Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberi sinyal tidak akan memperpanjang operasional RS Lapangan, yang akan berakhir 18 April nanti. Sebab, hingga kini belum ada keputusan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperpanjang operasional rumah sakit tersebut.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang melarang aktivitas mudik Lebaran, membuat risiko kerumunan dan penyebaran Covid-19 berkurang dan dapat dikendalikan. Sehingga perpanjangan operasional RS Lapangamln tidak diperlukan.
“Kalau perpanjangan RS Lapangan tak dilakukan. Alat kesehatan akan didistribusikan ke puskesmas,” ujar Dedie kepada wartawan, Kamis (15/4).
Sebagai gantinya, Pemkot Bogor merencanakan untuk meningkatkan puskesmas menjadi RS type D. “Sekarang masih dalam proses,” ungkap Dedie.
Dengan tidak diperpanjangnya RS Lapangan, kata dia, bangunan tersebut bisa difungsikan kembali menjadi Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). “Ya dikembalikan ke fungsi awalnya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sebagian berstatus kontrak, dan bisa diperpanjang bila ada RS yang butuh, tapi tetap sesuai mekanisme,” jelasnya.
Dedie menegaskan, keputusan tetap beroperasi atau tidaknya RS Lapangam ada di BNPB. Sebab, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit itu sepenuhnya ditanggung Dana Sisa Pakai (DSP).
“Kami sudah mengajukan RS Lapangam diperpanjang. Tapi kalau melihat dari administrasi tak mungkin. Intinya ada administrasi yang mesti ditempuh, dan itu tak dapat dilanggar,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan tetap akan menyiagakan RS Lapangan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada momen Ramadhan dan Idul Fitri ini.
“Masa operasional RS Lapangan akan habis (18 April 2021). Tapi menurut saya kita harus antisipasi gelombang kedua. Tidak boleh lengah. Karena di banyak negara itu lengah, terjadi gelombang kedua. Terutama di bulan Ramadhan ini. Kalau kita mampu melewati bulan Ramadhan tidak ada lonjakan kasus, Insya Allah aman. Tapi kalau Ramadhan terjadi lonjakan, dan ketersediaan ruang isolasinya di rumah sakit tidak ada, bagaimana?,” ungkap Bima.
Bima menambahkan, saat ini sedang dilakukan proses review oleh Inspektorat Kota Bogor yang hasilnya akan disampaikan ke BNPB.
“Saya sudah komunikasi dengan Kepala BNPB. Saat ini masih dilakukan review oleh Inspektorat. Secara keuangan bagaimana, apakah masih tersedia anggarannya di BNPB atau tidak, itu dulu. Tapi kalau saya ingin lanjut. Walaupun akan habis, saya ingin lanjut,” jelasnya.
Ia menargetkan proses review oleh Inspektorat tersebut akan selesai dalam pekan ini. “Jika inspektorat reviewnya sudah selesai, mudah-mudahan satu minggu ini ada kejelasan,” kata Bima.
Humas RS Lapangan, dr Armein Sjuhary Rowi mengatakan bahwa sesuai kesepakatan awal, RS Lapangan hanya beroperasi selama tiga bulan.
Sementara sisanya, sambung dia, masih menunggu keputusan apakah akan lanjut atau dihentikan. Sebab, biaya setiap pasien yang dirawat di RS Lapangan Kota Bogor ditanggung BNPB.
“Anggaran Rp16 miliar, dikeluarkan dulu biaya sarpras dan perlengkapan sebesar Rp4 miliar. Sisanya Rp12 miliar dibagi tiga bulan,” ungkapnya.
Kata dia, pusat telah menganggarkan sRp4,5 miliar untuk gaji karyawan yang bertugas di RS Lapangan. Ia merinci, dari jumlah itu Rp180 juta untuk dokter spesialis, dokter umum Rp190 juta, perawat Rp470 juta, penunjang medis Rp200 juta dan tenaga manajemen, hingga pembantu umum Rp400 juta.
** Fredy Kristianto
