23.5 C
Bogor
Wednesday, April 22, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog

Layanan Prostodonti di RSUD R Moh Noh Nur Atasi Gigi Hilang Hingga Estetika Senyum

Sayyev
-
0
Layanan Prostodonti di RSUD R Moh Noh Nur Atasi Gigi Hilang Hingga Estetika Senyum

Leuwiliang | Jurnal Bogor
RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor terus memperkuat layanan kesehatan gigi dengan menghadirkan layanan Prostodonti yang resmi bergabung dan mulai melayani masyarakat sejak 2 April 2026. Layanan ini hadir sebagai solusi komprehensif bagi pasien yang mengalami kehilangan gigi, kerusakan gigi berat, hingga gangguan sendi rahang.

Layanan Prostodonti berperan penting tidak hanya dalam menggantikan gigi yang hilang, tetapi juga mengembalikan fungsi mengunyah, memperjelas bicara, serta meningkatkan kepercayaan diri melalui perbaikan estetika senyum. Tersedia beberapa pilihan perawatan seperti gigi tiruan lepasan yang praktis dan ekonomis, bridge (gigi tiruan cekat) yang lebih stabil, hingga implan gigi yang menjadi solusi paling kuat dan mendekati gigi asli.

Alur pelayanan dimulai dari pendaftaran, dilanjutkan dengan konsultasi dan pemeriksaan menyeluruh yang dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang seperti rontgen. Selanjutnya dilakukan pencetakan gigi untuk menyesuaikan bentuk rahang pasien, hingga tahap pemasangan dan penyesuaian agar nyaman digunakan.

Proses ini umumnya memerlukan 3 hingga 5 kali kunjungan, dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar 1–2 minggu untuk gigi tiruan lepasan, dan dapat mencapai beberapa bulan untuk tindakan implan sesuai kondisi pasien.

Dari sisi kenyamanan, pasien tidak perlu khawatir karena setiap tindakan dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan rasa aman. Pada prosedur tertentu, dokter akan memberikan anestesi lokal sehingga pasien tidak merasakan nyeri. Setelah pemasangan, pasien mungkin memerlukan waktu adaptasi singkat hingga terbiasa menggunakan gigi tiruan.

Dokter Spesialis Prostodonti RSUD R. Moh. Noh Nur, drg. Rahmatilah Nur Anwar, Sp.Prost, menyampaikan bahwa setiap perawatan dirancang secara individual sesuai kebutuhan pasien.

“Layanan Prostodonti bukan hanya mengganti gigi yang hilang, tetapi juga mengembalikan fungsi dan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Kami memastikan setiap tindakan dilakukan dengan perencanaan yang matang agar hasilnya nyaman, fungsional, dan estetik,” ujarnya.

Pelayanan ini dapat diakses oleh pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk adanya subsidi pembuatan gigi tiruan berdasarkan indikasi medis. Untuk pasien BPJS, proses diawali melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Layanan Prostodonti RSUD R. Moh. Noh Nur tersedia dengan jadwal praktik: Senin, Selasa, dan Kamis pukul 08.00–11.00 WIB, serta Sabtu pukul 08.00–10.00 WIB. Masyarakat diimbau untuk tidak menunda penanganan gigi yang hilang atau rusak, karena dapat berdampak pada kesehatan mulut secara keseluruhan.

Dengan hadirnya layanan ini, RSUD R. Moh. Noh Nur berharap dapat memberikan akses pelayanan kesehatan gigi yang lebih lengkap, profesional, dan terjangkau bagi masyarakat, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik melalui senyum yang sehat dan percaya diri.

(yev/cc)

Catatkan Peningkatan Akrediatasi, Kualitas Pelatihan Meningkat

Sayyev
-
0
Catatkan Peningkatan Akrediatasi, Kualitas Pelatihan Meningkat

Jakarta | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) kembali mencatatkan capaian positif dalam penguatan kualitas pelatihan aparatur. Hal ini ditunjukkan melalui hasil akreditasi lembaga pelatihan tahun 2026 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia yang diumumkan pada Senin (20/4/2026) di Jakarta.

Dalam penilaian tersebut, BBPMKP berhasil meraih nilai 93,07 (A) untuk program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) serta 87,23 (B) untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Hasil ini mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan, khususnya pada aspek tata kelola, efektivitas pembelajaran, dan dukungan sistem kelembagaan.

Capaian akreditasi ini menjadi indikator bahwa transformasi pelatihan di lingkungan Kementerian Pertanian berjalan ke arah yang lebih adaptif, terstandar, dan berorientasi pada hasil. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar, pelatihan juga diarahkan untuk menghasilkan pemimpin birokrasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian secara konkret.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kualitas pelatihan kepemimpinan memiliki peran strategis dalam membentuk birokrasi yang profesional dan berdampak.

“Penguatan kompetensi kepemimpinan bukan sekadar peningkatan kapasitas individu, tetapi investasi jangka panjang untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa akreditasi merupakan instrumen penting dalam menjaga konsistensi mutu sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan.

“Setiap hasil akreditasi harus dimaknai sebagai pijakan untuk memperkuat sistem pembelajaran, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan pelatihan mampu menghasilkan ASN yang adaptif, inovatif, dan berintegritas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menyampaikan bahwa peningkatan nilai akreditasi ini merupakan hasil dari pembenahan menyeluruh, mulai dari perencanaan program, penguatan kurikulum berbasis kompetensi, hingga modernisasi sarana dan prasarana pembelajaran.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen seluruh pihak dalam menjaga mutu pelatihan.

“Capaian ini bukan akhir, tetapi bagian dari proses peningkatan berkelanjutan. Kami akan terus mendorong inovasi pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan penguatan metode experiential learning agar pelatihan semakin relevan dan berdampak,” jelasnya.

Dalam laporan penilaian, LAN mencatat sejumlah praktik baik yang telah dijalankan BBPMKP, antara lain keterlibatan aktif seluruh unsur dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, diseminasi hasil pembelajaran melalui berbagai kanal, serta dukungan pembiayaan yang memadai.

Selain itu, penguatan fasilitas pembelajaran yang semakin modern dan inklusif, termasuk akses bagi penyandang disabilitas, menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan pelatihan ke depan.

Melalui capaian ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan pelatihan sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

(Restu/BBPMKP)

Uangnya Ada, Pemkab Bogor Pastikan Duit Bayar Proyek Tertunda Bayar Dilunasi

Redaksi
-
0
Uangnya Ada, Pemkab Bogor Pastikan Duit Bayar Proyek Tertunda Bayar Dilunasi

Cibinong | Jurnal Bogor

Pemkab Bogor memastikan duit untuk melunasi sejumlah proyek 2025 yang belum terbayarkan di parsial 1, dibayarkan di parsial 2 mendekat ini. Hal itu ditegaskan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ahmad Wildan kepada Jurnal Bogor, Selasa (21/4/2026) di kompleks Pemkab Bogor.

“Uangnya ada. Tunggu, jangan pergi dulu! Ini saya mau tunjukin,” kata Ahmad Wildan dengan serius lalu tertawa ringan dengan khasnya yang eksentrik dan menunjukan data ketersediaan anggaran Pemkab Bogor melalui telepon selulernya.

Wildan sapaannya melanjutkan, sebelumnya surat dari Dinas Pekerjaan Umum salah, harusnya ditujukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah.

“Surat yang kemarin itu salah makanya tidak diproses, harusnya dialamatkan ke TAPD bukan langsung ke APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah). Nanti dari TAPD baru ke APIP. APIP selesai reviu lalu melapor ke TAPD lagi, baru TAPD perintahkan ke BPKAD,” ujar Wildan.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum telah mengirimkan surat tertanggal 13 Maret 2026 yang ditujukan ke Inspektorat Kabupaten Bogor untuk permohonan reviu oleh APIP.

“Saya sudah sampaikan juga ke pak Kadis PU agar dibuat lagi surat tapi dialamatkan ke TAPD dan akan segera dibuat surat yang baru,” kata Wildan.

Saat ini masih ada pekerjaan konstruksi di 2025 yang diselesaikan di 2026 namun belum dibayarkan Pemkab Bogor. Tagihan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tersebut berfokus di Dinas PU senilai Rp 46,584,664,444.80.

Salah satu kontraktor yang tak bersedia disebutkan namanya berharap agar total tagihan sebesar itu dapat dibayarkan semua agar menyokong kelangsungan hidup usaha rakyat.

“Harapan kami bisa dibayarkan semuanya, tidak dibagi 2 tahap di parsial 2 dan di anggaran perubahan. Mohonlah pak Bupati agar usaha kami bisa terus berjalan,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU, Fadly belum merespon pertanyaan dari Jurnal Bogor terkait pekerjaan proyek 2025 yang selesai di 2026 dan belum dibayarkan Pemkab Bogor.n Herry Setiawan

Kopdes Tugujaya “Ngarep” Jadi Mitra Dapur MBG

Redaksi
-
0
Kopdes Tugujaya “Ngarep” Jadi Mitra Dapur MBG

Cigombong | Jurnal Bogor

Sukses melakukan kegiatan usaha jual beli beras lokal, Koperasi Merah Putih Desa (KMPD) Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kini tengah berfokus pada dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dijadikan mitra usaha strategis.

Hal itu diungkapkan Kades Tugujaya Kecamatan Cigombong, Rifky Abdilah, yang mengungkapkan bahwa, meskipun belum mendapat kucuran permodalan dari pemerintah pusat, KMPD Tugujaya sudah setahun mampu melangsungkan kegiatan usaha.

“Alhamdulillah, sudah satu tahun KMPD Tugujaya sudah terbentuk kepengurusannya dan sudah melakukan kegiatan jual beli beras. Bahkan dua dapur MBG di sini diharapkan dapat jadi mitra usaha, meskipun masih menunggu bantuan pemerintahan,” jelas KadesbRifky Abdilah, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Kades Rifky, menjelaskan bahwa sumber permodalan KMPD Tugujaya berasal dari anggotanya. Bahkan kades yang memiliki latar belakang aktivis kampus itu pun rela menghibahkan hartanya guna kelangsungan koperasi tersebut

“Pasti ada pertanyaan ini modalnya dari mana? Nah, sumber modalnya dari anggota koperasi. Termasuk saya pun turut membantu modal. Hal ini tentunya agar program pemerintah pusat berjalan,” terangnya.

Untuk menopang kelangsungan KMPD Tugujaya, Rifky pun tengah membidik dapur MBG untuk dijadikan mitra usaha. Dengan begitu, lanjutnya, dapur MBG bisa menjadi rekan usaha potensial bagi KMPD yang akan membawa dampak positif bagi para pelaku UKM lokal.

“Bukan atas kelembagaan, namun secara pribadi saya sudah berkomunikasi dengan pihak dapur yang ada di sini. Kedepan diharapkan melalui koperasi, produk masyarakat maupun hasil bumi masyarakat bisa masuk ke dapur MBG sekitar desa,” lanjutnya.

Untuk itu, Pemdes Tugujaya beserta KMPD tengah melakukan pemetaan para pelaku usaha di desanya tersebut. Bahkan pemdes setempat pun tengah membangun gerai khusus menampung produk-produk UKM lokal.nHerry Setiawan

PP Terbaru Soal Desa Picu Kegalauan Kades Dua Periode

Redaksi
-
0
PP Terbaru Soal Desa Picu Kegalauan Kades Dua Periode

Cigombong | Jurnal Bogor – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang diundangkan pada 27 Maret 2026 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menimbulkan kebingungan sekaligus kegelisahan di kalangan kepala desa (kades), khususnya mereka yang telah menjabat selama dua periode.

Dalam regulasi terbaru tersebut, pemerintah menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun untuk setiap periode, dengan batas maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Dengan demikian, secara normatif masa jabatan maksimal seorang kades adalah 16 tahun.

Namun, ketentuan ini memunculkan pertanyaan di lapangan, terutama bagi kepala desa yang sebelumnya menjabat dengan skema lama, yakni 6 tahun per periode, kemudian melanjutkan pada periode baru dengan masa jabatan 8 tahun.

Ketua APDESI Kecamatan Cigombong, H. Asep Irwan Koswara, mengatakan perubahan regulasi tersebut masih menyisakan ruang interpretasi yang belum jelas.

“Dengan dicabutnya PP Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya, otomatis sekarang menggunakan PP Nomor 16 Tahun 2026. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah yang dihitung itu periode berdasarkan 8 tahun saja, atau termasuk periode sebelumnya yang 6 tahun,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Asep menjelaskan, bagi dirinya yang baru menjalani satu periode, aturan tersebut tidak menjadi persoalan. Namun, kondisi berbeda dialami oleh sejumlah kepala desa yang telah menjabat dua kali dengan kombinasi masa jabatan 6 tahun dan 8 tahun.

“Kalau bagi kami pribadi tidak masalah karena baru satu periode. Tapi bagi teman-teman kades yang sudah dua kali menjabat, dengan total 14 tahun (6 tahun dan 8 tahun), ini menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka masih bisa mencalonkan kembali atau tidak. Ini harus ada kepastian,” jelasnya.

Menurutnya, jika mengacu pada batas maksimal dua periode atau setara 16 tahun, maka secara masa jabatan sebagian kades tersebut belum mencapai batas maksimal. Namun secara periodisasi, mereka telah dianggap dua periode.

“Kalau dihitung total masa jabatan, memang baru 14 tahun, belum sampai 16 tahun. Tapi di sisi lain, mereka sudah dua periode. Ini yang menimbulkan kegalauan di kalangan kepala desa,” tambahnya.

Selain itu, PP Nomor 16 Tahun 2026 juga menekankan pentingnya kejelasan administrasi dan dokumentasi masa jabatan. Kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota paling lambat lima bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) pun kini dituntut lebih ketat dalam melakukan verifikasi dokumen calon, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap batas maksimal dua periode tersebut.

Asep menyebutkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan APDESI Kabupaten Bogor untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam dan mencari kepastian hukum bagi para kepala desa yang terdampak.

“Kami akan bahas dengan APDESI Kabupaten Bogor untuk mendapatkan kejelasan. Karena ini menyangkut kepastian hukum dan masa depan para kepala desa yang sudah dua periode menjabat,” pungkasnya.

Dengan munculnya regulasi baru ini, para kepala desa berharap pemerintah pusat segera memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan, serta memastikan proses demokrasi di tingkat desa tetap berjalan sesuai aturan yang jelas dan adil. Yudi

Perkuat Integritas Pengadaan, Kementan Gelar Pelatihan dan Sertifikasi PBJP

Redaksi
-
0
Perkuat Integritas Pengadaan, Kementan Gelar Pelatihan dan Sertifikasi PBJP

Ciawi | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian terus memperkuat fondasi tata kelola pengadaan barang/jasa sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas belanja negara. Melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Kementan resmi menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 Tahun 2026, Senin (20/4/2026).

Kegiatan ini tidak sekadar pelatihan teknis, tetapi merupakan langkah konkret dalam membangun ekosistem pengadaan yang berintegritas, efisien, dan berorientasi hasil. Kolaborasi antara Biro Umum dan Pengadaan Setjen Kementan, BBPMKP, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi bagian dari upaya harmonisasi kebijakan dan implementasi di lapangan.

Sebanyak 40 aparatur dari berbagai unit kerja mengikuti pelatihan ini. Mereka diproyeksikan menjadi ujung tombak dalam memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai prinsip value for money, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.

Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan blended learning untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Tahapan e-learning berlangsung pada 20 April hingga 4 Mei 2026, dilanjutkan dengan sesi klasikal pada 6–7 Mei 2026 di BBPMKP Ciawi yang menitikberatkan pada pendalaman kasus dan simulasi praktik pengadaan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kualitas pengadaan pemerintah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, termasuk di sektor pertanian.

“Pengadaan bukan sekadar proses administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan kompetensi SDM pengadaan juga menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM harus diiringi dengan pembentukan karakter profesional yang menjunjung tinggi integritas.

“ASN yang terlibat dalam pengadaan harus memiliki ketelitian, pemahaman regulasi yang kuat, serta keberanian untuk menjalankan proses secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengadaan yang berkualitas akan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga dukungan infrastruktur di lapangan.

Selama pelatihan, peserta dibekali materi komprehensif yang mencakup kebijakan PBJ terkini, manajemen risiko pengadaan, penyusunan spesifikasi teknis, hingga strategi pemilihan penyedia yang kompetitif dan transparan.

Kepala BBPMKP Sukim Supandi menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi aspek sertifikasi, tetapi juga untuk memastikan peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan secara nyata di unit kerja masing-masing.

“Output yang diharapkan bukan hanya lulus uji kompetensi, tetapi juga terciptanya agen-agen perubahan yang mampu memperbaiki praktik pengadaan di lingkup Kementerian Pertanian,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan akan berakhir pada 7 Mei 2026 dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi pada 8 Mei 2026 di Laboratorium Komputer BBPMKP Ciawi.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi tata kelola pengadaan sebagai bagian dari transformasi birokrasi, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak optimal bagi pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

(Restu/BBPMKP)

Pramuka MTs Nurussa’adah Gelar Lomba Tingkat I, Siswa Antusias Ikuti Berbagai Kegiatan

Redaksi
-
0
Pramuka MTs Nurussa’adah Gelar Lomba Tingkat I, Siswa Antusias Ikuti Berbagai Kegiatan

Tamansari | Jurnal Bogor – Puluhan siswa-siswi mengikuti Lomba Tingkat I antar regu Gerakan Pramuka yang digelar oleh MTs Nurussa’adah, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan antusias tinggi dari para peserta, Minggu (19/4/2026).

Para siswa tampak semangat mengikuti setiap rangkaian lomba yang dirancang untuk mengasah keterampilan, kekompakan, dan kedisiplinan dalam kepramukaan.

Kepala MTs Nurussa’adah, Nazarudin Usman, mengatakan bahwa lomba ini diikuti oleh 8 regu penggalang, terdiri dari 3 regu putra dan 5 regu putri dengan total 64 peserta.

“Peserta merupakan siswa kelas 7 dan kelas 8 yang tergabung dalam regu penggalang,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, pada hari pertama lomba para peserta mengikuti berbagai mata kegiatan, di antaranya administrasi regu, pionering, memasak, hafalan doa-doa harian, hafalan surat-surat pendek, PUPK, packing basah dan kering, serta tata upacara.

Sementara itu, pada hari kedua peserta diuji melalui berbagai lomba lanjutan seperti sandi-sandi, penjernihan air, yel-yel regu, peta perjalanan, peta pita, menaksir tinggi, panorama, semaphore, hingga baris-berbaris.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa tidak hanya meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga membentuk karakter disiplin, mandiri, dan kerja sama tim. Yudi

Sinergitas dengan Bulog RI, Ipeck Perkuat Ketahanan Pangan

Redaksi
-
0
Sinergitas dengan Bulog RI, Ipeck Perkuat Ketahanan Pangan

Cibinong | Jurnal Bogor
Guna memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor kunjungi Perum Bulog, Jakarta, Senin (20/4).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana alias Ipeck silaturahmi dengan Dirut Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.

Ipeck menegaskan, bahwa sektor pangan merupakan isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan stok pangan aman, distribusi berjalan lancar dan harga tetap stabil. Ini penting untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis,” tegas Ipeck.

Sementara itu, Dirut Bulog RI Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, pihaknya komitmen dalam menjaga pasokan pangan nasional, khususnya beras, melalui penguatan cadangan beras pemerintah.

“Upaya pasokan beras itu dengan penyerapan gabah petani, serta pelaksanaan operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga. Insyallah ini bisa menjaga pasokan pangan nasional,” kata Rizal

Labih lanjut Rizal memaparkan, bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog sangat penting untuk memastikan distribusi pangan tepat sasaran dan merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

“Kolaborasi ini menjadi kunci agar ketahanan pangan tidak hanya terjaga di tingkat nasional, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara DPRD Kabupaten Bogor dan Bulog dalam menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tandasnya. n Noverando H

Ratusan Siswa SMPN 2 Cibungbulang Terima PIP Aspirasi

Sayyev
-
0
Ratusan Siswa SMPN 2 Cibungbulang Terima PIP Aspirasi

Cibungbulang | Jurnal Bogor
Sebanyak 143 siswa SMP Negeri 2 Cibungbulang, Kabupaten Bogor, menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan yang digelar di ruang rapat sekolah pada Selasa (21/4/2026) itu juga dirangkai dengan sosialisasi Program Indonesia Pintar. Para siswa tampak antusias mengikuti acara yang berlangsung lancar.

Kepala Sekolah SMPN 2 Cibungbulang, Rosihan Anwar, S.Pd., M.M., menyampaikan rasa bahagia dan ucapan terima kasih yang mendalam. Ia mengapresiasi anggota DPR-RI Adian Napitupulu dan anggota DPRD Provinsi Doni Hutabarat yang telah membantu meringankan biaya pendidikan orang tua murid.

“Bantuan ini sangat berarti agar anak-anak kami tidak sampai putus sekolah,” ujar Rosihan.

Ia juga menegaskan bahwa setiap siswa menerima dana PIP sebesar Rp750.000, dan uang tersebut diberikan tanpa potongan sedikit pun.

“Alhamdulillah, untuk SMPN 2 Cibungbulang, jumlah yang diterima siswa Rp750.000 per orang, utuh tanpa potongan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Sosialisasi PIP, Ali Topan Vinaya, memaparkan secara gamblang mengenai proses, persyaratan, hingga cara pencairan dana bantuan tersebut.

“Kami pastikan prosedurnya jelas dan mudah diikuti oleh para penerima manfaat,” jelas Ali Topan.

** Rahman Efendi

Muscab PPP Tiga Wilayah Dibuka, Rahmat Yasin Dampingi Ketum Muhammad Mardiono

Redaksi
-
0
Muscab PPP Tiga Wilayah Dibuka, Rahmat Yasin Dampingi Ketum Muhammad Mardiono

Cigombong | Jurnal Bogor – Tokoh masyarakat sekaligus kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rahmat Yasin (RY), mendampingi Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dalam pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) PPP untuk tiga wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Kota Depok. Kegiatan ini berlangsung di Lido Lake Resort pada Senin (20/4/2026).

Pembukaan Muscab berlangsung meriah dan penuh semangat. Kehadiran Rahmat Yasin bersama Muhammad Mardiono disambut antusias oleh kader PPP dari tiga wilayah yang hadir. Suasana kekeluargaan dan soliditas kader tampak kuat sejak awal kegiatan.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, serta Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Kehadiran para pimpinan daerah tersebut menegaskan pentingnya Muscab sebagai momentum konsolidasi dan penguatan struktur partai di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Muhammad Mardiono menekankan bahwa Muscab merupakan forum strategis untuk memperkuat soliditas serta menyatukan visi kader PPP.

“PPP harus hadir sebagai solusi bagi umat dan masyarakat. Muscab ini menjadi momentum untuk memperkuat barisan serta menentukan arah perjuangan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Rahmat Yasin menyampaikan bahwa antusiasme kader dalam Muscab ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan PPP, khususnya di wilayah Jawa Barat.

“Antusiasme kader hari ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa PPP masih memiliki kekuatan besar jika terus dirawat dengan kebersamaan dan kerja nyata,” kata Rahmat Yasin.

Para peserta Muscab tampak optimistis dalam menyongsong agenda politik ke depan. Muscab PPP tiga wilayah ini diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan yang solid, progresif, serta mampu membawa partai semakin kuat dalam menghadapi dinamika politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Yudi

123...1,727Page 1 of 1,727

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi