Caringin | Jurnal Bogor
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi menegaskan, tidak ada luncuran untuk proyek pembangunan infrastruktur yang tersebar disejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk tahun anggaran 2023.
Politisi Partai Golkar yang akrab dipanggil Wanhay ini pun mengatakan, sudah tidak ada lagi toleransi kepada para pemborong atau pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur terlambat.
“Pengerjaan proyek yang terlambat atau habis masa waktunya sesuai kontrak kerja, harus di putus kontrak dan tidak ada kata luncuran,” ungkap Wawan Hikal Kurdi kepada Jurnal Bogor usai kegiatan reses ke satu tahun anggaran 2023-2024 di aula Kantor Kecamatan Caringin, Rabu (6/12).
Wanhay menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, harus bertindak tegas kepada pihak ketiga yang gagal dalam menyelesaikan proyek pengerjaannya.
“Pelaksana harus di coret hitam atau Blacklist dan tidak boleh diberikan lagi proyek di Kabupaten Bogor untuk tahun depan,” tegasnya.
Tidak hanya pihak pelaksana atau pemborong yang diberikan sanksi tegas, lanjutnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ada di dinas terkait, harus ikut bertanggung jawab dengan masalah tersebut.
“Jadi saya akan panggil semua dinas-dinas yang kegiatan proyek pembangunannya bermasalah, baik masalah keterlambatan waktu pengerjaan, kualitas pembangunan dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengerjaan,” imbuh Wanhay.
Sementara, pengawas wilayah Caringin pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II, Syarief mengakui jika ada salah satu pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Caringin yang kondisinya berpotensi terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan.
“Kalau melihat progres pembangunan sekarang, untuk ruas Jalan Cikereteg -Pancawati dipastikan terlambat dari batas waktu pengerjaan,” jelasnya.
Syarief mengungkapkan, pihaknya sudah memberitahukan kepada pihak pelaksana proyek agar melakukan tahapan awal dasar secara menyeluruh sebelum dilaksanakan betonisasi.
“Harusnya jangan sebelah-sebelah saat menutup dasar jalan, karena saya pesimis pengerjaan betonisasi akan bisa terkejar sesuai batas waktu,” imbuhnya.
(dede suhendar)
 untuk tahun anggaran 2023.){kind=link}