Leuwiliang | Jurnal Bogor
Warga Desa Purasari, Leuwiliang, Kabupaten Bogor. menuntut keadilan kepada perusahaan Star Energy Geothermal Salak, Ltd. Pasalnya, selama berdirinya perusahaan tersebut tidak ada bentuk kompensasi apapun kepada warga Purasari. Padahal wilayah desa tersebut secara titik koordinat termasuk wilayah ring satu.
Ketua LSM Genpar DPC Leuwiliang E. Soleh Fajar mengatakan, banyak masyarakat wilayah tersebut mengeluhkan kepada pihaknya terkait bangunan rumah warga mengalami retak-retak, hal itu diluar adanya bencana alam. Namun ini diduga akibat kegiatan pengeboran dari perusahaan Star Energy Geothermal.
“Sekitar sepuluh rumah mengalami keretakan, itu terjadi di wilayah Kampung Cianten Herang, Desa Purasari,” katanya, Senin (14/08/2023).
Dia menuturkan, bahwa menurut analisa tim Geologi Star Energy Geothermal ini diakibatkan adanya bencana alam seperti gempa dan lain-lain padahal hal itu menurut pendapat LSM Genpar tidak berdasarkan analisis yang tepat.
“Dugaan masyarakat sehubungan dengan adanya perusahaan Star Energy yang melakukan pengeboran sehingga rumah warga mengalami keretakan,” katanya.
Dia menjelaskan, wilayah Desa Purasari adalah ring satunya Star Energy hanya saja berbeda kecamatan dalam hal ini mereka ada di Kecamatan Leuwiliang. Tetapi wilayah Kecamatan Pamijahan sekian puluh desa mendapatkan bonus produksi maupun CSR.
“Purasari ini ring satu yang terdampak langsung namun tidak ada bentuk kompensasi apapun. Untuk itu masyarakat meminta hal itu juga direalisasikan ke daerah Desa Purasari,” paparnya.
Jadi kata dia, mereka menuntut itu sesuai sila kelima yang itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dianggap berdampingan tetapi mereka tidak mendapatkan.
“Intinya masyarakat menuntut bonus produksi. Yang diberikan oleh Star Energy Geothermal ke Pamijahan itu pun diberikan ke desa-desa di wilayah Kecamatan Leuwiliang demi adanya keadilan,” katanya.
Dia memaparkan, akses mobilisasi perusahaan tersebut juga jalan utamanya melewati wilayah Leuwiliang.
“Ini akses jalan utama dan yang paling terdekat saja Purasari tidak mendapatkan apa-apa. Jadi keluh kesah dari salah satu kepala desa pun menyampaikan ke kami terkait hal itu,” katanya.
Dia pun meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor yang konon kabarnya mengelola hal tersebut untuk bisa menjelaskan kompensasi terhadap warga Leuwiliang.
“Kami ingin menanyakan kepada Dispenda apa indikator, parameter barometer mereka, apa regulasi mereka? sehingga hanya memberikan kompensasi bonus produksi itu kepada Kecamatan Pamijahan, tidak juga diberikan kewilayahan Kecamatan Leuwiliang,” ungkapnya.
Sementara Kepala Desa Purasari Agus Soleh Lukman membenarkan, keluhan masyarakat yang sudah bertahun-tahun, yang tidak kunjung direalisasikannya kompensasi.
“Terkait hal ini memang dari dulu sudah dikeluhkan oleh masyarakat, tetapi keluhannya bukan ke desa tetapi arah dan muaranya ke Star Energy (SE). Bagaimana keterkaitan kebijakan dari SE sendiri baik itu bonus produksinya maupun ke CSR ke Desa Purasari kan nggak ada, dari dulu sampai sekarang tidak ada kontribusi sama sekali dari pihak SE sendiri,” katanya,
Dia menjelaskan, bahwa masyarakatnya paling terdekat ke wilayah SE karena segala macam aktivitas perusahaan itu jalurnya melintasi Purasari.
“Dampak dari aktivitas itu juga banyak tidak hanya rumah-rumah saja yang retak, ini kan termasuk jalan juga itu kan akses mobilisasi bawa material ke SE itu ke wilayah kami kan,” bebernya.
Bahkan, tak hanya rumah warga mengalami keretakan, polusi udara dan bisingnya juga itu dampak dari kegiatan yang masuk ke Star Energy. Mirisnya, wilayah Purasari tak mendapatkan kompensasi apapun.
“CSR maupun bonus produksi itu nggak ada ke wilayah kami terutama ke masyarakat yang terdampak,” tukasnya.
Sementara, Humas Star Energy Geothermal Salak, Ltd. Asrul saat dikonfirmasi Jurnal Bogor melalui pesan WhatsApp tidak merespons.
** Andres
