jurnalinspirasi.co.id – Jumlah populasi anak di Kota Bogor mencapai kurang lebih seperempat dari total penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada Juni 2024, jumlahnya mencapai 23,82 persen dari total penduduk.
Besarnya populasi anak ini menjadi bagian penting untuk mendorong lebih banyak kebijakan dan arah pembangunan yang lebih pro anak di tengah begitu banyak isu dan persoalan anak.
Melihat besarnya potensi anak dan juga semangat menjaga keberlanjutan pembangunan, pada Kamis (16/1/2025) Bapperida Kota Bogor menyelenggarakan Musrenbang Anak di Agreya Coffee.
Diketahui, dalam dua tahun terakhir, Bapperida Kota Bogor sudah menginisiasi secara khusus penyelenggaraan musrenbang anak yang digabungkan dengan kelompok difabel, lansia, dan perempuan.
Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan seluruh elemen masyarakat tidak ada yang tertinggal dalam proses perencanaan pembangunan.
“Mengutip arahan dan semangat SDGs, no one left behind,” ujar Rudy kepada wartawan, Kamis (16/1).
Pada tahun ini, kata Rudy, secara khusus penyelenggaraan musrenbang anak dipisah dengan sebuah semangat dan harapan akan ada lebih banyak aspirasi dan harapan anak-anak Kota Bogor terwadahi dalam proses perencanaan pembangunan Kota Bogor.
“Di saat yang sama, akan ada lebih banyak isu dan permasalahan anak terselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor,” jelas Rudy.
Menurut dia, Musrenbang Anak secara mandiri pun didasari rekomendasi pelaksanaan program RAN PIJAR (Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja) Kemenko PMK.
Rekomendasinya adalah meminta Pemerintah Kota Bogor untuk terus memberi ruang dan kesempatan bagi anak dan remaja dalam proses perencanaan pembangunan.
“Tujuan utama penyelenggaraan Musrenbang Anak ini adalah mendorong lebih banyak isu-isu anak Kota Bogor diwadahi dalam dua dokumen perencanaan sekaligus yaitu RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029,” bebernya.
Ia menuturkan bahwa kegiatan itu merupakan langkah strategis karena anak-anak sekarang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagai contoh angka kekerasan anak di Kota Bogor, yang tren setiap tahunnya berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Bogor, terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2024, tercatat 98 kasus kekerasan terhadap anak terjadi Kota Bogor.
Selain itu, isu lainnya adalah naiknya jumlah perokok pemula, gawai dengan segala daya tariknya telah menjadi hiburan utama sebagian besar anak.
“Banyak anak yang tidak berani memiliki cita-cita karena faktor ketidakpercayaan diri dan temuan KPAI yang menyebut tiga penyebab kematian anak yaitu kecelakaan, sakit, dan bunuh diri,” jelasnya.
Kegiatan itu dihadiri oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan Perangkat Daerah, Kementerian Agama Kota Bogor, KPAID, Childfund Internasional, Warga Upadaya, serta 80 perwakilan anak yang mewakili sekolah, komunitas, dan lembaga.
“Ini adalah langkah besar yang diinisasi Pemkot Bogor. Lebih maju dari daerah lain, dengan mau mendengar dan menyerap aspirasi anak,” ungkap Andi Nirmalasari dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Bogor (Fanator), Radipta Azki Athaya mengungkapkan berterimakasih kepada Bapperida dan Pemkot Bogor yang telah terbuka dan membuka ruang aspirasi anak.
“ini acara keren yang kami tunggu untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kota Bogor”, ungkapnya.
Senada dengan itu, Childfund Internasional dan Warga Upadaya memberikan apresiasi atas acara tersebut.
“Ini acara kolaborasi yang luar biasa antara Pemkot dengan Komunitas Anak. Kami apresiasi,” kata perwakilan warga Upadaya, Eri Eko.
Secara umum, penggalian isu dan rekomendasi untuk pemerintah Kota Bogor dari 80 anak yang mewakili sekolah dan komunitas difasilitasi Health Heroes dan forum anak Kota Bogor.
Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap anak yang hadir merasa nyaman dan aman untuk menyampaikan aspirasi.
Sepanjang penyelenggaraan diskusi, beberapa rekomendasi hasil dari musrenbang tematik anak yang disampaikan sebagai berikut:
-Dinas Pendidikan dan DP3A diharapkan melakukan pelatihan konvensi hak anak bagi guru Bimbingan Konseling (BK) untuk menguatkan kembali fungsi BK di sekolah.
-BKPSDM diharapkan memetakan potret dan potensi guru BK di seluruh sekolah di Kota Bogor
-Dinas PUPR, Dishub dan Dinas Perumkim diharapkan terus menciptakan ruang aman dan nyaman untuk anak dengan peningkatan kualitas infrastruktur seperti perbaikan pedestrian, JPO, PJU, angkutan umum dan pengawasan taman-taman kota.
-DP3A didorong melakukan pelatihan bagi anak untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas anak.
-Dinas Pendidikan didorong menindaklanjuti data JAPATI dengan program dan langkah untuk menurunkan angka putus sekolah seperti dana beasiswa miskin atau perluasan PKBM.
-Dinas Arsip dan Perpustakaan diharapkan merespon representasi perpustakaan sekolah; mulai dari peningkatan koleksi buku sampai akses ke perpustakaan nasional
Dinas Pendidikan diharapkan membuka ruang dialog guru dengan siswa untuk memperbaiki metode pembelajaran
-Diskominfo didorong untuk terus mengkampanyekan penggunaan internet sehat dan mengkaji kemungkinan pembatasan jam penggunaan media sosial bagi anak.
** Fredy Kristianto
