ASN Ingin Jadi Ketua KONI Harus Kantongi Izin Plt Bupati

Cibinong | Jurnal Bogor

Perebutan jabatan ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, periode 2023 – 2027 untuk menggantikan posisi Junaidi Syamsudin yang habis masa baktinya mulai ramai.

Informasi yang dihimpun Jurnal Bogor, meski pendaftaran bakal calon ketua KONI belum dibuka, setidaknya ada dua kandidat yang digadang-gadang akan bertarung, yakni mantan birokrat Kabupaten Bogor yang pernah menjabat dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan satunya lagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif.

Pengisian jabatan ketua KONI tersebut akan dilaksanakan melalui musyawarah olahraga Kabupaten (Musorkab) yang rencananya akan dihelat 27 Juli 2023 mendatang.

Pada Minggu (02/07) bertempat di Gedung Serba Guna II, Sekretariat Daerah (Setda) pengurus KONI di bawah komando Pelaksana tugas (Plt) Dedi Budiman, bersama para pimpinan pengurus cabang olahraga sudah menetapkan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon ketua KONI Kabupaten Bogor periode 2023-2027, dalam rapat kerja kabupaten (Rakerkab).

Rakerkab berlangsung panas, saat memasuki pembahasan persyaratan bagi seorang ASN yang mengajukan diri menjadi bakal calon ketua, adapun syarat yang diperdebatkan dengan sengit itu, terkait perlu seorang bakal calon dari ASN mendapatkan restu dari pejabat pembina kepegawaian di tingkat Pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, setelah melawati perdebatan, akhirnya rancangan persyaratan dan tata cara penjaringan bakal calon ketua KONI periode 2023-2027 disepakati bersama oleh peserta Rakerkab,” kata Dedi Budiman, kepada wartawan di lokasi Rakerkab.

Termasuk kata Dedi, soal syarat melampirkan izin dari  pejabat pembina kepegawaian/ kepala daerah bagi ASN yang mencalonkan diri. “Semuanya sudah ditetapkan, nah kalau dari unsur olahraga, wajib melampirkan rekomendasi dari Pengda atau Pengprov masing-masing cabor,” ujarnya.

** Mochamad Yusuf