28.4 C
Bogor
Saturday, May 2, 2026

Buy now

spot_img

Efisiensi ‘Akal-akalan’

Oleh: Asep Saepudin Sayyev

Jurnal Bogor – Pemerintah daerah (Pemda) yang mengaku defisit anggaran kerap menggunakan dalih efisiensi. Kita memahami ketika bicara defisit atau efisiensi artinya tak ada uang atau kurang uang. Namun adakalanya, efisiensi itu hanya ‘akal-akalan’ semata.

Defisit aneh itu bukan kondisi sebenarnya, melainkan cara menyimpan anggaran. Cukup banyak para penyusun anggaran di daerah mengakali laporan keuangan, termasuk menggunakan istilah defisit jadi penyimpanan anggaran.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketika melakukan pembinaan terhadap sejumlah Pemda yang mengalami kesulitan likuiditas alias keuangan. Awalnya tercermin dari membengkaknya defisit anggaran yang ujung-ujungnya daerah harus mencari utangan (meski sebenarnya tidak).

Data di Kemendagri, ada sekitar 140 Pemda di Indonesia saat ini mengaku mengalami defisit anggaran. Lalu Kemendagri pun memberikan pembinaan terhadap beberapa Pemda untuk mengetahui penyebab tekornya anggaran. Hingga diketahui, sejumlah faktor menjadi pemicu defisit anggaran mayoritas karena Pemda terlalu ‘kreatif’ dalam menyimpan anggaran di pos lain.

Ketika dicek melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk mengetahui nilai seluruh mata anggaran, Pemda berdalih untuk cadangan di APBD Perubahan. Sehingga defisit itu sebenarnya karena menyimpan anggaran di tempat lain. Namun menariknya, mayoritas Pemda mengaku defisit karena menyimpan dengan alasan supaya tak terbaca ‘mitra’.

Bahkan ada juga yang menyimpan di pos anggaran gaji ASN (Aparatur Sipil Negara). Alasannya, kalau disimpan di gaji tidak bakal ada yang tanya dan alangkah besar gajinya, mendekati 60 persen padahal, aslinya tidak sebesar itu.

Jadi ada dua kemungkinan defisit anggaran itu terjadi karena disengaja dilakukan Pemda atas sepengetahuan kepala daerah atau tidak diketahui kepala daerah yang diamankan oleh kepala OPD di bawahnya. Dengan demikian, kata efisiensi penuh trik kamuflase. Benar atau tidaknya, hanya Pemda atau kepala daerah yang tahu karena publik hanya bisa menerka-nerka. So, jangan beralasan efisiensi jika hanya ‘akal-akalan’.

**

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles