Gunung Putri | Jurnal Bogor
Penggunaan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) belum bisa tidur nyenyak jika belum diaudit Inspektorat Pemkab Bogor. Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Gunung Putri, Udih Saputra, SH.
“Karena semua pada akhirnya ada pertanggungjawaban dan itu ada di kepala desa. Sehingga kalau saya tidak tahu banyak soal proyek mending aktif minta Inspektorat untuk audit, agar semua terang, saya bisa tidur nyenyak,” imbuh Udin yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ciangsana, Gunung Putri dalam bincang santainya, Jumat (24/2/23).
Udih Saputra pun mengajak seluruh kepala desa se-Kabupaten Bogor untuk berperan aktif melaporkan kegiatannya kepada Inspektorat Pemkab Bogor agar penggunaan anggaran yang digelontorkan pemerintah berjalan sesuai aturan.
Apalagi, program Samisade inisiasi Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin, saat ini terus digulirkan. Agar penggunaannya tepat dan sesuai dengan spek yang diajukan, maka berperan aktif meminta untuk diaudit oleh lembaga pemeriksa keuangan seperti Inspektorat Kabupaten Bogor, merupakan langkah yang tepat.
Selain untuk mengetahui adanya kesalahan atau tidak, sambung Udin, juga dapat meminimalisasi temuan yang dapat mencelakakan kepala desa kedepannya. “Bersikap aktif bahkan dalam posisi meminta untuk diaudit adalah cara yang lebih bijaksana untuk semua proyek di desa termasuk Samisade,” ungkap Udin,
Menurut dia, tidak semua kepala desa paham dengan tehnik pekerjaan infrastruktur. Dengan begitu perlu ada pendampingan dan pengawasan yang lebih maksimal, salah satu nya dari kecamatan. Apalagi seluruh pendanaan proyek di desa disalurkan atas sepengetahuan kecamatan.
” Saya pikir semua kepala desa setuju, sebab basis pembangunan itu adanya di desa dan kalau pembangunan didesa bisa berjalan sebagaimana mestinya akan sangat besar kontribusinya kepada Pemerintah Kabupaten Bogor,” jelasnya.
” Namun begitu, tidak semua proyek didesa harus dikerjakan melalui perusahaan seperti PT atau CV, sebab kalau proyek bisa dikerjakan secara mandiri oleh pemerintah desa lebih efisien, karena akan membantu memberdayakan masyarakat sekitar,” sambungnya lagi.
Karena, Lanjut dia, jika dilakukan secara mandiri, pengerjaan proyek akan memberdayakan penjual material di sekitar desa. Sehingga ada putaran ekonomi yang bisa bergulir selain pada ujungnya akan ada infrastruktur yang baru dan bisa dinikmati masyarakat desa secara keseluruhan. Yang penting semua pekerjaan harus sesuai spek.
Karena itu, pinta Udin, dirinya lebih bersikap aktif untuk bisa mendapatkan audit dari pihak berwenang agar ada kejelasan soal jumlah uang dan peruntukan uangnya.
“Usulan saya ke Bupati atau Inspektorat agar semua desa di Kabupaten Bogor sebanyak 416 desa setiap tahunnya diperiksa oleh Inspektorat,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
