Klapanunggal | Jurnal Bogor
Setelah Kecamatan Sukamakmur dan Jonggol, kini Kecamatan Klapanunggal siap-siap untuk menerima bantuan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor 2, wilayah Bogor Timur Uunk Din Parunggi, Rabu (08/02/23).
“ Untuk tahun 2023 program PTSL fokus di Kecamatan Klapanunggal sebanyak 7.900 bidang, yang terbagi di 6 desa yang ada di Kecamatan Klapanunggal, “ ujar Uunk sapaan akrabnya kepada Jurnal Bogor.
Walupun program PTSL kini terfokus untuk Kecamatan Klapanunggal, lanjut Uunk, namun dia tetap berusaha untuk menyelesaikan PTSL yang sudah janjikan di tahun 2022. Untuk wilayah Kecamatan Jonggol, yang belum mencapai target nantinya akan menyusul. Seperti di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, harusnya selesai 1.500 bidang namun baru bisa diselesaikan sebanyak 400 bidang.
“ Untuk PTSL ini, kita juga sudah kordinasi dengan Kantor Wilayah Jawa Barat (Kanwil), menurut Kanwil jika memang butuh anggaran untuk menyelesaikan SHT di tahun 2022, bagi bidang yang sudah selesai pengukurannya Insya Allah akan dikasih, “ ungkapnya.
Menurutnya, Program PTSL yang tertunda di tahun 2022 pasti akan diselesaikan. Warga pasti berharap akan mendapatkan sertifikat setelah bidang tanahnya diukur oleh petugas. Kedepannya, merupakan program dari BPN sendiri, kita akan melakukan pemotretan foto udara seluruh wilayah Bogor Timur.
“ Kemudian, kami akan melakukan pemetaan untuk seluruh wilayah di Bogor Timur. Sehingga kedepannya sengketa – sengketa lahan sudah bisa kita minimalisir, sejatinya persoalan sengketa tanah tidak akan hilang, hanya bisa diminimalisir,” pungkas mantan Protokoler Kementerian ATR tersebut mengakhiri.
Sementara, Asep (40) salah satu warga Desa Cikahuripan mengatakan di lingkungannya sedang dilakukan pendataan oleh RT, untuk warga yang ingin meningkatkan kepemilikan tanahnya menjadi sertifikat.
“Ya, disini ada program sertifikat gratis, RT dari kemarin sudah keliling untuk mendata lahan warga yang mau bikin sertifikat. Untuk biaya sendiri, informasinya sih cuma 150 ribu, tapi saya belum tau soalnya saya belum menyerahkan berkas,” katanya.
Dirinya bersyukur program sertifikat gratis akhirnya masuk kedesanya. “Alhamdulilah tempat saya dapet program sertifikat gratis juga, jadi bisa meringankan. Soalnya kalo denger dari warga lain yang pernah bikin sertifikat mandiri bisa sampai puluhan juga,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
