30.8 C
Bogor
Friday, March 13, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog

Lewat Program “Mengetuk Pintu Langit”, Kampoong Ecopreneur Tanamkan Kepedulian Alam pada Anak Yatim

0

Bogor | Jurnal Bogor – Pasca berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Yayasan Kampoong Ecopreneur Indonesia mengajak masyarakat untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga dan menyelamatkan alam. Melalui kegiatan sosial dan edukatif, yayasan tersebut menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada anak-anak yatim sekaligus memotivasi mereka untuk berani bermimpi.

Ketua Yayasan Kampoong Ecopreneur Indonesia, Sofie Beatrix, mengatakan bahwa dalam 10 hari terakhir pihaknya tidak hanya menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim, tetapi juga berupaya memberdayakan mereka.

“Di 10 hari terakhir ini kami tidak hanya menyalurkan bantuan seperti kebanyakan lembaga amal. Kami juga memberdayakan mereka dengan mengajak anak-anak yatim berani bermimpi tentang cita-citanya serta membangkitkan kepedulian terhadap alam,” ujar Sofie di Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jumat (13/3/2026).

Dalam kegiatan bertajuk “Mengetuk Pintu Langit di 10 Hari”, Kampoong Ecopreneur mengumpulkan sekitar 50 anak yatim. Pada kegiatan tersebut, anak-anak diajak menggambarkan cita-cita mereka sebagai bentuk keberanian mengekspresikan mimpi.

Menurut Sofie, banyak anak yatim yang awalnya tidak berani bercita-cita. Namun melalui kegiatan tersebut mereka mulai berani menuangkan impian mereka dalam bentuk gambar.

“Ada yang ingin menjadi dokter dengan menggambar rumah sakit, ada juga yang bercita-cita menjadi arsitek dengan menggambar rumah impiannya,” ungkapnya.

Untuk memperkuat semangat dan daya juang anak-anak, panitia juga mengajak mereka menonton film bersama. Film yang dipilih adalah film “Jumbo” yang dinilai mengandung pesan tentang semangat perjuangan dan keberanian meraih mimpi.

Selain menggambar dan menonton film, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi menanam cabai bersama serta pemberian santunan. Setiap anak menanam satu pohon cabai yang kemudian dibawa pulang.

“Ini bagian dari menanamkan kesadaran bahwa manusia harus bersahabat dengan alam,” kata Sofie.

Salah satu peserta, Fauzi (6), mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia menggambar rumah sebagai simbol cita-citanya di masa depan.

“Saya senang ikut kegiatan ini,” ujarnya singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Kampoong Ecopreneur juga menerima donasi sebanyak 1.000 Al-Qur’an dari salah satu donatur di Jakarta. Donasi senilai ratusan juta rupiah itu rencananya akan disalurkan kepada pesantren, majelis taklim, dan masjid di sekitar kawasan Kampoong Ecopreneur di Leuwisadeng.

“Semoga setiap ayat yang dibaca dari Al-Qur’an tersebut membawa keberkahan bagi yang membacanya, bagi masyarakat sekitar, serta bagi para donatur,” kata Sofie.

Ia menambahkan, saat ini masyarakat dihadapkan pada tiga krisis sekaligus, yakni krisis lingkungan, krisis kewirausahaan yang benar-benar memberdayakan masyarakat, serta krisis kesehatan mental.

“Kampoong Ecopreneur hadir untuk menjawab tiga krisis itu secara utuh, bukan sepotong-potong,” jelasnya.

Kegiatan Yayasan Kampoong Ecopreneur ini didanai dari dana umat melalui zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif. Saat ini sejumlah pengusaha juga telah menitipkan wakafnya untuk mendukung berbagai program pemberdayaan yang dijalankan yayasan tersebut. Yudi

Pemilihan LPM Kelurahan Tengah Menuai Polemik

0

Cibinong | Jurnal Bogor

Pemilihan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong diprotes sejumlah warga pendukung calon nomor urut 1, Uci Sanusi.

Pasalnya, prosedur pemilihan dituduh cacat prosedural dan tidak berjalan fair. Tuduhan itu dilayangkan salah satu pemuda pengurus Karang Taruna RW 7 Kelurahan Tengah, Ismail.

“Sebelumnya saya sudah ditetapkan sebagai pemilih mewakili pemuda di RW 7, tapi menjelang pemilihan nama saya dicoret sebagai pemilih oleh ketua RW karena dicurigai memihak salah satu calon,” kata Ismail kepada Jurnal Bogor, Kamis (12/3/2026).

Pria 33 tahun ini awalnya mengaku keberatan, tetapi karena nama daftar pemilih harus sudah diserahkan ke panitia pemilihan ketua LPM, dirinya tidak keburu melayangkan protesnya.

“Saya memang sudah keberatan dan berusaha protes ke ketua RW. Saya sudah menolak untuk diganti lalu saya samperin ke rumah ketua RW, tapi tidak ada di tempatnya,” kata pria yang akrab disapa Mail.

Akhirnya, nama Ismail sudah diganti oleh Maksum yang diduganya asal tunjuk oleh ketua RW.

Selain Ismail, ada nama lain yang dicoret sebagai pemilih di penghujung waktu pemilihan. Ada Abdul Manan dan Neneng yang diganti Ridwan dan Rismayati. Padahal nama pemilih itu sebelumnya sudah disahkan oleh para ketua RT di wilayah RW 7.

“Tapi menjelang penutupan penyerahan data pemilih, 3 nama itu diganti tanpa dasar yang jelas. Ini sudah cacat prosedur dan harus diulang proses pemilihannya,” kata Ismail.

Dalam dokumen prosedur tahapan pemilihan diungkap Ismail, penyerahan data pemilih harusnya terakhir pada 4 Maret hingga pukul 23.59 WIB.

“Tapi daftar pemilih dari RW 7 diserahkan pada tanggal 5 Maret 2026 yang sudah lewat sehari dari jadwal tahapan. Ini sudah cacat prosedur yang kedua. Makanya perlu diulang,” tegas Ismail.

Belum ada keterangan dari panitia pemilihan ketua LPM terkait munculnya desakan pemilihan ulang ketua LPM Kelurahan Tengah.

Sebelumnya, pemilihan ketua lpm kelurahan tengah digelar pada tanggal 7 maret 2026 yang diikuti oleh dua pasangan calon, yang mana jika tidak adanya kecurangan dari pihak penyelenggara paslon nomor urut 1 sanusi dipastikan memenangkan pemilihan tersebut. n Firdaus

Puskesmas Sirnagalih Lakukan Skrining Kesehatan Warga

0

Ciomas | Jurnal Bogor – Puskesmas Sirnagalih melaksanakan kegiatan skrining kesehatan berupa investigasi kontak, pemeriksaan dahak, terapi pencegahan, serta pemantauan minum obat di Aula Kantor Kecamatan Tamansari, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC), di wilayah kerja Puskesmas Sirnagalih.

Sejak pagi, masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Warga datang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus berkonsultasi langsung dengan petugas medis yang disiagakan dalam kegiatan tersebut.

Kepala Puskesmas Sirnagalih, Netty Susilawati mengatakan, kegiatan skrining ini dilakukan untuk menemukan kasus TBC secara dini, terutama pada masyarakat yang memiliki kontak erat dengan penderita.

“Melalui kegiatan ini kami melakukan pemeriksaan dahak kepada masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Selain itu, kami juga memberikan terapi pencegahan serta melakukan pemantauan minum obat bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan,” ujar Netty.

Menurutnya, deteksi dini sangat penting untuk memutus rantai penularan penyakit TBC di masyarakat. Dengan skrining yang dilakukan secara berkala, diharapkan kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat sehingga penanganannya bisa segera dilakukan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, atau sering merasa lemas.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan pemeriksaan sejak dini agar penularan penyakit dapat dicegah,” tandasnya. Yudi

Program Bankeu Sangat Dirasakan Oleh Warga Pedesaan

0

Cisarua | Jurnal Bogor – Sejak dijalankannya program Bantuan Keuangan oleh pemerintah Kabukerao dikrlujksn oleh warga, ten Bogor, kemajuan pembangunan infrastruktur di setiap desa sangat terlihat. Adkah satunya di Desa Tugu Selatan, kondisi jalan milik Desa yang tadinya jelek hingga kerap dikeluhkan oleh warga, kini sudah berubah total. Bantuan keuangan akhir tahun 2025, pihak Desa memfokuskan di betonisasi jalan Desa.

Dikatakan Kepala Desa Tugu Selatan, Eko Widyana, dengan program bankeu pembangunan akan terus mngalami kemajuan. “Sangat dirasakan sekali manfaatnya program bankeu ini.

Dan kita secara transparan kepada masyarakat terkait program tersebut. Melalui bankeu tersebut, kita bisa membeton jalan milik Desa. Dengan demikian, adanya pasilitas jalan yang bagus, dampaknya sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, ” ujar kades, Kamis (12/3/2026).

Sementara itu dikatakan salah seorang warga, adanya pasilitas jalan yang bagus berdampak terhadap kelancaran tida perekonomian ditingkat pedesaan.

“Kami berprofesi sebagai petani sangat terbantu adanya phisik jalan yang bagus. Karena dengan badan jajan yang bagus, mobilisasi untuk aktipitas pertanian menjadi lancar. Mulai dari angkut pupuk dan hasil pertanian menjadi mudah dan cepat, ” tutur Kosim.

Ia menambahkan, untuk pemerintah kabupaten Bogor, supaya tetap membangun desa desa melalui program bankeu tersebut. “Kita selaku masyarakat meminta program bankeu harus terus dilanjutkan. Sejak adanya program ini, berbagai pembangunan di setiap desa terlihat jelas mengalami kemajuan, ” pungkasnya. Dadang Supriatna.

Upaya Perpanjangan SHGB PT BSS Diprotes, Ribuan Surat Petani Penggarap Dilayangkan ke BPN

0

Cijeruk | Jurnal Bogor
Aksi gila dilakukan ribuan petani penggarap di kawasan Gunung Salak asal Kecamatan Cijeruk dan Cigombong, Kabupaten Bogor. Mereka membombardir Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor dengan melayangkan surat keberatan yang jumlahnya kurang lebih 1.000 lembar.

Surat yang dilayangkan petani/penggarap ini berisikan keberatan atas upaya perpanjangan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS) dan PT Halizano Wistara Persada (HWP). Di mana SHGB PT BSS berakhir 2017 dan SHGB PT HWP berakhir tahun 2014.

Masing-masing petani membuat surat keberatan dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas folio bergaris dibubuhi materai dan copy KTP.

“Per hari ini petani penggarap mulai mengirimkan surat keberatan perpanjangan SHGB PT BSS dan PT HWP. Rencananya surat keberatan ini dilayangkan sebanyak 1.000 dan per hari 100 surat,” ujar Ketua Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kabupaten Bogor, Yusuf Bahtiar, Rabu, 11 Maret 2026.

Yusuf menjelaskan, alasan keberatan petani akan perpanjangan SHGB kedua perusahaan tersebut karena keduanya menelantarkan lahan mereka. “Sejak kedua perusahaan tersebut memiliki SHGB tidak ada aktivitas apapun untuk mengolah lahannya. Sementara petani sejak puluhan tahun sebelum hadirnya kedua perusahaan tersebut sudah menggarap lahan di lereng Gunung Salak hingga sekarang. Bahkan di dalam area kedua SHGB perusahaan sudah terbentuk dua RT dan RW permukiman masyarakat. Sehingga petani penggarap sangat keberatan jika SHGB mereka diperpanjang,” terangnya.

Bahkan secara aturan, Yusuf menjelaskan bahwa saat ini ada peraturan terbaru pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 6 November 2025. PP ini bertujuan memaksimalkan penggunaan lahan untuk produktivitas dan pembangunan. Aturan ini memperketat sanksi bagi pemilik tanah/izin yang membiarkan lahan tidak produktif, dengan mekanisme peringatan bertahap hingga penyitaan oleh negara.

“Peraturan ini sebetulnya tamparan bagi Kementerian ATR/BPN agar menertibkan tanah-tanah telantar yang tidak berfungsi sosial. Maka kami berharap pemerintah tidak melakukan pembiaran agar tidak terjadi konflik di masyarakat,” tegasnya.

** Dadang Supriatna

Komisi 1 Sidak Eks Bangunan PT Dae Wong, Ada Aktivitas Produksi yang Belum Berizin

0

Ciawi | Jurnal Bogor
Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah pabrik baja ringan yang berlokasi di Jalan Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Rabu (11/3/2026).

Sidak tersebut dilakukan setelah DPRD menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya aktivitas produksi di lokasi eks PT Dae Woong yang diduga belum dilengkapi dengan perizinan resmi.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Yaudin Sogir, mengatakan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perizinan serta menindaklanjuti laporan warga.

“Komisi I DPRD melakukan inspeksi mendadak setelah mendapat pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya pabrik baja ringan beroperasi tanpa izin di gedung eks PT Dae Woong,” ujar Ahmad Yaudin Sogir di lokasi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, dalam sidak tersebut pihaknya tidak hanya mengecek kelengkapan administrasi perizinan, tetapi juga meninjau langsung aktivitas produksi, termasuk mesin dan bahan material yang digunakan.

Berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan, pabrik tersebut memproduksi sejumlah material konstruksi seperti spandek, hollow, hingga rangka atap baja ringan. Namun saat ini kegiatan produksi disebut masih dalam tahap uji coba.

“Dari penyampaian perwakilan pabrik, produk yang dihasilkan antara lain spandek, hollow, rangka atap, dan lainnya. Saat ini masih tahap trial dan perizinannya belum ada,” jelasnya.

Meski demikian, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor tetap mengapresiasi para investor yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Bogor karena dinilai berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Terkait pabrik baja ringan yang belum berizin, tentunya kita arahkan agar segera mengurus seluruh perizinan yang diperlukan. Komisi I DPRD siap membantu dari sisi koordinasi agar proses legalitasnya dapat diselesaikan,” katanya.

Selain itu, ia juga menekankan agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

“Kami juga mendorong agar tenaga kerja diprioritaskan dari warga lokal. Setelah Lebaran nanti kami akan kembali melakukan pengecekan terkait perkembangan proses perizinannya,” tegasnya.

Sementara itu, pengawas pabrik baja ringan, Jefri, mengakui bahwa kegiatan produksi saat ini masih berada pada tahap uji coba.

Menurutnya, perusahaan akan melanjutkan proses pengurusan perizinan setelah hasil trial produksi dinilai sesuai dengan rencana operasional perusahaan.

“Untuk saat ini masih tahap trial produksi. Jika hasilnya sesuai rencana dan sudah siap beroperasi penuh, maka kami akan langsung mengurus seluruh perizinan resmi,” ujar Jefri.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang memberikan arahan terkait proses legalitas usaha.

“Tadi kami juga sudah menyampaikan kepada Komisi I DPRD, dan kami berharap proses pengurusan izin nantinya bisa mendapatkan arahan dan pendampingan,” tambahnya.

Adapun anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang turut hadir dalam sidak tersebut antara lain Ahmad Yaudin Sogir, Heri Aristandi, Ismail, Egi Gunadi Wibhawa, serta Andi Permana.

** Dadang Supriatna

Pemdes Citeureup Minta THR ke Perusahaan jadi Sorotan

0

Citeureup | Jurnal Bogor
Pemerintah Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang meminta bantuan dengan dalih partisipasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada sejumlah perusahaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah menjadi sorotan.

Surat permohonan partisipasi tersebut diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Gugun Wiguna pada 2 Maret 2026. Beredarnya surat itu memicu persepsi negatif serta polemik di tengah masyarakat setempat.

Padahal, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bupati Rudy Susmanto sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/165-INSPEKTORAT tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Pemkab Bogor secara resmi sudah mengeluarkan surat edaran yang dikirimkan kepada SKPD, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa untuk tidak melakukan permohonan bantuan ke perusahaan selama bulan Ramadhan.

Bupati Bogor itu juga berharap seluruh jajaran pemerintah tetap menjaga integritas dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

“Kita tidak ingin niat baik tercederai oleh hal-hal yang merusak perjalanan puasa kita selama 30 hari ini,” ujar Rudy, Senin (9/3/2026).

Sementara itu, Sekretaris Camat Citeureup Heru Gunawan membenarkan adanya surat permohonan partisipasi terkait peningkatan APBDes dan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari Pemerintah Desa Citeureup.

Benar ada surat partisipasi soal APBDes atau PAD. Dalam surat itu memang tidak ada permintaan eksplisit untuk THR, hanya saja momentumnya berdekatan dengan Lebaran.

Ia menambahkan, saat ini Kepala Desa Citeureup tengah memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Bogor terkait terbitnya surat edaran tersebut.

“Sekarang sedang proses pemanggilan oleh Inspektorat, karena Bupati sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan permintaan dana di bulan Ramadhan,” imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Citeureup Gugun Wiguna belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.

** Leonita

Tanam Padi Serentak 19 Provinsi, Kementan Dorong Optimalisasi Lahan Cetak Sawah Rakyat

0

Tarakan | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan menggelar gerakan tanam padi serentak di 19 provinsi dengan total luas mencapai 10.000 hektar sebagai upaya mempercepat pemanfaatan lahan cetak sawah rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan tanam serentak dilaksanakan di dua wilayah, yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, dengan pendampingan dari Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) sebagai penanggung jawab wilayah.

Di Kota Tarakan, kegiatan tanam dilaksanakan di lokasi Brigade Pangan Juwata Inti Perkasa, Desa Juata Laut, Kecamatan Tarakan Barat, dengan luas lahan 203 hektar dan target tanam 27 hektar, dimana hingga saat ini telah terealisasi penanaman seluas 15 hektar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BBPMKP beserta jajaran, Kepala Dinas Pertanian Kota Tarakan beserta jajaran, para penyuluh pertanian, petani, serta Brigade Pangan Juwata Inti Perkasa.

Sementara itu di Kabupaten Bulungan, kegiatan tanam berlangsung di dua lokasi Brigade Pangan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, yaitu Brigade Pangan Budaya Taka dengan luas lahan 211,87 hektar dan target tanam 17 hektar, serta Brigade Pangan Bintang Jaya Bulungan dengan luas lahan 97,95 hektar dan target tanam 6 hektar. Hingga saat ini, realisasi tanam di kedua lokasi tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kegiatan di Kabupaten Bulungan turut dihadiri oleh Bupati Bulungan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara, Komandan Kodim Bulungan, Kepala BRMP Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan beserta jajaran, para penyuluh pertanian, petani, serta Brigade Pangan Budaya Taka dan Brigade Pangan Bintang Jaya Bulungan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam merupakan langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Pemanfaatan lahan cetak sawah rakyat harus terus didorong agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi padi nasional.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa gerakan tanam serentak ini merupakan bagian dari upaya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, petani, serta Brigade Pangan.

“Kegiatan tanam padi di lahan cetak sawah rakyat perlu terus didorong agar berjalan konsisten dan berkelanjutan. Peran penyuluh sangat penting dalam melakukan pendampingan kepada petani di lapangan sehingga aktivitas pertanaman tetap berjalan optimal,” ujar Santi.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara penyuluh, dinas pertanian kabupaten dan provinsi, serta tim dari Kementerian Pertanian dalam menindaklanjuti kebutuhan di lapangan, termasuk penyiapan CPCL, dukungan sarana produksi, serta pendampingan teknis bagi petani dan Brigade Pangan.

Sementara itu, Kepala BBPMKP Sukim Supandi selaku penanggung jawab Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan bahwa gerakan tanam serentak ini menjadi momentum untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan cetak sawah rakyat yang telah selesai dibangun.

“Melalui gerakan tanam serentak ini diharapkan setiap lahan yang telah siap dapat segera ditanami sehingga pemanfaatannya dapat berjalan optimal. Dengan dukungan penyuluh, Brigade Pangan, serta pemerintah daerah, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat petani dan mempercepat realisasi luas tambah tanam di Kalimantan Utara,” ujar Sukim.

Kedepan, Kementerian Pertanian juga akan terus memperkuat dukungan bagi Brigade Pangan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian seperti penggunaan drone, serta dukungan sarana dan prasarana alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lapangan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, petani, serta Brigade Pangan, program percepatan tanam di lahan cetak sawah rakyat diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Restu /BBPMKP)

PKRS RSUD R. Moh. Noh. Nur Leuwiliang Bersama PPI Kenalkan Pencegahan Campak dan Hand Hygiene

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor
RSUD R. Moh. Noh. Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor melalui Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) bersama Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) melaksanakan edukasi kesehatan mengenai Pencegahan Campak pada Orang Dewasa dan Hand Hygiene di Rawat Jalan Poliklinik Penyakit Dalam, Selasa (10/03/26).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pasien dan pengunjung mengenai pencegahan penularan penyakit serta pentingnya menjaga kebersihan tangan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan tersebut, tim PKRS dan PPI memberikan penjelasan mengenai gejala, cara penularan, serta langkah-langkah pencegahan penyakit campak pada orang dewasa.

IPCN (Infection Prefention Control Nurse) RSUD R. Moh. Noh. Nur Leuwiliang, Neng Sri Nurhasanah, S.Kep., Ners, menjelaskan bahwa penularan campak dapat terjadi melalui berbagai faktor, termasuk kontak dengan penderita serta kebiasaan hidup yang kurang sehat.

“Campak bisa menyebar lewat udara (airborne) dan kontak langsung atau tidak langsung dengan orang yang terinfeksi, misalnya saat mereka batuk, bersin, atau ngobrol. Untuk mencegahnya, kita bisa hindari kontak dengan orang sakit, isolasi keluarga yang sakit, pastikan anak-anak sudah diimunisasi campak, dan terapkan PHBS di rumah dan pastikan sirkulasi udara baik. Jangan lupa cuci tangan yang benar, ya!,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, RSUD R. Moh. Noh. Nur Leuwiliang terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan penyakit menular.

(yev/cc)

Pelayanan Warga di Kecamatan Tamansari Tetap Normal di Ramadan

0

Tamansari | Jurnal Bogor – Pemerintah Kecamatan Tamansari tetap membuka pelayanan kepada masyarakat selama bulan Ramadan 1447 Hijriah dengan penyesuaian jam operasional.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Tamansari, Dede Fauzi mengatakan, selama Ramadan pelayanan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Sementara untuk hari Jumat, pelayanan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

“Selama Ramadan pelayanan tetap berjalan seperti biasa, hanya ada penyesuaian jam pelayanan,” ujar Dede Fauzi, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam satu hari jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan berkisar antara 30 hingga 36 orang. Layanan yang paling banyak diakses warga di antaranya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembuatan akta kematian.

Selain itu, sejumlah perubahan data kependudukan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Siloka yang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi secara digital.

Untuk menunjang pelayanan, Kecamatan Tamansari juga telah menerima sebanyak 200 blanko KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor.

Tak hanya pelayanan administrasi kependudukan, saat ini di Kantor Kecamatan Tamansari juga tersedia layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui UPT Pajak Ciomas. Layanan tersebut telah berjalan hampir satu bulan guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Sementara itu, pihak kecamatan menginformasikan bahwa pelayanan di Kantor Kecamatan Tamansari akan berlangsung hingga 17 Maret 2026. Selanjutnya pelayanan akan diliburkan sementara dan kembali dibuka pada 25 Maret 2026. Yudi