Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pernyataan politisi PDIP Darmadi Durianto yang menyebut ada dugaan ‘kudeta merangkak’ di internal pemerintahan mendapat sorotan pemerhati politik Iwel Sastra. Direktur Mahara Leadership ini menyebut, Darmadi tidak hanya melempar isu yang sifatnya permukaan. “Dugaan akan adanya kudeta oleh menteri yang dianggap tidak loyal oleh politisi PDIP merupakan tuduhan yang sangat serius,” tegasnya, Senin (26/10).
Iwel Sastra mengatakan, harus pula diungkap siapa para menteri yang dianggap berpotensi melakukan kudeta terhadap Presiden Jokowi. “Jika tidak diungkap secara jelas, nanti akan menimbulkan saling curiga di antara para orang-orang dekat Presiden Jokowi,” ungkapnya.
“Ini tentu saja akan berdampak kepada kinerja kabinet,” sambungnya. Lantaran tuduhan Darmadi itu sangat serius, maka semestinya ia memiliki data yang bisa dipercaya. “Perlu diperjelas juga kudeta yang dimaksud dan bentuknya seperti ini apa?” kata dia. “Apabila hal ini hanya dibiarkan menjadi isu mengambang tanpa ada kejelasan ujungnya maka hanya akan menimbulkan kegaduhan,” terangnya.
Sementara, katanya, para menteri seharusnya mendesak anggota dewan PDIP tersebut untuk membuktikan ucapannya soal ‘kudeta merangkak’. “Seharusnya para menteri harus mendesak politisi PDIP untuk membuktikan ucapannya,” ungkapnya.
“Jika isu ini digulirkan hanya untuk mendesak Presiden melalukan perombakan kabinet, maka penggunaan kalimat ‘hati-hati kudeta merangkak’ sangat berlebihan,” pungkasnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Darmadi Durianto mengingatkan Presiden Jokowi agar mewaspadai para pembantunya di kabinet. Menurutnya, Jokowi harus hati-hati terhadap pemerintahannya karena ada kudeta merangkak.
Ia menyarankan agar Jokowi menyiapkan nama-nama pengganti para menteri yang dianggap tidak loyal.
“Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan,” katanya. “Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah,” kata Darmadi Durianto kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (24/10).
Menurut Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul melihat isu ‘kudeta merangkak’ dari internal kabinet Presiden Joko Widodo yang dikhawatirkan oleh PDIP memiliki peluang sangat kecil terjadi.
Karena menurutnya, saat ini koalisi Jokowi-Maruf telah mengakomodir seluruh kekuatan-kekuatan politik yang ada. “Jadi menurut saya, kudeta merangkak yang dikhawatirkan PDIP cenderung berlebihan,” kata Adib, Senin (26/10).
Justru, Adib melihat kekhawatiran berlebihan soal isu kudeta merangkak dari internal kabinet merupakan permainan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sendiri dengan tujuan menyingkirkan jajaran menteri yang tidak terafiliasi dengan partai politik.
“Bisa saja seperti itu (permaianan PDIP), karena menurut saya kudeta merangkak peluangnya sangat kecil, apalagi dalam sistem perpolitikan kita mengganti presiden tidak sesederhana itu, beda dengan zaman Gus Dur hanya membutuhkan suara di DPR dan MPR, sekarang susah,” tandas Adib.
Isu kudeta merangkak ini, masih kata Adib tak lain hanyalah kepentingan-kepentingan partai politik untuk mendorong agar Presiden Joko Widodo mengocok ulang alias reshuffle kabinetnya. “Isu kudeta merangkak ini akan hilang ketika Jokowi mengambil langkah signifikan, misalnya reshuffle,” pungkas Adib.
Sementara tantangan dilontarkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait tudingan politikus PDIP Darmadi Durianto. Mardani menilai, pernyataan yang dilontarkan anak buah Megawati Soekarnoputri itu harus dipertanggungjawankan.
Pasalnya, pernyataan itu dilontarkan Darmadi Durianto ke ruang publik. Jika tidak dibuka secara gamblang, maka bisa akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat. “Buka saja jika ada. Karena pernyataan di ruang publik mesti transparan dan akuntabel,” ujar Mardani, Senin (26/10).
Anak buah Sohibul Iman ini menilai, diksi ‘kudeta’ itu sangat sensitif. Apabila tidak dijelaskan secara akuntabel, maka Pemerintah juga akan kehilangan fokus pada masyarakat. “Kasihan jika elite bising dan kehilangan fokus melayani rakyat,” tandasnya.
** ass
