Cigombong | Jurnal Bogor – Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I akhirnya melaksanakan pengukuran lahan di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jumat (24/7/2026), setelah sebelumnya sempat tertunda. Proses pengukuran berlangsung aman, tertib, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat penggarap.
Masyarakat bersama perwakilan Pemerintah Desa Pasirjaya hadir menyaksikan langsung jalannya pengukuran. Kegiatan juga mendapat pengamanan dari aparat guna memastikan seluruh rangkaian berjalan kondusif.
Salah seorang warga Kampung Palalangon, RW 03, Desa Pasirjaya, Ahim, mengaku bersyukur pengukuran akhirnya dapat terlaksana. Menurutnya, masyarakat telah lama menantikan kepastian terkait status lahan yang selama ini mereka garap.
“Alhamdulillah pengukuran hari ini berjalan lancar. Masyarakat mendukung penuh dan ikut menyaksikan prosesnya. Kami berharap hasil pengukuran ini memberikan kepastian hukum sehingga status tanah menjadi jelas,” ujar Ahim di sela kegiatan.
Sementara itu, Koordinator Subseksi (Korsub) Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Hanggas Wirapradeksa, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengukuran merupakan bagian dari tugas dan kewenangan BPN dalam proses administrasi pertanahan.
“Kami melaksanakan sesuai kewenangan. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh data sebagai dasar analisis lebih lanjut dalam proses administrasi pertanahan,” katanya.
Hanggas menambahkan, pengukuran dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan yang telah diajukan serta aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah.
“Hasil pengukuran nantinya tidak serta-merta menentukan kepemilikan suatu bidang tanah, melainkan menjadi data teknis yang akan dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ingin dipastikan adalah kejelasan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan hasil pengukuran dan data yang tersedia,” jelasnya.
Berdasarkan informasi dari lapangan, seluruh rangkaian pengukuran telah selesai dilaksanakan dalam kondisi aman, tertib, dan tanpa adanya penolakan dari masyarakat. Selanjutnya, hasil pengukuran akan diproses sesuai mekanisme administrasi pertanahan yang berlaku.
Sebelum pengukuran dimulai, situasi di lokasi sempat memanas. Diduga terdapat seorang oknum yang berupaya memprovokasi warga. Namun, aparat keamanan segera mengamankan yang bersangkutan sehingga situasi kembali kondusif dan proses pengukuran dapat dilanjutkan hingga selesai tanpa kendala. Yudi
Warga terdampak pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) Kota Bogor mengaku kecewa atas sikap DPRD Kota Bogor yang menolak menerima audiensi terkait proses pembebasan lahan.
Salah seorang pemilik lahan terdampak, Suhendi, mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi warga agar DPRD sebagai wakil rakyat dapat mendorong Pemerintah Kota Bogor menerbitkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami sangat kecewa karena DPRD tidak bersedia menerima audiensi. Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi agar ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat dalam proses pembebasan lahan ini,” ujar Suhendi, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, hingga kini besaran ganti kerugian yang ditawarkan kepada warga masih mengacu pada hasil penilaian appraisal tahun 2013. Kondisi itu dinilai tidak mencerminkan nilai tanah saat ini dan merugikan masyarakat.
“Masa kami dipaksa menerima ganti rugi berdasarkan appraisal tahun 2013. Kami juga tidak pernah diajak bermusyawarah maupun mendapatkan sosialisasi yang memadai,” katanya.
Suhendi menilai DPRD seharusnya hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan justru terkesan menutup ruang dialog.
“Ini jelas merugikan rakyat. Harusnya DPRD hadir sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan terkesan tidak mau tahu terhadap persoalan yang kami hadapi,” tegasnya.
Warga berharap DPRD Kota Bogor membuka ruang komunikasi dan memfasilitasi penyelesaian persoalan pembebasan lahan R3 secara adil, transparan, serta mengedepankan musyawarah.
Sementara itu, berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Komisi III DPRD Kota Bogor.
Tamansari | Jurnal Bogor – Pemerintah Kecamatan Tamansari melakukan penertiban bangunan liar (bangli) di kawasan Simpang Ciapus, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jumat (25/7/2026). Penertiban dilakukan sebagai upaya mendukung pelebaran jalan sekaligus memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Camat Tamansari, Yudi Hartono, mengatakan dalam kegiatan tersebut petugas membongkar enam bangunan liar berupa kios serta menertibkan empat papan reklame liar yang berdiri di sekitar Simpang Ciapus.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari penataan kawasan dan mendukung rencana pelebaran badan jalan agar arus lalu lintas di Simpang Ciapus menjadi lebih lancar,” ujar Yudi.
Penertiban melibatkan unsur Muspika Kecamatan Tamansari, UPT Kebersihan Wilayah IV Ciampea, UPT PUPR, Satpol PP Kabupaten Bogor, Pemerintah Desa Tamansari, Linmas, serta dihadiri tokoh masyarakat setempat.
Menurut Yudi, sebelum pelaksanaan penertiban, pihak kecamatan telah memberikan pemberitahuan kepada seluruh pemilik bangunan. Karena itu, sebagian besar pemilik telah mengosongkan kios dan merapikan barang dagangannya, bahkan ada yang membongkar bangunannya secara mandiri.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar. Sebelumnya kami sudah menyampaikan pemberitahuan kepada para pemilik bangunan, sehingga hari ini sebagian sudah merapikan dagangannya dan ada juga yang melakukan pembongkaran secara mandiri,” jelasnya.
Usai penertiban, kawasan tersebut akan dilanjutkan dengan pekerjaan pelebaran badan jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelancaran lalu lintas dan penataan kawasan Simpang Ciapus. Yudi
Leuwisadeng | Jurnal Bogor Ekspedisi Bogor Biru #3 yang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor di Kampung Pos RW 06, Desa Leuweung Kolot, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jumat (24/7/2026), agar masyarakat bisa merasakan manfaat dan masyarakat bisa memahami apa yang dilakukan Partai Demokrat dengan harapan untuk Pemilu 2029 mendatang, masyarakat bisa membuka mata apa yang dilakukan Partai Demokrat betul-betul dirasakan manfaatnya.
“Untuk Pemilu mendatang kami sudah ada basisnya, nanti bisa dimaksimalkan ada Korwe (Koordinator RW) dan targetnya ada penambahan kursi. Sementara ini untuk Kabupaten Bogor 6, Provinsi Jawa Barat 1 dan DPR RI 1 mudah-mudahan bisa bertambah,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita yang akrab dipanggil Kang Dechan.
Dede Chandra Sasmita
Dia menjelaskan, kegiatan sosial ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-25 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia di seluruh DPD dan DPC dengan kegiatan Langit Biru Indonesia Asri, Di Kabupaten Bogor digelar Ekspedisi Bogor Biru yang ke-3 di Jumat ke-3.
“Disini dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, fogging dan Jumat bersih bareng-bareng warga. Di daerah yang mengalami kekeringan butuh bantuan air bersih kami akan cek kebetulan sekarang ada pak Kapolsek. Kegiatan ini sudah dilakukan 3 titik dari 8 total titik. Insya Allah DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor akan melaksanakan 7 titik, kalau DPC lain 1 atau 2 titik saja,” jelasnya.
Sementara warga menyambut antusias kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, fogging dan bersih-bersih lingkungan karena dinilai telah membantu masyarakat.
“Alhamdulillah kegiatan dari Partai Demokrat membantu kami. Warga antusias menerimanya,” ujar Ketua RW 06 Desa Leuweungkolot, Heru disela-sela kegiatan.
Pemeriksaan kesehatan gratis membantu warga ketika ada gangguan kesehatan dan untuk fogging diakuinya saat ini musim kemarau keberadaan nyamuk begitu luar biasa sehingga kegiatan fogging bermanfaat buat masyarakat.
“Alhamdulillah belum ada yang kena DBD tapi pencegahan lebih utama dari pada terjadi dulu. Apalagi kemarin sempat hujan turun sebentar sehingga jentik-jentiknya banyak,” kata dia.
Kuasa hukum warga terdampak pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) Kota Bogor, Dwi Arsywendo, menilai proses pemberian ganti kerugian lahan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyimpan berbagai persoalan administrasi dan diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, warga tetap menolak pencairan ganti kerugian yang saat ini ditawarkan pemerintah.
Dwi mengatakan penolakan warga bukan karena menolak pembangunan, melainkan karena besaran ganti kerugian yang digunakan masih mengacu pada hasil penilaian (appraisal) tahun 2013. Menurutnya, pada saat itu warga tidak pernah memperoleh sosialisasi maupun mengikuti musyawarah untuk membahas kesepakatan nilai ganti kerugian.
“Warga dipaksa menerima ganti kerugian berdasarkan appraisal tahun 2013. Padahal mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai nilai ganti kerugian tersebut,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).
Ia juga menyoroti daftar nominatif penerima ganti kerugian yang dinilai tidak sesuai dengan data kepemilikan lahan. Menurutnya, terdapat sejumlah nama penerima yang tidak sama dengan pemilik lahan yang sebenarnya.
“Contohnya, seharusnya penerimanya A, tetapi yang tercantum dalam daftar nominatif justru B. Kalau administrasi dasarnya saja sudah keliru, bagaimana mungkin proses selanjutnya tetap dilanjutkan,” kata Dwi.
Ia mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap melakukan proses appraisal hingga penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) di pengadilan meski, menurutnya, masih terdapat persoalan pada data penerima.
“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pemerintah tetap melakukan konsinyasi, sementara daftar penerima ganti kerugian masih salah. Sekarang pada 2026 warga justru diminta menerima uang tersebut, padahal administrasinya belum diperbaiki,” tuturnya.
Selain itu, Dwi menilai terdapat persoalan terkait masa berlaku hasil appraisal. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang, menurutnya, mengatur adanya batas waktu penggunaan hasil penilaian.
Menurut Dwi, appraisal dilakukan pada 2013, sedangkan proses konsinyasi baru dilakukan pada 2015. Dengan rentang waktu tersebut, ia mempertanyakan apakah hasil appraisal masih dapat dijadikan dasar hukum untuk penitipan maupun pembayaran ganti kerugian.
“Kami mempertanyakan dasar hukum penggunaan appraisal tersebut karena ada jeda waktu yang cukup lama sebelum dilakukan konsinyasi. Hal ini perlu dijelaskan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Dwi meminta Pemerintah Kota Bogor meninjau kembali proses pengadaan tanah, memperbaiki data administrasi penerima ganti kerugian, serta membuka ruang musyawarah dengan warga agar penyelesaian dapat dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kota Bogor akan memiliki fasilitas pembangunan dua Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sangat serius agar dua PSEL yakni di Galuga, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor beroperasi pada awal 2028 dan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal beroperasi pada 2029.
Khusus untuk PSEL Kayumanis, Pemkot memperhatikan karena lokasinya berada di Kota Bogor, terutama dalam penyiapan lahan untuk PSEL. Berbeda dengan Galuga, yang sudah ada tumpukan sampah yang siap diolah, PSEL Kayumanis ini, Pemkot gencar menyosialisasikan kepada warga sekitar, bahwa PSEL sangat modern sehingga tidak ada polusi udara, suara dan air.
Saat ini lahan PSEL Kayumanis yang terletak di Kelurahan Kayumanis masih kosong dan sedang proses pembangunan akses jalan menuju lokasi.
Pada Selasa (21/7/2026), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama jajarannya meninjau persiapan proses pembangunan PSEL Kayumanis.
Beberapa alat berat sedang menggarap akses jalan menuju PSEL Kayumanis. Petugas pun turut membuat bronjong di sekitar aliran sungai Angke.
Dedie Rachim menerangkan pembangunan PSEL Kayumanis adalah buah dari proses yang panjang. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam mengawal proyek ini.
“Dikawal Menko Pangan, Menteri LH, Mendagri, kemudian juga PLN, ESDM, Danantara, termasuk Gubernur Jawa Barat dan kita Pemkot Bogor,” kata Dedie.
Pembangunan PSEL Kayumanis merupakan gelombang kedua setelah proyek serupa dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.
“Jadi groundbreakingnya setelah PSEL Galuga. PSEL Galuga itu rencana awal Agustus dan untuk PSEL Bogor Raya ini bulan November,” jelas Dedie.
Pemenang lelang PSEL Kayumanis pun sudah diumumkan. Saat ini Pemkot Bogor mempersiapkan akses jalan menuju lokasi PSEL.
“Akses jalannya dari mulai ujung Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), sampai kesini panjangnya 1,65 KM. Tadi kita jalan kaki, masih ada beberapa titik yang harus kita selesaikan,” ujar Dedie.
Dari sisi pola ruang dan pemanfaatan, keberadaan PSEL ini sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dituangkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang masuk ke dalam zona Wilayah Pelayanan (WP) C untuk program Waste to Energy.
Berdasarkan hasil catatannya, masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan penguatan. Dedie meminta agar akses jalannya bisa lebih mulus.
“Jangan belok-belok, kalaupun harus ada pembebasan lahan sedikit-sedikit mungkin bisa dibantu oleh Pak Sekda agar bisa segera selesai,” ucapnya.
Proses penyiapan akses jalan ini menggunakan anggaran rutin. Ke depan, akses tersebut bakal betonisasi jalan.
“Makanya kita akan adakan dua pendekatan, pertama dari anggaran rutin seperti pemadatan dan lain-lain, satu lagi kita juga akan lakukan proses untuk penunjukan langsung (PL),” kata Dedie.
Semua proses persiapan akses jalan targetnya rampung pada November 2026 mendatang. Dedie berharap warga Kota Bogor dapat mendukung proyek PSEL ini.
Banyak manfaat yang bisa dirasakan lewat PSEL. Pertama, Kota Bogor perlahan terbebas dari sampah. Dalam sehari proyek ini membutuhkan 1.000 ton sampah untuk diolah.
“Di sini 1.000 ton di Galuga 1.500 ton. Bayangkan bagaimana kemudian kita sebagai warga bisa memanfaatkan sampah yang masih punya nilai,” terang Dedie.
Dedie juga turut membuka peluang bagi wilayah lain yang ingin mendistribusikan sampahnya ke PSEL Kayumanis, seperti dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor.
“Nanti kita atur juga truknya supaya lebih bersih. Paradigma pengolahan sampahnya bukan yang lama, kita buat sekarang jadi listrik tidak ada polusi tapi malah menghasilkan barang yang bernilai ekonomi,” ujar Dedie.
Di lokasi PSEL Kayumanis ini akan turut pula dibangun IPAL skala Kota, termasuk pengolahan sampah dari sisa pembakaran insenerator.
“Kita jadikan sebagai FABA (Fly ash dan bottom ash) Plant namanya. Sisanya bisa dijadikan kanstin, paving block bisa dijadikan macam-macam produk yang bisa memiliki manfaat atau nilai ekonomi,’’ jelasnya.
Sekadar diketahui, pembangunan PSEL tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.
Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sedangkan, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 700 ribu barel per hari. Sisanya harus dipenuhi melalui impor.
Saat ini, pemerintah pusat telah menargetkan pembangunan 32 unit PSEL di berbagai daerah. Setiap fasilitas diproyeksikan mampu mengolah 1.000 hingga 1.500 ton sampah per hari dengan potensi menghasilkan listrik sekitar 34 megawatt (MW).
Teknologi PSEL yang menerapkan sistem pembakaran modern mampu menekan emisi jauh lebih rendah dibanding pembangkit berbahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi kebutuhan mutlak agar Indonesia tidak terus bergantung pada energi fosil.
Di Kota Bogor sendiri, persoalan sampah masih menjadi tantangan besar. Volume sampah harian terus meningkat. Armada pengangkut baru mampu membawa sekitar 700 hingga 800 ton sampah ke TPA setiap hari.
Sementara sekitar 300 ton sisanya berpotensi dibakar secara liar, dibuang ke sungai, atau menumpuk di lahan kosong. Karena itu sistem PSEL harus terintegrasi dengan TPS 3R dan budaya pemilahan sampah dari sumbernya. Kota Tokyo, Jepang sudah menggunakan teknologi PSEL yang memiliki 22 unit PSEL dengan keberhasilan yang didukung oleh disiplin masyarakat dalam menerapkan konsep reduce, reuse, recycle (3R).
Sampah lama yang telah menumpuk di TPA mencapai jutaan ton akan ditangani melalui teknologi pirolisis, controlled land fill, dan gasifikasi.
Sementara sampah baru yang masuk setiap hari diarahkan seluruhnya ke PSEL. Selain menghasilkan listrik, residu hasil pengolahan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku road base, paving block, batako hingga campuran semen.
Di tempat terpisah, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan memastikan pihaknya telah menyiapkan skenario untuk memenuhi kebutuhan air operasional PSEL tanpa mengganggu layanan bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, setiap satu ton sampah yang diolah membutuhkan sekitar satu meter kubik air. Dengan kapasitas PSEL 1.000 hingga 1.500 ton per hari, kebutuhan air diperkirakan mencapai 1.000 sampai 1.500 meter kubik setiap hari.
Rino mengatakan, terdapat tiga opsi yang disiapkan. Pertama, memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada dengan pengaturan kuota khusus. Kedua, menerapkan sistem sirkulasi air industri yang digunakan berulang. Ketiga, membangun intake serta instalasi pengolahan air (WTP) mandiri dari sumber sungai di sekitar lokasi proyek.
“Kami harus memastikan kebutuhan air industri ini tidak mengganggu pasokan air bersih masyarakat. Kepastian suplai sangat penting karena jika boiler berhenti, biaya pemanasan ulang sangat besar,” jelasnya.
Menurut Rino, kehadiran PSEL juga berpotensi meningkatkan pendapatan Perumda Tirta Pakuan. Saat ini pelanggan industri hanya sekitar tiga persen dari total pelanggan, tetapi memberikan kontribusi sekitar 25 persen terhadap pendapatan perusahaan.
“Tambahan pelanggan industri seperti PSEL akan memperkuat pendapatan perusahaan. Keuntungannya bisa digunakan untuk subsidi silang sehingga tarif pelanggan rumah tangga tetap terjaga,” katanya.
Cibungbulang | Jurnal Bogor Komitmen menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat terus diwujudkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor melalui Gerakan Langit Biru Indonesia Asri. Setelah sukses melaksanakan rangkaian kegiatan sebelumnya, Ekspedisi Bogor Biru #3 akan digelar di Kampung Pos RW 06, Desa Leuweung Kolot, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 24 Juli 2026.
Kegiatan ini menghadirkan dua program utama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Fogging Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan warga sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang kerap meningkat pada musim penghujan.
Ekspedisi Bogor Biru merupakan bagian dari rangkaian Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, sebuah gerakan sosial yang mengedepankan semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui aksi nyata di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita menyampaikan bahwa menjaga kesehatan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik.
“Lingkungan yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sehat. Melalui Ekspedisi Bogor Biru #3, kami ingin menghadirkan pelayanan kesehatan sekaligus mengajak masyarakat bersama-sama melakukan langkah pencegahan terhadap Demam Berdarah Dengue melalui kegiatan fogging. Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat.”
Selain layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga, kegiatan fogging akan dilaksanakan di titik-titik yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah desa dan masyarakat sebagai langkah preventif untuk menekan perkembangan nyamuk Aedes aegypti, penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD).
DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor mengajak seluruh masyarakat Kampung Pos RW 06, Desa Leuweung Kolot untuk hadir, memanfaatkan layanan kesehatan gratis, serta bersama-sama mendukung upaya pencegahan DBD demi terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
Melalui Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan kepedulian sosial dan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
Nanggung | Jurnal Bogor – Kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN Cadas Leueur, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kini dipindahkan sementara ke gedung madrasah menyusul dimulainya proses pembangunan gedung sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan berat. Langkah ini diambil setelah bangunan sekolah dibongkar untuk direhabilitasi.
Kepala SDN Cadas Leueur, Juju Juhaeriyah, mengatakan, pemindahan lokasi belajar dilakukan agar proses pendidikan tetap berjalan dengan aman dan nyaman selama pembangunan berlangsung.
“Untuk sementara kegiatan belajar mengajar kelas 3, 4, 5, dan 6 dipindahkan ke gedung madrasah yang lokasinya tidak jauh dari rumah mantan Kepala Desa Bantarkaret. Alhamdulillah sekarang anak-anak tidak lagi belajar di bawah tenda terpal,” ujar Juju kepada Jurnal Bogor, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, pemanfaatan gedung madrasah yang sudah lama tidak digunakan merupakan hasil musyawarah antara pihak sekolah dengan tokoh masyarakat setempat sebagai solusi sementara selama pembangunan berlangsung.
Menurut Juju, proses pembangunan yang didukung Pemerintah Kabupaten Bogor bersama PT Antam membuat lingkungan sekolah dipenuhi aktivitas pemugaran dan debu, sehingga penggunaan tenda terpal sebagai ruang belajar sudah tidak memungkinkan lagi.
Sementara itu, siswa kelas 1, 2, dan 3 masih melaksanakan pembelajaran di ruang kelas yang masih dapat digunakan di lingkungan SDN Cadas Leueur. Adapun dua ruang di gedung madrasah dimanfaatkan secara bergantian oleh siswa kelas 3 hingga kelas 6 dengan sistem belajar pagi dan siang.
Juju berharap setelah pembangunan selesai, pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan ruang kelas agar kebutuhan belajar para siswa dapat terpenuhi.
“Saat ini jumlah siswa mencapai 265 orang, sementara ruang belajar yang tersedia masih sangat terbatas. Kami berharap ke depan ada perluasan atau penambahan ruang kelas karena setiap tahun jumlah peserta didik terus bertambah,” pungkasnya. Arip Ekon
Cibinong | Jurnal Bogor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor secara resmi melantik dan mengukuhkan 40 Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Bogor periode 2026–2028. Pelantikan serentak tersebut berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (23/7/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi dan kaderisasi kepemudaan hingga tingkat kecamatan.
Acara pelantikan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Ketua KONI Kabupaten Bogor, Ketua KORMI Kabupaten Bogor, para mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP), serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas suksesnya pelaksanaan pelantikan serentak tersebut. Menurutnya, antusiasme para pengurus dan tamu undangan menjadi bukti semangat bersama dalam membangun organisasi kepemudaan yang semakin solid.
“Alhamdulillah, pelantikan serentak 40 DPK KNPI Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Terima kasih kepada seluruh panitia, pengurus, dan semua pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini,” ujar Wahyudi.
Dalam arahannya kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, Wahyudi menegaskan agar mereka tetap teguh menjaga marwah organisasi serta tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan.
“Walaupun harus berdarah-darah, telungkup, saya akan pasang badan menjaga martabat dan kehormatan KNPI,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPD KNPI Kabupaten Bogor akan terus menjalankan roda organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan langkah organisasi.
Wahyudi juga mengajak seluruh pengurus DPK KNPI untuk membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah kecamatan. Ia berharap para camat dapat menjadi mitra sekaligus pembina bagi kepengurusan KNPI di wilayahnya masing-masing sehingga mampu bersama-sama mendorong pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bogor.
“Setelah pelantikan, PK KNPI harus gaspol, kembangkan dan majukan pemuda di wilayah masing-masing. Bangun kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, masyarakat, dan seluruh elemen kepemudaan agar KNPI benar-benar hadir memberikan manfaat,” katanya.
Menurut Wahyudi, pelantikan serentak ini merupakan komitmen DPD KNPI Kabupaten Bogor dalam memperkuat kaderisasi dan memperluas peran pemuda sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat organisasi sekaligus melahirkan kader-kader muda yang siap mengabdi kepada masyarakat dan daerah,” pungkasnya.
Melalui kepengurusan baru di 40 kecamatan, DPD KNPI Kabupaten Bogor optimistis organisasi akan semakin aktif dalam mendorong lahirnya program-program kepemudaan yang inovatif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Bogor | Jurnal Bogor Mencari mobil baru biasanya identik dengan ribet, hitung-hitungan, dan suasana showroom yang formal. Tapi berbeda dengan yang akan dilakukan Auto2000 Yasmin. Dealer resmi Toyota di Kota Bogor ini justru mengemas penawaran mobil dalam suasana makan malam santai di tempat estetik.
Bertajuk “Delight Dinner with Auto2000 Yasmin”, acara ini akan digelar pada Jumat, 24 Juli 2026 pukul 16.00 – 20.00 WIB di Kampung Kecil Resto, Jalan Baru Bogor. Konsepnya sederhana: pelanggan datang, menikmati dinner gratis, ngobrol santai, dan pulang dengan informasi promo terbaik untuk memiliki mobil Toyota impian.
“Kami ingin mendekatkan diri dengan pelanggan dengan cara yang berbeda. Tidak kaku. Sambil menikmati suasana Kampung Kecil yang indah, kami juga ingin memberikan edukasi dan kemudahan agar masyarakat Bogor lebih mudah memiliki Toyota,” ujar Danie, Sales Supervisor sebagai perwakilan manajemen Auto2000 Yasmin.
Menariknya, sederet promo khusus hanya berlaku bagi tamu yang hadir di “Delight Dinner”. Auto2000 Yasmin yang memang sengaja menyiapkan program pembiayaan paling ringan untuk semester kedua 2026 ini.
Beberapa promo unggulan yang ditawarkan antara lain: 1. Tukar Tambah Bersubsidi Jutaan Rupiah – Bagi pelanggan yang ingin upgrade dari mobil lama ke Toyota baru. 2. Bunga 0%_ – Cicilan ringan tanpa beban bunga tambahan. 3. DP Mulai 10%_ – Uang muka sangat terjangkau untuk semua segmen. 4. Gratis Asuransi Hingga 2 Tahun_ – Memberikan rasa aman ekstra bagi pemilik baru. 5. Subsidi BBM Tipe Diesel Hingga Rp10 Juta_ – Khusus untuk model diesel seperti Fortuner 4×2 dan Innova DSL.
Selain itu, tim sales dan frontliner Auto2000 Yasmin juga akan standby untuk memberikan simulasi kredit, informasi stok, hingga jadwal test drive unit terbaru seperti Toyota Veloz, Zenix, dan Raize.
Bukan hanya soal mobil, Auto2000 Yasmin juga memanjakan tamu undangan dengan berbagai benefit. Setiap tamu akan mendapatkan free dinner dengan menu prasmanan khas Kampung Kecil Resto yang terkenal dengan suasana danau dan lampu gantungnya.
Agar semakin meriah, panitia juga menyiapkan doorprize menarik berupa merchandise eksklusif Toyota dan hadiah utama TV LED. “Ini bentuk apresiasi kami kepada pelanggan setia dan calon konsumen yang meluangkan waktu hadir,” tambah pihak Auto2000.
Acara ini ditargetkan untuk menjaring konsumen dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga muda, profesional muda, hingga pelaku UMKM di wilayah Bogor dan sekitarnya yang ingin menambah armada usaha.
Mengingat kapasitas Kampung Kecil Resto terbatas, Auto2000 Yasmin mengimbau calon pengunjung untuk melakukan reservasi terlebih dahulu melalui Frontliner Auto2000 Yasmin. Pendaftaran bisa dilakukan via WhatsApp atau datang langsung ke showroom.
“Kami batasi supaya suasana tetap nyaman dan konsultasi bisa lebih personal. Jadi jangan sampai kehabisan tempat,” pungkasnya.
Dengan konsep “belanja mobil sambil dinner”, Auto2000 Yasmin berharap dapat menciptakan pengalaman baru bagi warga Bogor dalam memiliki kendaraan. Bukan sekadar transaksi, tapi juga membangun kedekatan dan kepercayaan.
Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi “Delight Dinner”, hubungi Frontliner Auto2000 Yasmin sekarang juga!.
