28.7 C
Bogor
Tuesday, March 10, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog

Jalan Perempatan Cipadung Tamansari Rusak Parah, Pengendara Diminta Waspada

0

Tamansari | Jurnal Bogor – Jalan di perempatan Cipadung, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan tersebut diduga akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Pantauan di lokasi, terlihat lubang cukup besar di bagian tengah jalan yang tergenang air. Kondisi ini membuat para pengendara harus ekstra berhati-hati saat melintas agar tidak terjadi kecelakaan.

Salah seorang pengendara sepeda motor, Rahman, mengatakan kerusakan jalan tersebut sebenarnya sudah terjadi sekitar dua bulan terakhir. Namun, kondisi jalan kini semakin memburuk karena sering diguyur hujan.

“Aspal jalannya terkikis oleh air hujan yang terus turun, sehingga kerusakannya semakin parah. Sampai sekarang juga belum ada perbaikan dari pihak terkait,” ujar Rahman, Selasa (10/3/2026).

Ia berharap pemerintah atau instansi terkait segera melakukan perbaikan agar kondisi jalan kembali layak dilalui dan tidak membahayakan pengguna jalan.

Para pengendara yang melintas pun diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat malam hari atau ketika jalan tergenang air, karena lubang di jalan tidak terlihat dengan jelas. Yudi

Kepala UPT Tata Bangunan Guntur Jarang Ngantor

0

Cibinong | Jurnal Bogor

Kantor Unit Pelaksana Teknis Tata Bangunan dan Permukiman Wilayah 1 diterpa isu perpecahan internal. Itu diduga disebabkan kepala UPT jarang masuk kantor.

“Tulis aja pak, memang jarang ngantor,” kata Pengawas Tata Bangunan Wilayah Citeureup, George Dion saat ditemui Jurnal Bogor, Selasa (10/3/2026).

Menurut George, sebelumnya kepala UPT Guntur lebih banyak aktif sebagai Kasubag Rumah Tangga di Sekretariat Daerah.

“Udah lama nggak ngantor, dia lebih sering ngantor di setda,” ujar George.

George mengaku tak tahu saat diinfokan bahwa Kepala UPT Guntur sudah tak lagi rangkap jabatan sebagai Kasubag Rumga dan kini telah definitif bertugas sebagai Kepala UPT Tata Bangunan Wilayah 1 Cibinong. “Nggak tau saya kalau soal itu. Setahu saya dia jarang ke kantor dan lebih banyak di setda,” tandas George Dion.n Firdaus

Jasa Penukaran Uang Receh dan Baru Menjamur di Sepanjang Jalan di Cibinong

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Pemandangan deretan penyedia jasa penukaran uang pecahan kecil kini mulai menghiasi berbagai sudut jalan di kawasan flyover Cibinong, Jalan Raya Bogor–Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Fenomena tahunan ini menandai semakin dekatnya perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, di mana kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai baru untuk tradisi salam tempel atau pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) meningkat tajam.

Di kawasan flyover Cibinong, Jalan Raya Bogor–Jakarta, Cibinong, Kabupaten Bogor, belasan penyedia jasa penukaran uang tampak berjejer di sepanjang trotoar dekat arus kendaraan. Setidaknya terpantau ada sekitar 11 lapak yang beroperasi di lokasi tersebut.

Para penyedia jasa menawarkan berbagai pecahan uang baru kepada pengguna jalan yang melintas, mulai dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, hingga Rp20.000.

Kondisi serupa juga terlihat di beberapa titik lain di wilayah Cibinong. Para penyedia jasa memanfaatkan lokasi strategis seperti kawasan sekitar Situ Cibinong serta area flyover untuk menjajakan uang pecahan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Meningkatnya permintaan uang pecahan menjelang Lebaran membuat bisnis musiman ini kembali marak setiap tahunnya.

Penulis : Leonita

Sepanjang Jalan Ciampea–Tenjolaya Rusak Parah, Belum Tersentuh Perbaikan Pemda.

0

Ciampea | Jurnal Bogor
Ruas Jalan Abdul Fatah di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, mengalami kerusakan parah dan hingga kini belum mendapat perbaikan dari pemerintah daerah.

Jalan yang menjadi penghubung antara Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Tenjolaya itu kondisinya berlubang hampir di sepanjang ruas. Kerusakan bahkan semakin parah saat musim hujan, ketika genangan air membuat jalan terlihat seperti dasar sungai.

Sejauh ini, penanganan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor dinilai belum maksimal. Melalui UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IV Ciampea, dinas tersebut hanya memasang plang peringatan bertuliskan “Hati-Hati Kurangi Kecepatan Jalan Rusak” di beberapa titik yang kondisinya paling parah.

Warga sekitar mengaku geram karena kerusakan jalan sudah berlangsung lama dan hanya ditambal sementara, namun kembali rusak setiap tahun.

“Jalan rusak dibiarkan. Kantor kecamatan bisa dibagusin, tapi jalan rusak terus. Saya harap cepat diperbaiki,” ujar seorang warga, (Er), Senin (9/3/2026).

Kekecewaan warga juga dipicu oleh pembangunan ulang Kantor Kecamatan Ciampea yang baru selesai pada akhir 2025.

Menurut warga, perbaikan infrastruktur jalan seharusnya menjadi prioritas karena digunakan masyarakat setiap hari.

Selain rusak, kondisi jalan juga dinilai berbahaya pada malam hari. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) membuat pengendara, terutama pengendara sepeda motor, kesulitan menghindari lubang di jalan.

Sebelumnya, betonisasi memang pernah dilakukan pada sebagian ruas menuju arah Desa Cinangka beberapa tahun lalu. Namun hingga kini, perbaikan belum menyentuh bagian jalan yang setiap tahun mengalami kerusakan parah.

“Di atas arah Desa Cinangka sebagian sudah dibeton beberapa tahun lalu.

Tapi sekarang belum ada lagi. Kalau malam ngeri, lampunya kurang. Sudah rusak, jalannya juga gelap,” ungkap warga.

Penulis: Leonita

Wujudkan Reformasi Birokrasi, UPT Pelatihan Teken Komitmen Zona Integritas

0

Ciawi | Jurnal Bogor
Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi menandatangani komitmen bersama dalam rangka pencanangan Zona Integritas dan penguatan keterbukaan informasi publik, Senin (9/3/2026), di BBPMKP Ciawi, Bogor.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPMKP.

Melalui pencanangan Zona Integritas dan penandatanganan komitmen tersebut, seluruh jajaran BBPMKP menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pegawai juga berkomitmen untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bekerja secara jujur dan bertanggung jawab.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat ikut mengawasi serta berpartisipasi dalam pembangunan pertanian melalui penyediaan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses,” ujar Amran.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban lembaga pemerintah, tetapi juga bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BBPMKP selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bersama seluruh aparatur juga menegaskan komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui penyediaan layanan informasi yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, mengatakan penandatanganan komitmen ini merupakan langkah penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas sekaligus memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Komitmen ini menjadi pengingat bagi seluruh pegawai untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di saat yang sama, keterbukaan informasi publik juga harus terus kita dorong sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sukim.

Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas semakin kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BBPMKP, sehingga mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Restu/BBPMKP)

Ribuan Pengelola Dapur MBG Ikuti Bimtek Higiene Sanitasi di Tangerang

0

Tangerang | Jurnal Bogor
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada 7–8 Maret 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) yaitu KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember, dengan jumlah peserta mencapai 500 orang setiap harinya.

Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), antara lain Kepala SPPG, Mitra/Yayasan pengelola, Pengawas Gizi, Asisten Lapangan (Aslap), serta Juru Masak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dari implementasi Program MBG.

Kegiatan dibuka secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pelaksanaan bimbingan teknis ini sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan.

Sony Sonjaya juga menyampaikan bahwa Program MBG saat ini telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, yang ditunjukkan dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia, sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.

Di Tangerang kegiatan berlangsung di Grand Serpong Hotel, Sabtu-Minggu (7-8/3/2026) yang diikuti seribuan peserta dari perwakilan SPPG, relawan, mintra/yayasan yang terlibat aktif dalam penyaluran program MBG untuk melakukan sertifikasi SPPG.

Sony Sonjaya juga mengatakan setelah beberapa waktu tidak melaksanakan kegiatan, hari ini pihaknya memulai kembali pelatihan penjamah makanan dan percepatan SLHS.

“Pelatihan penjamah makanan ini, salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan dengan SLHS ini kegiatan Program Makan Bergizi gratis (MGB) atau produksi-produksi makan bergizi dilaksanakan pada satu tempat yang memang sarana-prasarananya itu sudah terjamin kebersihannya, kesehatannya. Makanya disebut laik higiene sanitasi kesehatan,” paparnya, Sabtu (7/3/2026).

Disampaikannya, poin tersebut sangat penting, karena itu pihaknya mengarahkan kepada seluruh KSPPG untuk mengingatkan mitra-mitranya dari sejak dinyatakan operasional sampai 30 hari harus segera mendaftar untuk proses SLHS.

“Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG,” tegasnya.

Menurutnya, sampai tadi malam sudah ada 25.061 SPPG yang sudah kami lakukan pemeriksaan atau inspeksi-inspeksi ke lapangan oleh jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan.

“Langsung disana diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Baru kemudian langsung diberi SP, surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua, dan ada juga yang langsung dihentikan,” katanya.

“Contoh pada waktu saya langsung datang ke satu tempat di satu Provinsi, melihat sarana prasarana ini benar-benar memang tidak layak dan langsung saat itu juga dihentikan, karena memang saranannya betul-betul tidak layak. Kita cek itu dari mulai sirkulasi udara, suhu ruangan seperti apa pada saat produksi, termasuk ipalnya.Ipal, ada yang ipal hanya berupa septic tank,” sambung Sony.

“Disamping itu, acara ini juga untuk meningkatkan persentase TPP yang memenuhi persyarakatan administratif dan teknis SLHS. Kami juga memfasilitasi pemenuhan syarat mandiri inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80 persen. Serta, mempercepat penertiban SLHS melalui pendampingan pendaftaran di sistem OSS,” ungkapnya.

Sony juga menekankan Bimtek SLHS fokus pada penerapan prinsip higiene sanitasi pangan siap saji. “Yang meliputi 6 prinsip Higiene Sanitasi Makanan, Higiene Perorangan, Sanitasi Tempat dan Bangunan, Sanitasi Peralatan, dan Standar Baku Mutu,” ujarnya.

“Dengan demikian program MBG ini dapat dilakukan dengan peningkatan mutu atau kualitas sehingga akan menjadi MBG yang berdampak positif bagi generasi kita,” tegasnya.

Untuk itu, Sony mengimbau kepada KSPPG untuk memiliki 3 media sosial ini wajib dimiliki, fungsi dari media sosial itu sebagai sarana komunikasi antara KSPPG dengan masyarakat.

“Jadi SPPG wajib menginformasikan hari ini menunya apa, kandungan, gizinya termasuk harganya berapa. Misalkan hari ini nasi, kemudian ayam teriyaki, lalu steam wortel dan buncis, buahnya pisang, nah Itu harus ada harganya,” beber Sony.

Ia pun meminta, silakan masyarakat memonitor bagaimana dilapangan, sesuaikan dengan harga yang memang betul-betul real dan fakta. “Misalkan pisang, pisang itu berapa? Misalkan Rp1.500 satu biji pisang ya, satu putih,” lanjut Sony.

Jika dilapangan menemukan yang tidak sesuai, katanya, langsung protes ke media sosial yang dimiliki SPPG tersebut. Atau bisa juga menghubungi hotline di 127 atau ada juga nomer WhattApp dan telepon.

Pada kesempatan pembukaan di KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.

Menurutnya, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG. Ia juga menekankan bahwa melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG.

“Selain itu, percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi,” tandasnya.

** Wawan Hermawanto

Desa Kopo Masih Dikotori Sampah

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Wilayah Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang merupakan desa paling luas wilayahnya masih kesulitan menangani sampahnya. Di wilayah ini masih masih banyak warga yang membuang sampahnya ke kali.

Bahkan hasil penelusuran, di sebuah kampung yang berbatasan dengan Cijulang, Desa Sukakarya terdapat pembuangan sampahnya yang kondisinya cukup memprihatinkan.

Selain menimbulkan bau busuk, tempat pembuangan sampah itu tepat di bibir sungai Cisarua. Hal ini menyebabkan gunungan sampah itu sering tumpah ke badan sungai yang akhirnya terbawa hanyut ke hilir.

“Jika sampahnya terlalu banyak dan menggunung tinggi biasanya suka tumpah ke sungai. Lokasi tersebut kini menjadi tempat pembuangan sampah dari beberapa kampung, ” ujar Adi, seorang pemulung, Senin (9/3/2026).

Adanya hal tersebut, salah seorang warga yang merasa tidak nyaman dengan kondisi itu mengunggah video ke media sosial terkait kotornya wilayah itu.

“Penangan sampah di Desa Kopo harus benar-benar ditangani secara serius. Karena penanganan selama ini belum maksimal. Terbukti, di lokasi dekat jembatan sungai Cisarua kini menjadi tempat pembuangan sampah, ” tutur Karim.

Sementara itu dikatakan warga lainnya, Dodi, wilayah Desa Kopo terlalu luas. Pemerintahan desa harus bekerja lebih keras untuk melakukan penangan sampahnya.

“Kita perhatikan, angkutan DLH hanya mengambil sampah yang sudah disiapkan di tepi jalan utama saja. Sementara sampah yang jauh dari jalan utama tidak tertangani, akhirnya ditempat penampungan sampah itu kondisi sampahnya semakin bertambah. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah lebih serius oleh pemerintah desa untuk menangani sampah di sini, ” pungkasnya.

** Dadang Supriatna

Persiapan Penanganan Sampah Menjelang Hari Raya Idulfitri

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Menjelang Hari Raya Idulfitri, petugas kebersihan melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi meningkatnya volume sampah.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, para pekerja kebersihan akan libur pada H-2 sebelum Lebaran, namun akan kembali bekerja pada hari H untuk membersihkan sampah yang menumpuk, terutama sampah organik dari sisa makanan dan ketupat di lingkungan Pemda dan sekitarnya.

Saat ini, titik pembersihan sampah juga semakin bertambah karena sudah banyak wilayah yang berlangganan layanan kebersihan, seperti perumahan, jalan raya, serta lingkungan Pemda.

Kasubag UPT TPU, Mamad, mengungkapkan bahwa sebenarnya perlu ada aturan tegas terkait pelanggaran membuang sampah sembarangan, namun hal tersebut bukan menjadi kewenangannya.

Selain itu, untuk mendukung kegiatan pengangkutan sampah, saat ini juga tersedia bantuan empat unit mobil dari PCR yang digunakan untuk operasional kebersihan.

Ke depan diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta memilah sampah, seperti memisahkan sampah organik dan sampah basah, agar pengelolaannya lebih mudah dan lingkungan tetap bersih.

** Leonita

Di Balik Bersihnya Ruang Kerja: Dedikasi Ayla Arief, Rangers Clean Sheet Indonesia

0

Bogor | Jurnal Bogor – Kebersihan sebuah lingkungan kerja sering kali dianggap sebagai hal yang biasa. Namun di balik ruang kerja yang bersih, rapi, dan nyaman, ada peran orang-orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab menjaga semuanya tetap terawat. Salah satunya adalah Ayla Arief, Rangers B2B Clean Sheet Indonesia yang bertugas di Kantor Purnomo Yusgiantoro Center, Jakarta Selatan.

Perempuan muda ini mulai bergabung dengan Clean Sheet Indonesia pada akhir tahun 2024. Selain bekerja, Ayla juga tengah menempuh pendidikan di Universitas Terbuka (UT) jurusan Akuntansi sejak semester dua. Baginya, bekerja sambil kuliah merupakan tantangan sekaligus kesempatan untuk terus berkembang.

Dalam kesehariannya, Ayla memiliki tanggung jawab memastikan area kerja tetap bersih dan nyaman. Salah satu tugas rutinnya adalah melakukan kontrol kebersihan toilet, memastikan lantai tetap kering, bersih, dan wangi, serta memastikan perlengkapan seperti tisu dan sabun selalu tersedia.

“Menjaga kebersihan itu bukan hanya soal terlihat rapi, tapi juga memastikan lingkungan tetap sehat dan nyaman bagi semua orang,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Menurut Ayla, tantangan di lapangan kerap muncul ketika beberapa area membutuhkan penanganan secara bersamaan. Dalam kondisi seperti itu, ia harus pandai menentukan prioritas pekerjaan agar semua tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Permasalahan yang paling sering ditemui biasanya adalah debu ringan di area terbuka serta kondisi toilet yang memerlukan pengawasan lebih rutin agar tetap kering dan bersih. Untuk mengatasinya, Ayla secara berkala melakukan pembersihan serta pengecekan agar standar kebersihan tetap terjaga.

Meski demikian, interaksi dengan masyarakat atau pengguna area kerja umumnya berjalan baik. Ayla mengatakan sebagian besar orang merespons pekerjaannya dengan sikap kooperatif.

“Mereka biasanya memahami pekerjaan yang saya lakukan. Jika ada area yang belum tertangani, mereka memberi kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan terlebih dahulu,” katanya.

Namun, dalam pekerjaannya Ayla juga pernah menghadapi situasi ketika ada pihak yang kurang memahami kondisi di lapangan. Dalam situasi seperti itu, ia memilih untuk menjelaskan secara baik-baik mengenai kondisi dan kendala yang dihadapi serta menawarkan solusi yang memungkinkan.

“Kalau belum ada kesepakatan, saya mengikuti arahan dari atasan agar keputusan tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Bagi Ayla, dukungan dari pimpinan dan manajemen perusahaan menjadi hal penting dalam menjalankan tugas. Ia merasa bersyukur karena pimpinan tidak hanya mendengarkan kendala yang dihadapi di lapangan, tetapi juga memberikan solusi serta memahami kondisi kerja para pegawai.

Tidak hanya itu, manajemen Clean Sheet Indonesia juga memberikan kesempatan bagi Ayla untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Ia mendapatkan dukungan berupa kesempatan dan beasiswa untuk melanjutkan kuliah.

Sebagai pegawai lapangan, Ayla menyadari bahwa peran Rangers sangat penting dalam keberhasilan program Clean Sheet Indonesia. Para petugas lapangan menjadi garda terdepan dalam menjaga standar kebersihan dan kenyamanan area kerja.

“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi dan tanggung jawab kami di lapangan,” ujarnya.

Ke depan, Ayla berharap Clean Sheet Indonesia dapat terus berkembang menjadi perusahaan yang semakin solid dan profesional, serta dikenal luas karena kualitas pelayanan dan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia juga berharap komunikasi antara manajemen dan pegawai lapangan dapat terus ditingkatkan agar informasi dapat diterima dengan lebih jelas oleh seluruh anggota tim.

Di balik rutinitas menjaga kebersihan, Ayla Arief menunjukkan bahwa pekerjaan yang dijalani dengan tanggung jawab dan semangat dapat memberikan dampak besar bagi kenyamanan banyak orang. Bagi Ayla, setiap lantai yang kering, setiap ruangan yang bersih, adalah bagian dari kontribusinya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Yudi

Kepala Desa Rawa Panjang Bojonggede Diduga Korupsi Dana Desa Rp724 Juta

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Inspektorat Kabupaten Bogor mengungkap dugaan korupsi dana desa di Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede. Hasil audit investigatif menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp724 juta dalam pengelolaan dana desa selama tiga tahun, yaitu 2022 hingga 2024.

Audit tersebut dilakukan setelah adanya aduan masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi di lapangan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Arif Rahman, mengatakan bahwa dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa.

“Selama tiga tahun, anggaran ketahanan pangan ditemukan ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta di lapangan,” ujar Arif, Minggu (8/3/2026).

Inspektorat juga telah meminta Kepala Desa Rawa Panjang, Muhammad Agus, untuk mengembalikan kerugian negara. Namun imbauan tersebut tidak diindahkan.

Kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Metro Depok yang melakukan penyelidikan hingga penyidikan. Saat ini, berkas perkara dugaan korupsi tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.

Desa Rawa Panjang sendiri berada di wilayah Kecamatan Bojonggede, yang berbatasan langsung dengan kawasan Citayam, Kota Depok.

** Leonita