KPM Gunung Bunder 1 Keluhkan Skema Pencairan BPNT

Pamijahan | Jurnal Bogor 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2023 di wilayah Desa Gunung Bunder 1, Pamijahan, Kabupaten Bogor dikeluhkan oleh sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Pasalnya, penyaluran BPNT periode Januari-Februari 2023 di wilayah tersebut, sejumlah KPM malah menerima berupa paket sembako yang telah disediakan suplaier di tempat bantuan dicairkan. 

Padahal, di tahun 2023 ini ada perubahan pada skema penyaluran. BPNT di tahun ini tidak lagi disalurkan melalui elektronik warung gotong royong (e-warong), tetapi melalui Kantor Pos dan juga bank-bank yang tergabung ke dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).

Atau bias juga berupa Kartu Sembako dari Kementerian Sosial yang kini berubah menjadi uang tunai, mulai dilaksanakan di Kabupaten Bogor sejak Rabu, 23 Maret 2023. Proses penyaluran BPNT di tahun 2023, Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Pencairan di wilayah desa desa yang ada di Kabupaten Bogor.

Perbedaan skema pencairan itu membuat sejumlah KPM merasa aneh, karena yang seharusnya penerima manfaat menerima bantuan secara tunai sebesar Rp 400.000, namun informasi yang dihimpun di lapangan, pencairan bantuan BPNT dipusatkan di rumah ketua RW 03.

Salah satu penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya mengaku, menerima paket sembako  berupa dua karung beras 10 kilo, 30 butir telur, kacang hijau, kentang dan buah apel. 

“Saya merasa aneh seharusnya kan bantuan itu kami terima secara tunai, tapi malah kami diberikan paket sembako,” katanya, Selasa (14/03/2023).

Selain dirinya, lanjut dia, semua penerima bantuan juga diberikan paket sembako. Saat proses pencairan, sudah ada sembako berupa beras dan telor di rumah salah satu RT dan RW 03.

Menurut salah satu rekan Kepala Desa Gunung Bunder 1, Pahrudin saat dikonfirmasi enjelaskan, kepala desa tidak tahu menahu bahwa KPM menerima penyaluran BPNT berupa paket sembako, seharusnya KPM menerima bantuan tersebut secara tunai.

“Kami tidak tahu, setahu kami memang KPM seharusnya dapat uang tunai,” pungkasnya.

** Andres