Jemaah Haji Kloter 29 Tiba di Kota Bogor

By

-

June 25, 2025

jurnal inspirasi.co.id – Sebanyak 427 jemaah haji kloter 29 asal Kota Bogor akhirnya tiba di tanah air pada Rabu (25/6/2025) siang.

Kepulangan para jemaah tersebut disambut langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Eko Prabowo, Kepala Bapperida, Rudy Mashudi, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Abdul Wahid.

Dalam kesempatan itu, Eko Prabowo mengatakan bahwa di kloter 29 seharusnya ada 428 jemaah haji, namun seorang di antaranya meninggal dunia di tanah suci atas nama Heni Malisa Ali (58), warga Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan.

“Beliau meninggal saat beribadah. Insya Allah husnul khotimah. Jadi jemaah haji kloter 29 yang kembali ke Indonesia ada 427 orang,” ucap Eko kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, Eko juga mendoakan agar para jemaah haji diterima ibadahnya selama menjalankan rukun Islam kelima di tanah suci, Mekkah dan Madinah.

“Semoga menjadi haji mabrur dan mabruroh,” kata Eko.

Pemulangan jemaah haji selanjutnya, kata Eko, ada di tanggal 5 hingga 6 Juli yang tergabung dalam kloter 48 dan 52, dengan jumlah total jemaag sebanyak 502 orang.

“Untuk total keseluruhan jemaah haji asal Kota Bogor ada sebanyak 930 orang,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Sidak SDN Gang Aut, Dewan Sebut Konsultan Pengawas tak Tahu Lokasi Kantor

By

Redaksi

-

June 25, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek SDN Gang Aut, yang memakan korban jiwa seorang pekerja proyek.

Dalam sidak tersebut terungkap bahwa konsultan pengawas tidak mengetahui lokasi kantor serta struktur organisasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mengaku kecewa atas tidak hadirnya pengawas maupun pelaksana proyek di lokasi saat kejadian tersebut.

“Kami sesalkan karena untuk kegiatan pembangunan sebesar ini para penanggung jawab di lapangan tidak ada di lokasi sehingga terjadilah musibah tersebut,” ujar Heri kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).

“Kami temukan pengawas bangunan dan pelaksana proyek tidak berada di tempat saat kejadian. Ini sangat kita sesalkan. Hal ini sangat kita sesalkan karena untuk kegiatan pembangunan sebesar ini para penanggung jawab di lapangan tidak ada di lokasi,” tambahnya.

Selain itu, Heri juga menyoroti hak pekerja yang menjadi korban, termasuk kejelasan terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami nggak mendapat jawaban pasti dari pihak proyek soal BPJS. Ini menjadi catatan penting. Setiap proyek Pemkot Bogor wajib sesuai ketentuan dan standar, termasuk kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja,” ungkapnya.

Menurut dia, Komisi III akan mengambil keputusan dalam rapat untuk menentukan kelanjutan proyek.

“Apakah proyek ini perlu dihentikan sementara karena ada pelanggaran serius, atau ada opsi lain. Semua akan dipertimbangkan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III, Benninu Argoebie, menegaskan mengenai pentingnya standar keselamatan sebagai prioritas utama dalam tiap proyek strategis di Kota Bogor.

“Harus memperhatikan keselamatan kerja secara maksimal. Penggunaan APD wajib,” katanya.

Benninu juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan di lapangan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) dan konsultan pengawas.

“Pengawas itu dibayar untuk mengawasi, jadi tidak boleh absen di lokasi. Mereka yang pertama kali menentukan mana pekerjaan yang berisiko dan mana yang aman,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Benn ini pun mempertanyakan keberadaan konsultan pengawas dan kejelasan struktur organisasi proyek.

“Kami tanya kantornya di mana, mereka bingung. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bahkan direktur proyek juga tidak hadir, katanya sedang berada di Pangandaran,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai adanya kemungkinan proyek tersebut di-subkon-kan. Benn menyatakan bahwa akan memperdalam hal tersebut dalam rapat kerja nantinya.

“Kami akan dalami dalam rapat kerja,” ucap politisi NasDem itu.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Subhan, menyebut adanya indikasi kekeliruan dalam tahap perencanaan proyek.

“Ada kekurangan dari perencanaan yang menjadi wewenang Disdik. Ini akan kami jadikan bahan evaluasi ke depan,” ucapnya.

Subhan berharap ke depan semua OPD, termasuk Disdik, lebih selektif dan teliti dalam merancang, mengelola, serta mengawasi proyek-proyek besar agar kejadian serupa tidak terulang.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Revitalisasi SDN Gang Aut, Ari Syarifudin mengatakan bahwa Disduk sudah melaksanakan sesuai prosedur mulai dari tatap muka sejak pra penunjukan, pemenang, penyampaian Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) hingga rapat pra kontrak.

“Langkah selanjutnya kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait penyelidikan atau tindaklanjutnya pasca kejadian. Jika hasilnya memang ada yang harus di evaluasi dan dikoreksi yaa berarti itu saja yang dilakukan dan pekerjaan bisa tetap dilanjutkan,” bebernya.

Kata Ari, jika ada penundaan pekerjaan ada risiko juga terhadap pelaksanaan pembangunan apalagi ini pembangunan strategis yang akan melalui dua tahun anggaran, artinya tahun ini pembangunan lantai satu dan tahun depan lantai dua.

“Kalau tertunda atau bahkan dihentikan, tentu pembangunan juga akan mundur tidak akan selesai tahun ini. Tetapi kami serahkan kembali ke pimpinan seperti apa kebijakan, kami hanya sebagai PPK punya kewenangan untuk mengevaluasi dan menentukan berdasarkan hasil masukan dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat,” katanya.

Ia berharap kejadian ini tidak menghambat pembangunan karena perencanaan pembangunan SDN Gang Aut.

“Semoga bisa terus berlanjut sampai selesai karena bersangkutan dengan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak atau manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kota Bogor,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

PT Pelestari Peringati HUT ke-4 dengan Mendorong Transformasi Industri Angkutan Barang Lebih Sigap dan Aman

By

Admin

-

June 25, 2025

Cilegon – Memperingati Hari Ulang Tahun ke-4, PT Peduli Lestari Indonesia (PT Pelestari) menggelar puncak perayaan bertajuk SAFE MOVE 2025, sebuah inisiatif strategis untuk mendorong transformasi industri pengangkutan barang berbahaya menuju sistem yang lebih sigap, aman, dan berkelanjutan.

SAFE MOVE: Transformasi Industri Pengangkutan Barang berbahaya sebagai tema besar adalah akronim nilai-nilai fundamental yang diusung perusahaan yakni Safety (Keselamatan) sebagai prioritas utama, Awareness (Kesadaran) terhadap risiko, Fund (Dukungan Komitmen) dari seluruh pihak dan Environment (Lingkungan) sebagai pijakan keberlanjutan.

Sementara kata MOVE melambangkan semangat untuk terus bergerak maju dan bertransformasi menuju sistem transportasi yang tanggap dan kolaboratif.

Seminar Nasional “Menuju Industri Berkelanjutan yang Sigap” adalah rangkaian utama perayaan ini adalah seminar nasional dengan tema “Menuju Industri Berkelanjutan yang Sigap dalam Mengendalikan Kedaruratan Pengangkutan Barang Berbahaya di Jalan.”

Acara ini diikuti lebih dari 100 peserta yang terdiri dari instansi pemerintah, asosiasi, industri kimia, perusahaan angkutan barang berbahaya, pengelola limbah B3, akademisi, dan organisasi lingkungan.

Direktur PT Pelestari, Maya Lukita, menyampaikan bahwa momen ini menjadi langkah nyata dalam membangun industri yang lebih sigap, aman, dan berkelanjutan.

“Seminar ini diharapkan dapat memicu perubahan dan perbaikan nyata di lapangan khususnya pada kegiatan pengangkutan barang berbahaya,” kata Maya Lukita kepada media, Senin (23/6/2025).

Dukungan juga disampaikan oleh Yusuf Nugroho, ST, MT, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi sebagai Keynote Speech yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. PT Peduli Lestari Indonesia diharapkan menjadi pionir dalam transportasi yang berkelanjutan, aman, dan bertanggung jawab.

“Kami berharap PT Peduli Lestari Indonesia menjadi pionir dalam transportasi yang berkelanjutan, aman, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Narasumber lain yang hadir adalah Arief Bagus Arjuna yang merupakan Chairman Merak Industrial Emergency Response, sekaligus HSE Manager PT Dover Chemical. Ahmad Wildan, Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), serta Euis Ekawati, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Bambang Siswoyo (Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat), Kompol Dr. Giyarto, SH., MH. (Kasubdit Kamsel Ditlantas, Polda Banten), Saiful Bahri (Aptrindo Banten), Woerjantomo (Responsible Care Indonesia), Rachmad Muhamadiyah (Ketua Umum DPP Hiswana Migas), Rachmat A’la (Wakil Ketua DPD V Hiswana Migas), Taufan Enggar (Manager SND PT Pertamina Patra Niaga), Mohammad Effendi (Manager HSSE PT Patra Logistik), Nita Desirianti (Corporate Sales RJBB PT Pertamina Patra Niaga), serta berbagai perwakilan lainnya dari berbagai instansi.

(wh)

Belajar dari Lapangan, Peserta Pelatihan BPDP dan BBPMKP Tinjau Koperasi di Mesuji Raya

By

Admin

-

June 25, 2025

OKI – Guna memberikan pemahaman langsung mengenai pengelolaan kelembagaan petani , peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan Angkatan I dan Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Angkatan I dan II melakukan kunjungan lapangan ke Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera di Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Selasa (24/06/2025).

Kunjungan lapangan ini adalah rangkaian dari kegiatan pelatihan yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) di Palembang 16 – 26 Juni 2025 dalam rangka program pengembangan SDMPKS Tahun 2025. Kunjungan inipun merupakan bagian dari komitmen penyelenggara pelatihan dalam mendorong penerapan prinsip berkelanjutan dan tata kelola yang baik di sektor perkebunan kelapa sawit.

Setelah melewati medan terjal menuju lokasi, rombongan peserta dari Kabupaten Musi Banyuasin tiba dan disambut langsung oleh Ketua koperasi Bina Sejahtera, Azhar beserta pengurus.

Dalam pertemuan di ruang aula koperasi, Azhar memaparkan profil koperasi Bina Sejahtera, proses kemitraan dengan perusahaan, serta strategi keberlanjutan yang diterapkan di tingkat petani yang bergabung di koperasi.

Azhar menyampaikan pentingnya koperasi sebagai wadah pemberdayaan petani. Koperasi yang bergerak dibidang perkebunan sawit ini berdiri pada tahun 2004, beranggotakan petani sawit sekitar. Koperasi yang dipimpinnya ini, sekarang telah memiliki 17 unit truk pengangkut sawit, alat berat untuk perbaikan jalan mandiri dan sejumlah aset lain.

“Kami berkomitmen membangun koperasi yang transparan dan mengedepankan kesejahteraan anggota. Sinergi antarpetani, pengurus, dan perusahaan mitra menjadi kunci keberhasilan kami,” ujarnya.

Para peserta juga berkesempatan meninjau langsung kebun sawit, unit pembuatan pupuk organik, serta fasilitas lainnya yang dimilliki dan dikelola KUD Bina Sejahtera. Selain itu, dilakukan sesi diskusi interaktif untuk berbagi pengalaman serta menjawab berbagai pertanyaan dari peserta terkait praktik pengendalian hama, penyusunan rencana kerja dan anggaran belanja koperasi, dan pembagian keuntungan koperasi.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peserta untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan dan mendorong penguatan kelembagaan serta pengembangan kelembagaan dan usaha petani di wilayahnya masing – masing.

Untuk diketahui, BPDP berkolaborasi dengan BBPMKP melatih SDMPKS di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Pelatihan Penguatan Kelembagan Angkatan I dan Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Angkatan I dan II. Pelatihan dibuka Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Idha Widi Arsanti didampingi Kepala BBPMKP, turut hadir Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Agus Darwa.

(REGI/BBPMKP)
.

30 Peserta Pesta Seks Sesama Jenis Reaktif HIV, 15 di antaranya Reaktif Sifilis

By

Redaksi

-

June 25, 2025

jurnal inspirasi.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mengonfirmasi bahwa sebanyak 30 dari 75 orang yang diamankan dalam penggerebekan pesta seks sesama jenis di vila kawasan Megamendung, reaktif HIV dan 15 orang reaktif sifilis.

Data tersebut terkuak berdasarkan hasil dari screening awal yang dilakukan oleh tim medis beberapa saat setelah para peserta diamankan polisi.

Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, mengatakan, hasil tersebut masih bersifat awal dan bukan merupakan diagnosis akhir.

“Reaktif itu bukan berarti positif. Reaktif adalah hasil dari screening awal, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan status positif atau tidaknya,” ujar Fusia kepada wartawan, Senin (24/6/2025).

Dari hasil pemeriksaan, total 30 orang reaktif, 15 orang HIV dan 15 orang lagi reaktif sifilis. Sebagian dari mereka bahkan terindikasi mengidap keduanya. Sementara itu, 45 orang lainnya dinyatakan non-reaktif dari dua jenis tes tersebut.

“Jumlah yang reaktif untuk HIV sebanyak 30 orang, dan sifilis 15 orang. Ada yang mengidap keduanya, ada juga yang clear dari dua-duanya,” tambahnya.

Dinkes menyebut kurang dari 10 persen dari 75 peserta pesta tersebut merupakan warga Kabupaten Bogor. Mayoritas berasal dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Terkait tindak lanjut, Fusia menyampaikan bahwa pihaknya akan mengoordinasikan penanganan berdasarkan domisili peserta.

“Yang reaktif akan ditindaklanjuti oleh puskesmas wilayah masing-masing. Untuk yang bukan warga Kabupaten Bogor, kami akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan di domisili mereka,” jelasnya.

Menurut dia, penyebab umum kasus semacam ini adalah perilaku seksual bebas atau menyimpang. Oleh karena itu, edukasi dan pencegahan terus digencarkan melalui berbagai program yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).

“Kami terus berupaya meningkatkan langkah preventif di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi, bersama KPAD yang turun langsung ke lapangan,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Soal Tragedi SDN Gang Aut, JM Dukung Penyelidikan Polisi

By

Redaksi

-

June 24, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin (JM), angkat bicara terkait insiden tragis yang menewaskan seorang pekerja proyek pembangunan SDN Gang Aut.

Menurut dia, keprihatinannya dan menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.

“Tentu saya sebagai Wakil Wali Kota menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Kita harus objektif memandang ini sebagai musibah, tapi juga jadi evaluasi besar. Soal kontraktor, pengawasan, dan pelaksanaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), semuanya harus dipastikan berjalan sesuai SOP,” ujar Jenal kepada wartawan, Selasa (25/6/2025).

Menurut dia, Pemkot Bogor mendukung upaya penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh kepolisian dan menghormati langkah DPRD yang akan memanggil dinas terkait untuk pendalaman.

“Pemerintah tentu butuh masukan objektif. Tapi biarkan dulu pihak berwenang bekerja, kita jangan terburu-buru membangun narasi sebelum hasil penyelidikan keluar. Kalau Dewan mau panggil SKPD, itu bagian dari fungsi pengawasan dan saya rasa wajar,” tegasnya.

Terkait wacana penghentian sementara proyek pembangunan SDN Gang Aut, Jenal menyatakan sikap sejalan dengan aparat penegak hukum.

“Kalau memang sudah dipasang police line, artinya tidak boleh ada aktivitas apapun dulu di sana. Itu harus dihormati, dan memang sebaiknya dihentikan sementara sampai ada kejelasan,” ucap JM

Meski demikian, JM tak menampik bahwa proyek pembangunan SDN Gang Aut merupakan bagian dari target penyelesaian 10 sekolah yang harus tuntas pada 2025, sesuai arahan Wali Kota Bogor.

“Mudah-mudahan titik yang terdampak itu tidak mengganggu keseluruhan proyek. Tapi tetap, proses hukum dan keselamatan kerja jauh lebih utama. Jangan tergesa-gesa, semua harus sesuai prosedur. Ini musibah yang tidak diinginkan siapapun,” kata dia.

Sebelumnya, seorang pekerja bernama Iwan Setiawan tewas tertimbun tanah longsor saat mengerjakan proyek pembangunan di SDN Gang Aut pada Sabtu, 21 Juni 2025. Insiden ini kini dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

** Fredy Kristianto

Penertiban Reklame Ilegal Gunung Batu Lamban

By

Redaksi

-

June 24, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Forum Bersama Warga Gunung Batu (Forbes Wagub) mengaku prihatin terhadap lambannya penertiban tiang pancang reklame ilegal di Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat.

Diketahui, tiang reklame tanpa izin tersebut berdiri mencolok di wilayah strategis dan padat aktivitas warga.

Berdasarkan Surat Resmi DPMPTSP Kota Bogor No. 500.16.7.2/091-kt pp2 tertanggal 5 Februari 2024 secara tertulis bahwa tiang pancang reklame berukuran 5×10 meter dan tinggi 15 meter di RW 12 Gunung Batu tidak memiliki IMB/PBG maupun Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR). Wajib dibongkar oleh pemilik dan dilarang menayangkan promosi.

Dewan Pengawas Forbes Wagub, Rd Ian Mulyana mengatakan bahwa pada 17 Maret 2025, telah dilakukan penertiban oleh aparat dan Wakil Wali Kota Bogor, namun hanya bagian atas tiang yang dipotong, sementara kerangka besar tiang masih berdiri hingga hari ini.

Berdasarkan dokumentasi warga, belum ada tindakan pembongkaran tuntas seperti yang dilakukan di wilayah lain seperti Jalan Pajajaran.

“Reklame ilegal ini telah melanggar berbagai peraturan, antara lain: Perda Kota Bogor No. 1 Tahun 2015: Setiap reklame harus memiliki izin dan memenuhi aspek keamanan, estetika, serta keselamatan lalu lintas,” jelasnya, Selasa (24/6/2025).

Selain itu reklame tersebut melanggar Perwali No. 93 Tahun 2019: Mengatur lokasi, spesifikasi teknis, dan sanksi administratif berupa pembongkaran paksa.

Termasuk UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: Setiap bangunan wajib memiliki IMB (kini PBG) dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255: Pemda wajib menegakkan Perda.

Atas dasar temuan dan fakta di lapangan, Forbes Wagub menyampaikan lima tuntutan tegas:

Pembongkaran total seluruh struktur tiang pancang reklame ilegal di Gunung Batu sesuai hukum yang berlaku.

Menolak praktik tebang pilih, karena wilayah seperti Pajajaran ditindak tegas, sedangkan Gunung Batu terabaikan.

Mendesak DPMPTSP dan Bapenda Kota Bogor untuk tidak menerbitkan atau memperpanjang izin reklame bagi pelanggar aturan.

Mendorong Inspektorat dan aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pembiaran atau praktik “main mata” dalam proses penertiban.

Memberikan batas waktu 7×24 jam sejak pernyataan ini dirilis untuk tindakan nyata. Jika tidak, warga akan melaporkan ke Ombudsman RI, KPK, dan mengajukan gugatan ke PTUN.

Dokumentasi Lapangan sebagai Bukti. Ironisnya tiang reklame ilegal masih berdiri.Padahal surat resmi DPMPTSP menjadi dasar hukum bahwa reklame tersebut ilegal.

“Kami bukan menolak reklame, tapi menolak pelanggaran hukum yang dibiarkan. Pemerintah harus hadir untuk semua warga, bukan hanya untuk pemodal besar. Jangan ada tebang pilih hukum di Kota Bogor,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Cetak SDM Tangguh dan Berdaya Saing, BPDP Gandeng UPT Pelatihan Kementan Latih Pekebun Sawit Bengkulu

By

Admin

-

June 24, 2025

BENGKULU – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) terus memperkuat kapasitas SDM pekebun sawit melalui pelatihan berbasis kelembagaan dan kewirausahaan.

Salah satu wujudnya adalah Pelatihan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS) di Provinsi Bengkulu yang berlangsung 22 Juni hingga 2 Juli 2025.

Sebanyak 154 peserta dari tiga kabupaten sentra sawit Seluma, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara mengikuti pelatihan ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, seperti pekebun, keluarga pekebun, penyuluh, ASN, dan masyarakat sekitar.

BPDP menggandeng Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) sebagai mitra pelaksana. BBPMKP menyusun perangkat pelatihan, mendesain metode pembelajaran, dan menghadirkan pelatih profesional dari Kementerian Pertanian.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya SDM pertanian yang tangguh dan berdaya saing, tak hanya fokus pada produksi.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menambahkan, tantangan sektor pertanian semakin kompleks. Karena itu, pelatihan ini penting untuk membekali pekebun dalam membangun kelembagaan, komunikasi efektif, dan pola pikir wirausaha.

“Pekebun perlu dibekali ilmu dan keterampilan agar mandiri dan mampu bersaing,” ujarnya.

Pelatihan terdiri atas dua jenis: Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha, terbagi dalam lima angkatan.

Peserta mendapat materi tentang pentingnya kelembagaan petani yang kuat, kemitraan usaha, kepemimpinan kelompok tani, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga berbasis usaha.

Kepala BBPMKP Sukim Supandi berharap pelatihan ini benar-benar meningkatkan kompetensi peserta.

“Bukan hanya soal teknis, tapi juga kepemimpinan, manajemen usaha, dan budaya kerja produktif. Ini investasi SDM sawit jangka panjang,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Rosmala Dewi, Minggu (22/06/2025) mengapresiasi pelatihan ini yang dinilai sangat membantu di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Bengkulu punya lebih dari 400 ribu hektare kebun sawit, dan sebagian besar dikelola petani rakyat. Permasalahan kita masih di produksi. Kami harap pelatihan ini bisa meningkatkan kapasitas petani secara mandiri,” ujarnya.

Pelatihan ini juga melibatkan fasilitator dari Dinas TPHP Provinsi dan kabupaten, BPMP Bengkulu, koperasi mitra alumni SDMPKS, serta widyaiswara BBPMKP, yang mendampingi sesi kelas, diskusi, dan kunjungan lapangan.

Melalui pelatihan ini, BPDP berharap pekebun sawit dan kelembagaannya dapat tumbuh sebagai pilar usaha perkebunan rakyat yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

(Restu/BBPMKP)

Jangan Sampai Mubazir, Subhan Minta PUPR Ekspose Kajian Lahan Trase Baru Batutulis

By

Redaksi

-

June 24, 2025

jurnalinspirasi.co.id – Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Subhan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan ekspose terhadap kajian lahan yang rencananya akan dibebaskan dan dibangun menjadi trase baru dari Batutulis menuju Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan.

Menurut dia, hal itu harus dilakukan sebelum lahan tersebut dibebaskan. Sebab, sambung dia, kontur tanah di seputaran Jalan Saleh Danasasmita termasuk labil.

“Harus ada ekspose terlebih dahulu apakah lahan itu layak dibebaskan dan dibangun untuk dijadikan akses jalan atau tidak,” ujar Subhan kepada wartawan, Senin (23/6/2025).

Subhan mengaku khawatir bila kajian tak dilakukan dengan komprehensif, maka peristiwa longsor seperti di Jala Saleh Danasasmita akan terulang lagi.

“Harus dipastikan kondisi tanah, apakah disana layak dibangun atau tidak. Janga sampai buang-buang anggaran,” katanya.

Lebih lanjut, Subhan juga mempertanyakan kemampuan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk membeaskan lahan tersebut. Sebab, berdasarkan informasi yang didapatnya pemkot mesti merogoh kocek hingga Rp45 miliar untuk melakukan pembebasan.

“Anggarannya sampai Rp45 miliar, itu bukan jumlah yang sedikit,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, mengatakan tahapan yang saat ini sedang dijalankan adalah persiapan Feasibility Study (FS) kemudian Detail Engineering Design (DED).

“FS sedang berproses diharapkan juga DED selesai akhir bulan ini. Setelah itu siap kami akan mengajukan terkait beberapa dokumen yang nanti akan dilakukan oleh instansi terkait seperti nilai appraisal, analisis dampak lalu lintas (amdalalin), lingkungan dan sebagainya itu akan disiapkan,” ujarnya.

Terkait anggaran pengadaan tanah saat ini rencananya akan menggunakan anggaran dari APBD Kota Bogor dan APBD Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan untuk proses pembangunan, pihaknya sudah bertemu dengan Wakil Menteri PU yang rencananya akan menggunakan anggaran Inpres daerah 2025 yang bersumber dari Kementerian PU.

Setelah semua proses selesai maka pembangunan pun bisa segera dilaksanakan.

“Perencanaan pembangunan akhir tahun ini September sampai Desember. Semoga bisa sesuai target,” urainya.

Diketahui, pembangunan trase baru akan membebaskan lahan seluas 4 ribu meter persegi, dimana di dalamnya terdapat dua bidang tanah milik perorangan dengan status SHM.

** Fredy Kristianto

Gandeng UPT Pelatihan Kementan, Barantin Perkuat Kompetensi SDM Pengadaan Pemerintah

By

Admin

-

June 23, 2025

BOGOR – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong tata kelola pengadaan yang transparan dan profesional melalui kolaborasi pelatihan antara Badan Karantina Indonesia (Barantin), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Kolaborasi ini diwujudkan dalam Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level-1 yang resmi dibuka secara daring pada Senin, 23 Juni 2025 dan berlangsung hingga 10 Juli 2025.

Pelatihan ini diikuti oleh 40 pegawai dari lingkup Barantin yang akan menjalankan rangkaian pelatihan secara blended learning dan uji sertifikasi kompetensi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pengadaan merupakan pilar utama birokrasi yang sehat.

“Harus dijalankan dengan integritas dan transparansi. SDM bersertifikat jadi kunci efisiensi dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan, penguatan kompetensi PBJ adalah bagian dari reformasi tata kelola pertanian.

“Ini bukan sekadar kewajiban, tapi upaya membangun SDM pengadaan yang adaptif, akuntabel, dan profesional,” kata Santi.

Kepala Biro Umum dan Keuangan Barantin, Akhmad Alfaraby, yang membuka kegiatan secara resmi, mengapresiasi sinergi antar lembaga. Ia menekankan pentingnya pengadaan dalam mendukung layanan teknis karantina.

“Kita ingin aparatur pengadaan bekerja tertib, efisien, dan bertanggung jawab. Harapannya, seluruh peserta lulus 100 persen,” ucapnya.

Kepala BBPMKP Sukim Supandi menyampaikan, pelatihan dirancang untuk membangun kompetensi menyeluruh, dari aspek prosedur hingga etika kerja.

“BBPMKP akan mengawal proses belajar agar peserta tak hanya membawa pulang sertifikat, tapi juga sikap kerja yang tepat,” jelasnya.

Perwakilan LKPP juga hadir dan mendukung penuh pelatihan ini. Sinergi seperti ini diharapkan terus terjalin dalam rangka memperkuat SDM pengadaan pemerintah.

Melalui kerja sama ini, Kementan berharap SDM pengadaan Barantin tak hanya kompeten secara teknis, tapi juga menjadi agen tata kelola yang bersih, profesional, dan terpercaya.

(bbpmkp)

Buy now