Gunung Putri | Jurnal Bogor
Warga Kampung Cohak Desa Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengaku siap buka-bukaan soal proses relokasi makam Cohak yang terkena proyek Tol Cimaci. Warga mengaku akan membuka semua fakta terkait dugaan penyimpangan dan dan penyalahgunaan dan relokasi makam yang mencapai miliaran rupiah.
Warga juga mengaku siap jika masalah relokasi tersebut dibawa ke ranah hukum agar terbukti siapa saja oknum yang memanfaatkan proses relokasi makam tersebut untuk mencari keuntungan pribadi.
“Warga pada saat proses relokasi banyak yang dilibatkan. Jadi saksi hidupnya masih ada dan bisa dimintai ketarangan atau dikroscek mengenai proses relokasi makam Cohak dan untuk apa saja anggaran pemerintah itu dimanfaatkan,” kata salah satu warga Kampung Cohak, HR kepada Jurnal Bogor beberapa waktu lalu.
Menurut dia, banyak hal janggal pada saat proses relokasi makam kampung Cohak yang jumlahnya hampir 2500 makam. Selain pengadaan material yang terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan, makam yang dipindahkan ke lokasi baru juga tidak mencapai 2500. Karena banyak makam yang tidak ada jasadnya dan hanya dipindah berupa tanah dibungkus kain kaffan.
“Untuk soal material seperti batu nisan, yang bertanggungjawab untuk pengadaan batu nisan terkesan tidak transparan dan membeli dari penjual yang jauh. Padahal disini juga banyak batu nisan dan harganya lebih murah. Karena ini satu nisan harganya mencapai Rp 300 ribu,” tukasnya.
Selain itu, lanjut HR, jumlah makam yang dipindahkan juga tidak semuanya ada. Karena banyak yang dipindah hanya berupan tanah yang dibungkus batu nisan. Dan hal itu, juga berpengaruh terhadap ahli waris yang seharusnya menerima kompensasi. Karena jika makam itu fiktif lalu siapa yang akan menerima kompensasi sebesar Rp 500 ribu untuk ahli waris.
“Ini kan sudah tidak benar, karena yang dipindah itu tidak ada jasadnya. Karena memang tidak ada makam disitu. Jadi dipaksakan agar semua yang dipindah itu mencapai 2500 makam. Belum lagi dana kompensasi untuk ahli waris dari makam fiktif yang dipindahkan itu siapa yang menerima. Bayangkan jumlahnya mencapai ribuan makam kalau dikalikan 500 ribu per ahli waris maka dikemanakan uang kompensasi yang mencapai ratusan juta itu,” tegasnya.
Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Amil Pudin mengatakan, uang yang diterimanya dari pihak tol tidak akan diperiksa oleh siapapun. Dirinya menyebut banyak pihak yang juga ikut menikmati anggaran itu. “Memang tidak minta, tapi hampir 100 juta lebih dana keluar untuk beberapa pihak,” ungkapnya saat dikonfirmasi didampingi Ketua BPD.
Amil Pudin menjelaskan, untuk semua makam yang dipindahkan ada ahli warisnya, dan sampai saat ini dirinya masih menyimpan nomor hp para ahli waris, dan kebanyakan dari mereka itu tidak ada yang protes.
“ Jadi, ada ahli waris yang lupa nama buyutnya, nama neneknya, dan kelemahan kami tidak kami buat satu pintu. Jadi, ada yang daftar ke saya yang mengaku ahli waris, juga ada ke panitia lain, sehingga dobel, “ dalihnya.
Dirinya percaya diri semua laporan yang sudah disampaikan kepada pihak Pemda tidak akan diperiksa oleh pihak terkait karena menurut pihak tol tidak ada pemeriksaan untuk uang relokasi makam.
“Pak Eko juga nerima, dan berkas juga sudah diterima dia,” pungkas Amil Pudin.
** Taufik/Nay
