Postpage | JURNALINSPIRASI.CO.ID | Menjaga Kepercayaan

ASN Pemkot Bogor yang Diduga Hanyut di Cipaku Belum Ditemukan

Bogor Kota

Redaksi

-

August 14, 2026

ASN Pemkot Bogor yang Diduga Hanyut di Cipaku Belum Ditemukan

Bogor | Jurnal Bogor

Tim gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kota Bogor, Bayu Zulkarnaen (36), yang diduga terjatuh dan terbawa arus Sungai Cisadane di kawasan perbatasan Kelurahan Cipaku dan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan.

Memasuki hari kedua pencarian pada Jumat (14/8/2026), korban masih belum ditemukan. Sejumlah personel dari BPBD Kota Bogor, tim SAR gabungan, dan kepolisian terus menyisir aliran Sungai Cisadane untuk mencari keberadaan korban.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, membenarkan bahwa korban merupakan warga Pamoyanan yang bekerja sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

“Korban merupakan warga Pamoyanan dan ASN yang bertugas di Disarpus Kota Bogor. Beliau adalah pegawai Pemkot Bogor,” kata Dimas saat dikonfirmasi, Jumat pagi.

Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis (13/8/2026) malam, menjelang waktu salat Isya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun petugas, sebelum kejadian korban diketahui melintas menggunakan sepeda motor di jembatan penghubung Cipaku-Pamoyanan. Jalur tersebut merupakan rute yang biasa dilalui korban dalam aktivitas sehari-hari.

Namun, hingga kini belum ada saksi mata yang menyaksikan secara langsung detik-detik korban diduga terjatuh ke sungai.

Petunjuk awal justru diperoleh setelah warga menemukan sepeda motor milik korban berada di ujung jembatan dalam kondisi mesin masih menyala.

“Motor ditemukan masih dalam keadaan menyala di atas jembatan,” ujarnya.

Temuan tersebut membuat petugas menduga korban terjatuh ke aliran Sungai Cisadane yang berada tepat di bawah jembatan.

Dugaan itu semakin menguat setelah petugas menemukan helm dan tas yang diduga milik korban di permukaan sungai. Kedua barang tersebut ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi yang diperkirakan menjadi titik jatuh korban.

“Dugaan sementara, korban terjatuh ke aliran sungai di bawah jembatan. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya helm dan tas di permukaan air dengan radius sekitar 100 meter dari dugaan titik jatuh,” jelas Dimas.

Meski demikian, penyebab pasti korban terjatuh hingga kini masih belum dapat dipastikan.

Ketiadaan saksi mata membuat petugas belum bisa menyimpulkan apakah kejadian tersebut disebabkan oleh kecelakaan tunggal, hilangnya keseimbangan, atau faktor lainnya.

“Kalau penyebabnya seperti apa, kami belum mengetahui. Yang pasti, sepeda motornya ditemukan berada di atas jembatan,” katanya.

Terkait kondisi jembatan, Dimas menilai kemiringan konstruksi telah dirancang berdasarkan perhitungan teknis. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah faktor di lapangan yang belum dapat dipastikan.

“Kalau dibilang curam, kemiringannya tentu sudah melalui perhitungan. Namun, kondisi lain di lapangan juga tidak bisa diprediksi,” ungkapnya.

Sejak laporan diterima, tim gabungan langsung bergerak melakukan pencarian dengan menyisir sejumlah titik di sepanjang aliran Sungai Cisadane yang diperkirakan menjadi jalur korban terbawa arus.

Operasi pencarian kembali dilanjutkan pada Jumat pagi sekitar pukul 09.00 WIB dan memasuki hari kedua.

“Tim gabungan masih melakukan pencarian. Hari ini memasuki hari kedua,” tuturnya.

** Fredy Kristianto

SDN Ciheuleut 2 Bogor Gelar Parenting Session “Connect Sebelum Correct”

Edukasi

Sayyev

-

August 13, 2026

0

SDN Ciheuleut 2 Bogor Gelar Parenting Session “Connect Sebelum Correct”

Bogor | Jurnal Bogor
Sebanyak 50 orang tua siswa SDN Ciheuleut 2, Bogor Timur, Kota Bogor mengikuti Exclusive Parenting Session bertema “Connect Sebelum Correct: Raih Hatinya, Bimbing Langkahnya” di aula sekolah, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan selama 90 menit ini untuk memperkuat kedekatan emosional orang tua dengan anak serta meningkatkan kemampuan regulasi emosi dalam pengasuhan.

Mengangkat persoalan keseharian keluarga, sesi ini menekankan bahwa pendidikan anak tidak hanya terkait nilai akademik dan prestasi. Anak juga sedang belajar mengenal diri, mengelola emosi, bertanggung jawab, membangun relasi sosial, dan menghadapi kegagalan.

Narasumber Emotional Healing Therapist Bunda Lili Marliyuana menyampaikan, perilaku anak perlu dipahami terlebih dahulu sebelum dikoreksi.

“Anak bukan hanya sedang belajar menjadi pintar. Anak sedang belajar menjadi manusia. Karena itu, sebelum kita sibuk memperbaiki perilaku anak, kita perlu memahami apa yang terjadi di balik perilakunya dan bagaimana kondisi emosi kita saat merespons anak,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Bunda Lili menegaskan, kemampuan orang tua mengelola emosi adalah bagian penting dari pola asuh. Saat menghadapi anak yang membantah, sulit diarahkan, atau mengulang kesalahan, respons orang tua sering muncul secara spontan.

Padahal anak belajar mengelola emosi bukan hanya dari nasihat, tetapi juga dari contoh nyata yang dilihat setiap hari.

“Regulasi emosi adalah bagian penting dari parenting. Kita ingin anak belajar sabar, maka anak juga perlu melihat bagaimana orang tuanya mengelola kemarahan. Kita ingin anak berani meminta maaf, maka orang tua juga perlu memberi contoh,” katanya.

Ia menambahkan, orang tua tidak dituntut untuk tidak pernah marah. Yang penting adalah adanya “jeda” sebelum bereaksi agar dapat memilih respons yang lebih bijak.

“Orang tua tetap boleh kecewa, tetap boleh marah, dan tetap boleh memberi batasan. Tetapi emosi tidak boleh mengambil alih cara kita mendidik,” ujarnya.

Melalui tema “Connect Sebelum Correct”, orang tua diajak membangun kedekatan emosional terlebih dahulu sebelum memberikan arahan atau koreksi. Pesan kuncinya: “Raih hatinya, bimbing langkahnya.”

“Connect bukan berarti membiarkan anak melakukan apa saja. Anak tetap butuh aturan dan batasan. Tetapi ketika anak merasa terhubung, didengar, dan diterima, orang tua memiliki ruang yang lebih baik untuk membimbing perilakunya,” jelas Bunda Lili.

Dalam sesi tersebut orang tua juga dibekali 5 langkah sederhana: hadir 10 menit setiap hari, mendengarkan sebelum menasihati, memuji usaha bukan hanya hasil, memberi tanggung jawab sederhana, serta menjadi teladan. Peserta juga diajak melakukan refleksi “Jeda Sebelum Bereaksi”.

Kepala SDN Ciheuleut 2 Bogor Nurjanah, S.Pd.SD., mengatakan kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi sekolah dan orang tua.

“Pendidikan anak tidak hanya tanggung jawab sekolah. Anak lebih banyak waktu di rumah, sehingga apa yang dibangun di sekolah perlu didukung di rumah,” ujarnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini orang tua memahami bahwa mendampingi anak bukan hanya soal mengejar nilai, tetapi juga membantu anak tumbuh secara emosional, sosial, dan bertanggung jawab.

Kegiatan ditutup dengan pesan bahwa anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, melainkan orang tua yang hadir, mau belajar, mendengarkan, memberi batasan, dan menjadi teladan.

“Perubahan besar dalam keluarga bisa dimulai dari satu respons kecil yang berbeda,” tutup Bunda Lili.

(Wawan Hermawanto)

Subhan Desak Pemkot Bentuk Satgas Khusus Tuntaskan Polemik R3

Bogor Kota

Redaksi

-

August 13, 2026

0

Subhan Desak Pemkot Bentuk Satgas Khusus Tuntaskan Polemik R3

Bogor | Jurnal Bogor

Polemik pembebasan lahan proyek Jalan Regional Ring Road (R3) di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, kembali menjadi sorotan. Ketua Fraksi Demokrat Solidaritas Indonesia DPRD Kota Bogor, Subhan, turun langsung menemui warga terdampak pada Kamis (13/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Subhan menyerap berbagai keluhan masyarakat terkait proses pembebasan lahan yang dinilai belum berjalan secara transparan. Warga mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai mekanisme konsinyasi dalam proses pembebasan lahan.

Menurut Subhan, proyek R3 merupakan program strategis yang harus diselesaikan. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Bogor harus memastikan proses pembebasan lahan dilakukan secara adil dan tidak merugikan warga.

“R3 merupakan proyek strategis yang harus dituntaskan. Namun, hak-hak masyarakat juga harus dipenuhi. Jangan sampai pembangunan justru menimbulkan kerugian bagi warga,” ujar Subhan, Kamis (13/8/2026).

Selain persoalan sosialisasi, warga juga mengeluhkan informasi terkait nilai ganti rugi lahan yang dinilai tidak transparan. Berdasarkan pengakuan mereka, sambung dia, terdapat penyampaian mengenai nominal harga tanah per meter persegi yang disampaikan oleh oknum pegawai pemerintah, tetapi tanpa penjelasan yang utuh.

Kondisi tersebut, kata Subhan, menimbulkan kebingungan dan memicu kecurigaan di tengah masyarakat.

Politisi Partai Demokrat itu menilai, pemerintah perlu membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan proses pembebasan lahan, termasuk mekanisme penentuan harga dan tahapan administrasi yang harus dilalui.

Subhan juga menyoroti dugaan adanya kesalahan prosedur dalam proses pembebasan lahan. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk melengkapi seluruh persyaratan dan dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera duduk bersama dengan warga guna mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

“Kami meminta pemerintah untuk duduk bersama dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik. Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi masyarakat juga tidak boleh dirugikan,” katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan, Subhan juga mendesak Pemerintah Kota Bogor membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang bertugas menangani polemik pembebasan lahan R3.

Subhan berharap, keberadaan tim tersebut dapat mempercepat penyelesaian masalah sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.

“Harus ada tim khusus yang dibentuk untuk menuntaskan persoalan ini. Dengan begitu, seluruh proses bisa berjalan lebih jelas, transparan, dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan pada Dinas PUPR Kota Bogor, Eko Tri Mardjojo mengatakan bahwa saat ini PN Bogor masih melaksanakan identifikasi lahan untuk melaksanakan eksekusi.
“Untuk eksekusi kita masih menunggu keputusan dari PN Bogor,” ucap Eko.

** Fredy Kristianto

Rumah Maggot Rancage Resmi Diluncurkan, Dorong Pengelolaan Sampah Organik di Sukajadi

Bogor Area

Redaksi

-

August 13, 2026

0

Rumah Maggot Rancage Resmi Diluncurkan, Dorong Pengelolaan Sampah Organik di Sukajadi

Tamansari | Jurnal Bogor – PT Raharja Energi Cepu bersama Leads Indonesia resmi meluncurkan Rumah Maggot Rancage di Kampung Ramah Lingkungan (KRL) wilayah RW 08, Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Kamis (13/8/2026).

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk mengelola sampah organik secara mandiri sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari pengolahan sampah.

Kegiatan itu dihadiri Direktur PT Raharja Energi Cepu Alexandra Sinta Wahjudewanti, perwakilan Yayasan Leads Indonesia, Kepala UPT DLH Wilayah IV Kabupaten Bogor Doni Romadoni, perwakilan DLH Kecamatan Tamansari, pengurus KRL Rancage, serta masyarakat Desa Sukajadi.

Direktur PT Raharja Energi Cepu Alexandra Sinta Wahjudewanti mengatakan, program Rumah Maggot Rancage tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan sampah organik di Sukajadi, tetapi diharapkan dapat dikembangkan ke wilayah lainnya.

“Tujuannya pengelolaan sampah organik tidak hanya di wilayah Sukajadi, tetapi juga bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Kami ingin terus menyosialisasikan kepada masyarakat bagaimana sampah organik dapat dikelola dan memberikan manfaat,” ujarnya.

Menurut Alexandra, PT Raharja Energi Cepu yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas), memiliki sejumlah wilayah operasi, di antaranya Bojonegoro, Cepu, Jambi dan Madura.

Sementara itu, perwakilan PT Raharja Energi Cepu, Supriyanti Priandini, menjelaskan pemilihan Desa Sukajadi sebagai lokasi program dilakukan setelah pihaknya melakukan observasi terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kenapa memilih Desa Sukajadi, karena kami bertemu dengan wadah yang tepat, yaitu Yayasan Leads Indonesia. Permintaan kami adalah melakukan observasi yang valid terhadap kebutuhan masing-masing desa,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan Rumah Maggot Rancage untuk saat ini masih menjadi tahap awal dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan budidaya maggot serta dampaknya terhadap lingkungan dan sumber daya manusia.

“Mungkin saat ini kita masih dalam posisi observasi. Tahun depan akan dilihat seberapa pesat perkembangannya. Kalau hasilnya baik, mungkin nanti bisa dikembangkan ke desa-desa lainnya. Target kita saat ini adalah lingkungan dan sumber daya manusia,” ujarnya.

Kepala UPT DLH Wilayah IV Kabupaten Bogor Doni Romadoni mengapresiasi hadirnya Rumah Maggot Rancage di Desa Sukajadi. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam menangani persoalan sampah.

“Kami sangat mengapresiasi adanya Rumah Maggot di Desa Sukajadi. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan ke desa-desa lainnya, khususnya di Kecamatan Tamansari,” kata Doni.

Di tempat yang sama, Bidang Pengolahan Sampah KRL Rancage, Altayani, mengatakan Rumah Maggot Rancage dibangun melalui dukungan CSR dari PT Raharja Energi Cepu.

Menurutnya, budidaya maggot menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan sampah sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Ini merupakan bentuk stimulan untuk masyarakat. Ke depan bagaimana caranya kita menyadarkan masyarakat terkait pengolahan sampah,” jelasnya.

Ia menyebutkan, kondisi tempat pembuangan sampah yang semakin terbatas membuat masyarakat perlu mencari solusi agar sampah tidak seluruhnya dibawa keluar wilayah.

“Bagaimana caranya sampah itu tidak dibawa keluar, tetapi harus menghasilkan sesuatu melalui pengolahan dan budidaya maggot,” ujarnya.

Altayani menjelaskan, maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, seperti ayam, bebek dan ikan. Sementara hasil sisa budidaya maggot juga dapat dimanfaatkan sebagai media tanam sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

“Maggot bisa menjadi pakan ternak. Nantinya bisnis masyarakat bisa dikembangkan melalui budidaya ternak ayam, bebek maupun ikan. Sementara sisa dari budidaya maggot juga bisa dijadikan media tanam,” katanya.

Ia berharap Rumah Maggot Rancage dapat berkembang dan menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di desa maupun kampung lainnya.

“Semoga ini bisa berkembang ke desa-desa dan kampung-kampung lain, sehingga masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan,” pungkasnya. Yudi

Dewan Cari Solusi Relokasi Pedagang Tanaman Hias Semeru

Bogor Kota

Redaksi

-

August 13, 2026

0

Dewan Cari Solusi Relokasi Pedagang Tanaman Hias Semeru

Bogor | Jurnal Bogor

Nasib 15 pedagang tanaman hias yang selama puluhan tahun berjualan di Jalan Semeru, tepatnya di depan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi, kini berada di ujung tanduk. Mereka diminta mengosongkan lapak paling lambat pada akhir Agustus 2026.

Merasa terancam kehilangan mata pencaharian, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Tanaman Hias/Kembang Jalan Semeru mendatangi Kantor DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Zaenal Abidin, Kamis (13/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang meminta pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyiapkan solusi berupa lokasi relokasi yang layak agar mereka tetap dapat menjalankan usaha.

Zaenal Abidin mengatakan, DPRD Kota Bogor akan segera memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan pedagang maupun menghambat aktivitas Rumah Sakit Marzoeki Mahdi.

“Kurang lebih selama 20 tahun mereka menempati lokasi tersebut. Namun, pada akhir bulan ini mereka diminta mengosongkan area itu. Karena itu, kami akan mempertemukan seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik,” ujar Zaenal.

Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan, pihak rumah sakit, Komisi II DPRD Kota Bogor, serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Ia menilai, komunikasi menjadi langkah paling penting untuk menentukan pola penataan sekaligus memastikan para pedagang tetap memiliki ruang untuk melanjutkan usahanya.

“Kita akan duduk bersama dengan pihak kecamatan, kelurahan, RS Marzoeki Mahdi, Komisi II, hingga dinas terkait. Semua pihak harus terlibat agar solusi yang dihasilkan dapat diterima bersama,” katanya.

Zaenal menjelaskan, para pedagang yang menempati area trotoar di depan rumah sakit pada dasarnya tidak menolak relokasi. Namun, mereka berharap pemerintah dapat menyediakan lokasi pengganti yang tidak jauh dari tempat mereka saat ini.

Menurutnya, percepatan penanganan menjadi hal yang sangat penting mengingat batas waktu pengosongan lokasi tinggal menghitung hari.

“Pada prinsipnya, mereka siap dipindahkan. Jika memang harus direlokasi, tentu harus disiapkan tempat yang sesuai dan tidak melanggar aturan. Itu yang saat ini sedang kami cari solusinya,” ucapnya.

Ia menduga, permintaan pengosongan lapak berkaitan dengan rencana penataan kawasan maupun pengembangan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi.

Meski demikian, Zaenal menegaskan bahwa kepentingan rumah sakit dan keberlangsungan usaha para pedagang harus berjalan beriringan.

Ia juga mengungkapkan bahwa para pedagang bersedia menempati lahan milik pemerintah maupun swasta. Bahkan, mereka menyatakan siap membayar retribusi apabila nantinya menempati lokasi yang telah ditentukan.

“Para pedagang sebenarnya siap ditempatkan di mana saja, asalkan tidak terlalu jauh dari lokasi sekarang. Mereka juga siap mengikuti aturan, termasuk membayar retribusi jika memang harus menempati lahan pemerintah atau swasta,” ungkapnya.

Zaenal berharap, pemerintah dapat segera mengambil keputusan agar para pedagang tidak kehilangan sumber penghasilan. Sebab, di balik 15 lapak yang ada, terdapat puluhan anggota keluarga yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut.

“Ada 15 pedagang yang harus dipikirkan. Jika satu keluarga terdiri atas lima orang, tentu ada banyak masyarakat yang terdampak. Jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian karena belum adanya solusi yang jelas,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Darya-Varia Gandeng Vokasi Kemenperin Lewat Program Halalpreneur

Edukasi

Sayyev

-

August 13, 2026

0

Darya-Varia Gandeng Vokasi Kemenperin Lewat Program Halalpreneur

Bandung | Jurnal Bogor
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya-Varia) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Pendidikan Vokasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam program Halalpreneur. Bertepatan dengan peringatan Hari UMKM Nasional, inisiatif ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem wirausaha halal, memberdayakan generasi muda, pelaku UMKM, serta komunitas kreatif agar mampu berinovasi dan bersaing di pasar global.

Kemitraan ini melibatkan dua perguruan tinggi di bawah naungan Kemenperin, yakni Politeknik APP Jakarta dan Politeknik STTT Bandung. Langkah ini diambil untuk mempererat sinergi antara dunia industri dan pendidikan vokasi, sekaligus memberikan pengalaman praktis serta keterampilan kewirausahaan halal yang relevan bagi para mahasiswa.

Melalui kolaborasi tersebut, Darya-Varia dan Pendidikan Vokasi Kemenperin menghadirkan tiga pilar Utama yaitu Pelatihan Terpadu berupa pembekalan bagi mahasiswa vokasi mengenai konsep halalpreneur dan praktik bisnis berkelanjutan. Kedua, Pendampingan UMKM, Pelibatan dosen dan mahasiswa sebagai mitra riset serta inkubator bisnis bagi pelaku UMKM halal. Adapun yang ketiga, Showcase Produk yaitu:* Ajang apresiasi dan pameran produk halal hasil karya mahasiswa serta UMKM binaan.

Legal & Corporate Affairs Division Head sekaligus Corporate Secretary Darya-Varia, Widya Olivia Tobing, menyatakan bahwa memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, Halalpreneur telah berkembang menjadi ruang kolaborasi produktif yang menghubungkan industri, pendidikan, dan UMKM.

“Sejalan dengan perjalanan lebih dari 50 tahun Darya-Varia, kami percaya bahwa kontribusi nyata bagi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui produk kesehatan, tetapi juga melalui investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan komunitas,” ujar Widya. Ia menambahkan, semangat halalpreneur diharapkan dapat melahirkan wirausaha baru yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional dan menggerakkan ekonomi halal Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Politeknik APP Jakarta, A.R. Arie Wicaksono, menyambut positif keterlibatan perguruan tinggi vokasi dalam program ini. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bentuk nyata model pentahelix yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi halal.

“Kegiatan Halalpreneur yang memasuki tahun ke-5 ini semakin meneguhkan semangat kami untuk berkolaborasi dan memberikan nilai tambah bagi UMKM secara berkelanjutan,” ungkap Arie.

Rangkaian program Halalpreneur akan diisi dengan seminar, lokakarya (workshop), pendampingan bisnis, hingga pameran produk. Melalui dukungan sinergis antara sektor industri farmasi dan lembaga pendidikan vokasi, inisiatif ini diharapkan mampu menjadi katalis lahirnya wirausaha halal yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

** Tjahyadi Ermawan

Cetak Wirausaha Baru, Tri Riyanto Kenalkan Budidaya Hidroponik

Bogor Kota

Redaksi

-

August 13, 2026

0

Cetak Wirausaha Baru, Tri Riyanto Kenalkan Budidaya Hidroponik

Bogor | Jurnal Bogor

Anggota DPRD Kota Bogor, Tri Riyanto Andhika Putra, menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan melalui penyelenggaraan pelatihan budidaya tanaman hidroponik bagi masyarakat.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor itu digelar selama tiga hari, mulai 13 hingga 16 Agustus 2026, di Kampung Eduwisata RT 01 RW 03, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan pertanian perkotaan melalui sistem hidroponik. Selain menjadi sarana edukasi, metode tersebut juga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga.

Tri Riyanto Andhika Putra mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang harus mendapat perhatian bersama, terutama di tengah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.

Menurutnya, pemanfaatan lahan melalui sistem hidroponik dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan agar mampu memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal,” ujar legislator NasDem itu kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai teknik budidaya berbagai jenis tanaman, seperti jagung, pakcoy, caisim, anggur, dan beberapa komoditas lainnya.

Para peserta juga diajarkan cara menanam, merawat, hingga memanen tanaman hidroponik. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Lurah Tegallega, Hardi Suhardiman, mengapresiasi pelaksanaan pelatihan yang digagas anggota DPRD Kota Bogor tersebut.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan program yang sedang dikembangkan Kelurahan Tegallega melalui Kampung Eduwisata.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena turut mendukung program kelurahan dan Pemerintah Kota Bogor, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” kata Hardi.

Ia menambahkan, Kampung Eduwisata Tegallega selama ini telah mengembangkan berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat, mulai dari budidaya tanaman, pengolahan sampah, hingga edukasi lingkungan.

Dengan adanya pelatihan tersebut, Hardi berharap semakin banyak warga yang tertarik mengembangkan pertanian perkotaan sehingga ketahanan pangan di wilayah Kelurahan Tegallega dapat terus diperkuat.

Selain meningkatkan keterampilan masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

** Fredy Kristianto

Kampung Eduwisata Tegallega Jadi Laboratorium Pembelajaran, Ratusan Siswa SMPN 3 Belajar Inovasi

Bogor Kota

Redaksi

-

August 13, 2026

0

Kampung Eduwisata Tegallega Jadi Laboratorium Pembelajaran, Ratusan Siswa SMPN 3 Belajar Inovasi

Bogor | Jurnal Bogor

Kelurahan Tegallega terus mengembangkan berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kampung Eduwisata yang berlokasi di RT 07 RW 03. Program tersebut kini menjadi pusat pembelajaran bagi para pelajar, khususnya siswa SMPN 3 Kota Bogor.

Lurah Tegallega, Hardi Suhardiman, mengatakan bahwa selama tiga hari terakhir, Kampung Eduwisata Tegallega menerima kunjungan siswa SMPN 3 Kota Bogor untuk mempelajari berbagai inovasi yang dikembangkan di wilayah tersebut.

Menurutnya, terdapat tujuh inovasi yang menjadi materi pembelajaran para siswa. Inovasi tersebut mencakup ketahanan pangan, pengolahan sampah, hingga pengelolaan keamanan lingkungan berbasis teknologi.

“Kampung Eduwisata Tegallega dibentuk sebagai sarana edukasi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami ingin memperkenalkan berbagai inovasi yang telah dikembangkan kepada masyarakat, termasuk para pelajar,” ujar Hardi Suhardiman.

Ia menjelaskan, salah satu program unggulan yang menjadi perhatian para siswa adalah budidaya tanaman hidroponik. Selain dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, hasil panen dari program tersebut juga dipasarkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Berbagai jenis tanaman dibudidayakan di kawasan tersebut, di antaranya pakcoy, selada, empat jenis anggur, jagung manis, timun suri, tanaman obat keluarga (TOGA), hingga durian musang king.

Kegiatan kunjungan edukasi tersebut melibatkan siswa kelas VII hingga kelas IX yang datang secara bergiliran setiap hari. Sedikitnya 120 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di Kampung Eduwisata Tegallega setiap harinya.

Melalui program tersebut, para siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas, seperti pengelolaan tanaman hidroponik, pengolahan sampah, serta pemanfaatan teknologi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Ke depan, Kelurahan Tegallega juga berencana memperluas program pelatihan hidroponik bagi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman warga mengenai ketahanan pangan sekaligus memperluas penyebaran informasi dan keterampilan di lingkungan masyarakat.

“Harapannya, semakin banyak warga yang memahami teknik budidaya hidroponik sehingga program ketahanan pangan di Kelurahan Tegallega dapat berkembang lebih luas,” tutup Hardi Suhardiman.

** Fredy Kristianto

10,2 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan

Bogor Kota

Redaksi

-

August 12, 2026

0

10,2 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan

Bogor | Jurnal Bogor

Peredaran rokok ilegal masih menjadi ancaman serius terhadap penerimaan negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Bogor memusnahkan 10.246.013 batang rokok ilegal dan 642 kilogram tekstil atau kain hasil penindakan sepanjang Januari-Juli 2026.

Jika seluruh barang tersebut beredar di pasaran, nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp15,22 miliar. Sementara potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor cukai mencapai Rp7,64 miliar.

Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) itu dilakukan secara simbolis di halaman Kantor Bea Cukai Bogor, Rabu (12/8/2026). Seluruh barang kemudian dimusnahkan di fasilitas PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) di Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Proses pemusnahan dilakukan menggunakan mesin penghancur (shredder) sebelum dibakar melalui fasilitas incinerator. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai, Finari Manan, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala KPPBC TMP A Bogor mengatakan barang yang dimusnahkan merupakan hasil dari ratusan penindakan yang dilakukan selama tujuh bulan pertama 2026.

“Barang-barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan memiliki nilai barang mencapai Rp15.223.188.305, dengan potensi kerugian negara dari sektor penerimaan cukai sebesar Rp7.646.945.698. Ini adalah bentuk nyata pelaksanaan fungsi kami sebagai pelindung masyarakat dan fasilitator perdagangan,” tegasnya.

Menurutnya, jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan akumulasi hasil 161 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Operasi dilakukan di wilayah kerja KPPBC TMP A Bogor yang meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, Sukabumi, serta Cianjur.

Dalam penindakan tersebut, Bea Cukai menggandeng berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, kejaksaan negeri, TNI, Polri hingga Satpol PP.

Sepanjang 2026, tim gabungan berhasil mengamankan sebanyak 10.479.311 batang rokok ilegal. Dari jumlah itu, 10.246.013 batang telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan pada Rabu (12/8/2026).

Sedangkan 233.298 batang lainnya masih menunggu proses persetujuan akhir sebelum dilakukan pemusnahan.

Beragam Modus Peredaran

Bea Cukai Bogor menemukan sejumlah modus yang digunakan dalam peredaran rokok ilegal. Barang-barang tersebut antara lain dikirim melalui jalur darat, memanfaatkan jasa perusahaan ekspedisi, hingga diedarkan melalui pasar gelap.

Penindakan dilakukan untuk memutus rantai distribusi barang kena cukai ilegal sekaligus mencegah dampaknya terhadap penerimaan negara.

Selain rokok, Bea Cukai Bogor turut memusnahkan 642 kilogram tekstil atau kain ilegal. Pemusnahan ini merupakan bagian dari penegakan hukum kepabeanan terhadap barang yang masuk maupun beredar tanpa memenuhi ketentuan.

Bea Cukai Bogor mengajak masyarakat ikut berperan dalam memutus peredaran rokok ilegal dengan tidak membeli ataupun mengedarkannya.

“Jangan membeli dan mengedarkan rokok ilegal. Apabila menemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya kepada Bea Cukai,” imbaunya.

** Fredy Kristianto

Trotoar MA Salmun-Merdeka Disterilkan, Pemkot Bogor Targetkan Zero PKL

Bogor Kota

Redaksi

-

August 12, 2026

0

Trotoar MA Salmun-Merdeka Disterilkan, Pemkot Bogor Targetkan Zero PKL

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai memperketat penataan kawasan Jalan MA Salmun dan Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, dengan menargetkan tidak ada lagi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar.

Penertiban dilakukan Rabu (12/8/2026) untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki sekaligus membenahi wajah kawasan pusat Kota Bogor yang dinilai kembali semrawut setelah sebelumnya ditata.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan penataan tidak berhenti pada pembersihan lapak. Pemkot Bogor akan mendorong pedagang yang berjualan di lokasi terlarang untuk berpindah ke tempat yang telah disediakan pemerintah.

“Kita akan dorong mereka para PKL agar masuk ke Pasar Kebon Jahe. Besok DPUPR Kota Bogor sudah kita perintahkan untuk menata ulang trotoar,” ujar Jenal.

Setelah trotoar ditata, Pemkot Bogor menyiapkan sistem pengawasan untuk mencegah PKL kembali menempati jalur pedestrian. Salah satunya melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan.

“CCTV akan kita pasang di empat titik, termasuk di Jalan Mayor Oking, MA Salmun dan Jalan Merdeka,” katanya.

Jenal mengatakan pemasangan CCTV akan menggunakan anggaran tahun ini. Pengawasan tersebut nantinya diperkuat Satpol PP sebagai upaya menjaga trotoar tetap steril dari aktivitas perdagangan.

“Setelah kita bersihkan bersama 1.600 padat karya seputaran Kota Bogor dan PUPR memperbaiki trotoar, selanjutnya pengawasan yaitu Satpol PP melalui CCTV yang akan kita pasang di anggaran tahun ini,” jelasnya.

PKL Tidak Dilarang, Ada Zona Resmi

Jenal menegaskan kebijakan Pemkot Bogor bukan untuk menghilangkan keberadaan PKL. Pemerintah tetap memberikan ruang bagi pedagang untuk berusaha, tetapi aktivitas tersebut harus dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan sebagai zona PKL resmi.

Berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor, terdapat 13 titik yang ditetapkan sebagai zona PKL. Beberapa di antaranya telah dilengkapi fasilitas perdagangan resmi dan sistem retribusi.

“PKL yang dibolehkan hanya di zona PKL yang sah oleh SK Wali Kota Bogor. Titiknya ada 13, salah satunya di belakang Gedung DPRD, ada kios yang resmi dan itu ber-retribusi. Termasuk di Jalan Sempur ada UMKM, itu resmi,” ungkapnya.

Menurut Jenal, fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata aktivitas perdagangan sekaligus tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil.

Karena itu, ia meminta pedagang yang saat ini masih menggunakan trotoar untuk memanfaatkan lokasi yang telah disediakan.

Jenal Kecewa Trotoar Kembali Kumuh

Penertiban kali ini juga dipicu kekecewaan Jenal karena kawasan yang sebelumnya telah ditata kembali justru kembali dipenuhi lapak dan barang dagangan.

Ia mengaku telah beberapa kali turun langsung dalam penertiban dan pembersihan kawasan MA Salmun. Bahkan, proses pembersihan trotoar pernah dilakukannya secara langsung.

“Saya sudah melakukan penertiban lima kali ke sini. Bahkan di trotoar dan jembatan MA Salmun itu sudah rapi, sudah cantik. Saya ikut langsung ngepel, nyikat trotoar,” tuturnya.

Jenal mengaku prihatin ketika hasil penataan kembali rusak akibat aktivitas perdagangan di atas trotoar.

“Jadi saya sakit hati melihat apa yang sudah kita jaga hari ini kotor lagi, hari ini kumuh lagi,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah telah berupaya menyediakan tempat bagi pedagang. Karena itu, fasilitas publik seperti trotoar harus dikembalikan kepada fungsi utamanya.

“Ini tugas kami, tugas pemerintah, ini tugas kita semua menjaga Kota Bogor rapi, bersih, indah, asri. Pasar-pasar sudah kita fasilitasi, Pasar Merdeka juga sebentar lagi selesai. Maka di sini harus zero PKL,” tegas Jenal.

Soroti Pohon Dipaku

Selain menertibkan PKL, Jenal turut menyoroti persoalan lain di kawasan tersebut, yakni banyaknya pohon yang dipaku untuk memasang atribut maupun berbagai informasi.

Menurutnya, praktik tersebut dapat merusak pohon yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau dan harus dijaga keberadaannya.

“Saya juga sedih melihat pohon yang dipaku. Ini termasuk pemasangan atribut partai, tetapi untuk di pohon, apalagi dipaku, saya tidak pernah. Rasanya memang pohon itu makhluk hidup yang butuh perlindungan dari masyarakat semua,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak memasang atribut dengan cara merusak pohon, terlebih melakukan penebangan sembarangan.

“Melihat pohon dipaku, apalagi ditebang, hari ini saya harus bertanggung jawab mengingatkan, menegur orang untuk hal yang merugikan,” katanya.

Jenal menilai penataan kawasan MA Salmun dan Jalan Merdeka bukan sekadar persoalan PKL, tetapi menyangkut kenyamanan pejalan kaki dan citra Kota Bogor.

Lapak pedagang, display barang dagangan hingga berbagai atribut yang memenuhi trotoar dinilai membuat kawasan terlihat tidak tertata dan mengurangi fungsi ruang pedestrian.

“Saya cukup sedih melihat di kawasan ini cukup krodit, sementara trotoar tertutupi display pajangan pedagang. Rasanya pun terlihat tidak estetik, kurang rapi,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Buy now