Menerka Sasaran Kemarahan Jokowi
Jakarta | Jurnal Inspirasi
Kemarahan Presiden Joko Widodo telah menjadi multitafsir di publik. Ada yang menyebut ‘drakor ala Istana’, sudah sepantasnya marah karena rakyat kesusahan dan ada juga menyebut aib karena ketidakmampuan presiden menyusun kabinet. Namun ada salah satu pihak yang diduga jadi target kemarahan Jokowi dalam Sidang Paripurna Kabinet pekan lalu adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sentilan Jokowi terlihat terhadap anggaran penanganan Covid-19 hingga bansos yang tersendat. Sebab, anggaran penanganan pandemik Covid-19 ini sepenuhnya berada di bawah kontrol Menkeu selaku bendahara negara. “Kemarahan Presiden Jokowi pada Rapat 18 Juni 2020 itu juga diduga ditujukan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” kata mantan Staf KSP, BeaThor Suryadi, menafsirkan kemarahan Presiden Jokowi, Selasa (30/6).
BeaThor menambahkan, indikasi Sri Mulyani jadi sasaran kemarahan Jokowi makin kuat jika mendengar kembali penjelasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu.
Saat Rapat Kerja dengan Banggar DPR, Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa APBN tekor 1.039 triliun. Defisit APBN ini makin lebar karena Sri Mulyani terus menambah besar anggaran penanganan Covid-19. Dari semula Rp 401,5 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Sayang, meski defisit APBN makin besar, tak ada inovasi dan terobosan dari Menkeu untuk memperbaikinya.
Sebab, menurut BeaThor, kerugian tersebut tetap menguntungkan pihak Pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan di berbagai Perusahaan BUMN dan jabatan Pengawas BLU/Badan Layanan Umum. “Mafia birokrasi ini harus diberantas Jokowi, mereka memiliki berbagai fasilitas. Pejabat Kemenkeu berpenghasilan miliaran rupiah per tahunnya,” tegasnya. Kondisi Covid-19 ini tidak menimbulkan keprihatinan Menkeu terhadap penghematan anggaran,” demikian kata BeaThor.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai kemarahan Presiden Jokowi pada saat rapat kabinet bukan basa-basi tapi puncak dari kekesalan Presiden atas kinerja para menterinya. Jokowi kesal karena para pembantunya itu tidak maksimal dalam bekerja.
“Memang pada periode kedua Presiden Jokowi ini dibantu para menteri yang nilainya kurang dari 6. Pada periode pertama saja saya mengatakan nilainya 6 saja, dan terbukti dalam perjalanan terjadi reshuffle, artinya kan ada masalah,” kata Refly Harun melalui Channel Youtubenya, Selasa (30/6).
Sejak awal perumusan kabinet di periode kedua ini, Refly mengaku sudah melihat ada kemungkinan Presiden Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya di tengah jalan. “Saya melihat, wah, tidak sampai setahun akan ada reshuffle,” ujarnya.
Indikasinya, perumusan kabinet di periode kedua ini, Presiden seolah didikte oleh partai politik pendukung agar membagi-bagi jatah menteri. Parpol pendukung mengajukan kandidat calon menteri ke Presiden, yang pada akhirnya Presiden tak sanggup menolak karena ‘balas jasa’ politik.
“Seolah-olah Presiden tidak melakukan sistem pemerintahan presidensil, dimana Presiden punya determinasi untuk memilih para pembantunya sebagai the dream team,” tegasnya.
Ia khawatir jangan-jangan ada menteri dari parpol pendukung yang tidak dikenal Presiden Jokowi, baik kiprahnya maupun pribadinya. Karena menurut Refly, para menteri yang diusulkan parpol terkadang adalah ‘orang dekat’ ketua umum partai.
“Kalau Presiden tidak punya room, tidak punya ruang, untuk memilih orang-orang terbaik dalam rangka mengimplementasikan program pemerintahannya, jangan harap Jokowi akan mewariskan legacy yang baik pada proses ke depan,” ujar Refly.
Seperti diketahui, Presiden marah besar atas kinerja para pembantunya di kabinet di masa pandemi Covid-19. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih keras lagi untuk masyarakat.
Dengan suara meninggi, Jokowi menyebut situasi saat sekarang sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sampai mengultimatum akan melakukan reshuffle kabinet bila itu dibutuhkan.
ASS |*
