Leuwisadeng | Jurnal Bogor
Belum dibayarkannya hak para kuli atau pekerja di mega proyek anak perusahaan PLN yaitu PT Rekadaya, yang terletak di Desa Kalong Satu, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor didemo LSM Genpar.
Puluhan pengunjuk rasa dari DPP dan DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Nasional Padjajaran (Genpar) menutup gerbang keluar masuk PLN dengan spanduk raksasa yang bertuliskan Stop Kegiatan!.
“Kami melakukan unjuk rasa. Karena sudah dua bulan tagihan upah kuli , yang tidak diselesaikan oleh PT Rekadaya belum dibayar,” kata Ketua Umum DPP LSM Genpar Sambas Alamsyah, Sabtu (18/11/2023).
Sambas menjelaskan, proses pembayaran hak para kuli tersebut terlalu berbelit-belit dan saling melempar tanggung jawab antar Divisi di internal PT Rekadaya
“Kita sangat kecewa, dengan mekanisme pembayaran yang terkesan disengaja diundur dengan berbagai alasan yang tidak logis, kami ingin apa yang sudah selesai dikerjakan ya segera dibayarkan sepenuhnya. Sesuai dengan tagihan yang kita sampaikan ke mereka,” jelasnya.
Unjuk rasa yang didukung tokoh pemuda masyarakat sekitar itu berlangsung kondusif. Sambas menegaskan bila belum ada pembayaran agar jangan ada kegiatan aktivitas apapun dilahan milik PLN seluas 54 Ha tersebut.
“Masyarakat setempat juga mendukung dan sangat antusias dengan pergerakan kami, sehubungan dengan warga masyarakat dan pemuda di wilayahnya tidak dilibatkan dan berdayakan dalam project ini,” beber Sambas.
Dia juga menduga project anak perusahaan PLN yakni (PT Rekadaya) tersebut diduga belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam kegiatan saat ini.
“Dari hasil investigasi tim di lapangan, kami menduga adanya pekerjaan pemadatan jalan lingkar batas yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) Kondisi saat ini sangat memprihatinkan dan terkesan asal-asalan, dan hal ini harus menjadi catatan penting dari Field Project Supervisor PT PLN karena jelas ini akan berdampak negatif dan merugikan keuangan negara,” kata dia.
Sambas menuntut pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pembayaran hak upah kerja para kuli dan pemuda di sekitar lokasi kegiatan juga untuk dilibatkan dan diberdayakan.
“Yang saya hormati Kementerian BUMN, Dirut PLN dan Dirut PT Rekadaya mohon untuk segera dibayarkan hak upah kuli,” tegas pria plontos itu.
(andres)
 Gerakan Nasional Padjajaran (Genpar) menutup gerbang keluar masuk PLN dengan spanduk raksasa yang bertuliskan Stop Kegiatan!.){kind=link}