Cisarua | Jurnal Bogor
Usulan Komisi 3 DPRD agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membentuk detektif swasta untuk mengawasi dan mencegah adanya pencemaran lingkungan, seperti yang terjadi di Sungai Cileungsi, ditanggapi langsung Kepala DLH Kabupaten Bogor, Ade Yana.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor itu menilai, pembentukan detektif swasta tidak harus dilakukan Pemkab Bogor. Alasannya, karena DLH selama ini telah memiliki satgas lingkungan hidup untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat.
“Jadi untuk apa harus dibentuk lagi detektif lingkungan. Selama ini DLH sudah membentuk satgas yang berasal dari lapisan masyarakat, tujuannya sama yaitu untuk menjaga lingkungan. Satgas lingkungan hidup juga diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta mendapat bimbingan teknis (Bimtek). Semua satgas mendapat honor dari pemerintah,” kata Ade Yana, kepada wartawan disela kegiatan capacity building dan sinergitas DLH dengan Satgas Lingkungan Hidup di Cisarua, Minggu (03/07).
Menurutnya, untuk pengawasan lingkungan itu, seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa (Pemdes), Forkopimcam dan instansi terkait. Sedangkan kapasitas DLH sendiri, lanjut Ade Yana, lebih bersifat kepada hal teknis setelah menerima aduan secara tertulis.
“Kami ini adanya di dinas teknis, harusnya dibuatkan aduan secara tertulis jika ada dugaan pencemaran. Setalah itu diterima akan ditindak lanjuti dengan melibatkan instansi terkait,” jelasnya.
Berkaitan dengan penanganan sampah, kata Ade Yana, DLH memiliki keterbatasan mulai dari sumber daya manusia (SDM) dan sarana maupun prasarana. Disisi lain, ada retribusi yang harus dihasilkan DLH untuk masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Artinya DLH hanya bisa mengangkut sampah yang membayar retribusi. Karena kami juga punya target pendapatan yang harus dicapai melalui restribusi untuk PAD. Jadi kalau harus menangani sampah secara menyeluruh, yah pasti terkendala,” paparnya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, agar membentuk detektif lingkungan. Adanya detektif itu untuk mengatasi pencemaran lingkungan, terutama di Sungai Cileungsi.
“Sepertinya ada masalah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Jadi DLH harus serius menyelesaikan masalah ini, perlu ada audit berkala,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tutty Alawiyah beberapa waktu lalu.
Tutty mengungkapkan, Sungai Cileungsi setiap tahunnya menghadapi masalah berupa bau tak sedap. Kemudian, airnya menghitam dan mengeluarkan buih-buih, terutama saat musim kemarau melanda Kabupaten Bogor. Bahkan, pada tahun 2018, permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi sudah dibawa ke tingkat nasional.
Hal itu membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), turun langsung secara serius melakukan penyegelan enam pabrik yang ketahuan membuang limbah ke sungai tersebut. Pencemaran aliran Sungai Cileungsi sudah lama dan berulang terjadi. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu kesehatan warga sekitar.
“Perasaan kesal dan sedih saat itu yang kami rasakan, karena lingkungan jadi rusak, warga sekitar jadi sakit, pusing dan muntah-muntah. Kondisi itu selalu berulang kembali, seperti episode drama tidak berujung dan tidak ada jeranya,” ujar Srikandi Partai besutan Prabowo Subianto tersebut.
Tutty pun meminta kepada Pemkab Bogor, untuk melakukan audit IPAL secara berkala terhadap semua pabrik yang ada di sepanjang aliran Sungai Cileungsi. Langkah itu dilakukan, sebagai bagian dari introspeksi dan langkah awal perbaikan.
“Pengawasan, pengecekan dan patroli, nantinya dilakukan secara berkala oleh detektif ini, sehingga bila terjadi pencemaran bisa dideteksi dan dibereskan,” tukas perempuan cantik berhijab istri anggota DPR RI Partai Gerindra, Edi Santana itu.
** Dede Suhendar Â
