Pekanbaru | Jurnal Bogor
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Kementerian Pertanian menggelar Pelatihan Manajemen Administrasi dan Keuangan dari tanggal 23 – 27 Agustus 2022 di Pekanbaru Riau. Pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi petani pekebun kelapa sawit di wilayah Provinsi Riau dalam hal manajemen administrasi dan keuangan,
Kepada petani pekebun kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani maupun pengurus koperasi penerima Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kabupaten Kampar dan Pelalawan, Kepala PPMKP Yusral Tahir menekankan pentingnya kelembagaan bagi petani dan petani berkelompok, agar bisa mengelola keuangan secara berkelompok. Dengan begitu petani tidak harus melibatkan pihak lain terkait pengelolaan dan ketersediaan input seperti pupuk, bibit dan pestisida serta bisa menjadi kekuatan soal harga tandan buah segar (TBS).
Ia menilai petani sawit adalah petani yang mempunyai potensi dan memiliki anggaran yang cukup, untuk itu sebaiknya petani dapat mengelola keuangan secara berkelompok sehingga terkait pengelolaan/ketersediaan input seperti pupuk, bibit dan pestisida dapat dilakukan bersama tanpa melibatkan pihak ke-3.
” Jika sendiri-sendiri, individualis, harga bukan petani yang tentukan. Jadi satu hal yang aneh, petani kita yang menanam, mengerjakan, memupuk. Tapi yang menentukan harga bukan petani, tapi tengkulak (di tingkat lokal),” ucap Yusral saat membuka pelatihan, Rabu (24/8).
Yusral berharap dengan pelatihan ini petani pekebun sawit mengerti pentingnya administrasi sebagai proses dan kelengkapan dokumen yang membantu percepatan kegiatan, terutama kaitannya dengan usulan (proposal) dan pelaporan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
Turut hadir Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli yang menyambut baik dilaksanakannya pelatihan tersebut. Menurutnya konsep-konsep pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani, secara bertahap terus diupayakan. Solusinya, antara lain dengan memberikan pelatihan teknis maupun non teknis kepada para petani.
” Pelatihan ini mendukung upaya pemerintah dalam menjaga peran perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan. Membantu agar petani bisa menganalisa hasil usaha. Sehingga uang yang diterima petani bisa digunakan untuk usaha yang terprogram, ” ucapnya.
Ia menuturkan perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak utama atau pilar utama ekonomi Riau, karena sebarannya yang sangat luas dan melibatkan 823.026 KK petani (data tahun 2019).
” Jika diasumsikan 1 KK terdiri dari 4 orang, maka sekitar 3,37 juta orang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan, atau sekitar 52,7% dari jumlah penduduk di Provinsi Riau yang sebanyak 6,8 juta orang, ” tuturnya.
Diungkapkan Zulfadli, melihat luasnya kawasan perkebunan rakyat di Provinsi Riau, maka pemerintah memiliki tugas untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para petaninya.
Dalam pelatihan yang melibatkan 58 orang petani pekebun sawit ini hadir sebagai pemateri tim Widyaiswara dari PPMKP dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Sebagai informasi luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan kelapa sawit seluas 3,38 juta hektare. Jumlah ini merupakan luas kebun kelapa sawit nomor satu di Indonesia yang luasnya mencapai 16,8 juta hektare (20,08%).
Dalam sebuah kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan ,di masa mendatang sawit akan menjadi pilihan yang diorientasikan pada bahan bakar nabati yang sudah dikembangkan menjadi energi baru terbarukan. Untuk itu penting diversifikasi produk sawit yaitu membangun agenda perkebunan menjadi sumber kehidupan bagi perkebunan yang lebih besar bermanfaat atau berdampak pada kesejahteraan petani atau pekebun sawit. Dalam surat edaran tertanggal 30 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) sentra sawit, Mentanpun mendorong agar kepala daerah untuk membentuk atau menguatkan kelembagaan pekebun dan fasilitasi kemitraan atau kerjasama kelembagaan pekebun dengan PKS.
Sementara itu Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan Kementan menyadari peran sawit menjadi penyumbang devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat. Sawit, kata Dedi, juga sebagai penggerak perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja dan mendukung pengentasan kemiskinan di perdesaan.
** Regi/PPMKP
