JURNAL Inspirasi – Sekarang marak berita tentang beberapa daerah akan dimekarkan menjadi wilayah atau daerah pemerintahan baru. Termasuk Jawa akan ditambah 10 Provinsi, sekian puluh atau bahkan mungkin ratusan daerah kota dan kabupaten yang akan dimekarkan, yang UU-nya akan diusulkan Presiden RI ke DPR RI, dan kemudian besar kemungkinan disetujui DPR RI.
Para sahabat Armada, muncul celetukan, banyolan, bahkan kritikan, diantaranya mas Imam, bilang bahwa program pemekaran daerah untuk pengadaan jabatan baru.
Betul itu mas Imam. Pemekaran sebagai alat atau jembatan baru utk menciptakan lowongan pekerjaan dan jabatan bagi ASN/PNS senior yang sudah mentok kariernya karena persaiangan tak sehat untuk mendapatkan esselon yang lebih tinggi.
Sekaligus juga lowongan karier politik untuk para politisi lokal yang aktif di PC Parpol dan kalah bersaing dalam pileg dan pilkadal di daerah kota dan kabupaten induk, untuk mendapatkan jabatan publik spt posisi Walkot/Wawalkot, Bupati/Wabup, Ketua DPRD dan pimpinan Fraksi, dll.
Dan terakhir manfaat pemekaran pemerintahan daerah merupakan sumber penghasilan uang untuk menambah kekayaan karena bermunculan berbagai macam proyek insprastruktur dan pengadaan barang, dan ini merupakan peluang usaha-bisnis yang menggiurkan bagi para kontraktor sapras dan pengadaan barang dengan elite politik Provinsi dan pusat karena pembangunan proyeknya dananya bersumber dari APBN dan APBD.
Ya..lumayan juga utk membuka lapangan kerja baru bidang konstruksi di daerah, tetapi para pekerja tukangnya didatangkan dari daerah lain. Jadi dengan program pemekaran daerah akan dibangun gedung pemerintahan, jalan, jembatan dll, barang tentu akan mengungkit kehidupan kaum kelas menengah (midle class) di daerah berlangsung untuk selama lk 10 tahun.
Dan baru kemudian, setelah kira-kira 10 thn membangun sapras dan fasos/fasum, maka untuk usaha-usaha peningkatan kesejateraan rakyat pun baru dimulai setelah bangunan sapras selesai. Hal itu, kalau mereka para elite birokrat dan politik lokal masih ingat dengan nasib rakyatnya. Kemudian dana APBN dan APBD jika masih ada, serta tersedia alokasi anggarannya untuk program perbaikan Kesra.
Jika tidak ada dana APBN, ya pemekaran bubar, kembalikan mandat ke Pemerintah Pusat, yang penting para elite politik lokal sudah kenyang bersama para pengusaha kontraktor dan suplayer barang bangunan. Femonena sosial seperti itu banyak kita temukan di daerah Kabupaten/Kota pemekaran di luar pulau Jawa, akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan ketiadaan income generating berupa pendapatan asli daerah sendiri (Pads) karena tidak adanya atau miskin sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (jasling) yang akan dikelola secara ekonomi (bisnis dan investasi).
Tambah lagi biasanya pola laku para elite politik kita, berkomitmen untuk usaha mensejahterakan rakyat terkadang mereka lupa, karena keenakan KKN, sibuk mengurus dirinya sendiri dan kroni-kroninya dengan gaya hidup hedonis dan arogan yang lupa diri, ibarat pribahasa “kacang sudah lupa akan kulitnya”, padahal mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat perdesaan yang hidup miskin dan terbelakang.
Demikian itulah manfaat pemekaran Kota dan Kabupaten di negeri Anoha…pejabatnya brahmana-Drakula, rakyatnya Syudra yang akhirnya susah dan berkehidupan tetap sengsara.
Astaghfirullahalaziem, selamat pagi Indonesia, dan berakhir pekan para sahabat Armada. Assaalamualaikum Sahahat Armada 1780, tetap sehat, bersemangat dan Always happy. Semoga Allah SWT memberkahi, Aamiin
Syukron barakallah
Wassalam
=====✅✅✅
Dr.Ir H.Apendi Arsyad, M.Si (Dosen dan Pendiri Universitas Djuanda Bogor, Pendiri dan Wasek Wankar ICMI Pusat merangkap Ketua Wanhat MPW ICMI Orwilsus Bogor, Konsultan, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Sosial)
