Bogor | Jurnal Bogor
Langkah Pemerintah Kecamatan Bogor Timur (Botim), yang membeli mobil dinas (mobdin) camat anyar merk Mitsubishi dengan pagu anggaran Rp397 juta, menuai sorotan berbagai pihak. Pasalnya,kebijakan tersebut dinilai tak sejalan dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat dan Wali Kota Dedie A Rachim.
Pengamat Kebijaka Publik, Dwi Arsywendo mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak elok lantaran wali kota sendiri telah menerapkan work from home (WFH) setiap Jumat dan meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan angkutan umum saat bekerja.
Apalagi, sambung dia, pemerintah pusat juga telah menginstruksikan agar daerah menerapkan efisiensi energy sebagai imbas dari konflik antara Iran, Israel, dan Amerika, yang mengakibatkan jalur pasokan minya di Selat Hormuz tertutup lantaran diblokade Iran.
“Apa yang dilakukan kecamatan Bogor Timur ini sangat kontradiktif. Wali kota minta adanya efisiensi dengan menerapkan WFH dan meminta ASN naik angkot, tapi ini justru beli mobdin baru,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4).
Kata dia, kalaupun pemerintah kecamatan ingin meremajakan mobdin, seharusnya mereka membli mobil listrik. Dimana kendaraan tersebut sangat tepat sebagai langkah efisiensi.
“Kalau mau efisiensi mobil listrik, bahan bakar murah, pajak murah. Kan sekarang mobil listrik ada yang Rp200 juta. Kalau mobil konvensional tetap saja, biaya BBM-nya bengkak,” tegasnya.
Apalagi, sambung Dwi, sebelumnya pemerintah pusat juga telah menerbitkan surat edaran tentang penggunaan mobil listrik bagi pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi. Menurut dia, dari dari enam kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Bogor Timur yang membeli mobil dinas.
Hal itu lantaran mobil operasional camat secara teknis sudah melebihi lima tahun, karena sebelumnya mobil Toyota Rush yang sebelumnya digunakan dibeli pada 2017 lalu.
“Di kecamatan lain tidak beli mobil dinas. Yang ada hanya anggaran untuk pemeliharaan saja,” ujar Rudy saat dikonfirmasi, Senin (13/4).
Lelaki yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor itu menyebut bahwa pagi anggaran pembelian mobil dinas itu sebesar Rp397 juta.
** Fredy Kristianto
