Jakarta | Jurnal Inspirasi
Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang beroperasi di Papua. Instruksi ini setelah eskalasi kekerasan terhadap warga sipil di Papua semakin meningkat. Terakhir, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, menjadi korban tewas usai kontak tembak dengan KKB di Kampug Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4).
“Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di Tanah Papua atau di seluruh pelosok Tanah Air,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Senin (26/4).
Merespon Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Senin (26/4), langsung menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta. Pada rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya.
“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko dikutip dalam siaran pers resmi KSP.
Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw pun setuju dengan pernyataan Moeldoko mengenai mendesaknya evaluasi operasi di Papua. Menurut Paulus, tatanan sinergitas di lapangan belum padu. Dengan begitu, upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa perlu berlanjut.
Sejalan dengan rapat koordinasi di bawah KSP, evaluasi juga sudah dilakukan Kemenko Polhukam. Setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu poin dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.
Di sisi lain, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka Pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, katanya, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas. “Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” jelas Teddy.
Teddy juga menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat, hingga Pemerintah Daerah.
Sementara Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum. “Maka, kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” kata Boy.
Adapun Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda berharap, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus. “Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” kata Yuni
Mabes Polri pada Senin (26/4) menyatakan, telah mengidentifikasi KKB yang melakukan penembakan terhadap Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya. Saat ini pihak kepolisian di Papua terus melakukan pengejaran terhadap KKB tersebut.
“Itu sudah teridentifikasi yang main di wilayah Puncak. Itu dari kelompok, telah terindentifikasi, ikuti perkembangan saja,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4).
Selain itu, Rusdi juga menegaskan bahwa TNI-Polri bersama instansi lain telah bekerja secara maksimal untuk memberangus KKB di tanah Cendrawasih. Namun, ia juga mengakui bahwa medan di Papua tidaklah mudah, karena terdiri hutan belantara dan pegunungan. Sedangkan, KKB kerap melakukan penyamaran sebagai warga sipil biasa saat berada di pemukiman.
“Kelompok-kelompok ini sering masuk ke penduduk, menyamar-menyamar dengan penduduk. Mereka selalu berusaha bagaimana pengejaran-pengejaran dilakukan oleh aparat keamanan mereka bisa lolos,” ungkap Rusdi.
Kendati demikian, menurut Rusdi, hingga saat ini pihaknya belum menambahkan jumlah personel di Papua untuk melawan KKB. Mengingat di Papua juga sudah ada pasukan gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi 2021. Selain itu, kata dia, ada juga ada operasi-operasi yang dilakukan oleh Polda Papua.
“Operasi Nemangkawi digelar itu gabungan personelnya yaitu personel polri TNI. Sampai saat ini Polri belum menambah kekuatan di Papua,” terang Rusdi.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, mengatakan, isu pelanggaran HAM di Papua jangan dianggap sederhana. Karena itu, setiap upaya yang dilakukan oleh semua pihak di Papua harus tetap menghormati HAM dan hukum.
“Dan khusus untuk Papua, isu pelanggaran HAM jangan dianggap sederhana. Oleh karenanya setiap upaya tetap harus menghormati HAM dan hukum. Selain itu penting untuk membangun proses penghentian kekerasan dan membuat jalan damai,” ujar Anam.
** ass
