tercatat kurang lebih 500 bayi di bawah tiga tahun dengan kategori stunting telah menjadi anak asuh,” ujarnya.

Program anak asuh ini diikuti oleh Swiss Bell In Hotel Bogor, Rumah Zakat, Junior Chamber Indonesia Femme, GAIN Indonesia, dan Telkomsel.

Ke-500 batita tersebut memperoleh bantuan tambahan asupan protein selama enam bulan. Untuk menguatkan transparansi dan akuntabilitas dengan pemberi bantuan, kami telah membangun dashboard Bogor Besti (Bogor Beres Stunting) di mana seluruh pemberi bantuan akan bisa memantau perkembangan berat badan dan tinggi badan seluruh balita yang menjadi anak asuhnya.

Di saat yang sama, para ASN di lingkungan pemerintah Kota Bogor telah bergerak melakukan aksi bersama dalam Bogor Peduli Stunting. Gerakan ini menghimpun kurang lebih Rp150 juta per bulan untuk membantu pemenuhan asupan protein bagi 1.628 balita stunting di Kota Bogor selama enam bulan.

“Untuk alokasi APBD dalam dua tahun terakhir terus difokuskan pada upaya pemenuhan anggaran untuk pencapaian 30 indikator kunci pada enam sasaran kelompok, yaitu ibu hamil dan ibu nifas, baduta, balita, remaja putri dan calon pengantin, serta keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting pun diupayakan melalui sinergi bersama program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor.

“Dari 143 SPPG yang telah beroperasi di Kota Bogor, tercatat kurang lebih 25.756 balita di Kota Bogor yang telah menerima MBG. Juga ada 2.605 ibu hamil dan 6.982 ibu menyusui yang telah menerima MBG,” ungkapnya

Pemkot Pastikan Pelayanan Terhadap Korban Kebakaran Lawanggintung Berjalan

0

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan pelayanan terhadap korban kebakaran di RW 04 Kelurahan Lawanggintung, Bogor Selatan, tetap berjalan.

Selain membantu korve atau kerja bakti membersihkan sisa puing akibat kebakaran, Pemkot Bogor juga memastikan layanan lainnya tetap terpenuhi. Salah satunya terkait administrasi kependudukan.

Dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Pemkot Bogor bersama OPD terkait dan warga melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pascakebakaran di Lawanggintung, Selasa (17/11/2026).

Dari laporan yang diterima, penanganan pascakebakaran sudah dilakukan. Mulai dari pemadaman, pendinginan, hingga kerja bakti bersama. Termasuk melakukan pendataan terperinci terhadap korban.

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan datang ke lokasi untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan yang mungkin terbakar saat kejadian,” kata Denny Mulyadi.

Pelayanan adminduk tersebut, sambung Denny Mulyadi, berkaitan dengan surat-surat, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta lahir, dan sejenisnya.

Denny Mulyadi meminta OPD terkait untuk tetap siaga dan memastikan warga terlayani dengan baik.

“Terutama untuk 12 rumah yang terdampak kebakaran. Termasuk kita serap aspirasi dan masukan dari warga, namun kita sesuaikan dulu dengan regulasi yang ada. Mudah-mudahan ada solusi terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bogor Selatan, Harry Cahyadi, mengatakan bahwa pelayanan terhadap warga terus dimaksimalkan. Terutama yang berkaitan dengan posko pengungsian yang saat ini didirikan di aula pertemuan warga.

“Dapur umum sudah tersedia dari pagi, bahkan kemarin membuat 300 porsi makanan untuk warga yang kerja bakti. Proses pembersihan puing juga terus berjalan secara berkala dibantu petugas gabungan,” tambahnya.

Ajak Anak-anak Resmikan Jembatan, Dedie Rachim Tekankan Pentingnya Menjaga Akses Warga

0

Bogor | Jurnal Bogor

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengajak anak-anak sebagai penerus generasi mendatang untuk meresmikan Jembatan Leuwi Tarik, Rabu (18/11/2026).

Jembatan Leuwi Tarik penghubung Kelurahan Ranggamekar dan Kelurahan Batutulis, Kota Bogor kini lebih representatif setelah dilakukan revitalisasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor (PUPR).

Dedie Rachim mengatakan bahwa, revitalisasi ini dilakukan atas kebutuhan aksesibilitas warga sehingga lebih aman dan nyaman.

“Sebagaimana yang sudah kita lakukan di beberapa tempat, ini jembatan yang keempat yang kita revitalisasi, menghubungkan Ranggamekar dengan Batutulis sehingga aktivitas masyarakat lebih mudah,” ujarnya.

Sebab, lanjut Dedie Rachim, jembatan ini menjadi akses utama bagi warga sekitar menuju fasilitas pendidikan dan mobilisasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi.

“Jadi mudah-mudahan ini menguatkan komitmen kita ya untuk terus melancarkan mobilitas warga, baik di jalan utama maupun di jalan-jalan kecil, termasuk juga jembatan-jembatan,” ujarnya.

Dalam momen ini, Dedie Rachim berpesan agar jembatan ini dirawat dan dijaga serta tidak dijadikan akses untuk membuang sampah ke sungai.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, mengatakan bahwa sebelum diresmikan, jembatan ini memiliki kondisi cukup rawan dengan lantai dasar menggunakan plat.

Jembatan yang dulunya memiliki lebar satu meter kini memiliki lebar dua meter dengan panjang 36 meter, sehingga bisa dilalui oleh dua kendaraan.

“Jembatan ini cukup padat dilalui, kondisinya juga sudah cukup goyang. Artinya kami tidak mau ambil risiko, takut ada bencana. Artinya di sini kita perbaiki dengan cukup kokoh dengan betonisasi,” ungkapnya.

Ia berharap kehadiran jembatan yang representatif bermanfaat bagi warga.

Dedikasi Atlet Perempuan, Kekuatan Kota Bogor dalam Raih Emas di Porprov 2026

0

Bogor | Jurnal Bogor

Kontribusi atlet perempuan turut mengantarkan kontingen Kota Bogor dalam memenuhi target 100 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Di balik capaian tersebut, terdapat kerja keras, pengorbanan, serta dedikasi para atlet yang telah mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari hingga pelaksanaan pertandingan.

Ketua TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim mengungkapkan, capaian para atlet perempuan tersebut menjadi hal yang luar biasa. Terlebih, beberapa di antaranya harus menjalankan peran dan tanggung jawab lain di luar aktivitas sebagai atlet, mulai dari pekerjaan hingga urusan keluarga.

Menurutnya, dedikasi dan kemampuan mengelola waktu yang ditunjukkan para atlet perempuan patut menjadi teladan. Potensi dan bakat yang dimiliki mampu memberikan kontribusi nyata sekaligus menghadirkan kebanggaan bagi Kota Bogor.

“Keberadaan atlet perempuan membuktikan sesuatu. Selain sebagai seorang atlet dan seorang ibu yang memiliki kegiatan dan rutinitas, mereka tetap berusaha keras untuk profesional menjalankan proses persiapan, latihan, training center, dan bertanding hingga akhirnya memberikan prestasi terbaik, yaitu medali emas,” jelas Yantie Rachim di Media Center Porprov XV Jawa Barat 2026, Hotel Sahira, Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Rabu (18/11/2026).

Atas prestasi tersebut, ia menegaskan Pemkot Bogor berkomitmen memberikan dukungan serta membuka ruang kesempatan yang setara dalam pembinaan olahraga bagi seluruh masyarakat, termasuk atlet perempuan.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Ketua I KONI Kota Bogor, Yudi Wahyudi, menjelaskan bahwa keberadaan atlet perempuan dalam kontingen Kota Bogor hampir merata di seluruh cabang olahraga. Komposisinya pun berimbang, baik dari segi jumlah atlet maupun kontribusi terhadap perolehan medali emas.

Ia menegaskan, seluruh atlet mendapatkan perlakuan yang sama dalam pembinaan dan kompetisi. Baik atlet laki-laki maupun perempuan memiliki kebutuhan kondisi fisik atau biomotor yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing cabang olahraga.

“Pada beberapa kategori pertandingan, Kota Bogor dikenal kuat dan didominasi oleh perempuan, di antaranya bela diri cabor pencak silat nomor seni yang atlet perempuannya sangat dominan dan arung jeram. Yang membedakan hanya waktu yang harus ditempuh,” ucap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menyampaikan bahwa potensi atlet akan terus diperhatikan melalui proses penjaringan dan pembinaan agar dapat dipersiapkan menghadapi berbagai ajang olahraga berikutnya.

Tugu Selatan Lestarikan Budaya Lokal

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Gelaran Coklat Kita Silaturahmi Budaya yang berlangsung di Lapangan Baru Keramat, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari ribuan masyarakat yang datang dari berbagai wilayah.

Kegiatan yang mengusung semangat kebersamaan dan pelestarian budaya ini menghadirkan beragam agenda, mulai dari Dialog Kebangsaan, Pentas Seni Budaya, Kreasi Warga, hingga Pasar UMKM. Seluruh rangkaian acara menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah perkembangan zaman.

Acara semakin semarak dengan hadirnya sejumlah tokoh budaya dan musisi nasional, di antaranya Dr. Zastrouw Al Ngatawi, Ki Ageng Ganjur, HiRO, Ikhsan Skuter, serta Tata Jiwa Band yang berhasil menghibur masyarakat hingga malam hari.

Ketua MWC NU Kecamatan Cisarua Deden Abdurahman mengatakan, kegiatan Silaturahmi Budaya menjadi sarana penting dalam memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara tokoh agama, tokoh budaya, pemerintah desa, elemen masyarakat, hingga generasi muda merupakan kekuatan besar dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas masyarakat Cisarua.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Coklat Kita yang telah memfasilitasi kegiatan Silaturahmi Budaya ini. Kegiatan seperti ini sangat positif karena mampu mempertemukan berbagai unsur masyarakat dalam suasana yang penuh kekeluargaan,” ujar Bahden panggilan akrab ketua MWC NU Cisarua, Rabu, (18/11).

Ia menambahkan, budaya dan tradisi merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang harus dijaga secara bersama-sama.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap semangat persatuan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya lokal semakin tumbuh di tengah masyarakat,” kata Bahden.

Sementara itu, Kepala Desa Tugu Selatan M. Eko Windiana turut menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, Silaturahmi Budaya yang digelar Coklat Kita memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi ruang ekspresi bagi berbagai budaya yang hidup di Desa Tugu Selatan.

“Kegiatan ini membawa hikmah yang sangat besar bagi Desa Tugu Selatan. Selain menjadi ajang silaturahmi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi ruang penampilan berbagai budaya yang ada di Desa Tugu Selatan,” ungkap Eko.

Ia berharap kegiatan yang diprakarsai Coklat Kita bersama MWC NU Kecamatan Cisarua tersebut dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.

“Yang paling utama, melalui kegiatan ini semoga silaturahmi antarwarga masyarakat di Kecamatan Cisarua semakin erat. Masyarakat dari berbagai wilayah dapat berkumpul, saling mengenal, dan memperkuat kebersamaan melalui budaya,” tuturnya.

Kepala Desa juga mengingatkan bahwa kawasan Kampung Baru Keramat selama ini dikenal sebagai lokasi pelaksanaan tradisi tahunan Helaran Rebo Wekasan atau Sedekah Ketupat. Karena itu, ia berharap dukungan terhadap kegiatan budaya terus diberikan agar tradisi-tradisi lokal tetap lestari dan berkembang.

“Mudah-mudahan Coklat Kita dapat terus berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga kegiatan budaya di Desa Tugu Selatan bisa semakin besar, semakin meriah, dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selain menjadi ruang pelestarian budaya, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian warga. Puluhan stan UMKM yang menjajakan aneka kuliner, minuman, hingga produk kerajinan lokal tampak ramai dikunjungi pengunjung sepanjang acara berlangsung.

Kehadiran berbagai stan sponsor yang menawarkan produk minuman, kopi, serta makanan ringan turut menambah semarak suasana dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang hadir.

Puncak acara berlangsung khidmat saat ratusan warga mengikuti persembahan hadroh sambil membawa obor. Cahaya obor yang menerangi malam menjadi simbol persatuan, kebersamaan, serta komitmen masyarakat dalam menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi.

Suasana semakin meriah dengan penampilan Ki Ageng Ganjur, HiRO, dan Ikhsan Skuter yang sukses menghibur masyarakat sekaligus menutup rangkaian kegiatan dengan penuh kehangatan dan kebersamaan.

Dari Lapangan Baru Keramat, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, semangat budaya terus hidup, tumbuh, dan mengakar di tengah masyarakat. Kegiatan Silaturahmi Budaya menjadi bukti bahwa budaya tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga perekat persaudaraan yang mampu memperkuat kehidupan sosial masyarakat masa kini.

(Dadang Supriatna)