Bogor | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) kembali menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aparatur yang kompeten, adaptif, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi kunci dalam mendukung transformasi birokrasi yang berdampak.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan bahwa pengembangan kompetensi kepemimpinan merupakan investasi strategis bagi organisasi dalam menghadapi dinamika perubahan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Pejabat pengawas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan dengan implementasi di lapangan. Karena itu, kompetensi kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif menjadi modal penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Idha.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XI secara resmi dibuka pada Senin, (03/08/2026) di BBPMKP secara daring dan diikuti peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Transmigrasi, Sekretariat Jenderal MPR RI, Badan Pangan Nasional, BPOM, Basarnas, LKPP, PPATK, Pemerintah Kabupaten Grobogan, serta Pemerintah Kabupaten Sintang.
Kepala BBPMKP Sukim Supandi mengatakan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bukan sekadar memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi ASN, tetapi menjadi proses pembentukan karakter kepemimpinan yang mampu menerjemahkan kebijakan strategis menjadi aksi nyata di lingkungan kerja.
“Pemimpin saat ini dituntut tidak hanya mampu mengelola pekerjaan, tetapi juga membangun kolaborasi, menggerakkan tim, mengambil keputusan secara tepat, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat,” ujar Sukim.
Selama mengikuti pelatihan, peserta akan menjalani berbagai tahapan pembelajaran melalui pembelajaran mandiri, e-learning, Pembangunan Komitmen Bersama, pembelajaran klasikal, studi lapangan serta implementasi aksi perubahan untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan.
Selain meningkatkan kapasitas individu, peserta juga didorong menghasilkan aksi perubahan yang realistis, implementatif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing.
Melalui penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XI, BBPMKP berharap lahir para pemimpin pengawas yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Restu/BBPMKP)
