31.5 C
Bogor
Tuesday, April 21, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog

Perkuat Integritas Pengadaan, Kementan Gelar Pelatihan dan Sertifikasi PBJP

0

Ciawi | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian terus memperkuat fondasi tata kelola pengadaan barang/jasa sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas belanja negara. Melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Kementan resmi menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 Tahun 2026, Senin (20/4/2026).

Kegiatan ini tidak sekadar pelatihan teknis, tetapi merupakan langkah konkret dalam membangun ekosistem pengadaan yang berintegritas, efisien, dan berorientasi hasil. Kolaborasi antara Biro Umum dan Pengadaan Setjen Kementan, BBPMKP, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi bagian dari upaya harmonisasi kebijakan dan implementasi di lapangan.

Sebanyak 40 aparatur dari berbagai unit kerja mengikuti pelatihan ini. Mereka diproyeksikan menjadi ujung tombak dalam memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai prinsip value for money, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.

Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan blended learning untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Tahapan e-learning berlangsung pada 20 April hingga 4 Mei 2026, dilanjutkan dengan sesi klasikal pada 6–7 Mei 2026 di BBPMKP Ciawi yang menitikberatkan pada pendalaman kasus dan simulasi praktik pengadaan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kualitas pengadaan pemerintah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, termasuk di sektor pertanian.

“Pengadaan bukan sekadar proses administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan kompetensi SDM pengadaan juga menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM harus diiringi dengan pembentukan karakter profesional yang menjunjung tinggi integritas.

“ASN yang terlibat dalam pengadaan harus memiliki ketelitian, pemahaman regulasi yang kuat, serta keberanian untuk menjalankan proses secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengadaan yang berkualitas akan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga dukungan infrastruktur di lapangan.

Selama pelatihan, peserta dibekali materi komprehensif yang mencakup kebijakan PBJ terkini, manajemen risiko pengadaan, penyusunan spesifikasi teknis, hingga strategi pemilihan penyedia yang kompetitif dan transparan.

Kepala BBPMKP Sukim Supandi menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi aspek sertifikasi, tetapi juga untuk memastikan peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan secara nyata di unit kerja masing-masing.

“Output yang diharapkan bukan hanya lulus uji kompetensi, tetapi juga terciptanya agen-agen perubahan yang mampu memperbaiki praktik pengadaan di lingkup Kementerian Pertanian,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan akan berakhir pada 7 Mei 2026 dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi pada 8 Mei 2026 di Laboratorium Komputer BBPMKP Ciawi.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi tata kelola pengadaan sebagai bagian dari transformasi birokrasi, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak optimal bagi pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

(Restu/BBPMKP)

Pramuka MTs Nurussa’adah Gelar Lomba Tingkat I, Siswa Antusias Ikuti Berbagai Kegiatan

0

Tamansari | Jurnal Bogor – Puluhan siswa-siswi mengikuti Lomba Tingkat I antar regu Gerakan Pramuka yang digelar oleh MTs Nurussa’adah, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan antusias tinggi dari para peserta, Minggu (19/4/2026).

Para siswa tampak semangat mengikuti setiap rangkaian lomba yang dirancang untuk mengasah keterampilan, kekompakan, dan kedisiplinan dalam kepramukaan.

Kepala MTs Nurussa’adah, Nazarudin Usman, mengatakan bahwa lomba ini diikuti oleh 8 regu penggalang, terdiri dari 3 regu putra dan 5 regu putri dengan total 64 peserta.

“Peserta merupakan siswa kelas 7 dan kelas 8 yang tergabung dalam regu penggalang,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, pada hari pertama lomba para peserta mengikuti berbagai mata kegiatan, di antaranya administrasi regu, pionering, memasak, hafalan doa-doa harian, hafalan surat-surat pendek, PUPK, packing basah dan kering, serta tata upacara.

Sementara itu, pada hari kedua peserta diuji melalui berbagai lomba lanjutan seperti sandi-sandi, penjernihan air, yel-yel regu, peta perjalanan, peta pita, menaksir tinggi, panorama, semaphore, hingga baris-berbaris.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa tidak hanya meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga membentuk karakter disiplin, mandiri, dan kerja sama tim. Yudi

Sinergitas dengan Bulog RI, Ipeck Perkuat Ketahanan Pangan

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Guna memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor kunjungi Perum Bulog, Jakarta, Senin (20/4).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana alias Ipeck silaturahmi dengan Dirut Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.

Ipeck menegaskan, bahwa sektor pangan merupakan isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan stok pangan aman, distribusi berjalan lancar dan harga tetap stabil. Ini penting untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis,” tegas Ipeck.

Sementara itu, Dirut Bulog RI Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, pihaknya komitmen dalam menjaga pasokan pangan nasional, khususnya beras, melalui penguatan cadangan beras pemerintah.

“Upaya pasokan beras itu dengan penyerapan gabah petani, serta pelaksanaan operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga. Insyallah ini bisa menjaga pasokan pangan nasional,” kata Rizal

Labih lanjut Rizal memaparkan, bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog sangat penting untuk memastikan distribusi pangan tepat sasaran dan merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

“Kolaborasi ini menjadi kunci agar ketahanan pangan tidak hanya terjaga di tingkat nasional, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara DPRD Kabupaten Bogor dan Bulog dalam menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tandasnya. n Noverando H

Muscab PPP Tiga Wilayah Dibuka, Rahmat Yasin Dampingi Ketum Muhammad Mardiono

0

Cigombong | Jurnal Bogor – Tokoh masyarakat sekaligus kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rahmat Yasin (RY), mendampingi Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dalam pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) PPP untuk tiga wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Kota Depok. Kegiatan ini berlangsung di Lido Lake Resort pada Senin (20/4/2026).

Pembukaan Muscab berlangsung meriah dan penuh semangat. Kehadiran Rahmat Yasin bersama Muhammad Mardiono disambut antusias oleh kader PPP dari tiga wilayah yang hadir. Suasana kekeluargaan dan soliditas kader tampak kuat sejak awal kegiatan.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, serta Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Kehadiran para pimpinan daerah tersebut menegaskan pentingnya Muscab sebagai momentum konsolidasi dan penguatan struktur partai di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Muhammad Mardiono menekankan bahwa Muscab merupakan forum strategis untuk memperkuat soliditas serta menyatukan visi kader PPP.

“PPP harus hadir sebagai solusi bagi umat dan masyarakat. Muscab ini menjadi momentum untuk memperkuat barisan serta menentukan arah perjuangan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Rahmat Yasin menyampaikan bahwa antusiasme kader dalam Muscab ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan PPP, khususnya di wilayah Jawa Barat.

“Antusiasme kader hari ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa PPP masih memiliki kekuatan besar jika terus dirawat dengan kebersamaan dan kerja nyata,” kata Rahmat Yasin.

Para peserta Muscab tampak optimistis dalam menyongsong agenda politik ke depan. Muscab PPP tiga wilayah ini diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan yang solid, progresif, serta mampu membawa partai semakin kuat dalam menghadapi dinamika politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Yudi

Hujan Deras Picu Luapan Selokan, 4 Rumah dan 1 Gudang di Ciawi Terendam

0

Ciawi | Jurnal Bogor
Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciawi pada Minggu malam (19/04/2026) sekitar pukul 20.00 WIB menyebabkan luapan selokan yang merendam permukiman warga di RT 03/RW 01, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Banjir tersebut dipicu oleh meningkatnya debit air saat hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi diperparah oleh saluran air yang tersumbat sampah serta adanya bagian selokan yang tertutup bangunan, sehingga aliran air tidak berjalan normal dan meluap ke rumah warga.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak 4 rumah warga dan 1 gudang kaos kaki milik H. Syarif terdampak genangan air. Warga pun sempat panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah.

Kepala Desa Ciawi, H. Nana Sumarna, yang turun langsung ke lokasi menyampaikan bahwa permasalahan utama berasal dari penumpukan sampah dan kondisi saluran air yang tidak berfungsi optimal.

“Banyak penumpukan sampah, sama selokan juga ada yang tertutup bangunan, jadi air tidak mengalir dengan baik,” ujarnya di lokasi kejadian.

Sementara itu, Sekretaris Camat Ciawi, Deni Kuswara bersama tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Sektor Ciawi turut melakukan peninjauan dan membantu evakuasi warga terdampak. Petugas Damkar juga melakukan upaya penanganan dengan membantu pengurasan air serta memastikan kondisi lingkungan aman.

Aparat setempat mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan dan bersama-sama menjaga kebersihan saluran air guna mencegah kejadian serupa terulang.

Kondisi genangan air berangsur surut, namun warga tetap diminta siaga terhadap kemungkinan banjir susulan.

** Dadang Supriatna

Minyakita Menghilang di Pasar Cisarua

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Sudah satu bulan terakhir, produk Minyakita menghilang dari Pasar Tradisional Cisarua, Kabupaten Bogor. Kondisi ini dikeluhkan pedagang maupun konsumen yang kesulitan.

Edi(43) pengecer di pasar tersebut, mengatakan bahwa Minyakita sudah tidak tersedia sejak sebulan lalu, meskipun sebelumnya sempat dijual dengan harga yang tidak jauh berbeda dari merek lain.

“Sudah satu bulan Minyakita tidak ada di Pasar Cisarua ini. Padahal sebelumnya harga jualnya hampir sama dengan merek lain,” ujar Edi.

Ari menyebut, banyak konsumen yang masih mencari produk tersebut, namun stok di Pasar Tohaga benar-benar kosong.

“Memang sudah sekitar satu bulan hilang. Kondisi ini dikeluhkan pedagang dan konsumen karena kesulitan mendapatkan barangnya,” ungkapnya.

Menurut Ari, pasokan Minyakita sebelumnya memang tidak menentu dan terbatas. Pasar Tohaga biasanya mendapat jatah sekitar 50 dus per bulan, namun harus dibagi ke sejumlah pengecer sehingga tidak mencukupi kebutuhan.

“Sekarang benar-benar kosong, tidak ada barangnya sama sekali,” keluhnya.

Meski harganya relatif lebih tinggi, sekitar Rp21.000 per liter, Minyakita tetap diminati konsumen selama stok masih tersedia.

“Yang penting barangnya ada. Walaupun harganya sekitar Rp21 ribu per liter, tetap dibeli,” katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Pasar Perumda Tohaga Cisarua Aria Maulana membenarkan, adanya kelangkaan distribusi Minyakita.

“Penjualan di Pasar Tohaga relatif stabil, tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Namun, kelangkaan Minyakita sudah kami laporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” tandasnya.

** Dadang Supriatna

Penolakan BTS Tak Digubris, Warga Citeko Ngadu ke AMBS

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Ratusan warga Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menolak pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di wilayahnya. Kendati belum mengantongi perizinan, pembangunan infrastruktur BTS tetap berjalan.

Penolakan warga sudah berjalan delapan bulan. Selain secara resmi membubuhkan tanda tangan sebagai bukti penolakan, ratusan warga pernah berunjukrasa selama dua kali pada Kamis, 9 April 2026.

Namun sebaliknya, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Citeko malah bertolak belakang dengan warga sehingga memberikan perizinan terhadap pembangunan BTS tersebut.

Warga yang merasa geram kemudian memilih mengadukannya ke Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS). Surat kuasa pun diteken oleh ratusan warga pada Senin, 20 April 2026. Penandatangan dan penyerahan berkas di Sekretariat AMBS ini disaksikan puluhan warga, tokoh masyarakat Bogor Selatan, serta sejumlah kuasa hukum dari LBH AMBS.

“Dengan dasar surat kuasa dari warga Desa Citeko, kami AMBS siap mengawal, mendampingi, dan membela masyarakat. AMBS bakal menindaklanjuti dengan bersurat keberatan atau penolakan pembangunan BTS ke provider, Camat, Pemkab, serta bakal mengadukan ke Ombudsman,” kata Ketua AMBS, Muhsin, SH.

Sekjen AMBS, Ajet Basuni, menjelaskan, proses pembangunan BTS di Desa Citeko telah melanggar sederet peraturan hukum, antara lain UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi di mana pembangunan wajib memerhatikan tata ruang dan lingkungan, Perda RTRW, Permen Kominfo No 2/2021 dimana wajib ada persetujuan warga sekitar dalam radius tertentu, serta UU No 32/2009 tentang lingkungan.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Citeko, H Anwar, memaparkan bahwa terdapat ketidaksesuaian izin lokasi di mana persetujuan warga tercatat di wilayah RW 08
sedangkan pembangunan fisik dilakukan di RT 01/02 RW 06.

Kedua, pembangunan BTS belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan ketiga, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak perusahaan maupun instansi terkait sehingga menimbulkan keresahan dan kekutiran akan dampak keselamatan serta lingkungan.

“Kami menyayangkan karena dalam prosesnya ada intimidasi ke Ketua RT dan RW serta ke warga yang ikut demonstrasi diancam tidak cair bansosnya,” ungkap H Anwar.

** Dadang Supriatna

Bangun Kesadaran Masyarakat Deteksi Dini Penyakit, RSUD R Moh Noh Nur Cek Kesehatan Gratis di CFD

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor
RSUD R. Moh. Noh. Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor kembali menggelar kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan disambut antusias oleh warga yang memanfaatkan momen Car Free Day untuk memeriksakan kesehatannya pada pukul 06.00 WIB, Minggu, 19 April 2026.

Kegiatan ini turut melibatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama dan organisasi profesi, yakni Puskesmas Nanggung, Puskesmas Sukajaya, Puskesmas Dago, Puskesmas Parung Panjang, serta Ikatan Dokter Indonesia sebagai bentuk sinergi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis, mulai dari pengecekan tekanan darah hingga skrining kondisi kesehatan dasar lainnya. Tercatat sebanyak 52 orang mengikuti pemeriksaan, terdiri dari 21 pasien laki-laki dan 31 pasien perempuan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini terhadap risiko penyakit.

Direktur RSUD R. Moh. Noh. Nur, dr. Vitrie Winastri, S.H., M.A.R.S., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran rumah sakit di tengah masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap pemeriksaan kesehatan, sehingga potensi penyakit dapat diketahui lebih awal dan ditangani dengan tepat,” ujarnya.

Kegiatan CKG ini juga menjadi sarana edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan secara rutin, terutama di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Warga yang hadir tidak hanya mendapatkan layanan pemeriksaan, tetapi juga informasi terkait pola hidup sehat.

Melalui kegiatan ini, RSUD R. Moh. Noh. Nur berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan semakin meningkat, sekaligus menegaskan komitmen rumah sakit untuk terus hadir lebih dekat dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

(yev/cc)

Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Sahari dan Asep di Sukaluyu Nanggung Terabaikan

0

Nanggung | Jurnal Bogor
Rumah tidak layak huni (RTLH) milik Sahari (65) dan Asep (55), warga Kampung Legok Jambu, RT 01 RW 03, Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, hingga kini masih luput dari perhatian pemerintah desa setempat. Padahal, kondisi tempat tinggal Sahari sudah lama memprihatinkan dan sangat layak mendapatkan bantuan program RTLH.

Rumah yang ditempati Sahari dan Asep tampak jauh dari kata layak. Bangunan rapuh, fasilitas minim, dan kedua warga ini diketahui hidup dalam keterbatasan ekonomi yang tergolong miskin ekstrem. Namun ironisnya, hingga saat ini belum ada bantuan nyata yang mereka terima.

Saat dikonfirmasi, Sahari dan Asep berharap Pemerintah Desa Sukaluyu segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi, memperbaiki sistem pendataan warga miskin, serta mengambil langkah konkret agar bantuan RTLH benar-benar tepat sasaran.

“Saya sudah puluhan tahun tinggal di sini. Dinding miring, atap bocor tiap hujan. Tiap tahun liat tetangga dapat bantuan, saya mah cuma bisa pasrah. Saya hanya minta didata ulang sama pak RT dan pak RW. Siapa tahu masih ada rezeki untuk rumah saya,” ujar Sahari pada Senin (20/4/2026).

RTLH Sahari

Pemerintah desa diharapkan hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, khususnya bagi warga yang berada dalam kondisi paling rentan dan membutuhkan perhatian serius dari negara.

“Kami tidak minta mewah. Cukup rumah yang layak untuk berteduh. Saya berharap pemerintah desa ke sini lihat langsung kondisi rumah kami,” tandasnya.

** Rahman Efendi

Dedie Rachim Usulkan Moratorium Angkot Kabupaten ke Dishub Jabar

0

Angkutan kota (angkot) dari Kabupaten Bogor dan sebagian kecil dari Kabupaten Sukabumi masuk ke wilayah Kota Bogor. Kondisi ini menjadi masalah tersendiri bagi Kota Bogor, yakni memperparah kepadatan lalu lintas.

Bagi warga Cisarua, Megamendung keberadaan angkot 02A jurusan Cisarua-Sukasari sangat menguntungkan. Begitu juga untuk warga Cicurug, Kabupaten Sukabumi, angkot jurusan Cicurug-Sukasari sangat membantu aktivitas warga menuju Kota Bogor. Namun saat ini, keberadaan ini menambah padat lalu lintas di Kota Bogor.

Terlebih pada akhir pekan, kondisi lalu lintas di Kota Bogor semakin padat seiring dengan masuknya kendaraan pribadi dari luar Bogor.

Untuk itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengusulkan moratorium angkot kabupaten sebagai langkah penataan transportasi umum.

Dedie mengungkapkan, usulan moratorium tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan ini penting agar jumlah angkot tidak terus bertambah.

“Kalau moratorium, tidak ada penambahan lagi. Saat ini saja jumlah angkot sudah mencapai 6 sampai 7 ribu unit,” ujar Dedie, Senin (13/4) lalu.

Ia berharap, Dishub Jawa Barat dapat lebih fokus pada penataan angkot kabupaten yang sudah beroperasi, bukan justru menambah izin baru.

“Jangan ditambah lagi izin-izin baru. Itu yang harus dikendalikan,” tegasnya.

Dedie menilai, penataan angkot kabupaten perlu segera dilakukan agar sejalan dengan kebijakan di Kota Bogor. Saat ini, Pemkot Bogor telah menerapkan pembatasan usia teknis angkot maksimal 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2023.

“Jangan sampai angkot di Kota Bogor sudah ditata, tapi dari luar masih bebas masuk. Ini jadi bertolak belakang,” jelasnya.

Ia memastikan koordinasi lintas instansi terus berjalan, melibatkan Dishub Kabupaten Bogor, Dishub Kabupaten Sukabumi, Dishub Jawa Barat, dan Dishub Kota Bogor.

Keberadaan angkot kabupaten yang masuk ke Kota Bogor dinilai menjadi salah satu penyebab kepadatan jalan. Keluhan pun datang dari masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.

Sebelumnya, Dedie juga mengusulkan skema rerouting atau pengaturan ulang trayek angkot dari luar daerah. Berdasarkan data, jumlah angkot lokal di Kota Bogor kini tersisa sekitar 2.500 unit dari sebelumnya 3.800 unit. Sementara itu, angkot dari Kabupaten Bogor mencapai sekitar 6.000 unit.

Dalam skema tersebut, angkot dari arah Leuwiliang hanya beroperasi sampai Bubulak. Selanjutnya, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menggunakan Biskita Transpakuan.

Hal serupa juga direncanakan untuk angkot dari Cisarua, Cibedug (Kabupaten Bogor dan Cicurug (Kabupaten Sukabumi) yang cukup berhenti di Ciawi, tanpa masuk hingga pusat kota seperti Pasar Bogor.

“Ke depan, ketika jalur R3 selesai, kita siapkan kantong angkot. Untuk masuk Kota Bogor, masyarakat bisa beralih ke Biskita,” katanya.