Babakan Madang, Jurnal Inspirasi
Senin, pekan pertama Maret 2020, suasana Sentul International Convention Centre (SICC), yang berlokasi di Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, penuh sesak dengan hadirnya sekitar 7.809 kepala desa dari 19 kabupaten di Jawa Barat.
Kehadiran ribuan kepala pemerintahan terbawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia itu tujuannya untuk mendengarkan pemaparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi(Mendes PDTT) Abdul Hakim Iskandar, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhamad Yusuf Ateh.
“Kehadiran para kepala desa se- Jawa Barat di SICC ini sangat penting, karena di forum ini kami akan membahas dan memaparkan soal Dana Desa (DD) untuk pemerataan pembangunan sampai tingkat desa,” kata Mendagri.
Mantan Kapolri itu mengatakan, program DD yang dikucurkan pemerintah pusat mulai tahun 2014 itu, karena pemerintan ingin membangun Indonesia tak hanya di pusat kota saja, tapi harus dimulai dari pinggir. “Anggaran untuk membangun Indonesia dari desa sudah digelontorkan pemerintah pusat sejak tahun 2014 sampai sekarang masih berlanjut,” ujarnya.
Pembangunan mulai dari desa, kata Tito pun, selain untuk percepatan pemerataan pembangunan, program yang dibiayai DD itu untuk mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbaninsasi dan pengangguran.
“Nah, sekarang ada perubahan skema dalam mekanisme penyaluran dana, di mana pada tahun ini dananya langsung ditranfer kerekening desa. Ini dilakukan, semata-mata untuk memotong rantai birokrasi agar tidak terlalu panjang, sehingga desa lebih leluasa mengelola anggaran, tanpa mampir ke instansi atas seperti sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kKementerian Keuangan (Kemenkue), khusus Provinsi Jawa Barat diberikan anggaran lebih untuk pembangunan desa. “Ada beberapa alasan, kenapa saya minta anggaran lebih, karena wilayah Jawa Barat itu sangat luas, sementara jumlah desanya sedikit. Alhasil, anggaran yang dialokasikan DD itu hampir semuanya untuk infrastruktur, akibatnya tak beres-beres,” katanya.
Di provinsi lain, kata RK, anggaran DD sudah ada yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan sosial. “Makanya Saya mohon ada pertimbangan dari Kementerian Keuangan agar factor kepadatan penduduk itu bisa dijadikan dasar untuk penambahan anggaran bagi Jawa Barat,” tutup RK menegaskan.
Mochamad Yusuf
