Jakarta | Jurnal Inspirasi
Meskipun ada sanksi pidana bisa berupa denda hingga penjara atau bahkan keduanya sekaligus bagi yang menolak vaksin Covid-19, namun anggota Komisi IX DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menolak untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ribka mengisyaratkan masih meragukan keamanan dari vaksin Sinovac tersebut.
Disebutkan sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, adanya sanksi itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Soal vaksin, saya tetap tidak mau divaksin meskipun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin,” kata Ribka dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang digelar daring, Selasa (12/1).
Ribka yang saat ini berusia 61 tahun mencontohkan sejumlah konsekuensi usai dilakukan program vaksinasi, seperti vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Menurut catatannya, program vaksin tersebut menimbulkan dampak seperti lumpuh hingga meninggal dunia di beberapa daerah. “Jadi, jangan main-main dengan vaksin ini. Saya bilang saya yang pertama menolak vaksin,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pemerintah mengenai persiapan program vaksinasi. Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan disuntik pertama pada Rabu, 13 Januari.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra, Putih Sari mempertanyakan persiapan tenaga kesehatan dalam program vaksinasi. Menurutnya, vaksinasi Covid-19 ini membutuhkan pelatihan agar bisa berjalan lancar.
Pertanyaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir. “Saya mendengar pelatihan oleh Dinas Kesehatan, apakah sudah semua daerah melakukan pelatihan ini? Berapa jumlah tenaga kesehatan yang sudah dilatih melakukan vaksinasi lalu dukungan operasional apakah sudah disiapkan,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi IX dari Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan sarana dan prasarana distribusi dan penyimpanan vaksin Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus memastikan jika vaksin Covid-19 tersebut masih sesuai dengan standar ketika disuntikkan kepada masyarakat. “Dari pernyataan di media Pak Menteri akan libatkan pihak swasta, di sini siapa saja dalam hal distribusi logistik?” katanya.
Aliyah juga mempertanyakan kemampuan vaksin Sinovac melindungi masyarakat dari virus corona. Diketahui efikasi vaksin Covid-19 Sinovac ini sebesar 65,3 persen. “Apakah vaksin Sinovac bisa melindungi masyarakat dari dengan efikasi 65,3 persen? Optimisme apa yang ingin dicapai pemerintah?” ujarnya.
Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. BPOM menyebut bahwa vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen. Kepala BPOM Penny K. Lukito memastikan vaksin Covid-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Efek samping bersifat lokal antara lain berupa nyeri, iritasi, pembengkakan. Sementara efek samping sistemik, berupa nyeri otot, fetik, dan demam.
Sedangkan frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya 0,1 sampai dengan 1 persen. Efek samping tersebut bukan efek samping yang berbahaya dan dapat pulih kembali. Pemerintah menjadwalkan vaksin dimulai pada 13 Januari. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat lainnya menjadi klaster pertama yang disuntik vaksin Covid-19.
** ass
