Cibinong | Jurnal Inspirasi
Menagih janji kampanye Bupati Ade Yasin pada 2018 lalu, ratusan massa aksi dari guru dan alumni Madrasah ontrog pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, Kamis (20/2). Dalam aksi yang berlangsung selama kurang lebih empat jam itu, Pemkab Bogor akhirnya menerima beberapa perwakilan aksi pendemo diruangan sekretariat daerah Kabupaten Bogor, akan tetapi karena tak ditemui orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu membuat perwakilan massa aksi itu kecewa.
Koordinator Aksi, Abdul Azis mengatakan, pihaknya
langsung walk out saat dilajak duduk bareng oleh pemeribdah daerah di Setda
Kabupaten Bogor.
“Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun anggota dewan tidak hadir audiensi, pada
kemana. Saya gini aja, kalau tidak ada pejabat pemkab yang berkompeten untuk
menemui kami lebih baik keluar dari ruangan audiensi ini,” tegas Azis
kepada Wartawan.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah
Mathla’ul Anwar (PD MA) ini menambahkan, pihaknya sangat kecewa terhadap para
pejabat tinggi di lingkup Pemkab Bogor.
“Terus terang saat saya bertanya kemana Bupati ternyata lagi dinas luar,
jelas-jelas madrasah di anak tirikan. Kami sedang aksi menyampaikan pendapat
malah ditinggalkan, harusnya disambut oleh Ibu (Bupati,red) minimal begitu
lah,” kesalnya.
Azis menjelaskan, tujuan aksi demontrasi oleh guru madrasah hingga pengurus
madrasah ingin meminta transparansi pemerintah daerah dalam anggaran yang
diperuntukan madrasah.
“KarenaBbupati Bogor telah menghibahkan dana senilai
Rp38 miliar bagi Madrasah se-Kabupaten Bogor dalam menjalankan program Bogor
Cerdas dan Bogor Berkeadaban Madrasah, mana saja yang menerima bantuan hibah
itu. Makanya kami minta kepada Bupati untuk membuka kembali calon penerima
anggaran dari Kabupaten Bogor terutama dalam dana hibah ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan kembali mendatangin perkantoran Pemkab Bogor jika
tuntutan tidak digubris oleh para pemangku kebijakan.
“Apabila tuntutan kami tak dipenuhi dengan membuka
secara transparan siapa saja yang bakal menerima dana hibah itu, maka kami akan
kembali menggelar aksi demo yang lebih besar dari hari ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada Kantor
Kemenag Kabupaten Bogor, Romdon menambahkan, ungkapan rasa kekesalan yang
diutarakan oleh sejumlah perwakilan massa saat audiensi dalam aksi bela
madrasah itu sangat wajar.
“Wajar ya, kalau saya fikir mereka kecewa. Tapi juga para pejabat di
lingkungan Pemkab Bogor ini juga punya tugas yang mungkin sudah
teragendakan,” kata Romdon.
Pria yang juga mantan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor ini
menerangkan, dirinya menghargai ikhtiar (usaha,red) dan aspirasi dari pengurus
dan guru Madrasah tersebut.
“Sebenarnya Ibu Bupati Bogor juga punya kepedulian terhadap madrasah ini,
terbukti dengan beliau (Bupati,red) waktu itu memanggil saya untuk membicarakan
tentang rehab dan guru madrasah. Cuman memang, program itu belum sampai kepada
penyaluran dana hibah karena masih belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Bogor
dalam rapat paripurna,” ungkapnya.
Menurutnya, program pemberian dana hibah kepada ratusan guru dan sekolah
madrasah melalui program Bogor Cerdas itu baru dimusyawarahkan pada pertengahan
2019 lalu.
“Tahun 2020 ini baru akan direalisasikan, saya sendiri secara langsung
belum mengetahui dari data yang diusulkan oleh Kemenag ke Pemkab Bogor, saya
belum melihat langsung siapa-siapa madrasah dan guru yang menerima dana hibah
ini,” paparnya.
Romdon dan Gus Udin Saling Tunjuk
Pernyataan ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor, Sholahudin Fatawi yang kerap disapa Gus
Udin tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah bagi guru dan madrasah se-Kabupaten Bogor yang berada di kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, dibantah.
Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada
Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, KH, Romdon mengatakan, bila ada pihak yang
menyampaikan aplikasi Simral berada di Kemenag itu merupakan hal keliru.
“Enggak, Simral itu bukan di Kemenag, itu keliru. Jika ada pihak yang
menyatakan Simral itu ada di kami itu salah besar, Simral itu adanya di Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor,” tegas
Romdon.
Ia menjelaskan, dalam pengajuan penerima bantuan dana hibah dalam program Bogor
Cerdas yang di cetuskan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023, jika
Kemenag Kabupaten Bogor hanya sebatas pengajuan melalui penginputan data.
“Jadi orang kemenag hanya menginput saja dilanjutkan ke aplikasi Simral
yang ada di DPKAD Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Ia mrnerangkan, input data yang dilakukan oleh jajarannya
itu seluruh sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang
berada di wilayah Kabupaten Bogor. “Penginputan data pengajuan dalam
penerima bantuan dana hibah bagi madrasah yang kami ajukan banyak itu,
karena alokasi anggaran yang sangat terbatas makanya Bupati Bogor sewaktu itu
meminta diangka Rp15 miliar untuk madrasah tersebut,” terangnya.
Kemudian, lanjutnya, dana insentif bagi seluruh guru madrasah yang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp20 miliar. “Jadi totalnya dari Madrasah sampai
ke guru madrasah berjumlah Rp35 miliar. Tapi informasi yang saya terima, dalam
rapat pada Rabu (19/2) kemarin di kantor Kemenag Kabupaten Bogor bahwa hanya
ada 100 sekolah madrasah saja dengan perpaket 90 juta rupiah,” ungkapnya.
Sebelumnya, ketua TPP Kabupaten Bogor, Gus Udin menjelaskan, tupoksi dirinya
yang hadir dalam pertemuan di kantor Kemenag Kabupaten Bogor pada Rabu (19/2)
itu pihaknya hadir sebagai perwakilan dari Bupati Bogor untuk menyampaikan
kebijakan Bupati terhadap madrasah.
“Tahun ini saja 20 Miliar, Rp9 miliar untuk rehab kelas madrasah, dan 11
miliar diperuntukkan bagi insentif guru madrasah,” ungkap Gus Udin.
Ia menjelaskan, bagi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Madrasah Ibtidaiyah
(MI), Mdrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah dalam pertemuan itu
mengucapkan terimakasih kepada Bupati atas kebijakan tersebut.
“Mereka semua mengucapkan terimakasih atas program Bupati ini. Kalaupun
ada tuntutan dari PGM yang dikabarkan akan gelar demo itu sebenarnya mereka
hanya menanyakan realisasi anggaran bulan april keatas,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, dari total yang diajukan Kemenag Kabupaten Bogor melalui
apkikasi Simral dalam program Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diajukan dana
yang dibutuhkan dengan total sebesar Rp31 miliar.
“Sebenarnya yang dibutuhkan Rp31 miliar bukan hanya 20 miliar saja untuk
madrasah saja. Karena Diniyah itu kan lembaga non formal ya, dan kalau total 37
miliar sesuai dalam famplet program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu
diperuntukkan bagi Ponpes dan insentif guru,” ungkapnya.
Untuk penyusunannya bagaimana, lanjut Gus Udin, dari KKM yang mengusulkan kepada
Kemenag Kabupaten Bogor melalui sistem simral termasuk ormas-ormas islam kepada
Pemkab Bogor .
“Jadi dalam penyusunan itu juga sekolah-sekolah dilibatkan dan diajukan
melalui simral sesuai juklak dan juknis yang ada di Kemenag,” tutupnya. n
Noverando H
