Cibinong | Jurnal Inspirasi
Pencairan bantuan jatah hidup (Jadup) yang sampai sekarang belum terealisasi mendapatkan sorotan dari DPRD Kabupaten Bogor. Wakil rakyat itu mendesak semua persoalan terkait data penerima yang menjadi penyebab lambatnya pencarian diselesaikan cepat, karena pengungsi yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa itu sangat membutuhkan bantuan.
“Bencana yang menimpa Kabupaten Bogor di tahun 2020 ini datang bertubi-tubi, terakhir ini kita disibukan dengan merebaknya penyebaran virus Corona. Tapi, bukan berarti persoalan di empat kecamatan di wilayah barat yang terkena musibah bencana banjir bandang dan tanah longsor terabaikan,” kata Wakil Ketua DPRD Agus Salim, kepada Jurnal Bogor, Selasa (17/03).
Politisi PKS itu meminta, Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang diberi tugas mendata jumlah pengungsi secepatnya menyelesaikan tanggungjawabnya. Apalagi Jadup itu sudah dijanjikan kepada korban bencana.
“Kalau ada hambatan cepatlah diselesaikan. Dananya kan sudah ada di APBD di pos Biaya Tak Terduga (BTT). Ini memang bagian dari ujian, tapi harus ditangani sampai tuntas,” tegasnya.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom pun ikut menyesalkan, lambatnya pencairan dana bantuan Jadup untuk pengungsi korban bencana alam di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, Nanggung dan Jasinga..
“Bencana kan hampir tiga bulan berlalu, sungguh ironi sekali, pendataan jumlah pengungsi yang menjadi dasar pencairan Jadup sampai sekarang belum beres. Kan data sudah disampaikan para kepala desa, ketika masa tanggap darurat berakhir,” ungkapnya.
Aan membenarkan, bantuan Jadup senilai Rp 10.000/hari untuk setiap jiwa sangat dibutuhkan pengungsi, kenapa ?, karena sejak terjadi bencana sampai sekarang mereka belum bisa mencari nafkah. Alhasil, untuk hidup sehari-hari masih bergantung pada bantuan logistic dari relawan baik perorangan maupun organisasi.
“Kondisi pengungsi yang tinggal di tenda –tenda sangat memprihatinkan dan belum siap bekerja, misalnya bertani atau berdagang keluar, fikiran mereka masih belum focus. Ini bukan cerita ngarang, kalau tak percaya silakan datang ke tenda pengungsian, untuk melihat langsung kondisi kehidupan para pengungsi,” katanya.
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sri Mulyani, diberita Jurnal Bogor edisi Selasa (17/03) membenarkan, jatah hidup untuk pengungsi korban bencana alam di empat kecamatan di wilayat barat Kabupaten Bogor belum bisa dicairkan, karena data penerima masih diverifikasi lagi.
“Dari empat kecamatan baru Jasinga dan Cigudeg yang datanya sudah diajukan. Itu pun harus dicroscek lagi dengan cara mencocokan dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” ungkapnya.
Data penerima bantuan hidup itu, kata Sri diusulkan kepala desa melalui kecamatan. “Jadi semua data pengungsi yang akan menerima bantuan jatah hidup itu disampaikan ke dinas itu melalui camat,” tutupnya.
Mochamad Yusuf
