30.6 C
Bogor
Monday, April 15, 2024

Buy now

spot_img

Membaca Gejala Politik Suksesi Kepemimpinan Nasional Mutakhir dan Solusinya

JURNAL Inspirasi – Ini pak Batara, saya share video Youtube Mantan Kasad Jenderal TNI Purn, seruan aksi besar-besaran tgl 19-20 Maret 2024 di Gedung DPR RI dan KPU RI. Opini saya dalam perbincangan Channel Bravo, nampaknya logika dan opininya sejalan.

Bahwa solusi penurunan Jokowi selaku Presiden RI yang telah melanggar UUD 1945 pasal 9 ayat 1, yaitu  pelanggaran Sumpah dan Janji Presiden RI, yang terus berlarut cawe-cawenya. Maka solusinya kuncinya adalah keterlibatan tokoh militer/TNI atau ABRI yang mantap doktrin Sapta Marga, bersama tokoh masyarakat sipil berkerjasama untuk menyelamatkan negara/NKRI.

Politik TNI setia kepada NKRI sesuai sumpah prajuritnya Sapta Marga. Jika penyelesaiam konstitusional tidak tercapai, maka peluang kudeta militer bisa terjadi, apabila Jokowi tidak mundur, dan masyarakat sipil terpolarisasi tajam, sehingga terjadi kekacauan (choas). Militer ambil alih kekuatan, karena pimpinan Parpol sudah tidak mampu mengemban amanah konstitusi UUD 1945, mereka ikut berkoalisasi besar dengan Pemimpinnya Jokowi, makanya Jokowi berupaya merebut Ketua Umum DPP PG yang berencana membentuk “koalisi besar”, dan beliau akan memimpinnya untuk mengawal Presiden RI PS jika lolos menjadi pemenang pilpres 2024 ybl.

Hal kemungkinan besar bisa terjadi, PG dikuasai Jokowi, karena elit politik kita, khusus Ketum Parpol sudah menikmati fulus-fulus yang sangat menggiurkan karena besar nilai rupiahnya. Mereka elite politik (the ruling party) kita terbiasa hidup mewah, wataknya superpragmatisme, liberal-sekular dan nir-ideologis.

Sayang bahwa mereka tidak sadar akan tanggungjawab penyelamatan negara dari intervensi dan atau hegemoni negara adidaya luar spt RRC, USA dll. Mereka berpura-pura tidak paham spirit Pembukaan UUD 1945: cita-cita/tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ketentuan-ketentuan kaidah hukum dari isi pasal-pasal UUD 1945.

Faktanya banyak produk UU yang diputuskan dan ditetapkan selama rezim Jokowi yang bertentangan UUD 1945 dimana berbau pro oligarki, misalnya UU Pemilu, UU Cipta Kerja, UU IKN, UU revisi KPK dll. Dampaknya penguasaan kekayaan negara sebagai sumber kemakmuran rakyat spt sumberdaya alam dan jasling, dikuasai segelintir oligarki, dan ketimpangan sosial-ekonomi menganga dgn indeks gini ratio berkisar 0.4, statusnya kategori lampu merah, angka kemiskinan pun besar dan meningkat.

Hal ini terjadi, akibat para elite politik negeri ini telah terjangkit memberhalakan atau menjadi pemuja “3 Ta”, tahta (jabatan publik atau menteri, bagi-bagi kekuasaan), harta (dengan korupsi, uang haram) dan wanita (free sexual, selingkuh atau kawin siri).

Salah satu strategi penyelamatan NKRI dgn kudeta militer secara paksa, ini bisa terjadi apabila ada kebuntuan proses politik di Parlemen RI,  Senayan Jakarta dan Jokowi tidak siap dan tidak mau mundur. Barangkali diawali dengan adanya tekanan publik yang keras dan militan, demontrasi besar-besaran ke DPR RI dan MPR RI melalui pendekatan people power menuntut Jokowi mundur sbg Presiden RI, sehingga kekuasaannya bisa dilimpahkan kepada Wapres RI secara konsitusional seperti kasus lengsernya pak Harto thn 1998. Hal ini akan lebih baik solusinya, agar bangsa Indonesia keluar dari krisis politik nasional.

Jika Presiden RI Jokowi mundur inilah strategi dan taktis terbaik, “win-win solution” tidak banyak memakan korban berhadapan dengan aparat keamanan, sebagai “martir reformasi jilid 2”. Akan tetapi jika dengan kudeta militer solusi suksesinya, barangtentu akan memakan waktu dan resiko yang amat besar karena bertentangan prinsip demokrasi.

NKRI suksesi kepemimpinan nasional, dimana Presiden RI Jokowi tidak mundur, dan DPR dan MPR RI tidak menghiraukan aspirasi rakyat, tidak mau bersidang mengimpeacment Presiden RI Jokowi, maka perlawanan rakyat akan terus berlangsung dan solid, karena amarah rakyat sudah pada posisi titik nadhir yang  memuncak.  NKRI dalam penilaian publik sudah berada pada ambang bahaya, maka solusi pilihan pahitnya adalah kudeta militer, jika MPR RI tidak mengambil posisi dan peran dalam melakukan suksesi kepemimpinan nasional, pencopotan Jokowi sebagai presiden RI dan menetapkan Wapres RI sbg Pejabat Presiden RI hingga akhir masa jabatannya.

Maaf, tanda-tandanya atau gejala sosial politik itu mulai tampak ke permukaan, dimana para Purnawan Jenderal TNI mulai keluar dari sarangnya, mereka  mengambil bagian yang dimotori oleh Jend Purn Gatot Nurmantio, Letjen Purn Soetiyoso, Jend Andika dll, dan bahkan mengajak para yuniornya di TNI untuk ikut serta menyelamatkan negara dan.keluar dari baraknya.

Melihat gerak getik “king maker” Paslon 01, SP dan Paslon.03.MW, tidak begitu optimis kita terjadi pelaksanaan Hak Angket di persidamgan DPR RI. Justru manuver Ketua DPR RI/Ketua PDIP PM akan mendukung Capres RI PS, dan akan ikut dalam gerombolan Koalisi Indonesia Maju (KIM), faktanya pimpinan teras DPP PDIP dipimpin PM didampingi Sekjendnya Hasto, bertandang ke rumah PS di kawasan Hambalang Kab.Bogor, beberapa waktu lalu.

Pidato Ketua DPR RI PM pada awal sidangnya yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Dasco Sufmi Ahmad, isi pesannya tidak ada tanda-tanda menerima usulan pelaksanaan Hak Angket DPR RI guna mempersoalkan Pemilu Pileg dan Pilpres 2024 urang yang TSM. Bahkan isi pesan pidato PM, “mengakomodasi dan memaklumi” praktek curang Capres RI Paslon 02.

Untuk lebih jelasnya keterpanggilan tokoh militer, bisa ditonton afau didengar narasinya

pada video yang sudah viral di Youtube, dimana Jenderal Purnawirawan Tyasno mengajak pimpinan ABRI  ikut peduli dalam unjuk rasa keprihatinan hari ini Selasa 19 Maret 2024 untuk menyampaikan aspirasi rakyat, agar Presiden RI Jokowi harus turun tahta dari singga-sana kekuasannnya, artinya Jokowi dimasghulkan.

Mudah-mudahan saja hal tersebut terjadi sebagai solusi terbaik (best solution) untuk penyelamatan negara-bangsa Indonesia, yang kini bergejolak, krisis politik, karena penyelenggaraan Pemilu Pilpres RI tgl 14 Pebruari 2924 banyak ditemukan berbagai kecurangan dalam bentuk TSM.

Pokok-pikiran ini, opini tsb sudah saya kemukakan dalam isi wawancara Channel Bravos Radio Jakarta, dengan hostnya bpk Barata Hutagalung, sebelum saya membaca dan menonton video Youtube yang sudah viral tsb. Jadi pendapat saya nampaknya ada benarnya, berupa point-point materi dialog webinar (podcats) yang disajikan pada acara Channel Bravos Jkt kemaren sore, sebab sudah didukung fakta dan data gejala sosial politik berupa demonstrasi besar-besaran dari Gerakan Masyarakat Sipil  (civil society movement) ke gedung DPR RI hari ini tgl 19 Maret 2024 hingga besok hari, yang juga diikuti oleh para pensiunan Jenderal yang mencintai negaranya, NKRI.

Save NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Asli. Save Rakyat dan Bangsa Indonesia dari bencana dan malapetaka. Mari kita berdoa, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menolong hamba-hambaNya yang menegakan amar makruf nahi mungkar, Aamiiin.
Syukron barakallah
Wassalam

====✅✅✅

Penulis: Dr.Ir.H.Apendi Arsyad, M.Si
(Salah seorang Pendiri ICMI thn 1990 di Malang, Wasek Wankar ICMI Pusat merangkap Ketua Wanhat MPW ICMI Orwil Khusus Bogor, Pendiri Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor thn 1986 dan Dosen Senior (Assosiate Profesor) UNIDA sejak 1987 hingga sekarang, Pegiat dan Pengamat Sosial, serta Kritikus Sosial melalui sejumlah tulisan di media sosial)

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles