Ciawi-Bogor. Kementerian Pertanian tengah fokus menyiapkan pejabat pengawas yang andal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai narasumber, sebanyak 35 pejabat pengawas dibekali isu strategis kepemimpinan pelayanan publik pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Selasa (28/03/2023).
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya implementasi core values ASN berAKHLAK bagi SDM pertanian dalam membangun sektor pertanian Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan modern. Menurutnya, SDM pertanian harus dibentuk dengan karakter yang baik, ucapan yang santun, perilaku yang mencerminkan umat yang beragama, berkeahlian profesional, dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat serta komitmen untuk melayani publik.
Komitmen pelayanan publik tercermin dalam upaya pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan solutif, dan dapat diandalkan serta senantiasa melakukan perbaikan. Upaya-upaya tersebut menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karenanya kualitas SDM memegang peranan penting dalam menciptakan good governance.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi meyakini bahwa SDM merupakan faktor pengungkit utama dalam pembangunan pertanian Indonesia.
“Faktor pengungkit utama dalam peningkatan produktivitas pertanian adalah SDM. Oleh sebab itu, jika ingin pertanian maju, majukan dahulu SDM-nya,” tutur Dedi.
Hadir sebagai narasumber materi pelatihan, Ranu Mihardja mengungkapkan beberapa aspek yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembangunan ASN berorientasi pelayanan publik
“Arah pembangunan SDM aparatur ditujukan pada aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keempat aspek inilah yang harus dimiliki ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik”, jelas Ranu
Pria yang berprofesi sebagai Jaksa tersebut kemudian melanjutkan bahwa hal yang perlu ditekankan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah integritas.
“Tanamkan integritas mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, baru bisa melayani ke masyarakat”, seru Ranu.
Kepala PPMKP Yusral Tahir menyebutkan harapannya pada pelaksanaan PKP bagi pejabat pengawas
“Teman-teman inilah yang berhubungan langsung dengan teman-teman pelaksana. Jadi jiwa kepemimpinan, jiwa manajerial, strategi sangat diperlukan. Gunakanlah kesempatan pelatihan ini menjadi forum bagi teman-teman semua untuk menggali ilmu-ilmu dari para widyaiswara dan narasumber kita” sebut Yusral
PKP tahun 2023 memasuki angkatan ke V, diikuti oleh 35 peserta pejabat pengawas lingkup Kementerian Pertanian. Berlangsung secara blended learning dari tanggal 13 Februari hingga 21 Juni 2023 mendatang. Saat ini tengah berlangsung pembelajaran secara klasikal/offline dari 28 Maret hingga 18 April 2023. Nita/PPMKP
