Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melantik sejumlah kepala sekolah dan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyampaikan harapan agar para kepala sekolah dan tenaga pendidik terus menjaga komitmen dalam mencerdaskan anak-anak Kota Bogor.
“Sebab keberhasilan ini tidak boleh lepas dari semangat para pendidik khususnya dan memastikan bahwa anak-anak umur itu memang seharusnya bisa mengenyam pendidikan baik dari tingkat PAUD sampai dengan SLTA,” ujarnya.
Ia mengatakan, komitmen bersama dalam memajukan sektor pendidikan harus diiringi dengan langkah konkret, baik secara administratif maupun dukungan anggaran.
Hal tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh program pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anak-anak Kota Bogor memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.
Dedie Rachim juga memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dan pejabat di lingkungan Pemkot Bogor agar terus meningkatkan kapasitas diri, salah satunya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Jadi Bapak Ibu boleh melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya. Saya cuma ingin memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pendidikan itu penting,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini akses terhadap fasilitas pendidikan semakin terbuka bagi seluruh masyarakat, baik bagi anak usia sekolah maupun mereka yang ingin melanjutkan pendidikan.
Karena itu, seluruh unsur pendidikan, termasuk tenaga pendidik dan kepala sekolah, diharapkan turut memastikan tidak ada anak yang berhenti atau putus sekolah. Setiap anak di Kota Bogor harus mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjangnya.
“Kita prioritaskan kepala sekolah untuk terus memastikan bahwa pendidikan bisa berjalan dengan baik di Kota Bogor,” ujarnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan pengangkatan dan alih tugas pejabat dari dan dalam jabatan administrator serta jabatan fungsional.
Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang diawali dengan pengambilan sumpah jabatan para pejabat di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa (10/11/2026).
Pelantikan jabatan administrator meliputi pejabat eselon III A dan III B. Selain itu, dilakukan pula pengangkatan dan alih tugas pejabat fungsional pada sejumlah perangkat daerah, yakni Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan (Disdik), BKPSDM, Dispora, Sekretariat DPRD, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Bogor Utara.
Dalam sambutannya, Dedie Rachim menyampaikan sejumlah program strategis serta peningkatan target capaian kinerja yang harus menjadi perhatian masing-masing perangkat daerah.
Kepada Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Riki Robiansah, Dedie Rachim mengatakan bahwa tugas baru yang diamanatkan memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor secara lebih progresif melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.
Sementara itu, kepada Camat Bogor Utara, Taufik Jaya Maulana, Dedie Rachim berpesan agar terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta meningkatkan upaya penyelesaian berbagai persoalan di wilayah.
Khusus kepada Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Hutri, yang telah memiliki pengalaman di sejumlah perangkat daerah, Dedie Rachim menyampaikan bahwa terdapat berbagai tugas organisasi yang harus ditangani, termasuk menindaklanjuti sejumlah perubahan perangkat daerah. Ia juga meminta agar setiap proses kegiatan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dikawal secara detail.
Dedie Rachim berharap seluruh pejabat dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas.
“Terima kasih, selamat bekerja. Yang penting tadi, pekerjaan ini, sebaik-baiknya untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, untuk para pejabat agar tidak melakukan tindakan yang dapat berujung pada persoalan di kemudian hari. Ia secara khusus menyoroti pentingnya menjaga gaya hidup agar tetap sesuai dengan kemampuan.
“Jangan ada urusan-urusan yang nanti menyulitkan masa depan, ya, tahan diri. Gaya hidup terutama ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang dengan melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Bogor | Jurnal Bogor – The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan beragam promo menarik sepanjang November 2026. Wahana rekreasi air yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR) ini menawarkan sejumlah paket hemat bagi pengunjung yang ingin menikmati liburan bersama keluarga maupun rombongan.
General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan salah satu promo unggulan yang ditawarkan adalah November Hujan Promo Ber-8. Melalui promo tersebut, pengunjung bisa mendapatkan tiket untuk delapan orang seharga Rp440.000 dari harga normal Rp680.000 untuk kunjungan Senin hingga Jumat.
Sementara untuk akhir pekan dan libur nasional, tersedia harga Rp560.000 dari harga normal Rp800.000. Promo ini dapat diperoleh melalui pembelian tiket secara online di situs resmi www.thejungleadventure.com.
“Promo ini hanya berlaku untuk pembelian tiket online melalui website resmi The Jungle,” jelas Zakky.
Selain itu, promo khusus warga Jabodetabek menggunakan KTP masih berlaku hingga 30 November 2026. Pengunjung cukup menunjukkan KTP saat melakukan pembelian langsung di loket dengan harga Rp65.000 per orang untuk Senin hingga Jumat dan Rp80.000 per orang pada Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional.
“Satu KTP dapat digunakan untuk maksimal empat orang,” tegasnya.
The Jungle juga memberikan penawaran khusus bagi pelajar dan mahasiswa. Dengan menunjukkan identitas pelajar atau mahasiswa, pengunjung bisa mendapatkan tiket seharga Rp60.000 per orang pada hari biasa dan Rp75.000 pada akhir pekan serta libur nasional. Harga tersebut sudah termasuk voucher gratis bermain selama satu jam di Athlon Bogor.
Promo lainnya adalah Jurasik (Jumat Murah dan Asyik) yang hadir setiap Jumat dengan harga tiket Rp50.000 per orang. Tersedia pula paket Jurasik online dengan dua pilihan, yakni Rp100.000 untuk tiga orang dan Rp125.000 untuk empat orang.
Bagi pengunjung yang ingin menikmati lebih banyak fasilitas, The Jungle juga menawarkan Paket Promo Terusan. Dengan harga Rp85.000 per orang pada Senin hingga Jumat dan Rp100.000 pada akhir pekan serta libur nasional, pengunjung bisa menikmati tiket masuk The Jungle, flying fox, kolam air hangat, dan SESI.
Kehadiran SESI (Sentra Edukasi Syiar Islam) turut melengkapi pengalaman wisata di The Jungle. Melalui fasilitas edukasi tersebut, pengunjung dapat mengenal sejarah dan peradaban Islam melalui berbagai media pembelajaran.
Di antaranya replika benda peninggalan Rasulullah, Gua Hira, pohon Sahabi, hingga pemutaran film tentang kisah 25 nabi dan rasul.
Beragam penawaran tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan wisata yang terjangkau sekaligus memberikan pengalaman rekreasi dan edukasi bagi masyarakat selama November 2026. Yudi
Bogor | Jurnal Bogor – Suasana pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Barat 2026 di GOR Padjajaran, Kota Bogor, semakin didukung dengan hadirnya fasilitas tambahan bagi penonton. Penambahan kipas angin berukuran besar di area tribun menjadi salah satu upaya untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman selama berlangsungnya pertandingan.
Pada Selasa (10/11/2026), keberadaan fasilitas tersebut terlihat di sejumlah area tribun GOR Padjajaran. Kipas angin berukuran besar ini diharapkan mampu membantu sirkulasi udara di dalam gedung, terutama ketika jumlah penonton meningkat dan atmosfer pertandingan semakin ramai.
Kenyamanan penonton menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ajang olahraga. Selain menghadirkan pertandingan yang kompetitif, fasilitas pendukung yang memadai juga berperan dalam memberikan pengalaman menyaksikan pertandingan yang lebih menyenangkan bagi masyarakat.
GOR Padjajaran menjadi salah satu tempat berkumpulnya para pendukung kontingen yang datang untuk memberikan semangat kepada atlet kebanggaannya. Antusiasme penonton yang memenuhi tribun turut menciptakan suasana pertandingan yang meriah dan penuh energi.
Dengan adanya fasilitas tambahan tersebut, penonton diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman, sekaligus tetap memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang berlaga.
Penambahan fasilitas ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat dalam menyaksikan PORPROV XV Jawa Barat 2026. Dukungan terhadap kenyamanan penonton diharapkan dapat memperkuat antusiasme masyarakat serta menjadikan ajang olahraga ini semakin berkesan.
Bogor | Jurnal Bogor – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengajak masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai salah satu bentuk perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya, menjaga alam dan tidak membuang sampah sembarangan merupakan kontribusi nyata yang dapat dilakukan setiap warga untuk pembangunan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Dedie seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota Bogor, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti setelah kemerdekaan berhasil direbut dan dipertahankan, tetapi berlanjut melalui berbagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dedie mengatakan, pesan Menteri Sosial Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pahlawan turut mengingatkan masyarakat bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu mungkin sudah lewat, tetapi sekarang tantangan kita adalah bagaimana mengisi pembangunan,” ujar Dedie.
Ia menjelaskan, kontribusi untuk bangsa tidak harus selalu diwujudkan melalui tindakan besar. Masyarakat dapat memulainya dari lingkungan terdekat, seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta merawat alam.
Menurut Dedie, alam telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia sehingga sudah sepatutnya masyarakat turut menjaga dan tidak merusaknya.
“Kalau tidak mampu untuk mencintai, menyayangi, ya jangan menyakiti. Alam itu kan sudah banyak memberikan kontribusi kepada kita, ini salah satu cara kita untuk mengisi pembangunan,” ungkapnya.
Ia berharap semangat Hari Pahlawan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial setiap 10 November, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, bangsa, dan negara.
Selain mengajak masyarakat berperan dalam pembangunan, Dedie juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor tetap memberikan perhatian kepada para veteran yang telah berjasa dalam perjuangan bangsa. Perhatian tersebut dilakukan melalui kegiatan berkala dengan mengundang para veteran dan memberikan penghormatan atas pengabdian mereka.
Dedie berharap nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat terus diwariskan melalui tindakan nyata masyarakat. Dengan demikian, semangat kepahlawanan tidak hanya dikenang melalui upacara, tetapi juga diwujudkan dalam kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan Kota Bogor.
Cisarua | Jurnal Bogor Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP/Yon TP) 346 Elang Jawa mulai aktif beroperasi di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Komandan Rayon Militer (Danramil) 0621-10/Cisarua-Megamendung, Mayor Arm M. Sutrisno, S.Pd., menyampaikan, Yon TP ini adalah satuan baru di lingkungan TNI Angkatan Darat yang dirancang memiliki kemampuan ganda: menjalankan tugas pertahanan wilayah sekaligus mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.
“Program Yon TP ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Selain di Megamendung juga terdapat di Rumpin, Jasinga, Ciampea. Yon TP 346 Elang Jawa di Desa Sukaresmi ini difokuskan untuk membantu pembangunan pemerintah daerah di kawasan Puncak khususnya di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan,” ungkapnya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Mayor Arm M. Sutrisno, para prajurit Kodim 0606 Kota Bogor saat ini sudah mulai menempati markas atau Marshal Area di lokasi.
“Bersama dengan Muspika Kecamatan Megamendung, kami terus berkoordinasi dan sosialisasi terutama dengan masyarakat dan petani penggarap di lokasi,” ujarnya.
Camat Megamendung, Ridwan, mendukung penuh program Yon TP ini karena dinilai dapat mengakselerasi pembangunan wilayah baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, program Yon TP ini melibatkan masyarakat dan petani sehingga dapat mempercepat pembangunan pertanian dan peternakan. Di mana di lokasi terdapat pelatihan-pelatihan pertanian, peternakan, koperasi, maupun UMKM.
“Kami berharap semua pihak bisa mendukung program nasional ini karena dilaksanakan oleh negara dan di atas tanah negara.
Terpisah, Direksi PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas, Togar, menjelaskan luas area Yon TP kurang lebih 50 hektare. “Secara legalitas tanahnya milik PTPN dan 50 hektare dimanfaatkan untuk Yon TP berdasarkan surat kerja sama dengan Pangdam III Siliwangi dan Korem 061/Suryakancana,” sebutnya.
Sekadar informasi, Yon TP memiliki sejumlah fungsi, antara lain fungsi pertahanan; menjaga kedaulatan negara, mengamankan wilayah strategis, serta siap menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter. Kedua, fungsi pembangunan dan nontempur; mendukung ketahanan pangan (pertanian, peternakan, perikanan), membuka lahan produktif, membantu pembangunan infrastruktur dasar (jalan dan fasilitas umum), serta mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Ketiga, bantuan kemanusiaan; terlibat aktif dalam penanggulangan bencana alam, evakuasi warga, hingga layanan kesehatan di wilayah terpencil.
Nanggung l Jurnal Bogor Akses jalan yang dibuka pada 2020 lalu menuju Kampung Bojong Sari RW 03 yang termasuk daerah terisolasi di Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kini berubah menjadi status jalan desa.
Jalan sepanjang hampir 1,5 kilometer di kawasan Gunung Malang itu menjadi salah satu fokus Pemerintah Desa Bantarkaret dilakukan peningkatan jalan mulai dari betonisasi hingga pengaspalan hotmix.
Jajaran Pemdes, RT RW, BPD hingga LPM turun langsung ke lokasi pengerjaan hotmix. Hal ini menandakan bahwa jalan tersebut mendapat perhatian untuk dirawat.
”Karena status jalan itu menjadi aset desa, maka kami memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan pembangunan jalan itu,” kata Sekretaris Desa Bantarkaret H Sastra kepada Jurnal Bogor, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, jalan tersebut memudahkan masyarakat di Kampung Bojong Sari yang sudah puluhan tahun terisolasi, seperti hendak ke Desa Bantarkaret jaraknya cukup jauh dan harus memutar melewati beberapa desa tetangga di Kecamatan Nanggung.
Pada tahun 2020-2022 jalan itu dibuka serta dibeton dan sekarang ini jalan itu telah di aspal hotmix melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) akselerasi pembangunan desa APBD Kabupaten Bogor.
Selain itu, dibukanya jalan itu menjadi akses utama bagi petani dengan hamparan persawahan seluas 75 hektare.
”Jalan itu bermanfaat karena selain akses menuju Bojong Sari juga merupakan akses vital bagi masyarakat petani,” pungkasnya.
Rencana pembangunan pusat layanan baru Kota Bogor, tepatnya di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, tak terwujud dalam semalam. Bergulir sejak 2020 melalui lobi hibah lahan ke pemerintah pusat, proyek ini melewati proses panjang, mulai dari pengurusan aset, penyusunan desain, hingga pencarian anggaran. Kini, setelah bertahun-tahun direncanakan, pembangunan fisik mulai terlihat melalui pengerjaan jalan akses.
Kawasan yang semula dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintah itu kini berkembang menjadi konsep pusat layanan masyarakat terpadu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan kawasan tersebut dapat mendekatkan berbagai layanan publik sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengawal rencana tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Langkah awal dilakukan dengan membentuk tim analisis sosial ekonomi untuk menyiapkan persyaratan pengajuan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari luasan tersebut, Pemkot berharap sedikitnya 6 hektar dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.
Kajian sosial ekonomi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Pemkot pun melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar permohonan tersebut dapat diproses.
“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.
Perjuangan tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor untuk sejumlah peruntukan dengan total luasan sekitar 10,2 hektar di tiga lokasi.
Rinciannya, 6 hektar di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektar di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektar di jalur Regional Ring Road (R3).
Dedie menjelaskan, pemanfaatan aset tersebut merupakan bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan. Selama ini, sejumlah kantor yang berada di lokasi berbeda membuat aktivitas pelayanan dan administrasi tersebar di beberapa titik.
“Karena ini (lahan) terpisah-pisah, kemungkinan kita akan kerja sama untuk Samsat Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie saat menjelaskan rencana pemanfaatan aset hibah pada November 2021.
Memasuki 2023, lahan Katulampa telah menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tahap berikutnya adalah menyiapkan desain bangunan dan akses menuju kawasan.
Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Pada pertengahan 2023, Pemkot mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pusat pemerintahan baru.
Hingga Februari 2024, pengajuan tersebut belum mendapat jawaban. Pemkot pun perlu mencari alternatif pembiayaan agar rencana pembangunan dapat berlanjut.
Pada 2024, perencanaan mulai diarahkan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.
Pemkot merencanakan pemindahan sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) ke kawasan Katulampa, sementara Balai Kota di Jalan Ir. H. Juanda tetap difungsikan.
OPD yang masuk dalam rencana pemindahan antara lain Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Dinkukmdagin, DP3A, DPPKB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.
Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot juga menyiapkan skema tahun jamak karena pembangunan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
Memasuki 2025, perhatian Pemkot tak hanya tertuju pada pembangunan gedung, tetapi juga aksesibilitas kawasan.
Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan akses yang menghubungkan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP). Konektivitas itu juga direncanakan mendukung akses menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, dan Tol Bogor Selatan.
“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie pada 5 Mei 2025.
Pada 2026, konsep kawasan berkembang menjadi pusat layanan masyarakat terpadu. Selain gedung perkantoran, fasilitas yang direncanakan mencakup sarana olahraga, masjid, dan akses jalan baru di kawasan Bogor Timur.
Dedie menegaskan, orientasi pembangunan bukan semata-mata memindahkan kantor pemerintahan, melainkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu kawasan.
“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.
Salah satu layanan yang diharapkan semakin mudah dijangkau adalah perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Saat ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.
Setelah melalui tahapan perencanaan selama beberapa tahun, pembangunan fisik mulai terlihat pada 2026 melalui pengerjaan jalan akses.
Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyebut progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen, atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target. Pekerjaan meliputi pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan.
Akses tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot menargetkan jalan itu mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.
Sementara itu, lahan seluas 6 hektar di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi sarana olahraga dan tempat ibadah.
Meski akses jalan mulai dikerjakan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.
Dengan demikian, pengerjaan jalan menjadi tahap fisik awal yang mengantarkan rencana pusat layanan masyarakat Kota Bogor menuju fase pembangunan berikutnya. Setelah melewati proses pengajuan hibah, penyiapan lahan, penyusunan desain, dan pencarian pembiayaan, realisasi kawasan Katulampa kini berlanjut dengan penyiapan infrastruktur dasar.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mendampingi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono membuka Kongres Nasional Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) Tahun 2026 di Novotel Bogor Golf and Convention Center, Sabtu (7/11/2026).
Dalam sambutannya, Wamenkes mengapresiasi Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang dinilai menguasai data kesehatan, khususnya terkait diabetes di Kota Bogor.
“Pidato Bapak Wali Kota Bogor sudah masuk kriteria sebagai edukator diabetes, karena menguasai data-data kesehatan di Kota Bogor. Diabetes itu kadang munculnya secara sembunyi-sembunyi. Data evaluasi survei kesehatan di Indonesia tahun 2023, angka diabetes 11,7 persen dari populasi. Artinya, satu orang dari delapan hingga sembilan orang menderita penyakit diabetes,” kata wamenkes.
Ia mengatakan, diabetes ibarat fenomena gunung es yang membutuhkan perhatian serius. Untuk itu, edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar pencegahan dan penanganan diabetes dapat dilakukan sejak dini.
Ia juga berharap Persadia semakin aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, termasuk membentuk klub-klub kesehatan. Dengan demikian, para penyandang diabetes memiliki wadah untuk saling berbagi cerita, berdiskusi, dan mendapatkan dukungan, sehingga tidak merasa menghadapi penyakitnya seorang diri.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan, bahwa kongres tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Persadia dalam mencari solusi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Kepada Wamenkes dan para peserta kongres, Dedie Rachim menyampaikan bahwa pada 2025 Kota Bogor menjadi salah satu daerah dengan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tertinggi di Jawa Barat, yakni sebesar 49 persen.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 90 persen warga diketahui memiliki kebiasaan kurang bergerak serta jarang mengonsumsi buah dan sayur.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menertibkan reklame bertiang di sejumlah kawasan strategis. Lebih dari 20 reklame bertiang di kawasan Air Mancur dan sekitarnya ditargetkan sudah tidak lagi berdiri hingga akhir 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan agar lebih tertata dan tidak dipenuhi reklame yang dinilai mengganggu estetika kota.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Air Mancur. Menurut Abdul Wahid, area tersebut tidak diperbolehkan menjadi lokasi pemasangan reklame karena di atas taman itu Pemkot Bogor berencana membangun monumen Jenderal Sudirman.
“Di atas taman tidak boleh ada reklame. Apalagi di situ nantinya akan dibangun Monumen Jenderal Sudirman oleh Pemkot Bogor,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Abdul Wahid menegaskan, kawasan tersebut harus steril dari reklame bertiang. Pengecualian hanya berlaku bagi reklame yang menempel pada bangunan atau gedung.
Bapenda, kata dia, telah melayangkan surat kepada para pemilik reklame agar membongkar sendiri konstruksi reklame yang masih berdiri di kawasan tersebut. Jika imbauan itu tidak diindahkan, pemerintah akan mengambil langkah pembongkaran.
“Kita sudah bersurat agar mereka membongkar sendiri. Kalau tidak, kami yang akan membongkar,” tegasnya.
Penertiban ini tidak hanya menyasar kawasan Air Mancur. Pemkot Bogor juga menetapkan sejumlah ruas jalan sebagai zona merah reklame bertiang. Di antaranya Jalan Pajajaran mulai Warung Jambu hingga Ekalokasari Plaza, perbatasan Ciawi, Jalan KS Tubun, Jalan Dadali, Jalan Sudirman, Sistem Satu Arah (SSA), Jalan Suryakancana, Jalan Siliwangi, Jalan Pemuda, Jalan Muslihat, hingga Jalan RE Martadinata.
Abdul Wahid menyebutkan, penataan reklame tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Indonesia Asri. Keberadaan reklame bertiang yang terlalu banyak dinilai membuat sejumlah kawasan terlihat semrawut dan kumuh.
Tak berhenti pada penertiban tahun ini, Pemkot Bogor juga menargetkan seluruh reklame bertiang di Kota Hujan bersih pada 2027.
Menurutnya, mulai Januari 2027 akan ada perubahan pembagian tugas antara Bapenda dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Jika sebelumnya seluruh urusan reklame, mulai dari administrasi perizinan hingga pembongkaran tiang, berada di bawah Bapenda, nantinya kewenangan pembongkaran dialihkan kepada Satpol PP.
Sementara itu, Bapenda akan lebih berfokus pada pengelolaan administrasi atau naskah reklame.
“Mulai 2027, pembongkaran menjadi tugas Satpol PP. Bapenda hanya mengurus naskahnya,” jelasnya.
Abdul Wahid juga memastikan reklame bertiang yang saat ini masih mengantongi izin tidak otomatis dapat terus beroperasi. Pemerintah tidak akan memperpanjang izin reklame yang berada di kawasan terlarang tersebut.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Bogor berharap wajah kota menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman, sekaligus mengurangi keberadaan konstruksi reklame yang dinilai mengganggu keindahan ruang publik.
