Nanggung l Jurnal Bogor
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bogor, Halim Yohanes mendukung LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar) untuk melaporkan dugaan kecurangan pengadaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) jenis laptop.
Menurut Halim, kalau memang komputer itu tidak sesuai spek dan diduga adanya kecurangan atau mark-up, pihaknya mendukung masalah tersebut untuk dilaporkan.
“Kami sangat mendukung, kalau benar adanya agar dugaan kecurangan pengadaan komputer tersebut bisa diusut,” tegas Halim kepada Jurnal Bogor, Kamis (12/1).
Halim Yohanes yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bogor meminta pihak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera memberikan klarifikasi permasalahan pengadaan komputer tersebut. “Wartawan sudah meminta konfirmasi, pihak Disdik tinggal dijawab saja. Tentu, Disdik harus cepat merespons dan menjelaskan apa yang sebenarnya. Harus dijawab jelaskan speknya komputernya bagaimana. Dari pada tidak dijawab orang kan bertanya-tanya ada apa?,” kata Halim.
Jurnal Bogor sudah berupaya mengkonfirmasi perihal tersebut, namun Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Yanto Pradipta tak kunjung merespons.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan ANBK 1 receiver 9 unit laptop untuk 65 Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor diduga tidak sesuai spesifikasi.
Ketua Umum LSM Genpar Sambas Alamsyah menuding pengadaan fasilitas belajar dari Disdik Kabupaten Bogor yang tembus belasan miliar itu diduga dimark up dan diduga jadi ajang korupsi oknum pejabat Disdik.
Informasi yang dirangkum LSM Genpar berawal dari uji petik di beberapa SDN yang mendapatkan bantuan pengadaan alat penunjang seperangkat komputer dan 10 buah laptop dengan total harga yang fantastis Rp.172.825.000 dengan rincian harga 1 unit CPU Rp 46 .125.000 dan laptop Rp12.670.000.
Sehingga spek komputer dan laptop dialokasikan ke setiap sekolah SD itu komponennya dari China yang dirakit oleh vendor Plaza Pendidikan Indonesia atau build up dinilai meragukan karena melebihi banderol merek ternama.
“Setelah diperiksa dan dibongkar isi komponen komputer tersebut, kami menyimpulkan adanya dugaan mark up hingga mencapai 200 persen,” kata Sambas Alamsyah kepada Jurnal Bogor, Senin (9/1).
Sambas menanggap program ini hanya menghambur-hamburkan anggaran negara dan sangat tidak efektif. Padahal instansi yang harus membuka mata lebar-lebar di wilayah pendidikan Kabupaten Bogor adalah Dinas Pendidikan ini adalah bagian tugas fungsi dan tanggung jawabnya.
“Lalu bagaimana dengan para wakil rakyat konon kabarnya dipilih bukan dilotere yang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan,” kritiknya.
Belasan miliar untuk pengadaan ANBK diduga adanya permainan lantaran produk komputer yang dialokasikan ke setiap sekolah SD tidak sebanding dengan anggaran yang begitu fantastis. “Atas temuan ini kami akan adukan ke KPK serta menyerahkan fakta hukum tersebut,” janjinya.
** Arip Ekon
