Bogor | Jurnal Bogor – Kebijakan pendidikan di Bogor kembali menjadi perhatian setelah pemerintah daerah memutuskan membatalkan rencana sekolah online yang semula digagas untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Wacana ini muncul sebagai respons atas lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah, namun akhirnya dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak.
Pada awalnya, sekolah daring dianggap solusi praktis untuk mengurangi mobilitas harian siswa dan guru. Dengan berkurangnya perjalanan ke sekolah, konsumsi BBM di sektor transportasi diyakini bisa ditekan. Namun, pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh memiliki konsekuensi serius, terutama dalam hal interaksi sosial, motivasi belajar, dan pemerataan akses teknologi.
Dikutip dari harian pikiran rakyat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Herry Karnadi, kegiatan belajar mengajar mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) akan tetap dilaksanakan secara tatap muka. ”Jadi, tidak ada kebijakan sekolah jarak jauh atau daring,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia mengatakan bahwa kebijakan untuk tetap melaksanakan sekolah tatap muka ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana memberlakukan kembali pembelajaran daring sebagai strategi penghematan energi.
Wacana sekolah daring demi efisiensi BBM dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh sering menimbulkan learning loss, menurunkan motivasi belajar, serta memperlebar kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, interaksi sosial yang penting bagi pembentukan karakter tidak dapat tergantikan oleh layar komputer. Karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya berorientasi pada kepentingan anak dan kualitas pembelajaran, bukan semata pada angka efisiensi
Di lapangan, orang tua murid menyambut baik pembatalan kebijakan ini. Ibu Tritia Anita (34 tahun), wali murid SD Negeri Taman Pagelaran Bogor, mengungkapkan bahwa anaknya lebih fokus belajar tatap muka. “Kalau daring, sering terganggu sinyal dan anak jadi malas. Sekarang saya lega karena sekolah tetap berjalan normal,” ujarnya.
Testimoni ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap ketimpangan akses teknologi yang masih nyata. Para guru juga menilai pembatalan kebijakan sebagai langkah bijak. Guru SD Negeri Dewi Sartika 2 di Bogor, Dinda Nirmala (25 tahun), mengatakan bahwa interaksi langsung di kelas tidak bisa digantikan oleh layar komputer. “Mengajar bukan hanya soal materi, tapi juga membangun karakter dan kedekatan emosional. Itu sulit dilakukan secara daring,” jelasnya.
Sebagai alternatif, pemerintah kini mendorong solusi lain untuk efisiensi energi tanpa mengganggu pendidikan. Di antaranya adalah penggunaan kendaraan untuk mengurangi konsumsi BBM, digitalisasi administrasi birokrasi agar lebih hemat energi, serta investasi panel surya di sekolah-sekolah. Langkah ini diharapkan mampu menekan penggunaan BBM sekaligus menjaga kualitas pembelajaran.
Pembatalan sekolah daring di Bogor menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial dan psikologis anak. Efisiensi energi memang mendesak, tetapi harus dicari di sektor lain yang tidak mengorbankan hak anak untuk belajar. Pendidikan tetap menjadi prioritas utama, karena dari sanalah masa depan bangsa dibentuk.
Dengan demikian, keputusan pemerintah daerah Bogor membatalkan kebijakan sekolah online demi penghematan BBM adalah langkah yang tepat. Anak-anak tetap bisa belajar dengan optimal, sementara solusi energi dicari melalui jalur yang lebih relevan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan, sekaligus mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas hidup generasi penerus.
Laporan: Nusrat Synthia Riagustiani – Universitas Negeri Jakarta
