Gunung Putri | Jurnal Bogor
Disebut ada tanah kas milik Desa Gunung Putri saat mediasi bersama Sekretaris Daerah Pemkab Bogor Burhanudin dan jajarannya, Damanhuri mempertanyakan letak persis tahan Kas Desa seluas 4 hektare yang berada di Persil No 84 yang sampai saat ini masih dalam keadaan bersengketa.
Kepala Desa Gunung Putri Damanhuri mengatakan, atas dasar dari mediasi pertama tersebut pada akhirnya Pemdes mempertanyakan kepada BPN Cileungsi terkait letak persis tanah kas Desa Gunung Putri dengan melayangkan surat kepada BPN Cileungsi.
“Kita sudah melayangkan surat sebanyak 3 kali kepada BPN Cileungsi, namun sampai saat ini kami tidak ada balasan maupun ajakan mediasi dari BPN Cileungsi terkait tanah kas desa yang kami pertanyakan,” ujar A Heri sapaan akrabnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (26/10).
Menurutnya, kasus semrawutnya tanah di Persil No 84 itu sudah terjadi sejak 30 tahun lalu dan ini seolah dibiarkan dan diabaikan. Dia mempertanyakan entah karena banyaknya oknum yang terlibat jika kasus Persil 84 ini terkuak atau memang sengaja dibiarkan. Padahal persoalan di Persil no 84 ini bisa diselesaikan Pemkab.
“Tapi inikan seolah ada pembiaran dan ada yang disembunyikan, nyatanya kami minta data peta kas desa yang disebut-sebut baik saat mediasi maupun saat dalam persidangan Pak Lurah Miming, BPN tidak memberikan keterangan apapun,” paparnya.
Pihak desa mengaku minim data dan informasi tapi Pemkab, baik saat mediasi maupun persidangan ada tanah kas Desa Gunung Putri seluas 4 hektare. “Kami mempertanyakan hal itu kepada yang berwenang,” cetusnya.
Ia menjelaskan, jika sampai akhir Oktober 2022 ini Pemdes Gunung Putri tak jua mendapatkan jawaban terkait letak tanah kas desa di Persil no 84, maka dirinya akan langsung mendatangi BPN Cileungsi untuk meminta mediasi. “Jika tak jua ada jawaban dari berkas yang kami minta, saya atas nama Pemdes Gunung Putri akan lanjut ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
