JURNAL INSPIRASI – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ikut geram terkait perilaku Kepala Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yang diduga memotong anggaran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2021.
Pasalnya, tindakan yang dilakukan oleh oknum kades itu merugikan masyarakat dan negara. Jika hal itu benar, maka sudah masuk tindakan korupsi.
Kepala Dinas BPKAD, Ade Jaya Munadi mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan stafnya untuk mengecek secara langsung terkait permasalah di Desa Harkatjaya.
“Nanti diperiksa dulu dan harus dibuktikan kemudian akan ada langkah-langkah dari tim verifikasi kecamatan, nanti dia harus bertanggung jawab kalau ternyata terbukti atas perbuatannya,” ungkapnya saat dihubungi Jurnal bogor melalui WhatsApp, Rabu (12/1/22).
Menurutnya, kalau ada penyalahgunaan di lapangan, tim verifikasi akan memeriksa hasil pembangunan dan dugaan penyelewengan anggaran.
“Ada aturan kaitan dengan penyalahgunaan uang itu kaitan dengan tindak pidana korupsi nanti aparat hukum yang bertindak. Tapi sekarang dari tim verifikasi tingkat kecamatan dulu kemudian inspektorat turun memeriksa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, yang berwenang memverifikasi dan mengambil keputusan mereka. Bahkan ia menilai kejadian ini bukan kali pertama terjadi dan ada beberapa desa di Kabupaten Bogor yang pernah melakukan pelanggaran serupa.
“Kejadian tersebut tidak hanya kali ini saja terjadi pernah ada walaupun tidak banyak sebelum-sebelumnya pernah ada di desa lain. Setelah ada langkah-langkah baik verifikasi maupun pemeriksaan nanti aparat penegak hukum yang akan menindak itu sesuai dengan kewenangan masing-masing,” bebernya.
Ia menegaskan, kebijakan pemerintah kepada kepala desa supaya desa bisa membangun dengan pemberian bantuan keuangan, baik dari Provinsi Jabar maupun Kabupaten Bogor yang begitu besar itu semata-mata untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat agar digunakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan peruntukannya.
“Jangan sekali-kali menyelewengkan anggaran karena ini dana amanah, semua untuk rakyat jadi hati-hati dari sisi pelaksanaan sesuaikan dengan perencanaannya dan sisi tertib administrasi keuangannya itu yang harus diperhatikan,” pungkasnya.
**andres
