Bogor | Jurnal Bogor
Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan silaturahmi ke SMAN 1 dan SMKN 3 Kota Bogor guna membahas wacana penetapan sekolah tersebut sebagai Sekolah Manusia Unggul (Maung) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Wacana ini menuai perhatian serius, terutama terkait mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diprediksi akan mengalami perubahan signifikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung adanya sekolah unggulan di Kota Bogor. Namun, ia memberikan catatan kritis agar kebijakan tersebut tidak serta-merta menghapus hak masyarakat sekitar yang selama ini difasilitasi melalui jalur zonasi.
“Kami mengimbau agar pihak sekolah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan peluang kepada siswa atau masyarakat sekeliling yang masuk dalam zonasi. Jangan ditiadakan 100 persen,” ujar Subhan usai menyambangi SMAN 1 Kota Bogor.
Dalam konsep Sekolah Manusia Unggul, jalur penerimaan siswa diprediksi akan menitikberatkan pada aspek akademis mirip sistem seleksi zaman dahulu (NEM) atau seleksi masuk perguruan tinggi. Terdapat tiga jalur utama yang diwacanakan: Uji Kompetensi (TKA), Prestasi Akademis Nasional, dan Jalur Rapor.
Subhan mengusulkan solusi jalan tengah agar aspek keadilan terhadap warga di sekitar wilayah tetap terjaga.
“Tetap diberikan peluang zonasi, tapi ditambah dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai filter. Jadi, siswa di wilayah tersebut tetap bisa masuk asalkan memenuhi kualifikasi akademik yang mumpuni,” tambahnya.
Sekolah unggulan ini, sambung dia, nantinya diproyeksikan untuk mencetak lulusan terbaik yang bisa saja diberi kemudahan akses menuju lembaga pendidikan kedinasan seperti IPDN, STAN, dan institusi lainnya.
Meski demikian, kata Subhan, DPRD masih menunggu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juklis) resmi yang diperkirakan akan keluar pada awal Mei mendatang.
Ia menambahkan bahwa Komisi IV juga telah berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II terkait hal tersebut.
“Ini baru wacana penetapan gubernur, kita tunggu surat keputusannya awal Mei. Setelah itu, Komisi IV akan duduk bersama KCD, Disdik Jabar, dan Komisi V untuk mengeluarkan rekomendasi yang bisa memfasilitasi aspirasi masyarakat Kota Bogor,” tegas Subhan.
Lebih lanjut, kata dia, bagi siswa yang nantinya tidak lolos seleksi di SMA unggulan ini, rencananya mereka disalurkan ke sekolah-sekolah pendukung di sekitar lokasi guna memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan.
Sebelumnya, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menggagas Sekolah Maung yang berisi siswa-siswa berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik.
“Sekolah Maung ini dimulai tahun pelajaran sekarang. Sudah diidentifikasi dan nanti diberlakukan, yaitu sekolah yang menampung anak-anak berprestasi. Ada dua hal, prestasi akademik dan prestasi non-akademik,” kata KDM seperti dikutip dari Kumparan.
KDM menyebut bahwa Sekolah Maung nantinya tak hanya berfokus terhadap nilai akademik, tetapi juga mengakomodasi potensi siswa pada bidang lainnya seperti olahraga, seni, dan industri kreatif.
KDM menegaskan, bila pendekatan tersebut merupakan bagian strategi dalam menciptakan sistem pendidikan inklusif untuk kebutuhan industri masa depan.
“Akan ada kelas industri kreatif fokusnya, kelas olahraga, kelas seni,” ucap politisi Gerindra itu.
Ia menuturkan, program tersebut juga terintegrasi dengan kebijakan pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah agar dapat mengakses sekolah unggulan.
“Sekolah-sekolah di Jawa Barat, terutama sekolah yang sudah punya kualifikasi sebagai penghasil siswa terbaik untuk kebutuhan industri saat ini, mendapat titipan siswa-siswa dari berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat,” jelas KDM.
Pemerintah, kata dia, telah mulai menempatkan siswa penerima beasiswa di sekolah-sekolah dengan biaya tinggi yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.
“Misalnya, barusan ada 100 yang sekolahnya sebenarnya mahal, tetapi kita memberikan beasiswa bagi anak-anak Jawa Barat yang orang tuanya memiliki ekonomi menengah ke bawah untuk sekolah di situ,” katanya.
KDM menyatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah melahirkan kelas menengah baru yang mampu menjadi penggerak ekonomi di Jawa Barat.
“Tetapi semangatnya adalah bahwa harus lahir kelas menengah baru dari Jawa Barat, yang lahir dari sekolah-sekolah industri unggulan yang selama ini jarang sekali masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa sekolah di situ,” tandasnya.
** Fredy Kristianto
