Ya Ampun Gusti Ku Kiyeu-Kiyeu Amat, Banprov 2023 Setara dengan Proyek RSUD Parung

0
Agus Salim

Cibinong | Jurnal Bogor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, pada tahun anggaran 2023 ini sepertinya kurang beruntung atau sedang mendapatkan hukuman. Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun kebelakang, mendapatkan bantuan  dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprov) sangat kecil di bawah Rp 100  miliar.

Kecilnya bantuan keuangan dari provinsi itu membuat bingung DPRD, karena di tahun 2023 ini direncanakan ada banyak program yang pembiayaannya mengandalkan atau berharap dari kucuran dari Jawa Barat.

“Saya sudah mendapatkan informasi dari Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), soal kecilnya bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau tidak salahnya angkanya di bawah Rp 100 miliar. Ini memang sangat kecil, tapi semuanya sudah terjadi, ya  kita terima saja,”kata Wakil Ketua DPRD Agus Salim, ditemui Jurnal Bogor, Selasa (24/01).

Politisi PKS itu mengatakan,  DPRD, khususnya Badan Anggaran,  dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas masalah kecilnya bantuan keuangan dari provinsi.

“Pembahasan mungkin akan difokuskan pada program-program yang rencananya dibiayai bantuan provinsi. Ini untuk mencari solusi alternatif pembiayaan atau terpaksa ditunda,” ujarnya.

Disinggung apakah turunnya alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk hukuman, karena pada pelaksanaan anggaran 2021 Kabupaten Bogor mendapatkan predikat atau opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta ketidakmampuan Kabupaten Bogor menuntaskan proyek-proyek yang sumber anggarannya dari Provinsi Jawa Barat, hingga 100 persen, semisal pada proyek RSUD Parung, Agus Salim, enggan menduga-duga.

“Makanya kita akan cari informasi dulu dan mungkin menanyakan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kenapa kok tahun 2023 ini, Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi bantuan keuangan sangat kecil. Apalagi dari kisaran Rp 100 miliar bantuan sebagian besar dialokasikan untuk membayar premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang tak bisa diganggu gugat, karena sudah amanat undang-undang,”katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya membenarkan, pada tahun 2023 alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melorot drastis.

Asep Wahyuwijaya

“Total Bankeu dari Pemprov Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2023 angkanya  di bawah Rp 100 miliar, hampir setara dengan nilai proyek pembangunan RSUD Parung yakni Rp 93,8 miliar,” ungkap politisi yang menjadi kandidat atau calon kuat untuk memimpin Kabupaten Bogor itu.

Asep menegaskan, Banprov 2023 ini nilai paling kecil diterima Kabupaten Bogor, sejak tahun 2019, di mana pada tahun itu daerah yang memiliki 27 kecamatan dengan 5,6 juta penduduk mendapatkan alokasi Banprov sebesar Rp 122 miliar.

“Bantuan naik dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi Rp 250 miliar, kemudian naik lagi di 2021 sebesar Rp 360 miliar, di 2022 turun jadi Rp 123 miliar,” ujarnya.

Asep menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 118 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2023, bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Jabar kepada Kabupaten  Bogor, tidak ada alokasi untuk melanjutkan proyek RSUD Parung.

“Jadi, jika Pemerintah Kabupaten  Bogor masih merasa berkewajiban untuk memenuhi visi misi dan melunasi janji politik kepala daerahnya membangunkan rumah sakit kepada warga di Bogor Utara, silakan mencari sumbernya dari tempat lain,” kata Asep menyarankan.

Namun, sambung Asep,  Pemerintah Kabupaten Bogor, tak perlu melanjutkan proyek RSUD Parung, ketika dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) targetnya adalah cukup dibuatkan klinik utama, maka tentu visi misi dan janji politiknya sudah dilunasi,”sebut Asep.

Asep lebih lanjut mengatakan, meski pun Banprov tahun 2023 ini nilainya lebih kecil, namun alokasinya menyebar untuk program-program yang bersinggungan dengan kepentingan langsung rakyat.

“Saya melihat bantuan keuangan tahun ini lebih tersebar dan kegiatan yang berdampak langsung kepada warganya pun lebih beragam. Karena itu tentunya, saya berharap kegiatannya bisa segera ditindaklanjuti secara cepat dan dengan kualitas yang patut agar warga penerima pun dapat segera juga menikmati manfaatnya,”pintas Asep menutupi.

Distribusi Banprov 2023

NoProgram atau KegiatanAlokasi
1Jaminan Kesehatan bagi PBIRp 43,675 Miliar
2Pengembangan SPAM Regional Antar Desa dan Pembangunan Septitank IndividualRp 21,575 Miliar
3Pengadaan Media Gigital di Lingkungan Dinas Pendidikan           Rp 12, 9 Miliar
4Pembangunan Command CentreRp 5  Miliar
5Penataan Kawasan KumumRp 3, 34 Miliar
6Pengadaan Alkes Puskesmas di PerbatasanRp 2,73 Miliar
7Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Usaha Ternak Ayam PetelurRp 1,67 Miliar
8Pemeriksaan Anemia kepada Remaja Putri Ibu Hamil dan Pengadaan AlatRp 1,3 Miliar
9Peningkatan Kesejahtraan Guru Bantu SD Negeri di Daerah TerpencilRp 448,8 juta
10 Rp 625 Juta
11 Rp 600 Juta

** Mochamad Yusuf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here