Ciawi | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) menggelar Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 Batch I Tahun 2026 di Laboratorium Komputer BBPMKP Ciawi, Bogor, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan akhir dari rangkaian Pelatihan dan Sertifikasi PBJP Level 1 yang telah berlangsung sejak 20 April 2026 melalui metode blended learning. Sebanyak 38 peserta dari berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian mengikuti uji kompetensi tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sebelumnya, peserta telah menjalani pembelajaran mandiri berbasis e-learning pada 20 April hingga 4 Mei 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal pada 6–7 Mei 2026 di BBPMKP Ciawi.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, BBPMKP, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan oleh aparatur yang kompeten dan memahami regulasi secara menyeluruh.
Menurutnya, sertifikasi PBJP menjadi langkah strategis untuk memastikan pejabat pengadaan mampu bekerja secara profesional, tepat, transparan, dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan pertanian.
Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa kompetensi pengadaan menjadi kemampuan penting bagi ASN, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan program dan anggaran pemerintah.
Ia berharap pelatihan dan uji kompetensi ini mampu meningkatkan kesiapan aparatur dalam menjalankan tugas pengadaan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum BBPMKP Ridwan Santosa yang mewakili Kepala BBPMKP mengatakan bahwa penguatan kompetensi PBJP merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel.
“Aparatur yang memahami proses pengadaan dengan baik akan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian agar berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujarnya.
Rangkaian Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level 1 Batch I Tahun 2026 secara resmi ditutup oleh Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Barang dan Jasa Biro Umum dan Pengadaan Setjen Kementerian Pertanian, Simon Simanjuntak.
Dalam penutupannya, Simon menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat melahirkan SDM pengadaan yang profesional, memahami regulasi, serta mampu menjalankan proses pengadaan secara transparan dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan kompetensi aparatur di bidang pengadaan, Kementerian Pertanian optimistis tata kelola pemerintahan akan semakin efektif dan mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian nasional.
(Restu/BBPMKP)
