Sumbangan Pendaftaran Offline Capai 10 Juta, Dedy: Kami Kurang Ruang Kelas

0

Cileungsi | Jurnal Inspirasi

Merasa lelah mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan ruang kelas baru, Kepala Sekolah SMAN 2 Cileungsi meminta sumbangan kepada orang tua siswa yang melakukan pendaftaran offline sebesar Rp8-10 juta per siswa.

Dedy mengatakan, awalnya sudah menutup pendaftaran, namun karena tingginya animo masyarakat yang menginginkan sekolah disana akhirnya pihak sekolah setelah berkoordinasi dengan KCD Kabupaten Bogor mencatat siswa yang ingin tetap bersekolah disana yang jumlahnya mencapai 100 orang lebih.

“Kita sudah tolak tapi mereka memaksa, dan kami katakan jika kami tidak punya ruang kelas, mereka (wali siswa) menyanggupi angka 10 juta per siswa untuk ikut partisipasi membangun gedung sekolah,” jelas Dedy kepada Jurnal Bogor.

Menurutnya, pihak sekolah sudah melakukan konsultasi dengan KCD dan bahkan sudah berkunjung ke sekolah. KCD sendiri sudah mengetahui jika adanya sumbangan dari orang tua siswa sebesar tersebut dan menyetujui, bahkan saat konsultasi KCD meminta untuk mencatat berapa jumlah siswa yang masih ingin sekolah disana.

“KCD meminta kami mencatat berapa jumlah siswa yang melakukan pendaftaran offline catat aja dulu, dan soal pembangunan ruang kelas baru dari anggaran yang diminta dari orang tua siswa nunggu lampu hijau dari provinsi untuk membangunnya,” kata Dedy lagi.

Masih menurut Dedy, dari angka 10 juta yang sudah disepakati pun tidak semuanya membayar sebesar itu kepada pihak sekolah karena ada yang 8 juta bahkan ada yang 1 juta yang memberikan kepada sekolah.

“Tak hanya itu kita juga kadang dilema makanya dibukalah pendaftaran offline karena ada beberapa dari unsur organisasi masyarakat yang juga ikut menitipkan anak ke sekolah kami,” ungkap Dedy.

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Kepala Sekolah Aca Hendra. Sumbangan untuk membangun ruang kelas baru itu sifatnya tidak memaksa orang tua siswa bahkan angka 10 juta sendiri adalah inisiatif orang tua siswa. Sejak awal pihak sekolah sudah menyatakan kekurangan ruang kelas baru bahkan beberapa ruang seperti perpustakaan, ruang guru dan lab disekat menjadi 2 bagian agar menjadi ruang kelas.

“Kami tau ini menabrak aturan tapi disini kami harap pemerintah provinsi juga memikirkan animo masyarakat, karena jika Pemprov tidak setuju dengan niat kami membangun RKB dari dana sumbangan pendaftaran secara offline ini maka kami akan kembalikan kepada mereka justru akan ricuh kondisinya,” ucap Aca.

Terpisah, pemerhati pendidikan Heri GS mengatakan, apapun alas an yang dilontarkan oleh pihak sekolah atau kepala sekola itu tetap menyalahi prosedur yang sudah ditentukan dan tidak ada alasan mereka meminta sumbangan kepada orang tua siswa dengan nominal tertentu apalagi untuk dalih membangun ruang kelas baru.

“Kan ada kapasitas serta ada proses, zona tahap 1 dan tahap 2, jika itu sudah memenuhi syarat ya sudah tutup pendaftaran jangan lagi dibuka melalui offline,” cetus Heri.

Heri menuding hal itu hanya akal-akalan pihak sekolah untuk mengambil keuntungan dari PPDB dan disini orang tua pun seharusnya jangan memaksakan anak untuk tetap masuk ke sekolah tersebut, jika kapasitas sudah tidak mungkin dan jangan teriak ketika diminta sumbangan tapi anak tetap dipaksa masuk ke sekolah tersebut.

“Orang tua jangan takut untuk melaporkan jika memang terjadi penyimpangan, apalagi disaat jaman sulit seperti ini, begitupun KCD jika overload itu kurang dari 30, namun jika sampai 3 kelas itu bukan overload tapi memang sengaja dibuka kesempatan untuk offline” tegasnya.

Dirinya berharap, dalam hal ini baik KCD maupun Pemprov Jabar harus tegas kepada pihak sekolah atau kepala sekolah yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pembangunan ruang kelas apalagi untuk sekolah negeri itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah jangan dibebankan kepada wali siswa.

“Jika orang tua ingin menyumbang jangan disaat moment PPDB toh kalo memang mereka niat untuk membantu sekolah membangun gedung kenapa tidak dari tahun-tahun kemarin saja, jangan disaat moment PPDB dan jika hanya mencatat kenapa harus ada uang masuk yang diterima pihak sekolah, berarti itu sudah terencana dan dirancang oleh pihak sekolah meminta sumbangan dengan dalih kekurangan ruang saat moment PPDB,” pungkas Heri.

Sekedar diketahui, pada tahun ajaran 2020 lalu, SMAN 2 Cileungsi pun pernah heboh dengan surat edaran yang dibuat oleh kepala sekolah yang meminta sumbangan kepada wali siswa untuk gaji guru honorer. Hingga berita ini turun, belum ada penjelasan resmi dari KCD Kabupaten Bogor perihal menyetujuinya sumbangan yang diambil SMAN 2 Cileungsi.

** Nay Nur’ain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here