Bogor | Jurnal Inspirasi
Anggaran pakaian dinas DPRD Kota Bogor menuai sorotan publik. Pasalnya, dana pengadaan pakaian dinas dan atribut dewan tersebut memiliki pagu sebesar Rp700 juta pada 2021 ini.
Sekretaris DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman mengatakan bahwa dasar pengadaan pakaian dinas adalah Keptusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang harga administratif dan keuangan DPRD.
“Jadi diamanatkan anggota dewan mendapatkan pakaian dinas, terdiri dari pakaian seragam harian (PSH), seragam resmi, pakaian adat lokal, dan tertera jelas dalam aturan tersebut,” ujar Boris kepada wartawan, Jumat (13/8).
Menurut Boris, sebelum ia menjabat sebagai Sekretaris DPRD pakaian dinas itu sudah dianggarkan. “Kalau dihitung selama setahun rinciannya Rp13 juta per orang. PSH hanya Rp2 juta per setel,” katanya.
Boris menegaskan, setiap legislator akan mendapatkan lima setel pakaian, yakni dua setel PSH, satu setel PDH, satu setel PSL resmi dan satu PSL lokal. “Ada 50 anggota, total anggaran yang terpakai Rp675 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mengatakan bahwa pihaknya akan melakulan evaluasi terhadap anggaran pakaian dinas pada APBD Tahun Anggaran 2021 mendatang.
“Kami akan lakukan evaluasi untuk anggaran itu di APBD 2022. Nanti Senin (16/8),” katanya.
Saat disinggung mengenai anggaran pakaian dinas tahun ini, Ence mengaku tak mengetahui secara pasti. “Untuk teknis yang tahun ini silahkan ditanya kepada Sekretariat DPRD,” ucapnya.
** Fredy Kristianto
