Jakarta | Jurnal Inspirasi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap ada 97 ribu data aparatur sipil negara (ASN/PNS) palsu. Jumlah tersebut berdasarkan pemutakhiran data pada 2014 dimana ditemukan saat dilakukan pendataan ulang. “Hasilnya ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius, dibayarkan gajinya membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Kick off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Senin (24/5).
Bima bercerita, pada tahun 2002 saat itu masih menjabat sebagai Direktur Aparatur Negara di Bappenas, dan kegiatan pemutakhiran data itu menjadi kegiatan nasional yang harus dilakukan oleh BKN. Diakui jika memang proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna, masih banyak yang perlu dimutakhirkan dan dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu.
Pada 2014, kembali dilakukan pendataan ulang PNS. Tapi pada saat itu sudah dilakukan secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian SDM, BKD, BKPP, BKPSDM. Saat inilah ditemukan adanya data ASN misterius.
Itu sebabnya pemerintah dikatakan terus menggaungkan tentang pemutakhiran data ASN atau PNS. Pemutakhiran data PNS untuk mendukung penggunaan satu data secara nasional di masa mendatang.
“Sejak merdeka, kita baru dua kali memutakhirkan data ASN, yang pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan sistem yang masih manual diperlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk melakukan pemutakhiran PNS,” jelas dia.
Kendati begitu, dengan pemutakhiran data secara elektronik data base PNS kita menjadi lebih akurat walaupun masih juga banyak yang belum mendaftar pada saat itu. Baru kemudian setelah beberapa waktu bahkan bertahun-tahun, mereka mengajukan diri untuk daftar ulang sebagai PNS.
“Pada hari ini kita akan melakukan hal tersebut, tetapi sistemnya kita ubah kita lakukan tidak secara berkala tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing PNS atau ASN. Kalau begitu karena orang yang paling berhak atas datanya adalah ASN yang bersangkutan,” ungkapnya.
Bima menegaskan, BKN, BKD, BKPP, BKPSDM nantinya hanya mengelola dan menjaga kerahasiaan data tersebut. Sementara, pemutakhiran data itu menjadi milik dan kewajiban dari ASN yang bersangkutan.
Sementara temuan BKN soal adanya 97 ribu data PNS misterius tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele.”Ini masalah besar,” ujar anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Senin (24/5).
Bagi Mardani, persoalan yang ada pada data ASN tidak bisa dipungkiri. Hanya saja, belum ada kemauan kuat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. “Jumlah 4 juta ASN dengan beragam bidang dan organisasi dapat menjadi labirin bagi pengelolaan yang tidak ada ujungnya. Harus berani menata ulang,” terangnya.
Saat ini, sambung politisi PKS tersebut, DPR RI tengah membahas tentang UU ASN sebagai sarana memperbaiki tata pengelolaan ASN di Indonesia. “Pengelolaan ASN atau PNS mesti direformasi dari hulu ke hilir. Komisi II akan membahas tuntas dalam RUU ASN,” pungkasnya.
** ass
