Jonggol | Jurnal Bogor
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin meminta seluruh kepala desa, camat dan anggota Satpol PP untuk mendata keberadaan kavling yang ada di wilayah Kecamatan Jonggol, Cariu, Tanjungsari dan Kecamatan Sukamakmur. Pasalnya sampai saat ini usaha kavling Kabupaten Bogor belum memiliki aturan.
“Ini kan harus berdasarkan aturan tata ruang di Kabupaten Bogor, apakah letak lokasi tersebut bisa dipakai untuk perumahan, rentan bencana alam atau tidak, atau hanya layak untuk perkebunan saja. Sejauh ini eksekutif kan belum mendata titik lokasi – lokasi tersebut dan. Dinas Tata Ruang yang paham akan persoalan ini,” papar Burhanudin kepada Jurnal Bogor, Jumat (8/6/22) di Citra Indah Square Jonggol.
Burhannudin mengatakan, berdasarkan pengaduan masyarakat yang diterimanya, keberadaan bisnis kavling di wilayah Botim ini semakin tidak terkendali. Banyak kegiatan kavling dari pengembang tidak mengantongi izin dan kurang adanya pengawasan dari aparat pemerintah. Dia pun meminta kades dan camat agar memperketat dan pengawasan terhadap para pengusaha kavling yang berada di Jonggol, Cariu Tanjungsari dan Sukamakmur
“Soal akan dibuatkan Perda untuk usaha kavling saya justeru tidak tahu, Komisi 1 mengusulkan hal tersebut,” ucapnya .
Boleh saja dibuatkan Perda, sambungnya, tapi harus sesuai dengan peruntukannya jangan sampai, Perda untuk kebun tahunya diatasnya lahan tersebut dibuat perumahan. Upaya ini kata dia namanya kejahatan dan pastikan penegak Perda punya nyali untuk menindak para pengusaha kavling yang melanggar aturan Perda yang akan dibuat.
“Jika belum ada Perda saja sudah melanggar banyak bangunan, siapa yang akan menjamin saat ada Perda bisa tertib, tertibkan dulu sebelum ada Perda. Jangan nunggu baru tertib, dan saya belum tahu jika ada yang mengusulkan Perda untuk usaha kavling kebun di Kabupaten Bogor,” pungkas pria asa; Bogor Timur tersebut.
** Nay / Ramses
