Achmad Fathoni: Perusahaan Luar yang Bermasalah Akan Jadi Catatan Khusus
Cibinong | Jurnal Inspirasi
Pembangunan Jembatan Kalibaru 2 di Jalan Lingkar Kebun Raya Cibinong (Botanical Garden) yang dikerjakan oleh PT. Faris Rachman dengan anggaran Rp 8.028.900.000 yang beralamatkan di Surabaya kembali molor dari waktu yang sudah ditetapkan.
Saat kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi 3 yang langsung melihat kondisi pekerjaan kembali menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tidak ada tukang yang sedang melakukan pekerjaan.
Di lokasi, Achmad Fathoni kepada Jurnal Bogor menyampaikan rasa kekecewaannya setelah mengunjungi beberapa lokasi pekerjaan yang nilai pagunya cukup fantastis dan dikerjakan oleh perusahaan dari luar Kabupaten Bogor, namun hasilnya kurang maksimal.
Menurutnya, saat rapat Agustus lalu pihaknya sudah mengingatkan kepada DPUPR bahwa pekerjaan yang akan digulirkan harus terselesaikan pada akhir tahun 2020 dan sudah disanggupi oleh DPUPR dan dipastikan selesai.
“Namun di akhir tahun kita minta progres justru banyak catatan begini. Lihat saja, jika memang sedang mengejar target waktu penyelesaian harusnya saat ini ada yang kerja dan pekerja harusnya ditambah jangan justru malah dikurangi,” kata Fraksi PKS tersebut.
Komisi 3 sudah mengusulkan anggaran bukan hanya terserap tapi masyarakat juga dapat ekonomi juga meningkat dari pekerjaan insfrastruktur ini, namun melihat kondisi di lapangan saat ini justru malah pengusaha luar yang dapat proyek-proyek yang memiliki nilai fantastis.
“Saat itu sudah kami sampaikan, tolong utamakan pengusaha lokal, kami kan tidak punya kewenangan kenapa harus pengusaha luar yang dapat. Kalau sudah lelang tender dan ditentukan pemenang ya sudah, tapi buktikan punya hasil yang baik sesuai dengan keinginan kami dan kebutuhan masyarakat.”
“Ini kan yang bermasalah tidak hanya ini, ini perusahaan dari Surabaya di tempat lain pekerjaan yang di kerjakan pengusaha luar pun ada yang bermasalah, dan itu hampir semua pengusaha luar Bogor,” tegas Achmad Fathoni.
Sementara pelaksana pekerjaan, Adit mengatakan, keterlambatan itu karena ada persoalan di pembebasan lahan karena belum ada hibah dari LIPPI ke PUPR. “Persoalan hibah itu salah satu kendala yang menghambat pekerjaan, namun kami upayakan pekerjaan rampung pada akhir bulan Januari ini,” kata dia.
“Kami perusahaan dari Surabaya, pekerja memang berkurang karena sudah tinggal finising, salah satu kendala adalah belum ada hibah lahan dari LIPPI kepada DPUPR dan itu diluar kewenangan kami,” tandas Adit.
** Nay Nur’ain
