Ciampea | Jurnal Bogor
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (DPP LSM) Gerakan Nasional Pajajaran (Genpar).
Hal itu, buntut dari adanya indikasi pelanggaran oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan Ciampea atas penetapan Panwaslu tingkat desa.
“Banyak kejanggalan dalam proses penetapan jaringan hingga panwas tingkat desa yang dilakukan panwas Kecamatan Ciampea,” kata Ketua Umum LSM Genpar, Sambas Alamsyah, kepada wartawan kemarin.
Jadi kata Sambas, dalam peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2008 tentang penegakan kode etik penyelenggaraan pemilihan umum bagi anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu, namun dalam temuan kegiatan Fit and Propertest PKD beberapa calon panwaslu tingkat desa diduga telah melakukan pelanggaran.
“Contoh salah satu peserta ada yang datang terlambat sampai satu jam tapi malah lolos seleksi. Ada apa ini?,” ucap Sambas.
Dalam isi surat pengaduan yang dilayangkan oleh pihak LSM Genpar, bahwa patut diduga adanya peristiwa pelanggaran oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan Ciampea, atas penetapan Panwaslu tingkat desa.
Dengan adanya kejanggalan, kata dia, pihaknya akan membuat laporan kepada panwas Kabupaten lanjut ke Bawaslu RI agar Panwas Kecamatan Ciampea lekas dievaluasi.
“Dengan adanya temuan ini akan kami laporkan ke tingkat yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi,” paparnya.
“Karena bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas dalam pemilu nanti, jika integritas panwas nya saja patut dipertanyakan,” sambungnya
Sementara itu, Panwaslu Kecamatan Ciampea saat dikonfirmasi melalui aplikasi per pesanan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.
“Datang saja ke sekretariat ya. Untuk statement tidak bisa sendiri karena Panwascam ada 3 orang,” kata Panwascam Ciampea, Risda Fhiskarya.
** Andres/Arip Ekon
