Cibungbulang | Jurnal Bogor Kawasan Batu Gede yang berada di Kp. Gunung Leutik No. 2/5, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tampak semakin menarik dengan berbagai hiasan bernuansa tradisional Sunda.
Berbagai dekorasi terlihat menghiasi kawasan tersebut, mulai dari pagar bambu, saung dengan atap ilalang, tanaman hias, hingga lampu-lampu yang memberikan suasana hangat pada malam hari.
Salah satu daya tariknya adalah batu berukuran besar yang bertuliskan “BATU GEDE”. Di sekitar batu tersebut terdapat bangunan berbahan bambu yang dibuat menyerupai saung tradisional.
Sementara itu, pada bagian pintu masuk terdapat gapura bertuliskan “DAYEUH PAJAJARAN” yang juga menggunakan bambu dan ornamen khas tradisional.
Menurut Ketua Pemuda Gunung Leutik Suarto, penataan dan hiasan tersebut dibuat untuk memberikan suasana yang lebih nyaman sekaligus memperkuat nuansa tradisional di kawasan Batu Gede.
“Kami ingin kawasan ini terlihat lebih menarik, tetapi tetap mempertahankan nuansa tradisional dengan menggunakan bambu dan bahan-bahan alami,” ujarnya.
Ia berharap keberadaan hiasan tersebut dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung sekaligus menikmati suasana kawasan Batu Gede.
Dengan perpaduan ornamen bambu, tanaman hijau, serta pencahayaan pada malam hari, kawasan Batu Gede kini memiliki tampilan yang lebih asri dan kental dengan nuansa budaya Sunda.
Bogor | Jurnal Bogor Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level 1 lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) yang resmi dibuka secara daring pada Senin (19/10/2026) di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor.
Penguatan kompetensi pengadaan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan pertanian. Melalui pengelolaan pengadaan yang tepat, anggaran pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan program, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus mendorong penguatan tata kelola dan efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan pertanian, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas, menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan program strategis Kementan.
Sejalan dengan hal itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi ASN yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya pada pembukaan pelatihan, Idha menyampaikan bahwa peserta perlu memahami kebijakan, prinsip, etika, prosedur, serta tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Kompetensi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan program pembangunan pertanian dengan perencanaan pengadaan yang berkualitas. Selain itu, aparatur diharapkan mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan berorientasi pada hasil.
Idha juga menekankan bahwa pengadaan barang/jasa harus berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, dukungan penerapan teknologi, hingga peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan. Karena itu, setiap proses pengadaan perlu mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran, kualitas barang dan jasa, keberlanjutan, serta manfaatnya bagi pelaksanaan program dan kesejahteraan petani.
Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level 1 lingkup BPPSDMP diselenggarakan melalui kerja sama Sekretariat BPPSDMP, BBPMKP, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan BPPSDMP.
Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen BBPMKP dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Melalui pelatihan dan uji kompetensi ini, kami berharap para peserta tidak hanya memahami ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, tetapi juga mampu menerapkannya secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi tersebut penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan pertanian,” ujarnya.
Ia menambahkan, BBPMKP terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan melalui kolaborasi dengan LKPP dan BPPSDMP. Sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan pengembangan kompetensi aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Pelatihan dilaksanakan dengan metode blended learning selama 52 jam pelajaran (JP). Tahap pembelajaran melalui e-learning berlangsung pada 19–30 Oktober 2026, dilanjutkan pembelajaran tatap muka pada 5–6 November 2026, serta ujian sertifikasi pada 7 November 2026 di BBPMKP, Ciawi, Bogor.
Selama proses pembelajaran, peserta mendapatkan pendampingan dari fasilitator tersertifikasi LKPP. Melalui rangkaian pelatihan dan uji kompetensi tersebut, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing.
Peningkatan kompetensi pengelola pengadaan ini diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan kompetensi, tetapi juga tercermin dalam kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan di lingkungan BPPSDMP. Dengan demikian, pengelolaan belanja pemerintah dapat semakin akuntabel, pelaksanaan program pembangunan pertanian berjalan optimal, dan upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dapat didukung secara lebih efektif.
Bogor | Jurnal Bogor Aliansi Forum Mahasiswa Bergerak Indonesia (FMBI) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Jalan Jalak Harupat, Kota Bogor, tepatnya di depan Istana Presiden, Senin (19/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Presiden agar memberikan perhatian serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Mereka meminta pemerintah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak akibat bencana tersebut.
Koordinator Forum Mahasiswa Bergerak Indonesia (FMBI), Muhammad Rizqi Firmansyah, mengatakan mahasiswa akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat Kalimantan dan mendorong pemerintah agar tidak mengabaikan kondisi warga yang terdampak bencana.
“Kami mendesak Bapak Presiden agar melihat masyarakat yang ada di Kalimantan atas bencana karhutla ini. Kami sebagai mahasiswa akan selalu turun untuk menyuarakan aspirasi ini,” ujar Muhammad Rizqi Firmansyah.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat yang terdampak bencana sekaligus upaya untuk menyampaikan suara masyarakat kepada pemerintah.
FMBI menegaskan akan terus mengawal persoalan karhutla di Kalimantan dan menyuarakan aspirasi masyarakat hingga mendapatkan perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah.
Cisarua | Jurnal Bogor Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor Komisariat Agama Islam UIKA Bogor menggelar kegiatan Latihan Kader 1 (LK 1) di Villa Zaitun, Cisarua, Kabupaten Bogor, pada 16–18 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah mahasiswa yang menjadi peserta kaderisasi HMI. LK 1 merupakan salah satu tahapan awal dalam proses pengkaderan HMI yang bertujuan membentuk dan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki wawasan keislaman, keilmuan, serta kemampuan berorganisasi.
Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan materi yang telah disiapkan oleh panitia. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi peserta untuk berdiskusi, bertukar gagasan, serta membangun rasa kebersamaan antarkader.
Digelar Selama Tiga Hari
Pelaksanaan LK 1 berlangsung mulai Jumat hingga Minggu, 16–18 Oktober 2026, dengan suasana kegiatan yang diwarnai kebersamaan antara peserta dan panitia.
Nanggung l Jurnal Bogor Kepala Desa Curugbitung, Nanggung Kabupaten Bogor Maman Lukmanul Hakim berbagi pandangannya perihal hidup yang bisa menginspirasi. Sebagai manusia dengan bertambahnya usia yang semula mengejar kesenangan atau validasi, kini prioritas bergeser dengan belajar menjadi pribadi yang lebih baik.
Hal ini tak lepas dari bertambahnya usia dan pola pikir pun berubah dimana lebih penting menjaga kestabilan emosi dan lebih menghargai ketenteraman.
Menurut Kades Maman Lukmanul Hakim, kebahagiaan tidak diukur dari pencapaian besar atau gemerlap mewahnya yang menjadi hiasan semata, melainkan bagaimana terus berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik dengan tenang dan sabar.
”Karena makna hidup yang sesungguhnya adalah rasa syukur,” kata Maman Lukmanul Hakim, Senin (19/10/2026).
”Rasa syukur dengan tidak banyak menuntut atau terlalu berambisi dan berpikir lebih realistis. Tanpa kita sadari, dengan diberikannya kesehatan atau kebahagian, maka ketenangan itu didapat, bagaimana cara kita mensyukurinya,” ungkapnya.
Nanggung l Jurnal Bogor PT. Antam Tbk UBPE Pongkor secara berkala memberikan alat mesin pertanian (alsintan) seperti hand sprayer elektrik serta pupuk kepada kelompok tani di Desa Batutulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
Tujuh sprayer elektrik dengan menggunakan daya baterai dilengkapi motor listrik diberikan ke petani bunga sedap malam di Desa Batutulis.
”Sprayer elektrik bisa memompa cairan secara otomatis yang bisa membantu aktivitas para petani,” ujar Manajer CSR PT Antam Arif Rahman Shaleh, Senin (19/10/2026).
Sprayer ini menggantikan pompa manual dengan tangan sehingga sprayer elektrik dapat mempermudah kerja para petani.
Menurutnya, langkah modernisasi ini juga untuk membantu para petani dapat mengendalikan serangan hama pada tanaman lebih cepat.
”Diharapkan bantuan sprayer tersebut dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” harapnya.
Tak hanya itu, PT Antam dalam menjalankan komitmennya terus mendukung salah satu program ketahanan pangan yang digagas para petani secara berkelanjutan di lingkup Kecamatan Nanggung.
”Kami mendukung sektor pertanian mulai perbaikan irigasi di Batutulis, maka termasuk mesin traktor pun bisa diusulkan sesuai kebutuhan para petani,” tandas Arif Rahman Shaleh.
Cigudeg | Jurnal Bogor Satuan Transmisi TVRI Gunung Tela yang berada di Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tampak terbengkalai setelah tidak beroperasi sejak sekitar 2016.
Pantauan Jurnal Bogor pada Sabtu (18/10/2026), sejumlah bangunan di kawasan tersebut terlihat mengalami kerusakan. Bagian atap beberapa bangunan tampak lapuk, sementara dinding dan sejumlah fasilitas lainnya terlihat membutuhkan perawatan.
Di bagian depan lokasi masih terdapat papan nama bertuliskan “Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia – Satuan Transmisi Gunung Tela”. Selain itu, terdapat pula papan peringatan terkait bahaya tegangan tinggi serta larangan masuk bagi masyarakat umum.
Meski sudah lama tidak digunakan, kawasan tersebut masih dijaga dan terdapat petugas keamanan. Salah seorang petugas keamanan, Fahri, mengatakan fasilitas tersebut sudah tidak beroperasi sejak sekitar 2016.
“Sudah hampir satu dekade tempat ini tidak digunakan. Namun, bukan berarti akan dibiarkan begitu saja. Ada rencana TVRI untuk kembali mengaktifkan fasilitas ini, diperkirakan mulai 2027 sampai 2030,” kata Fahri.
Menurut Fahri, rencana pengaktifan kembali tersebut membuat keberadaan fasilitas transmisi TVRI Gunung Tela masih dipertahankan hingga saat ini.
Sementara itu, menara transmisi yang berada di kawasan tersebut masih terlihat berdiri kokoh di antara bangunan yang kondisinya mulai mengalami kerusakan. Jika nantinya kembali diaktifkan, fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kembali fungsi penyiaran TVRI di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya.
Bogor | Jurnal Bogor Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan pusat Kota Bogor mengalami kepadatan pada Jumat (16/10/2026) malam, bertepatan dengan kedatangan sejumlah pejabat negara ke Istana Kepresidenan Bogor untuk menghadiri pertemuan yang diundang Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan foto kondisi lalu lintas, antrean kendaraan roda dua dan roda empat terlihat memenuhi ruas jalan pada malam hari. Kepadatan juga terjadi di sekitar Istana Bogor, jalur Sistem Satu Arah (SSA), Kebun Raya Bogor, kawasan Alun-Alun Bogor dan Stasiun Bogor. Situasi ini memperlambat perjalanan masyarakat, terutama pada jam sibuk.
Kemacetan terjadi saat rombongan pejabat ke Istana Bogor
Sejumlah pejabat negara mulai memasuki kawasan Istana Bogor melalui Pintu 3 sekitar pukul 18.00 WIB. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, mengatakan kehadirannya memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
”Kita memenuhi undangan Pak Presiden pada malam ini. Ya, saya yakin pasti ada agenda penting,” kata Arif saat ditanya awak media mengenai agenda pertemuan tersebut.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai arahan yang akan disampaikan Presiden, Arif menjawab, “Nanti setelah acara selesai ya.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rincian agenda pertemuan belum dijelaskan kepada awak media saat kedatangan para pejabat.
Kedatangan rombongan pejabat yang berlangsung bersamaan dengan tingginya aktivitas kendaraan malam hari menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam kondisi lalu lintas di pusat Kota Bogor.
Kepadatan kendaraan berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat yang melintasi kawasan pusat kota. Pengendara diimbau untuk memantau informasi lalu lintas terbaru dari pihak berwenang, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas apabila terdapat pengaturan arus kendaraan.
Bogor | Jurnal Bogor Gerai Roti’O yang berlokasi di Jl. Raya Tajur, RT 02/RW 04, Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dipadati sejumlah pelamar kerja pada Jumat (16/10/2026).
Antrean terlihat hingga ke luar gerai. Para pelamar tampak menunggu giliran sambil membawa dokumen persyaratan, sementara sebagian lainnya berada di dalam gerai untuk mengisi formulir dan mengikuti proses administrasi.
Sejumlah pelamar di gerai Roti’O Tajur
Salah seorang pelamar mengaku telah beberapa kali mencoba melamar pekerjaan di Roti’O. “Melamar ke sini sampai tiga kali,” ujarnya ditemui di lokasi.
Meski telah beberapa kali mencoba, pelamar tersebut tetap kembali mengikuti proses rekrutmen. Hal itu menunjukkan adanya keinginan dan antusiasme untuk mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan tersebut.
Suasana di lokasi terlihat cukup ramai. Para pelamar datang secara bergantian dan mengikuti tahapan yang diarahkan oleh pihak manajemen.
Bogor | Jurnal Bogor Isu dugaan pemukulan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kantor Koordinasi Pelaksanaan Gizi (KPPG) Bogor menjadi sorotan setelah peristiwa tersebut beredar di media sosial. Menanggapi kejadian itu, Haidir, S.Si., M.Si., selaku Kepala KPPG Kota Bogor, memberikan klarifikasi mengenai perselisihan yang terjadi pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.
Haidir menjelaskan bahwa insiden tersebut melibatkan dua orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) asal Purwakarta. Perselisihan terjadi di halaman luar kantor KPPG Bogor ketika sejumlah pimpinan sedang berada di dalam ruangan untuk mengurus pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dugaan tindak kekerasan terjadi di KPPG Bogor
Menurut Haidir, pihaknya baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan dari arah halaman kantor. Ia bersama sejumlah pejabat KPPG lainnya kemudian bergegas keluar untuk melerai kedua pihak yang terlibat perselisihan.
Setelah itu, kami langsung bergegas keluar kantor dan ternyata ada dua SPPI dari Purwakarta yang sedang berselisih, ujar Haidir, S.Si., M.Si., selaku Kepala KPPG Kota Bogor, saat memberikan keterangan kepada awak media.
Penyebab Perselisihan Masih Didalami Haidir mengungkapkan bahwa kedua orang yang terlibat dalam insiden tersebut sama-sama merupakan SPPI. Salah satunya diketahui menjabat sebagai kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan satu orang lainnya tidak sedang memegang atau mengelola dapur.
Keduanya diketahui datang ke kantor KPPG Bogor untuk mengurus keperluan dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Meski demikian, pihak KPPG Bogor masih mendalami penyebab perselisihan tersebut. Haidir mengatakan bahwa hingga saat memberikan keterangan, pihaknya belum dapat memastikan apakah konflik itu bermula dari persoalan pribadi sebelum keduanya datang ke kantor atau terjadi akibat kesalahpahaman di lokasi.
Kami belum mendapatkan kejelasan apakah perselisihan itu merupakan persoalan pribadi yang terjadi sebelum mereka datang ke kantor ataukah kesalahpahaman setelah mereka berada di kantor, jelas Haidir.
KPPG Bogor Koordinasi dengan Pimpinan di Jakarta Menanggapi insiden yang menjadi perhatian publik tersebut, Haidir menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah awal dengan memberikan teguran keras kepada kedua SPPI yang terlibat. Selain itu, KPPG Bogor juga telah berkoordinasi dengan pimpinan di Jakarta untuk memperoleh arahan terkait tindak lanjut dan kemungkinan pemberian sanksi kepada pihak yang terlibat.
Kantor KPPG Bogor
Sebagai Kepala KPPG Kota Bogor, Haidir menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan kerja maupun dalam pelaksanaan tugas. “Kami dari KPPG Bogor ingin menegaskan bahwa KPPG Bogor tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, sekecil apa pun. Semua kesalahan tentu ada konsekuensinya,” tegas Haidir, S.Si., M.Si.
Kedua Pihak Disebut Telah Berdamai Pasca-kejadian tersebut, Haidir menyampaikan bahwa kedua SPPI telah berdamai dan kembali ke Purwakarta.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan serta masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang timbul akibat peristiwa tersebut. Menurut Haidir, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi KPPG Bogor untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjaga sikap profesional.
KPPG Bogor juga menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap seluruh dapur SPPG, termasuk yang berada di wilayah Purwakarta, guna memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik.
Hingga kini, penyebab pasti perselisihan tersebut masih dalam pendalaman, sementara tindak lanjut terkait sanksi terhadap pihak yang terlibat menunggu arahan dari pimpinan terkait.
