Bogor | Jurnal Bogor Kabar baik buat warga Bogor! Kini tidak perlu jauh-jauh ke pusat kota untuk cari kacamata dan softlens berkualitas. Optik Avicena dengan tagline “Your Eyes Are Gold” resmi hadir di Jl. Lawanggintung, persisnya di pertigaan belokan Lawanggintung sebagai Softlens & Glasses Shop terdekat.
Mengusung konsep toko modern dengan pelayanan cepat, Optik Avicena menyasar pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga yang ingin menjaga kesehatan mata tanpa menguras kantong.
Jamin Aman, Softlens Berlisensi Dinkes RI Salah satu yang jadi pembeda Optik Avicena adalah komitmen pada keamanan. Semua softlens warna yang dijual sudah berlisensi Dinkes RI dan terdaftar di Kementerian Kesehatan.
“Kami pastikan semua produk softlens aman. Kesehatan mata pelanggan adalah prioritas utama kami. Jangan sampai pakai softlens abal-abal,” tegas Jove, Owner Optik Avicena, Sabtu (11/07/2026).
Selain softlens, tersedia juga frame kacamata model terbaru untuk semua usia dan gaya. Buat yang punya resep dokter, Optik Avicena juga melayani pembuatan lensa minus, plus, hingga silinder.
Layanan Cepat, Bisa Ditunggu Biar pelanggan nggak nunggu lama, Optik Avicena menawarkan layanan “bisa ditunggu”. Beberapa layanan unggulan di antaranya:
1. Periksa Mata Dasar Gratis: Cek kondisi kesehatan mata awal 2. Pemasangan Lensa Kacamata: Cepat dan sesuai resep dokter 3. Konsultasi Frame & Softlens: Tim siap bantu pilihkan yang paling cocok dengan wajah dan kebutuhan
“Harga kami hemat. Tujuannya supaya semua kalangan bisa punya kacamata bagus, aman, dan stylish tanpa harus mahal,” tambah Jove di tempat Usahanya , Optik Avicena sangat strategis. Cukup cari neon flag besar berbentuk kacamata di area Pertigaan Belokan Lawanggintung. Interior toko terang, rapi, dan display produknya tertata sehingga pengunjung nyaman saat memilih.
Dengan hadirnya Optik Avicena, diharapkan masyarakat Bogor semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan mata dan menggunakan alat bantu penglihatan sesuai standar.
Bogor | Jurnal Bogor Ini Zeb Cafe Tajur resmi hadir di Jl. Raya Tajur, Kota Bogor sebagai destinasi kuliner dan nongkrong baru warga Bogor Timur. Mengusung tagline “Good food, Good coffee, Good moment”, kafe ini hadir dengan konsep modern, nyaman, dan family friendly.
Dibuka setiap hari, Ini Zeb Cafe Tajur menargetkan semua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga. Dengan harga mulai Rp8.000, kafe ini ingin memastikan semua orang bisa menikmati makanan enak tanpa memberatkan budget.
Menu Andalan: Kare Oma dan Teh Special Zeb Sebagai pembeda, Ini Zeb Cafe Tajur menghadirkan menu signature Kare Oma Rp25.000. Menu ayam berkuah kare khas rumahan ini bisa dinikmati dengan nasi putih, roti canai, atau mie canai.
“Kare Oma adalah resep keluarga kami. Kami ingin pengunjung merasakan kehangatan masakan rumah di suasana kafe,” ujar Sigit, perwakilan manajemen Ini Zeb Cafe Tajur, Sabtu (11/07/2026)
Menu lain yang jadi ciri khas adalah Teh Special Zeb Rp8.000, racikan teh pilihan dengan rasa khas yang hanya ada di Ini Zeb Cafe Tajur.
Ini Zeb Cafe Tajur menyediakan lebih dari 40 varian menu mulai dari Warmindo Series, Rice Bowl, Noodle, Roti Bakar, Snack, Coffee Series, Tea, Refreshment, hingga Fresh Juice.
Untuk menunjang kenyamanan, kafe ini dilengkapi free wifi, area parkir luas, ruang karaoke, dan area yang nyaman untuk keluarga. Fasilitas ini membuat Ini Zeb Cafe Tajur cocok untuk nugas, meeting santai, gathering, hingga acara keluarga.
“Kami ingin jadi tempat di mana orang dapat 3 hal: makanan enak, kopi yang pas, dan momen berkesan bersama orang terdekat,” tutup Sigit.
Merauke | Jurnal Bogor Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya membangun kesejahteraan masyarakat Papua melalui sektor pertanian. Seiring keberhasilan program pengembangan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang telah meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, Kementan menambah alokasi anggaran untuk memperluas pembangunan pertanian di Tanah Papua sesuai aspirasi masyarakat.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian di Wanam, Merauke telah mendorong semakin banyak masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Papua mengajukan program serupa. Karena itu, pemerintah menyesuaikan anggaran agar pembangunan pertanian dapat menjangkau lebih banyak daerah dengan komoditas yang sesuai karakteristik masing-masing.
“Rakyat Papua sudah menikmati dan peningkatan kesejahteraan luar biasa. Dan rakyat masih butuh tambahan. Saya sampaikan tolong usulkan kita siapkan tahun depan (anggaran tambahan),” kata Mentan Amran saat berdialog dengan masyarakat di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dalam kunjungannya pada Minggu (5/7/2026) lalu.
Komitmen pemerintah tersebut disambut antusias masyarakat Wanam. Tokoh masyarakat, Mama Yasinta, mengatakan masyarakat telah lama menantikan hadirnya program pembangunan yang membawa harapan baru bagi kampung mereka.
“Aspirasi masyarakat yang selama ini kami tunggu dan kami rindu, sehingga lewat kuasa Tuhan kami sudah bertemu,” ujar Mama Yasinta.
Sementara itu, Kepala Kampung Wanam sekaligus pemilik hak ulayat, Arnold Awalik, menyatakan masyarakat menerima sepenuhnya program pemerintah di atas tanah ulayat mereka. Menurutnya, pembangunan sawah akan menjadi jalan bagi masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kami dari Kelompok Tani Yeloko 1 dan Yeloko 2 dari Kampung Wanam menyatakan menerima program pemerintah di atas tanah ulayat kami. Kami sudah mempunyai alat, tetapi kami belum punya lahan persawahan pribadi. Kami ingin punya lahan persawahan sendiri supaya orang Papua yang tinggal di Wanam bisa punya kesejahteraan,” kata Arnold.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mentan Amran langsung menyetujui usulan pembukaan lahan sawah sekitar 250 hektare di Wanam dan memastikan pengerjaannya dimulai tahun ini. Pemerintah juga akan menambah bantuan traktor, membangun jaringan irigasi, serta menerapkan teknologi pertanian modern agar kawasan tersebut menjadi percontohan pengembangan pertanian di Papua.
“Insyaallah selesai tahun ini. Kami yang bertanggung jawab. Nanti kami kirim traktor lagi, irigasi kami bangun, teknologi modern juga kita terapkan di Wanam sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pertanian yang lebih baik,” ujar Mentan Amran.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pertanian senilai Rp1,3 triliun untuk Papua Selatan pada tahun 2026. Bantuan tersebut berupa alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, jalan usaha tani, gudang, dryer, hingga pengembangan lahan pertanian yang seluruhnya diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Mentan Amran menjelaskan, antusiasme masyarakat Papua terhadap pembangunan sektor pertanian terus meningkat. Bahkan, sejumlah kepala daerah bersama perwakilan petani dari Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan datang langsung ke Jakarta untuk mengusulkan program serupa di daerah masing-masing.
Oleh karena itu, Kementan menyesuaikan alokasi anggaran agar selaras dengan kebutuhan masing-masing daerah. Papua Pegunungan dan Papua Tengah, misalnya, akan mendapat masing-masing 100 ribu paket peralatan pertanian untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan seperti ubi. Bantuan pengembangan kopi, kakao, sagu, hingga kedelai juga disiapkan sesuai potensi wilayah.
“Alhamdulillah kami ubah anggaran demi Papua yang kita cintai. Kami ubah anggaran, berikan peralatan untuk Papua Pegunungan 100 ribu paket, Papua Tengah 100 ribu paket, kemudian bantuan kopi ribuan hektare. Semua disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keunggulan daerahnya,” ujar Mentan Amran.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,2 triliun untuk pembangunan pertanian di Papua pada tahun 2026. Dalam dua tahun terakhir, total dukungan pemerintah untuk sektor pertanian di Papua mencapai sekitar Rp5,3 triliun.
Mentan Amran menegaskan seluruh pembangunan pertanian dilakukan menggunakan anggaran pemerintah dan hasilnya sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat. “Pemerintah yang kerjakan, anggaran dari pemerintah. Setelah jadi semua ini milik rakyat,” tegas Mentan Amran.
Melalui dukungan anggaran, pembangunan infrastruktur pertanian, serta kolaborasi bersama masyarakat adat, Kementerian Pertanian optimistis sektor pertanian akan menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat Papua sekaligus memperkuat kontribusi Tanah Papua terhadap swasembada pangan nasional.
Kasus perusakan rumah kayu milik warga di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, terus bergulir. Tim kuasa hukum korban, E Suhendar, mendesak jajaran Polsek Bogor Selatan agar segera meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan, serta menutup pintu mediasi bagi pihak terlapor.
E Suhendar menjadi korban perusakan setelah rumah kayu yang ia beli seharga Rp50 juta dari Kartika Yudha pada 1 April 2026, dibongkar paksa oleh sekelompok orang. Peristiwa itu terjadi pada 7 Juni 2026, di mana oknum berinisial DS alias Alex diduga memimpin pembongkaran pintu dan jendela rumah tersebut dengan dalih pengalihan hak atas tanah garapan.
Akibat aksi sepihak tersebut, korban mengalami kerugian materiel sebesar Rp50 juta dan telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian ini ke Polsek Bogor Selatan.
Merespons lambatnya progres perkara, tim penasihat hukum korban yang terdiri dari Rahman Joko Purnomo, SH., Muhammad Firdaus, SH., Iwan Setiawan, SH., Endin Yusuf, SH., dan Anna Zeen Messe, SH., menyatakan akan terus mengawal kasus ini.
Perwakilan tim kuasa hukum, Muhammad Firdaus, SH., mengapresiasi kinerja Unit Reskrim Polsek Bogor Selatan yang sejauh ini dinilai objektif. Namun, ia menekankan perlunya langkah hukum yang lebih konkret.
“Kami meminta Polsek Bogor Selatan konsisten bersikap profesional dan transparan. Harapan kami, perkara ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai aturan yang berlaku agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korban serupa di masa depan,” tegas Firdaus melalui keterangan tertulisnya, Minggu (12/7/2026).
Lebih lanjut, Firdaus memberikan ultimatum agar pihak kepolisian tidak membuka ruang mediasi terhadap terlapor. Menurutnya, tindakan perusakan tersebut telah memenuhi unsur pidana, sehingga proses hukum harus tetap ditegakkan tanpa kompromi.
“Tuntutan kami jelas: proses hukum harus berkeadilan. Kami minta Kapolsek dan Kanit Reskrim untuk tidak memberikan ruang mediasi dengan alasan apa pun. Jika bukti sudah cukup, maka berkas harus segera dinaikkan ke tahap penyidikan,” kata dia.
Kronologi Sengketa
Rumah kayu tersebut berdiri di lahan garapan yang sebelumnya milik sebuah perusahaan swasta (PT), yang kini statusnya telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor. Konflik mencuat ketika DS alias Alex mengeklaim tanah tersebut telah dioperalihkan kepada pihak lain, sehingga melakukan pembongkaran paksa tanpa koordinasi dengan pemilik rumah.
Hingga saat ini, pihak korban masih menanti langkah nyata dari kepolisian untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan atas kerugian yang dialaminya.
Meski Masuk Prioritas, SDN Rimba Kencana Belum Juga Dibangun
Nanggung l Jurnal Bogor Gedung sekolah SDN Rimba Kencana di Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang telah masuk program revitalisasi dan menjadi prioritas pembangunan pada sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), namun hingga kini kondisi sekolahnya masih memprihatinkan lantaran rusak berat.
Kepala Sekolah SDN Rimba Kencana Suryana Sukmayadi meminta pemerintah segera memberikan kepastian kabar pembangunan gedung SDN Rimba Kencana tersebut.
”Mesti ada kejelasan, sebab dari 9 lokal hampir seluruhnya bangunan di SDN Rimba Kencana kini sudah tak layak. Termasuk ruang kantor, perpustakaan berikut toilet sudah tak berfungsi,” kata Suryana Sukmayadi kepada Jurnal Bogor, Minggu (12/7/2026).
Menurutnya, SDN Rimba Kencana yang berada di pelosok desa dan dikelilingi hutan atau perbukitan tentu masyarakat sangat menantikan pembangunan gedung sekolah tersebut.
Meski keterbatasan biaya oprasional sekolah (BOS) pihak sekolah telah berupaya mememperbaiki gedung sekolah itu.
Informasi yang diperoleh Suryana Sukmayadi, SDN Rimba Kencana menjadi prioritas pembangunan karena pengajuannya terverifikasi dan telah masuk di sistem percepatan revitalisasi melalui Mendikdasmen.
”Masyarakat sangat menantikan, SDN Rimba Kencana bisa dibangun tahun 2026 ini,” harapnya.
Sementara, data yang dihimpun Jurnal Bogor sepanjang September hingga Desember 2025 di lingkup wilayah Kecamatan Nanggung, gedung sekolah rusak dan ambruk yakni SDN Nangela dan SDN Ciketug.
Saat ini masih banyaknya gedung SDN di Kecamatan Nanggung dengan bangunan fisik yang sangat memperhatinkan seperti SDN Cisarua 01. Dimana usia sekolah SDN Cisarua 01 sejak dibangun tahun 1982, belum pernah dibangun lagi dan hanya pernah rehab ringan saja.
SDN Cisarua 01
”Karena usia bangunan sekolah yang menahan beban berat genteng itu bisa saja seketika ambruk,” ujar Kepala Sekolah SDN Cisarua 01 Yedih.
Tak sampai disitu, termasuk gedung SDN Cadas Leueur di Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung terlihat bangunan fisik sekolah nyaris roboh ditambah material seperti genteng dan plafon seringkali berjatuhan dan menimpa tenaga pengajar dan murid di SDN Cadas Leueur.
SDN Cadas Leueur
Kepala SDN Cadas Leueur Juhaeriyah menjelaskan, hampir seluruh bangunan sekolah lapuk dan sangat membahayakan. Bahkan sejumlah guru dan murid seringkali tertimpa material genteng serta plafon saat kegiatan belajar dan mengajar sedang berlangsung.
Juhaeriyah berharap agar Bupati Bogor Rudy Susmanto segera turun tangan sebelum bangunan sekolah itu terjadi ambruk dan memakan korban jiwa.
Pihak SDN Cadas Leueur telah berupaya mengajukan pembangunan, baik ke Disdik maupun ke Bapedda Litbang. Kaur Kesra Desa Bantarkaret Makmur telah menayangkan videe sekolah rusak sewaktu berlangsungnya Musrenbang yang dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bogor di Kecamatan Nanggung pada 13 Februari 2025 lalu.
”Ini berkaitan investasi pendidikan, sejatinya pendidikan investasi peradaban. Kami meminta bantuan terutama kepada bapak Dewan dari seluruh yang diajukan pihak Pemerintah Desa dan menjadi skala prioritas,” kata Makmur.
”Kami atas nama Pemerintah Desa Bantarkaret minta bantuan untuk SDN Cadas Leueur untuk pembangunan dan penambahan ruang kelas. Melihat kondisi sekolah yang kemungkinan terbesar gedung SDN Cadas Leueur itu bisa ambruk maka untuk SDN Cadas Leueur kami minta menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya.
Parung | Jurnal Bogor Di tengah gempuran kuliner modern, jajanan tradisional khas Bandung ternyata masih memiliki tempat di hati masyarakat. Salah satunya adalah Mie Kocok Bandung, kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1958 dan kini masih ramai diminati.
Berlokasi di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, kios sederhana dengan tulisan “Mie Kocok Bandung” ini menjadi salah satu destinasi kuliner jalanan yang bertahan turun-temurun. Meskipun jauh dari kota asalnya, cita rasa autentik khas Bandung tetap dipertahankan hingga sekarang.
Kuah kaldu sapi jadi kunci kelezatan dan menjadi ciri khas utama Mie Kocok Bandung ada pada kuah gurih dari kaldu sapi asli. Kuah tersebut disajikan bersama mie kuning kenyal, kikil sapi empuk, bakso sapi, tauge segar, irisan daun bawang, taburan bawang goreng, dan perasan jeruk nipis. Perpaduan ini menghasilkan rasa gurih, segar, dan “nampol” di lidah.
“Resepnya sudah kami jaga dari dulu. Kuahnya harus dari kaldu sapi asli biar rasanya tetap otentik. Itu yang bikin pelanggan selalu balik lagi,” ujar Widi Zatmiko, pengelola Mie Kocok Bandung di Parung.
Menurut Widi, proses pembuatan kuah membutuhkan waktu cukup lama agar sari kaldu benar-benar keluar. Karena itu, rasa yang disajikan selalu konsisten setiap hari.
Nah, Mie Kocok Bandung ini harganya bersahabat dan buka setiap hari dari pagi hingga malam. Mie Kocok Bandung menjadi pilihan warga Parung dan sekitarnya untuk sarapan, makan siang, hingga nongkrong malam bersama keluarga dan teman.
Suasana sederhana di pinggir Jalan Raya Parung justru menjadi daya tarik tersendiri. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk bernostalgia dengan rasa kuliner Bandung tempo dulu.
“Kami sengaja pertahankan konsep gerobak dan tempat duduk lesehan. Biar terasa seperti makan di Bandung langsung,” kata Widi, Jumat (10/07/2026)
Dia berharap kuliner tradisional tetap lestari di era serba cepat seperti sekarang. Menuruntnya, kuliner tradisional seperti Mie Kocok Bandung tidak akan punah. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari pelestarian warisan rasa yang sudah ada sejak puluhan tahun.
“Sekali coba, pasti ketagihan. Kami ingin Mie Kocok Bandung tetap jadi kebanggaan dan pilihan kuliner warga, terutama di Parung ini,” tambahnya.
Dengan resep turun-temurun dan pelayanan ramah, tidak heran jika kios ini kerap dipadati pembeli, terutama saat akhir pekan. Bagi yang penasaran, Mie Kocok Bandung di Jalan Raya Parung siap memanjakan lidah Anda dengan kelezatan yang sudah teruji sejak 1958.
Gerakan Langit Biru DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor
Cibinong | Jurnal Bogor Camat Cibinong Acep Sajidin merespons positif kegiatan Partai Demokrat dengan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Kelurahan Ciriung RW 02, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dinilai bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
“Terimakasih Partai Demokrat, kegiatannya bermanfaat bagi masyarakat. Ini bisa bersinergi dengan masyarakat dan ini ada manfaatnya, bersih-bersih lingkungan, mengecat mushala dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekarang ini gotong royong sudah menurun di masyarakat sehingga dengan ini gotong royong bisa meningkat lagi,” ungkapnya.
Kader dan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor melalukan pengecatan mushala
Seperti diketahui, Gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang digelar Partai Demokrat serentak dilakukan di seluruh DPC kota/kabupaten yang ada di Indonesia pada Jumat (10/7/2026). Tak terkecuali di Kabupaten Bogor.
Dalam gerakan ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, menggelar berbagai kegiatan, seperti pengecetan Mushala At Taubah, pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga, dan gotong royong bersih-bersih lingkungan.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, menyampaikan bahwa ‘Gerakan Langit Biru Indonesia Asri’ ini merupakan program yang digagas DPP, sekaligus rangkaian hari ulang tahun partai berlambang bintang mercy ini yang ke-25.
“Gerakan ini digelar selama 8 minggu, mulai 10 Juli hingga 28 Agustus 2026,” kata Dede Chandra.
Gerakan ini juga, kata Dede Chandra, selain di Cibinong, juga akan digelar di 7 kecamatan dari 6 daerah pemilihan atau dapil. Pria yang akrab disapa Decan ini juga menyampaikan bahwa ‘Gerakan Langit Biru Indonesia Asri’ ini merupakan kegiatan yang diadakan sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat melalui aksi sosial, pelayanan kesehatan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Gerakan ini, lanjut Decan, merupakan implementasi nyata semangat Partai Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui aksi-aksi sosial yang memberikan manfaat langsung.
Warga berdatangan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor
“Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat budaya gotong royong,” ujar Decan.
Sebab, untuk menjaga lingkungan ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur.
Untuk itu, dalam gerakan ini Partai Demokrat mengandeng unsur pemerintahan, seperti kecamatan, RT dan RW, pemuda hingga masyarakat sekitar.
“Kita tidak bisa gotong royong satu pihak saja, harus semua pihak, unsur pemerintah, RT dan RW, serta Laskar Biru yang dibentuk oleh Partai Demokrat,” imbuh Dede Chandra Sasmita.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menggelar layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi para awak media yang bertugas di Kota Bogor. Kegiatan tersebut berlangsung dalam agenda Jumat Sehat di Markas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Jumat (10/7/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan insan pers yang memiliki mobilitas dan ritme kerja tinggi.
Menurutnya, kondisi kesehatan wartawan perlu mendapat perhatian agar tetap prima dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.
“Ritme kerja teman-teman wartawan luar biasa, jadi harus dipastikan semuanya dalam kondisi sehat. Kami fasilitasi cek kesehatan gratis hari ini, dan insyaallah ke depannya akan kami adakan rutin setiap enam bulan sekali,” ujar Erna.
Selain memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, Dinkes Kota Bogor juga menyerahkan bantuan tabung oksigen untuk ambulans gratis milik PWI Kota Bogor.
Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun bersama Dinas Kesehatan. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan wartawan sangat penting mengingat tingginya aktivitas peliputan setiap hari.
“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Kadinkes dan jajaran. Kolaborasi ini sangat berharga bagi kami. Selain pemeriksaan kesehatan bagi rekan-rekan wartawan, bantuan tabung oksigen untuk ambulans PWI yang diberikan hari ini sangat berarti untuk memperkuat layanan sosial kami bagi warga Kota Bogor,” kata Herman.
Ia berharap sinergi antara organisasi pers dan Dinas Kesehatan dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh wartawan, tetapi juga masyarakat melalui layanan ambulans gratis yang dikelola PWI Kota Bogor.
Dalam kesempatan itu, Erna juga memaparkan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Bogor. Ia menyebut capaian program tersebut saat ini menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat.
Pada tahun 2025, program CKG berhasil menjangkau hampir 530 ribu penduduk atau sekitar 49 persen dari total target, melampaui target awal sebesar 36 persen.
Sementara pada tahun 2026, Pemerintah Kota Bogor menargetkan cakupan pemeriksaan kesehatan mencapai 46 persen. Hingga awal Juli 2026, realisasinya telah mencapai 39 persen.
“Untuk tahun 2026, target kita 46 persen dan posisi capaian saat ini sudah di angka 39 persen. Kami terus gencarkan ini ke seluruh lapisan masyarakat, komunitas, hingga instansi,” jelasnya.
Berdasarkan hasil skrining kesehatan tersebut, penyakit tidak menular yang paling banyak ditemukan di Kota Bogor adalah hipertensi, diabetes melitus, dan obesitas.
Erna mengungkapkan sekitar 90 persen penyebab penyakit tersebut dipicu oleh gaya hidup yang kurang sehat, seperti minim aktivitas fisik, rendahnya konsumsi buah dan sayur, serta kebiasaan merokok.
Di sisi lain, Dinkes Kota Bogor juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak cuaca panas ekstrem dan meningkatnya debu akibat aktivitas proyek pembangunan yang berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dehidrasi hingga heat stroke.
Ia mengimbau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengonsumsi minimal delapan gelas air putih setiap hari serta menggunakan masker ketika mengalami batuk atau flu agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain.
Sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan, Dinkes Kota Bogor juga terus mengoptimalkan operasional Puskesmas 24 Jam yang kini telah tersedia di enam lokasi, yakni Puskesmas Bogor Tengah, Bogor Timur, Tanah Sareal, Pasir Mulya, Cipaku, serta satu puskesmas lainnya yang masih dalam tahap persiapan.
“Layanan 24 jam ini bertujuan mengurangi kasus false emergency di rumah sakit dan mendekatkan akses layanan. Jika warga punya masalah kesehatan di luar jam operasional, silakan ke Puskesmas 24 jam terdekat. Ada dokter jaga yang memeriksa awal, sehingga warga tidak perlu khawatir tertolak di rumah sakit atau menanggung biaya mandiri akibat false emergency,” pungkas Erna.
Leuwiliang l Jurnal Bogor SMA Negeri 1 Leuwiliang alias Smanell patut bangga salah satu siswinya, Kharisa Aini Husna dari kelas XII.5 diterima masuk di 4 perguruan tinggi negeri (PTN) favorit yakni Universitas Indonesia (UI), IPB University, Universitas Pajajaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
“Masya Allah, Kharisa masuk 4 PTN top,” kata Kepala Sekolah SMAN 1 Leuwiliang H. Taopik, S.Pd., M.Pd.I di akun Tiktoknya, Taopik ipebe, Kamis (9/7/2026).
Tahun ini kata dia seolah mengulang kejutan seperti tahun lalu dimana Zaskia Zahra berhasil lolos Beasiswa Garuda dan diterima di University of Toronto, Kanada untuk jurusan Electrical Engineering. Namun untuk Kharisa memiliki cerita berbeda. Dia sempat tidak lolos untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) hingga akhirnya diterima di Seleksi Mandiri.
”Awalnya tuh saya ketolak SNBP sama SNBT lalu orang tua nyuruh untuk mengambil kesempatan di jalur mandiri Kharisa daftar di lima universitas yang di Jawa Barat cuman memang top PTN semua sih UPI, UNJ, Unpad, UI sama IPB. Lalu alhamdulillahnya keterima di 4 universitas salah satunya UI jurusan terapi okupasi lalu Unpad jurusan Agroteknopreneur, UPI dan IPB, UNJ yang ketolak yang awal daftar,” kata Kharisa.
Dia mengaku akan memilih UI dengan pertimbangan jurusan yang dipilihnya lebih prospek untuk bisa cepat kerja. “Insya Allah Kharisa ngambil UI karena prospek kerjanya itu lumayan karena terapi okupasi di Indonesia itu cuman dua Poltekkes Surakarta sama di UI jadi Kharisa insya Allah ngambil UI,” tuturnya.
H. Taopik, S.Pd., M.Pd.I berharap keberhasilan Kharisa mudah-mudahan bisa jadi penyemangat buat adik-adik kelasnya. “Gagal di SNBP dan SNBT jangan menyerah lanjutkan, sebab masuk perguruan tinggi itu bukan hanya satu cara atau satu jalur saja, bukan hanya SNBP saja ada SNBT, ada jalur mandiri jadi jangan kecil hati. Ini contoh buat kita semua,” tandasnya.
Bandung | Jurnal Bogor – Dewan Pengurus Wilayah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPW BMPS) Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap terkait penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027. Organisasi tersebut menilai terdapat sejumlah kebijakan dan pelaksanaan SPMB di Jawa Barat yang perlu dievaluasi agar selaras dengan regulasi pemerintah pusat.
Ketua DPW BMPS Provinsi Jawa Barat, Dr. H.R. Agus Sriyanta, M.Pd., mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Namun, menurutnya, perlu ada keseimbangan antara perluasan akses dengan pemerataan mutu pendidikan.
“DPW BMPS Jawa Barat sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, pelaksanaannya juga harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk pemerataan mutu pendidikan,” ujar Agus dalam pernyataan resminya, Kamis (9/7/2026).
Menurut BMPS, pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 di sejumlah daerah di Jawa Barat, berdasarkan laporan pengurus DPD BMPS kabupaten dan kota, dinilai belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB dan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan.
BMPS juga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan jumlah peserta didik hingga 46 siswa per rombongan belajar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, organisasi tersebut mempertanyakan kebijakan pembentukan program Sekolah Maung yang dinilai berpotensi bertentangan dengan semangat pemerataan mutu pendidikan.
Dalam pernyataan sikapnya, BMPS menilai pemerintah daerah perlu lebih melibatkan sekolah swasta dalam memenuhi kebutuhan akses pendidikan. Menurut organisasi tersebut, masih terdapat sekitar 150 ribu bangku kosong di sekolah swasta setiap tahun yang dinilai dapat dimanfaatkan sebelum membangun Unit Sekolah Baru (USB).
BMPS juga mengusulkan moratorium pembangunan USB, baik negeri maupun swasta, hingga dilakukan pemetaan kebutuhan sekolah berdasarkan kondisi wilayah.
Selain itu, BMPS menilai skema pembiayaan yang ditawarkan pemerintah, yakni Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta dan SPP Rp100 ribu per bulan, belum mencukupi untuk mendukung operasional sekolah apabila seluruh biaya pendidikan digratiskan.
Mengacu pada hasil audiensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, BMPS menyebut bantuan pemerintah yang belum mencukupi seharusnya tidak membatasi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan, selama tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pernyataannya, BMPS juga menegaskan bahwa sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam penyediaan lapangan kerja bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta mendukung ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Atas dasar itu, DPW BMPS Jawa Barat meminta pemerintah daerah agar kebijakan pendidikan tetap mengacu pada regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai regulator utama. BMPS juga mendorong evaluasi terhadap pembangunan USB dan berharap pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas sekolah swasta yang masih tersedia. Yudi
