26.1 C
Bogor
Saturday, January 3, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog

Refleksi Akhir Tahun, Warga Desa Ciadeg Rayakan Budaya dan Dorong UMKM Lokal

0

Jurnal Bogor – Menutup akhir tahun, masyarakat Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, memilih cara berbeda dalam menyambut pergantian tahun. Bukan dengan pesta kembang api atau perayaan seremonial, refleksi akhir tahun digelar melalui hiburan rakyat dan pelestarian budaya yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kegiatan ini menjadi ruang berkumpul dan berbagi bagi warga, sekaligus wadah pencarian dan pengembangan bakat di bidang seni tradisi. Beragam kesenian rakyat ditampilkan, mulai dari calung, tarawangsa, karinding, tarian rakyat, hingga pencak silat Cimande. Seluruh pertunjukan disajikan tidak hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai wujud nyata denyut budaya lokal yang terus hidup karena dijaga dan diwariskan secara turun-temurun.

Suasana reflektif semakin terasa dengan digelarnya nonton bareng film dokumenter Mulih ka Jati, Mulang ka Asal. Film tersebut mengangkat makna “pulang” ke nilai, alam, dan budaya, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga jati diri di tengah arus perubahan zaman. Melalui film ini, masyarakat diajak merenung bahwa pelestarian budaya bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan masa depan.

Selain berdampak secara kultural, kegiatan refleksi akhir tahun ini juga memberi ruang tumbuh bagi pelaku UMKM lokal Desa Ciadeg. Berbagai produk kuliner tradisional, kerajinan tangan, serta hasil olahan warga turut meramaikan acara. Perputaran ekonomi pun terjadi secara alami, mencerminkan semangat ekonomi kerakyatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Budayawan Aban Sudrajat menilai kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, budaya tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus terus dihidupkan melalui praktik nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi warga.

“Menutup tahun dengan hiburan rakyat dan menyongsong tahun baru dengan kesadaran budaya serta kemandirian ekonomi menjadi pesan utama kegiatan ini. Melalui pelestarian budaya dan penguatan UMKM, masyarakat Desa Ciadeg berupaya menjaga jati diri sekaligus menata masa depan desanya,” ungkapnya. Yudi

Dana Pusat Gagal Masuk, Pemkab BogorPastikan Bayar Proyek Awal Februari 2026

0

jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akhirnya angkat bicara terkait adanya gagal bayar sejumlah proyek pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 kemarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, bahwa keterlambatan pembayaran sejumlah proyek Tahun 2025 itu akibat sistem.

“Iya, data transfer dari pemerintah pusat tidak masuk ke Kas Daerah karena pada 29 Desember 2025 kemarin, Bank BJB closing jam 5 sore dan harus lakukan pelaporan ke BI pada jam 10 malam. Makanya, dana transfer dari pusat gagal masuk ke kas daerah,” ujar Ajat kepada Jurnal Bogor, Jumat (2/1/2026).

Mantan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor itu menambahkan, pihaknya tidak menyudutkan para penyedia jasa mengajukan administrasi yang dilakukan jelang pergantian tahun kemarin.

“Memang para penyedia jasa ajukan administrasi pada detik pergantian tahun, tetapi tidak dapat disalahkan karena Pemkab Bogor juga sepanjang tahun lalu banyak melakukan penyesuaian kebijakan termasuk adanya Inpres Efisiensi Anggaran. Makanya banyak program yang baru berjalan pada pertengahan tahun,” kata Ajat.

Ia mengungkapkan, bahwa kondisi keuangan Pemkab Bohor tidak memiliki kendala terhadap pembayaran proyek yang telah dilaksanakan pada tahun lalu tersebut.

“Sekarang anggaran yang ada di Kas Daerah itu Rp230 Miliar. Untuk melakukan pembayaran proyek tahun lalu itu karena sekarang sudah loncat tahun, makanya harus dilakukan perubahan parsial anggaran 2026. Pak Bupati sudah menginstruksikan perubahan parsial itu pertengahan Januari 2026, agar paling lambat awal Ferbruari 2026 sudah bisa dibayarkan kepada penyedia jasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari sektor pajak bukan titik persoalan yang mengakibatkan persoalan belum dibayarkannya proyek tahun lalu.

“Untuk PAD sektor pajak itu over target yakni 102 persen, artinya aman. Persoalannya itu, sistem dana transfer pusat yang jelang pergantian tahun kemarin gagal masuk ke kas daerah akibat Bank BJB sudah tutup transaksi. Tapi insyallah ini tidak ada kendala, karena akan diselesaikan secepat mungkin,” tandasnya. n

(Noverando H)

Mendadak, Pemkab Bogor Gelar Rapat Koordinasi di DPRD

0

jurnalinspirasi.co.id – Pascagagal bayar Pemkab Bogor terhadap ratusan paket proyek dan belanja modal senilai total Rp400miliar membuat Bupati Bogor Rudy Susmanto menggelar rapat khusus dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (2/1/2026).

Sebelum rapat khusus dengan DPRD, Rudy Susmanto menggelar rapat di Pendopo Bupati Bogor ba’da solat Jumat dengan menghadirkan sejumlah pejabat teras bidang keuangan dan dinas teknis dengan anggaran belanja ratusan miliar.

“Siap kang, saya jam 2 siang ini masih rapat lanjutan rerkait permasalahan ini. Nanti saya kabari kalau sudah selesai rapatnya. Punteenn,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, WR Pelitawan saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, Jumat (2/1/2026).

Rapat mendadak di awal tahun 2026 ini digelar usai Bupati Bogor Rudy Susmanto menggelar rapat di Pendopo Bupati Bogor.

Sementara itu, suasana di Gedung DPRD Kabupaten Bogor tampak lengang meskipun dihadiri sejumlah mobil mewah. Di antaranya adalah mobil dinas Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor. Namun dua kendaraan dinas itu tidak nampak menurunkan penumpangnya di depan pintu utama Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

“Terimakasih ya broo,” ujar Wakil Bupati Bogor Jaro Ade dari dalam mobilnya kepada sejumlah jurnalis yang berkumpul di depan pintu utama Gedung DPRD.

Rencana awal, Rudy Susmanto akan memberikan pernyataan terkait gagal bayar Pemkab Bogor terhadap ratusan proyek di sela kegiatan pelantikan pejabat di Vivo Mall, Kecamatan Sukaraja.

Namun pernyataan itu batal diberikan karena masih ada beberapa hal yang belum final dibahas. Termasuk solusi pembayaran atau tunggakan utang akan dilakukan di Februari 2026.

(Herry Setiawan | Noverando H)

Gagal Bayar Karena Miskomunikasi Bapenda-BPKAD Bogor

0

jurnalinspirasi.co.id – Kegagalan membayar Pemkab Bogor atas ratusan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan di tahun anggaran 2025, mendapat respon dari ketua LSM PRB, Johan Pakpahan.

“Sikap LSM PRB jelas ada kesalahan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor,” ujar Johan kepada Jurnal Bogor, Jumat (2/1/2026).

Johan menjelaskan para pengusaha atau pihak ketiga yang belum dibayarkan karena kondisi defisit keuangan Pemkab Bogor tidak perlu dikhawatirkan karena Pemkab Bogor dengan APBD hampir Rp12 triliun pasti sanggup membayar.

“Para pengusaha yang pekerjaannya belum dibayarkan tidak perlu khawatir. Pemkab Bogor pasti bayar hanya saja masih menghitung proses PAD dan dana dari sumber-sumber keuangan lainnya,” ujar Johan melalui sambungan telpon.

Ada yang tidak sinkron antara belanja, pendapatan dan kas daerah. Ketidaksinkronan itu disebabkan salahsatunya besarnya pengeluaran untuk penanganan bencana.

“Selain itu ada perencanaan yang kurang baik sehingga menimbulkan miskomunikasi antara BPKAD dan Bapenda. Sementara Bupati Bogor disibukan dengan kegiatan membangun dengan cepat tapi tidak diimbangi dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Johan.

Oleh karena itu, Johan memberi saran agar Pemkab Bogor menaikan plafon anggaran sebesar Rp15 triliun dengan banyaknya potensi pendapatan yang belum optimal.

“Defisit APBD ini karena ada potensi pendapatan yang belum optimal digali oleh Bapenda. Harunya APBD Bogor ini bisa sampai Rp15 triliun,” kata politikus PDIP.

Johan juga menegaskan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto harus berhati-hati dalam mengelola anggaran. Harus ada prioritas program unggulan yang dibiayai APBD agar Bogor benar-benar menjadi Istimewa sesuai jargon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade).

“Boleh saja membangun dengan cepat tapi harus disesuaikan dengan visi Bogor Istimewa dan Gemilang oleh Pak Rudy dan Pak Jaro Ade. Ini semua agar tidak terulang Pemkab Bogor gagal bayar ke ratusan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan,” tegas pria kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Johan juga mengingatkan kepada para pengusaha agar sabar karena pemda pasti membayar tagihan yang gagal bayar di 2025.

“Kepada rekan-rekanku sesama pengusaha harap bersabar pasti tagihan kita semua dibayar ketika dananya sudah ada dan cukup,” tandas salahsatu pengurus Gapensi Kabupaten Bogor.

Terpisah, rumor beredar yang diperoleh Jurnal Bogor, harusnya ada dana pusat ke kas daerah Pemkab Bogor sebesar Rp370miliar pada 24 Desember 2025. Namun dana itu gagal masuk ke kas daerah karena kesalahan sistem keuangan di pemerintah pusat. Akhirnya ratusan paket proyek 2025 yang totalnya diduga senilai Rp400 miliar gagal dibayarkan pada 31 Desember 2025.

(Herry Setiawan)

Fix Pemkab Bogor Gagal Bayar, Diduga Sisa Kas Cuma 51 Miliar

0

jurnalinspirasi.co.id – Kegentingan gagal bayar Pemkab Bogor ke para penyedia jasa Tahun Anggaran 2025 makin mengemuka. Dari sejumlah laporan yang diterima Jurnal Bogor per Jumat 2 Januari 2026 terdapat rincian yang belum terkonfirmasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Rincian tersebut di antaranya adalah, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPR 90 Surat Perintah Membayar (SPM), Bidang Pengairan 60 SPM, DPKPP 75 SPM, DLH 70 SPM, Disdik 170 SPM, Dinkes hanya 2,7 Miliar, RSUD ibinong 8 miliar yang belum terbayar.

Sementara itu beredar edaran non formal atas nama Bidang Perbendaharaan BPKAD yang berbunyi, “Assalamu’alaikum..
Yth. Bpk/ibu teman² SKPD Pengelola Keuangan. Mohon maaf kami tidak bisa membalas satu persatu WA bpk/ibu (disertai emoticon tangan terlipat diasumsikan permohonan maaf_red). Terkait dengan permohonan pembayaran tagihan Bpk/Ibu yang belum terbayarkan, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya silahkan bapak/ibu koordinasi dengan teman-teman bidang AKTI secara administrasi untuk bisa dicatat sebagai hutang, dan teman-teman bidang Anggaran untuk memastikan apabila dalam penganggaran harus ada ketersediaan uang untuk membayarkan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, terimakasih. Bidang Perbendaharaan – BPKAD.

Saat edaran di Whatsapp grup atas nama Bidang Perbendaharaan tersebut dikonfirmasi ke Kepala BPKAD, WR Pelitawan merespon akan menjawab itu setelah rapat dengan pimpinan daerah.

“Nanti setelah rapat dengan pimpinan daerah kami jelaskan. Saat ini akan ada pembahasan soal ini di tingkat pimpinan, kang,” ujar Pelitawan kepada Jurnal Bogor, Jumat (2/1/2026).

Selain edaran WA Grup tersebut, muncul juga edaran whatsapp yang berisi bahwa saat ini kas Pemkab Bogor hanya tersedia sebesar Rp51,1miliar di rekening kas daerah.

“Sudah fix pak Haji. Saya dapat info dari BJB cibinong bahwa dana di rekening Kas Daerah hanya ada Rp. 51.100.000.000.-. Artinya defisit anggaran untuk pembayaran SP2D, proyek-proyek nggak terbayarkan, menunggu dana pinjaman atau PAD terkumpul,” bunyi pesan singkat yang seolah ingin mengonfirmasi kegentingan keuangan Pemkab Bogor di awal TA 2026.

Menurut rumor, Pemkab Bogor mengalami defisit anggaran sebesar Rp400 miliar untuk membayar utang di Tahun Anggaran 2025. Defisit ini otomatis harus dibayarkan di TA 2026 bersama dengan belanja pegawai.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto memastikan bahwa prmbayaran termin terakhir pembangunan Masjid Raya Pakansari juga gagal bayar meskipun sudah jadi SPM.

“Belum terbayar, padahal sudah jadi SPM,” ujar Eko saat dikonfirmasi Jurnal Bogor, Kamis (1/1/2026).

Sebelumnya Bupati Bogor Rudy Susmanto akan memberikan pernyataan terkait kondisi keuangan Pemkab Bogor pada pelantikan dan rotasi pejabat di Vivo Mall, Jumat (2/1/2026). Namun pernyataan itu batal dikeluarkan karena masih ada pembahasan lanjutan di Pendopo Bupati Bogor bada shalat Jumat.

(Herry Setiawan | Noverando H)

Pemkab Bogor Tak Bayar Ratusan Proyek 2025

0

jurnalinspirasi.co.id – Gegap gempita dan keriuhan suasana malam tahun baru 2026 berbanding terbalik dengan kenyataan ratusan paket proyek 2025 yang sudah selesai dikerjakan gagal dibayar Pemkab Bogor di 31 Desember 2025.

“Pekerjaan kami sudah selesai dengan modal kami sendiri karena Pemkab Bogor punya kebijakan tidak memberi uang muka pekerjaan, tapi kenapa pemda jahat sama kami. Di akhir Desember 2025 pekerjaan kami tidak dibayar,” tegas salah satu pengusaha muda Kabupaten Bogor berambut klimis dan kinclong, Rabu (31/12/2025).

Setelah menanti berjam-jam masih di hari Rabu, akhirnya rambut pria muda itu juga turut menciut setelah memastikan simpangsiurnya keputusan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor tidak lagi memproses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ke Bank BJB.

“Kami mau lapor pimpinan dulu ya kang, nanti saya kabari,” ujar Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, WR Pelitawan saat dikonfirmasi usai ledakan petasan meraung-raung di langit Kecamatan Cibinong melalui sambungan telepon, Kamis (1/1/2026) sekira pukul 00.38 WIB.

Sementara aktivitas di DPUPR masih terlihat sibuk menyelesaikan berkas administrasi hingga penerbitan SPM sebelum adanya kepastian tidak dibayarkan di tahun yang sama. “Masih proses. Semua berkas dokumen teknis kayak gambar, laporan harian, mingguan dan hasil uji laboratorium sudah jadi. Sekarang tinggal tandatangan konsultan baru ke PPK. Proyek mah udah beres udah rapih,” ujar salah satu pengusaha kontraktor asal Dramaga yang memerintahkan stafnya untuk merapikan dokumen laporan kinerja kontraktor.

Seolah terbuai dengan ujaran para pemangku kepentingan di DPUPR bahwa SPM selesai langsung dikirim ke BPKAD, ternyata kantor depan Stadion Mini Pemkab Bogor itu terdengar sayup menahan pengajuan SPM.

Tersiar kabar, lock unlock karena pengajuan SPM menumpuk dan tidak terburu waktu diproses hingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diajukan ke Bank BJB.

Informasi beredar bahwa sejak Rabu (31/12/2025) pukul 18.00 WIB, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri yang dioperasionalkan BPKAD tiap pemda, sudah tidak dapat menerima penginputan data dan memprosesnya menjadi SP2D digital.

Namun DPUPR tetap saja memproses administrasi pengajuan SPM dari para penyedia jasa. Kepastian pengajuan SPM DPUPR berhenti setelah pukul 00.00 WIB. Rentang waktu antara pukul 18.00 – 00.00 inilah yang dijadikan celah waktu proses SP2D berlanjut secara manual di BPKAD. Secara hukum SP2D manual dapat dilakukan Pemda dalam kondisi tertentu. Namun beredar kabar tak sedap, hanya proyek titipan pejabat tertentu yang diproses untuk dibayarkan. Meski hal ini belum mendapat konfirmasi dari para pejabat pengelola keuangan.

Saat ini dibutuhkan kepastian informasi mengenai pembayaran kepada para penyedia jasa baik pengadaan barang, infrasfruktur, konstruksi, mengingat ada konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dari pemda.

“Kami punya tagihan ke vendor yang harus dibayar. Belum lagi utang ke bank yang bunganya terus berjalan sampai ada kemampuan pelunasan,” ujar Sekretaris DPC Askonas, Jonarudin.

Jonarudin menambahkan, saat ini yang dibutuhkan kontraktor adalah kepastian pembayaran agar pihaknya bisa menunaikan kewajiban ke vendor dan bank. “Saat ini kami butuh kepastian kapan pekerjaan dan kewajiban yang sudah kami tuntaskan bisa dibayar pemda,” tandas Jonarudin.

Salahsatu pengusaha lain juga mengaku bahwa SP2D sudah terbit tapi belum ditandatangani elektronik (TTE) sehingga Bank BJB memproses pembayaran pekerjaan yang sudah dituntaskannya.

“Pengajuan berkas saya sudah jadi SP2D tapi tidak dicairkan karena tidak ditandatangani elektronik, jadi Bank BJB tidak membayarkan pekerjaan yang sudah tuntas saya kerjakan,” kata pengusaha asal Ciomas yang namanya enggan disebutkan.

Terpisah, fenomena tidak terbayarnya proyek pembangunan di tahun 2025 juga terjadi di Pemprov Jabar. Salahsatunya adalah pembangunan jalan Parungpanjang – Bunar sepanjang 5,6 kilometer.

Berdasar informasi melalui Instagram dedimulyadi71 kas Pemprov Jabar saat ini kosong untuk pembayaran sejumlah paket proyek. Hal itu bahkan sudah dikomunikasikan oleh BPKAD dan DPUPR Provinsi Jabar.

(Herry Setiawan)

Caffe dan Resto Kembali Ke alam Gelar Pentas seni Budaya

0

Bogor | Jurnal Bogor Alunan musik sudah terdengar di Resto Kembali ke alam Citamiang Puncak, Bogor . Kopi dan Makana dan jajaran lampu- Lampu Bergantungan juga terlihat menemani tamu-tamu yang sudah hadir untuk menikmati beberapa suguhan. Orang-orang lalu-lalang menyambut tamu yang hadir.

Kamis malam, 1 Januari 2026 ada suguhan pertunjukan seni-budaya tepat di depan meja-meja tamu. Resto ini tepatnya berada di desa tugu Utara , kecamatan Cisarua kampung pondok 10 Kabupaten Bogor Kamis ,( 1/1/2026)

Resto dan Caffe kembali Ke alam Citamiang selalu menyuguhkan pertunjukan budaya pada setiap hari Kamis atau moment tertentu Pertunjukan itu diperkenalkan langsung di hadapan turis lokal dan manca negara.

Pertunjukan berlangsung tepat di resto dan Caffe yang tepat di tengah resto dan Caffe kembali ke alam . Resto dan Caffe ini ditengah tengah pepohonan yang tinggi menjulang dan ada sungai mengalir dipinggirnya dengan dikelilingi meja-meja makan ,lokasi yang strategis untuk pertunjukan tari.

Menurut penuturan Ahyar karyawan Resto dan Caffe Kembali ke alam Citamiang Arsitektur resto dan Caffe yang terlihat sangat khas dan nyaman sesuai namanya kembali ke alam.

Ahyar juga juga menambahkan, di resto kembali ke alam itu juga Rutin selalu menyajikan pentas seni sebagai salah satu ciri khasnya melestarikan kebudayaan

Acara-acara kebudayaan ini dinamai Symforest atau Ruang alam yang diadakan setiap hari hari tertentu mulai dari pukul 7.00 -09.00 Wib ungkapnya ( Wawan Hermawanto)

Sambut Tahun Baru 2026, The Highland Park Resort Bogor Hadirkan Hiburan Bertema Movie Star

0

Jurnal Bogor – Menyambut pergantian Tahun Baru 2026, The Highland Park Resort Hotel Bogor menggelar berbagai rangkaian acara hiburan untuk memanjakan para pengunjung yang menginap. Perayaan malam tahun baru kali ini mengusung tema “Movie Star”, yang menghadirkan nuansa glamor dan hiburan keluarga.

Antusiasme pengunjung terlihat sepanjang acara. Sejumlah penampilan ditampilkan pihak hotel, di antaranya Fire Dance, berbagai permainan interaktif, serta pembagian door prize yang disambut meriah oleh para tamu.

Selain hiburan, pihak hotel juga mengajak seluruh staf dan pengunjung untuk menggelar doa bersama bagi masyarakat Aceh dan Sumatera yang tengah dilanda musibah. Doa bersama tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sosial.

Manager The Highland Park Resort Hotel Bogor, I Made Candra Wiyanto, mengatakan bahwa perayaan malam tahun baru ini tidak hanya bertujuan memberikan hiburan, tetapi juga mengedepankan nilai kebersamaan dan empati.

“Melalui perayaan ini kami ingin menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi para tamu, sekaligus mengajak semua pihak untuk tetap peduli terhadap sesama. Kami berharap Tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik dan penuh harapan,” ujar I Made Candra Wiyanto.

Perayaan malam pergantian tahun di The Highland Park Resort Hotel Bogor berlangsung aman dan kondusif, serta meninggalkan kesan positif bagi para pengunjung yang memilih merayakan Tahun Baru 2026 di kawasan wisata Tamansari, Kabupaten Bogor.

Pemkab Bogor Raih Anugerah Sri Baduga 2025, Bukti Komitmen Bangun Desa dan Kelurahan

0

jurnalinspirasi.co.id | Bandung – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Desa Gunung Putri dan Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, berhasil meraih Anugerah Sri Baduga Tahun 2025, sebuah penghargaan bergengsi atas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian kegiatan Drama Musikal Rahvayana Kala Cinta serta Anugerah Wira Dharma Jawa Barat Tahun 2025, yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kota Bandung, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam keterangan resminya, Selasa (30/12/25).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto melalui Kepala Desa Gunung Putri dan Lurah Tengah menerima langsung penghargaan Anugerah Sri Baduga, sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap inovasi, pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dalam Drama Musikal Rahvayana, Kala Cinta, yang menghadirkan talenta-talenta seni luar biasa dari sejumlah artis dan penyanyi ternama, sekaligus menjadi ruang apresiasi bagi pelestarian budaya daerah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut, talenta luar biasa, kreativitas, dedikasi, dan kecintaan para insan seni terhadap budaya yang menghidupkan seni budaya daerah.

“Mari kita dukung bersama pelestarian budaya sebagai jati diri dan kekuatan masa depan bangsa,” ujar Bupati Bogor.

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut meski meraih peringkat ketiga tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Kami sangat bersyukur atas penganugerahan Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025 ini. Walaupun baru juara tiga, ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Tidak Naikkan Tarif Listrik di Triwulan I-2026

0

jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik pada awal tahun 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan, tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan I 2026 atau periode Januari–Maret tidak berubah alias tetap .

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat pada awal tahun.

Penetapan tarif ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam beleid tersebut, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

“Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” ujar Tri dikutip kontan Kamis (1/1).

Selain pelanggan non-subsidi, tarif listrik bagi 25 golongan pelanggan bersubsidi juga dipastikan tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap melanjutkan pemberian subsidi listrik sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Tri menambahkan, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan tarif listrik sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan tenaga listrik nasional.

Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak guna mendukung ketahanan dan kemandirian energi.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional agar dapat memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan.