Ketua PPK Cijeruk Sampaikan Dugaan Ancaman Boikot APDESI ke Dewan

Cijeruk | Jurnal Bogor
Mencuatnya dugaan ancaman para kepala desa melalui Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor yang akan memboikot pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak menyetujui revisi Undang-undang (UU) desa dan penambahan masa jabatan 9 tahun, ternyata disikapi serius Ketua PPK Cijeruk, Edi Hadiana.

Edi pun langsung menyampaikan ancaman dari APDESI itu kepada para wakil rakyat Kabupaten Bogor asal daerah pemilihan (Dapil) tiga, saat melakukan kegiatan reses di aula Kantor Kecamatan Cijeruk, Senin (4/12).

Menurutnya, ancaman tersebut tidak bisa dianggap remeh dan hal biasa, sehingga pihaknya meminta DPRD Kabupaten Bogor agar segera melakukan komunikasi dengan para kepala desa atau APDESI.

“Ancaman boikot itu tidak bisa dianggap sepele, makanya kami sampaikan keluhan ini kepada para dewan,” jelas Edi.

Edi mengaku, adanya kegiatan reses masa sidang kesatu tahun anggaran 2023-2024 ini, menjadi momen tepat untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada wakil rakyat terkait ancaman para kades tersebut.

 “Saya ingin saat Pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan aman dan damai, tanpa ada kekacauan,” paparnya.

Selain persoalan ancaman boikot Pemilu, lanjutnya, kejadian pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, dimana adanya anggota PPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya di Kecamatan Cijeruk, masih membekas di ingatan masyarakat.

Meninggal nya petugas PPS, sambung Edi, sangat berdampak luar biasa terhadap perekrutan petugas KPPS di setiap desa yang ada di Kecamatan Cijeruk.

“Kejadian petugas KPPS yang meninggal itu, membuat minat masyarakat untuk menjadi petugas KPPS menurun sekali. Karena, hingga saat ini tidak jelas perhatian dari pemerintah terhadap petugas KPPS yang meninggal tersebut,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi menjelaskan, dugaan adanya ancaman pemboikotan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, sudah ada penjelasan dari perwakilan APDESI Kecamatan Cijeruk.

 “Tadi sudah kelar dan selesai dengan APDESI Cijeruk, tidak ada itu masalah ancaman pemboikotan,” tukas politisi Partai Golkar itu.

Dari jumlah anggota dewan Dapil tiga sebanyak 8 orang, hanya sebanyak enam wakil rakyat yang datang melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Cijeruk, mulai dari Wawan Haikal Kurdi dari Partai Golkar, Abdul Djalil Partai Demokrat, Dedi Aroza Partai PKS, Tutty Alawiyah Partai Gerindra, Larasati Partai PAN dan Hasan Haekal dari PPP. Sedangkan wakil rakyat yang tidak hadir, seperti Selamet dari PDIP serta Heri Aristandi Partai Gerindra.

(dede suhendar)